Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan upaya pencegahan kejahatan penyelundupan serta peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam terhadap petugas dan beberapa narapidana. Selain itu penelitian ini juga menggunakan observasi non partisipasi dan pengumpulan data sekunder. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kejahatan situasional oleh Clarke, serta ruang yang dipertahankan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan dalam upaya pencegahan kejahatan yang telah diterapkan. Hasil penelitian menekankan rekomendasi strategi pencegahan yang lebih maksimal dan lebih baik, dengan meningkatkan upaya pencegahan secara fisik maupun secara sumber daya manusia sehingga terwujudnya pencegahan penyelundupan narkotika di lapas dikemudian hari.

---

This study discusses the implementation of efforts to prevent the crime of smuggling and distribution of narcotics in prisons. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with officers and some of their sufferings. In addition, this study also uses direct non-participatory observation and secondary data collection. The analysis of this study uses a situational crime scenario by Clarke, and defensible space. This study then concluded that there were weaknesses in the crime prevention efforts that had been implemented. The results of the research emphasize recommendations for more optimal and better prevention strategies, by increasing physical and human resource prevention efforts so that prevention of narcotics smuggling is realized in the future."

"Tugas karya akhir ini membahas terkait pencegahan doping yang dilakukan oleh Indonesia Anti-Doping Organization(IADO) terhadap atlet melalui edukasi. Doping diartikan sebagai penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi atlet. Doping tidak hanya melanggar nilai-nilai olahraga, namun juga berbahaya bagi kesehatan atlet. Oleh karena itu, IADO melakukan edukasi sebagai bentuk pencegahan doping pada atlet. Dalam menganalisis edukasi sebagai bentuk pencegahan, penulis menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan sosial. Tulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Catatan Tahunan IADO 2022 dan beberapa artikel berita dari situs resmi IADO. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa edukasi yang menyasar beberapa cabang olahraga dan provinsi di Indonesia berperan untuk meningkatkan pemahaman atlet seputar anti-doping dan menurunkan angka doping di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa celah perbaikan yang harus IADO benahi agar ke depannya edukasi dapat berperan secara efektif dalam mencegah doping pada atlet.

---

This paper discusses the prevention of doping carried out by Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) for athletes through education. Doping is defined as the use of prohibited substances and/or methods to enhance athlete performance. Doping not only violates sporting values, but is also harmful to the health of athletes. Therefore, IADO conducts education as a form of doping prevention in athletes. In analyzing education as a form of prevention, the authors use a social crime prevention approach. This paper uses secondary data obtained from the 2022 Annual Report and several news articles from the official IADO website. The results of the analysis show that education that targets several sports and provinces in Indonesia plays a role in increasing athletes' understanding of anti-doping and reducing the number of doping in Indonesia. However, there are still a number of drawbacks that IADO must address so that in the future education can play an effective role in preventing doping in athletes."

