Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannyamelalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (moneylaundering). Para pelaku kejahatan, khususnya dalam penggelapan uang, transaksiterlarang, korupsi bahkan terorisme dan perdagangan obat-obatan terlarang acapkalimelakukan kegiatan money laundering karena dianggap sebagai upaya yang palingefektif melindungi proses dan hasil kejahatannya melalui bentuk investasi danmemanfaatkan jasa perbankan.Untuk mencegah semakin berkembangnya kejahatan yang dapat bersembunyimelalui money laundering itulah maka bank dituntut memiliki prinsip kehati-hatiandalam melaksanakan operasionalnya, dikarenakan Bank adalah salah satu lembagakeuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian Negara bahkandapat berdampak pula kepada tatanan hukum, politik dan stabilitas suatu negara.Salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan oleh dunia perbankan dalammelakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uangadalah dengan menerapkan Prinsip Customer Due Diligence (CDD) atau yang duludikenal dengan istilah Prinsip Know Your Customer (KYC) yang secara sederhana dapatdiartikan sebagai Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh pihak Bank sebagaitindakan investigasi awal untuk memitigasi risiko terkait money laundering.Istilah Customer Due Diligence mulai digunakan pada Peraturan BankIndonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009. Istilah ini terus dipakai hinggaPeraturan Bank Indonesia yang terbaru yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti PencucianUang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank UmumPenelitian dalam tesis ini ingin memahami bagaimana penerapan prinsipCustomer Due Diligence sebagai strategi pencegahan kejahatan pencucian uangkhususnya di Bank Syariah Mandiri serta memahami kendala yang dihadapi oleh BankSyariah Mandiri dalam penerapan prinsip Customer Due Diligence.Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal yang tidak hanya befokus padaaspek normatif, tetapi juga aspek empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dandata sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap narasumber. Narasumberdalam penelitian ini adalah Kepala SKAP (Satuan kerja APU dan PPT) Bank SyariahMandiri.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Prinsip Customer DueDiligence di bank Syariah Mandiri sudah dilaksanakan dengan konsisten danberkomitmen tinggi. Prinsip Customer Due Diligence ini juga dapat digunakan sebagaistrategi pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembagaperbankan. Dalam rangka menerapkan Prinsip Customer Due Diligence, terdapatbeberapa kendala yang harus dihadapi oleh bank umum, khususnya Bank SyariahMandiri. Kendala tersebut berasal dari pihak bank, pihak masyarakat, dan pihak PPATK.

---

ABSTRACTPerpetrators are always trying to save money proceeds of crime through a varietyof ways, one of them with money laundering. The perpetrators of the crime, especially inthe embezzlement, illicit transactions, corruption and even terrorism and trafficking ofillicit drugs often commit money laundering activities because it is considered as the mosteffective measures to protect the process and results of crime through investments andavail banking services.To prevent the growing crime through money laundering to hide that the bank isrequired to have the precautionary principle in carrying out its operations, due to the bankis a financial institution has a strategic value in the life of the State's economy can impacteven the legal order, political stability and a state.One of the effective measures that can be undertaken by the banking sector in theprevention and fight against money laundering is to implement the principle of CustomerDue Diligence (CDD) or formerly known as the principle of Know Your Customer(KYC) which can be interpreted simply as a Principle Know Your Customer is carriedout by the Bank as an initial investigative actions to mitigate risks related to moneylaundering.Customer Due Diligence term began to be used on Bank Indonesia RegulationNumber 11/28/PBI/2009 dated July 1, 2009. This term continues to be used up to thelatest Bank Indonesia Regulations that Bank Indonesia Regulation Number14/27/PBI/2012 dated December 28, 2012 on the Implementation of Anti MoneyLaundering and Combating the Financing of Terrorism for Commercial Banks.The research in this thesis would like to understand how the implementation ofthe principle of Customer Due Diligence as a money laundering crime preventionstrategies, especially in Syariah Mandiri Bank and understand the constraints faced bySyariah Mandiri Bank in the implementation of the principle of Customer Due Diligence.This study is a socio-legal focused not only on normative aspects, but alsoaspects of the empirical. This study uses primary data and secondary data. The primarydata obtained from interviews with informants. Interviewees in this study is the Head ofSKAP (work unit Anti Money Laundering and Combating for Financing Terrorism)Syariah Mandiri Bank.The results of this study indicate that the implementation of the principle ofCustomer Due Diligence in Syariah Mandiri Bank has been implemented with aconsistent and committed. Customer Due Diligence principle can also be used as a crimeprevention strategy money laundering conducted through banking institutions. In order toimplement the principle of Customer Due Diligence, there are several obstacles that mustbe faced by commercial banks, especially Syariah Mandiri Bank. These constraints comefrom the bank, the community, and the PPATK."