"Ancaman penyelundupan narkotika dari luar negeri masuk ke Indonesia sangat besar. Sehingga diperlukannya reaksi dari aparat untuk mengatasi ancaman tersebut. Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki pembagian wilayah perairan dan laut serta memiliki berbagai instansi di laut yang memiliki kewenangan di wilayah operasionalnya masing-masing sehingga BNN dan Polri sebagai penegak hukum bidang narkotika memerlukan kerjasama dengan instansi berwenang di laut untuk dapat melaksanakan pencegahan penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan kejahatan melalui multi-Agency terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melaporkan temuan data tersebut dalam pemaparan yang bersifat deskripstif dengan narasumber dari penegak hukum bidang narkotika dan instansi yang berwenang di laut. Dalam menghadapi ancaman tersebut, diperlukan adanya langkah rasional melaksanakan Criminal Policy dengan menerapkan cara Criminal Law Application (Tindakan Hukum), Prevention Without Punishment (Tindakan Non-Hukum) dan Influencing Views of Society on Crime and Punistment (Pemanfaatan media massa). Untuk menjalankan langkah rasional tersebut antara BNN dan Polri  dengan instansi berwenang di laut memerlukan adanya kerjasama multi-agency. Dalam menjalin kerjasama multi-agency diperlukan konsep sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kelangsungan kerjasama yang terjalin serta menjalankan strategi pencegahan kejahatan yang tepat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan kejahatan melalui multi-agency terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur laut berdasarkan kondisi geografis dan aset yang dimiliki masing-masing lembaga dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pencegahan kejahatan, yaitu mempersulit upaya (increase the effort) dengan menerapkan 3 subteknik memperkuat sasaran (target harden), Mengendalikan akses ke dalam fasilitas (control access to facilities) dan Mengendalikan peralatan/ senjata yang digunakan pelaku (control tools/weapons) dan meningkatkan resiko (increse the risk) dengan menerapkan 3 subteknik Memperkuat pengawasan formal (strengthen formals surveillance). Memperluas penjagaan (extend guardianship) dan Membantu pengawasan alamiah (assist natural surveillance) mengingat laut tidak dapat dipagari, laut tidak dapat diduduki, namun dapat dikendalikan dengan data intelijen yang akurat dan penggelaran unsur diwaktu dan tempat yang tepat (Taufiqoerrochman, 2019).

---

The threat of narcotics smuggling from abroad into Indonesia is very large. So that a reaction from the authorities is needed to overcome this threat. With Indonesia's geographical condition which has a division of water and sea areas and has various agencies at sea that have authority in their respective operational areas, the National Narcotics Agency and the National Police as law enforcers in the narcotics sector need cooperation with the authorized agencies at sea to be able to carry out prevention of narcotics smuggling through the sea. This study aims to determine the prevention of crime through multi-agency against narcotics smuggling by sea. This research method uses a qualitative approach and reports the data findings in a descriptive presentation with resource persons from law enforcement agencies in the field of narcotics and authorized agencies at sea. In dealing with these threats, it is necessary to take rational steps to implement Criminal Policy by applying the Criminal Law Application (Legal Action), Prevention Without Punishment (Non-Legal Actions) and Influencing Views of Society on Crime and Punishment (Utilization of mass media). To carry out these rational steps between the National Narcotics Agency and the National Police with the authorized agencies at sea, multi-agency cooperation is required. In establishing multi-agency cooperation, the concept of synergy and collaboration is needed to maintain the continuity of existing cooperation and carry out appropriate crime prevention strategies. The results of this study conclude that crime prevention through multi-agency against narcotics smuggling by sea based on geographical conditions and assets owned by each institution can be done by implementing crime prevention strategies, namely increasing the effort by applying 3 sub-techniques to strengthen target (target harden), Control access to facilities (control access to facilities) and Control equipment/weapons used by perpetrators (control tools/weapons) and increase risk (increse the risk) by implementing 3 sub-techniques Strengthening formal surveillance (strengthen formals surveillance) ). Expanding guard (extend guardianship) and assisting natural surveillance (assist natural surveillance) considering the sea cannot be fenced off, the sea cannot be occupied, but can be controlled with accurate intelligence data and deploying elements at the right time and place (Taufiqoerrochman, 2019)."

"Wacana perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpotensi meningkatkan migrasi penduduk, yang dapat mengakibatkan peningkatan jumlah rumah kosong di wilayah tersebut. Rumah kosong dapat merusak lingkungan perkotaan, menurunkan nilai properti, meningkatkan kejahatan, dan menciptakan ketidakamanan. Keberadaan rumah kosong dapat meningkatkan tingkat pencurian dan perampokan. Hal ini juga diperparah dengan fenomena mudik Lebaran di Indonesia, di mana rumah kosong rentan menjadi target pencurian. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dapat memberikan informasi kepada pelaku kejahatan tentang rumah kosong. Dampak negatifnya melibatkan investasi, pembangunan kembali, nilai properti, dan nilai sewa, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan dalam pencegahan tindak pidana pencurian rumah kosong. Sesuai dengan penjelasan tersebut penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya Sat Reskrim dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dan menganalisis model pengamanan yang diterapkan dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Pencegahan Kejahatan, Teori Situational Crime Prevention, Teori Fixing Broken Windows, Konsep Pengamanan, dan Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong yang diterapkan oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dilakukan dengan cara mempergunakan informan untuk pengungkapan sindikat pelaku tindak pidana pencurian rumah kosong. Dalam menjaga keamanan lingkungan dari ancaman pencurian, diterapkan dengan langkah strategis yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dalam situasi tertentu. Salah satunya hal ini dapat diterapkan dengan berfokus pada perubahan fisik dan desain lingkungan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ini bisa mencakup peningkatan penerangan, pemangkasan tanaman yang dapat menyediakan tempat berlindung, atau memodifikasi struktur fisik yang mendukung keamanan.

---

The discourse on the relocation of Indonesia's capital from Jakarta to East The discourse on moving the Indonesian capital from Jakarta to East Kalimantan has the potential to increase population migration, which could result in an increase in the number of empty houses in the region. Vacant homes can damage urban environments, lower property values, increase crime, and create insecurity. The presence of empty houses can increase the level of theft and robbery. This is also exacerbated by the Eid homecoming phenomenon in Indonesia, where empty houses are vulnerable to becoming targets for theft. In addition, developments in information technology can provide criminals with information about empty houses. The negative impacts involve investment, redevelopment, property values, and rental values, which can increase the likelihood of criminal events occurring. Therefore, this research focuses on preventing the crime of stealing empty houses. In accordance with this explanation, this research is aimed at analyzing the efforts of the Criminal Investigation Unit in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police and analyzing the security model implemented in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police. The method used is a qualitative approach. Theories used to explain these various problems include: Crime Prevention Theory, Situational Crime Prevention Theory, Fixing Broken Windows Theory, Security Concepts, and the Concept of Environmentally Based Crime Prevention Strategies. The results of this research indicate that the activities to prevent criminal acts of theft in empty houses implemented by the West Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit were carried out by using informants to reveal syndicates of perpetrators of criminal acts of theft of empty houses. In maintaining environmental security from the threat of theft, strategic steps are implemented which aim to reduce the opportunity for crime to occur in certain situations. One way this can be implemented is by focusing on physical changes and environmental design to reduce opportunities for crime to occur. This may include improving lighting, pruning plants that may provide shelter, or modifying physical structures that promote safety."

"Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan menjadi ancaman dunia karena merupakan suatu tindakan kekerasan yang mampu menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas sehingga menimbulkan banyak korban. Di Indonesia sendiri pada awalnya sasaran dari serangan terorisme memfokuskan pada simbol-simbol negara barat, akan tetapi sejak tahun 2010 jaringan terorisme tersebut beralih sasaran terhadap pemerintah khususnya Polri yang dianggap sebagai salah satu pihak untuk melakukan penanganan terorisme. Para pelaku teroris menganggap satuan kepolisian sebagai thogut karena dianggap menghalangi kegiatan mereka. Adapun dari pihak kepolisian sendiri menerapkan suatu upaya guna melakukan pencegahan terhadap serangan terorisme, yaitu peningkatan sistem pengamanan internal yang berlaku bagi seluruh kantor polisi di Indonesia. Oleh karenanya, tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui sistem pengamanan internal Kepolisian Resor X, Jawa barat sebagai kantor polisi pertama yang terkena serangan bom secara langsung oleh teroris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Adapun analisis temuan data dilakukan dengan menggunakan Teori Pencegahan Kejahatan Situasional dan Pencegahan Kejahatan Berbasis Komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan dan peningkatan sistem pengamanan internal di Polres X setelah terjadinya serangan terorisme serta adanya pelibatan masyarakat sekitar Polres X dalam pencegahan kejahatan terorisme.