"Tulisan ini menjelaskan tentang perlunya suatu model pencegahan yang berdaya guna dalam mencegah penyelundupan ganja di wilayah perbatasan darat IndonesiaPapua Nugini di Distrik Muara Tami, Jayapura Papua. Model yang diterapkan selama ini, yaitu model outward looking, yang menerapkan pemeriksaan, pengawasan dan keamanan lintas batas secara terpadu. Pada kenyataannya, penyalahgunaan ganja yang berasal dari Papua Nugini masih mengkhawatirkan di wilayah perbatasan. Dengan pendekatan wawancara tidak terstruktur dan metode Delphi diperoleh data akurat bahwa model yang dilakukan sekarang dalam pelaksanaannya masih belum terlihat professional dan terpadu antara petugas pelayanan lintas batas, petugas keamanan (Polisi) dan pertahanan (TNI), Ondoaffi (tokoh adat), tokoh agama dan masyarakat perbatasan di wilayah Indonesia-Papua Nugini. Selanjutnya, masih lemahnya keterpaduan antara Kementerian/Lembaga terkait program dan anggaran dalam rangka pencegahan penyelundupan ganja di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura Provinsi Papua. Masih adanya orang-orang memilih melakukan penyelundupan ganja karena tidak merasa bersalah dan merupakan pekerjaan yang menguntungkan, jaringan sosial yang kuat, terdapatnya perilaku yang menetralkan dirinya bahwa membawa ganja bukan suatu kejahatan. Serta persoalan yang masih belum serius diantisipasi seperti persoalan geografis, demografis dan gangguan dari kelompok kejahatan bersenjata (OPM). Terkait persoalan tersebut, disertasi ini akan memberikan suatu langkah strategis, dengan beberapa rekomendasi kebijakan yang menguatkan model ini bisa memaksimalkan dan berdaya guna dari model sebelumnya.

---

This paper describes the need for an effective prevention model in preventing marijuana smuggling in the land border area of ​​Indonesia-Papua New Guinea in Muara Tami District, Jayapura Papua. The model that has been applied so far is the outward looking model, which implements cross-border inspection, surveillance and security in an integrated manner. In fact, the misuse of marijuana originating in Papua New Guinea is still a concern in the border region. With an unstructured interview approach and the Delphi method, accurate data is obtained that the current model in its implementation still does not look professional and integrated between cross-border service officers, security (police) and defense (TNI) officers, Ondoaffi (traditional leaders), religious leaders and border communities in the Indonesia-Papua New Guinea region. Furthermore, there is still weak integration between Ministries/Agencies related to programs and budgets in the context of preventing marijuana smuggling in the Indonesia-Papua New Guinea border area in Muara Tami District, Jayapura City, Papua Province. There are still people who choose to smuggle marijuana because they don't feel guilty and it is a profitable job, strong social networks, there are behaviors that neutralize him that carrying marijuana is not a crime. As well as problems that have not been seriously anticipated, such as geographic, demographic and interference from armed crime groups (OPM). Regarding this issue, this dissertation will provide a strategic step, with several policy recommendations that strengthen this model to maximize and be effective from the previous model."

"Tingginya angka pravelensi penyalahgunaan narkotika dari hasil survey Puslitkes UI dan BNN tahun 2017 menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat Indonesia yang menggunakan narkoba. Kondisi geografis sebagai jalur perdagangan asia dan tingginya harga penjualan narkotika di Indonesia menyebabkan banyaknya mafia tertarik untuk menjualkan narkotika ke Indonesia. Kesempatan ini menjadi peluang besar untuk menyelundupkan narkotika dengan berbagai macam modus dan cara. Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kejahatan penyelundupan narkotika adalah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sistem pengawasan yang digunakan untuk pencegahan penyelundupan narkotika dilakukan menggunakan anjing pelacak (K-9). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana fungsi anjing pelacak sebagai strategi pencegahan kejahatan tehadap penyelundupan narkotika. Tulisan ini dianalisis menggunakan teori Routine Activity dengan konsep pencegahan kejahatan situasional untuk menjelaskan bagaimana fungsi anjing pelacak ini dapat mereduksi peluang terjadinya penyelundupan narkotika. Sebab itu, hasil tulisan ini juga akan memberi rekomendasi kedepannya untuk akademis maupun instansi terkait.

---

The high rate of narcotics abuse travel from the results of the 2017 Puslitkes UI and BNN survey shows that there are still Indonesian people who use drugs. Geographical conditions as an Asian trade channel and the high price of narcotics sales in Indonesia have caused many mafias to be interested in selling narcotics to Indonesia. This opportunity is a great opportunity to smuggle narcotics in various modes and ways. One of the government's efforts to prevent narcotics smuggling is one of which is the Directorate General of Customs and Excise. The surveillance system used to prevent narcotics smuggling is carried out using sniffer dogs (K-9). This paper aims to explain how the function of sniffer dogs as a strategy to prevent crime against narcotics smuggling. This paper is analyzed using routine activity theory with the concept of situational crime prevention to explain how the function of these sniffer dogs can reduce the chances of narcotics smuggling. Therefore, the results of this paper will also provide future recommendations for academics and related institutions.

"

"Tugas Karya Akhir ini membahas terkait Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional yang dilakukan oleh Customs Narcotics Team Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai upaya dalam meminimalisir penyelundupan Narkotika melalui jalur udara oleh “flying courier”. Analisis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional terhadap kejahatan terorganisir dengan menerapkan 10 teknik yang diantaranya adalah Teknik Target Harden, Control Access, Screen Entry/Exits, Control Tools/Weapons, Extend Guardianship, Reduce Anonymity, Utilize Place Managers, Strengthen Formal Surveillance, Set Rules, dan juga Alert Conscience. Berdasarkan hasil analisis, implementasi dari teknik pencegahan kejahatan situasional tersebut masih memiliki beberapa hambatan.

---

This thesis discusses the Situational Crime Prevention Strategy by the Customs Narcotics Team of the Directorate General of Customs and Excise as an effort to minimize smuggling of Narcotics through the airways carried out by the "flying courier". The analysis in this paper uses a situational crime prevention approach to organized crime by applying 10 techniques which include Target Hardening, Access Control, Screen Entry/ Exits, Control Tools/ Weapons, Extend Guardianship, Reduce Anonymity, Utilize Place Managers, Strengthen Formal Surveillance, Set Rules, and also Alert Conscience. Based on the results of the analysis, the implementation of situational crime prevention techniques still has several obstacles.

 

"

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan recurrent background check pegawai sebagai salah satu bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pegawai. Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus terhadap program pemeriksaan ulang latar belakang pegawai perusahaan penerbangan terkemuka di Indonesia, PT. MP, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah munculnya insider threat di PT. MP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode yang digunakan dalam mencari data adalah dengan wawancara kepada investigator PT. MP selaku pelaksana program recurrent background check. Analisa terhadap temuan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional kejahatan kerah putih yang dimodifikasi oleh Benson dan Madensen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan recurrent background check pegawai PT. MP dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek deteksi, kontrol, dan penegakan peraturan serta hukum. Penelitian ini menyarankan perkembangan penelitian selanjutnya untuk menguji efektivitas pelaksanaan program ini dengan menggunakan metode yang jauh lebih komprehensif.

---

This thesis discusses about the implementation of employee recurrent background check as a prevention of crime committed by company to their employees. The research conducted is a case study of the background inspection program for employees of leading airlines in Indonesia, PT. MP, as part of an effort to prevent the emergence of insider threat at PT. MP. This study uses a qualitative approach where the method used is by interviewing investigators of PT. MP as the executor of recurrent background check. Analysis of the findings was carried out using a situational crime prevention and white-collar crime approach modified by Benson and Madensen in 2007. The results of this study indicate that the implementation of PT. MP can be seen from various aspects such as aspects of detection, control and enforcement of regulations and laws. This study suggests further research to test the effectiveness of the implementation of this program by using a more comprehensive method."