---

Terrorism is considered as an extraordinary crime and also a world threat because of their violent acts. Other than that, terrorism is capable of creating an atmosphere of terror which cause moral panic as well as the victims. Before 2010, the target of terrorism attacks in Indonesia mainly focused on symbols of westernization. However, now it has changed that the terrorism network has shifted their target to attack the government, especially against the Police, which is considered as one of the parties responsible for handling terrorism in Indonesia. The terrorists assume that the police are part of the thagut because they have intervened in their activities. As for the police themselves, to prevent terrorist attacks they are implementing an effort to prevent terrorism attacks, namely by increasing their internal security system that applies to all police stations in Indonesia. Therefore, the aim of this thesis is to find out the internal security system of the X Police in West Java as the first police station to be bombed by a terrorist. This study used descriptive qualitative research, and the data was collected from interviews and observations. Furthermore, the study was analyzed with situational crime prevention theory and community-based crime prevention. The results showed that there were changes and improvements in the internal security system at Polres X after the terrorism attack. In addition, the involvement of the community around Polres X also has an important role to prevent the terrorism attacks."

"Tesis ini membahas mengenai prinsip Proficiency dan Due Professional Care oleh Auditor dalam pencegahan ‘Creative Accounting’. Berbagai kasus yang terjadi terkait pelanggaran dan penyimpangan ‘Creative Accounting’ biasanya dilakukan atas kolaborasi antara akuntan, auditor internal serta manajemen di perusahaan dengan auditor eksternal yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor eksternal ini sebagai ‘gatekeeper’ memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah hal terkait pelanggaran dan penyimpangan ‘Creative Accounting’. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan dan seberapa besar pengaruh prinsip Proficiency dan Due Professional Care dalam penerapannya untuk mencegah ‘Creative Accounting’. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan survei. Responden dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta dan Depok. Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling dengan melakukan purposive sampling dan selanjutnya dengan convenience sampling. Metode analisis data menggunakan uji validitas, relibialitas, asumsi klasik dan regresi linear berganda. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip Proficiency dan Due Professional Care yang dijalankan oleh auditor yang bekerja pada 15 KAP di wilayah Jakarta dan Depok dapat diterapkan dengan baik, dan juga dijalankan secara konsisten serta berpengaruh terhadap pencegahan ‘Creative Accounting’.

---

This thesis discusses the principles of Proficiency and Due Professional Care by auditors in the prevention of 'Creative Accounting'. Various cases that occur related to violations and irregularities of ‘Creative Accounting’ are usually carried out in collaboration between accountants, internal auditors and management in companies with external auditors who work in the Public Accounting Firm (KAP). This external auditor as the ‘gatekeeper’ has an important role in detecting and preventing things related to ‘Creative Accounting’ violations and deviations. The purpose of this study is to explain how the application and how much influence the principles of Proficiency and Due Professional Care have in their application to prevent 'Creative Accounting'. The method used is a quantitative approach using a survey. Respondents in this study were auditors who worked at the Public Accounting Firm (KAP) in the Jakarta and Depok areas. The sampling technique used multistage random sampling with purposive sampling and furthermore by convenience sampling. Methods of data analysis using validity, reliability, classical assumptions and multiple linear regression tests. From the research results, it is concluded that the application of the principles of Proficiency and Due Professional Care carried out by auditors who work at 15 KAPs in the Jakarta and Depok areas can be applied properly, and is also carried out consistently and has an effect on the prevention of 'Creative Accounting'."

"Komunitas Kukusan sebagai salah satu aspek utama yang menaungi mahasiswa maupun masyarakat di Kelurahan Kukusan memegang penting perananan baik dalam hal sosial maupun pencegahan kejahatan. Memahami dinamika dan kedekatan sosial antara mahasiswa dan masyarakat dapat mendorong pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Namun, dalam Kelurahan Kukusan terdapat beberapa gap, seperti hilangnya kedekatan antara mahasiswa dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana peran serta mahasiswa dan masyarakat dalam mencegah kejahatan curanmor berbasis komunitas. Data yang ada didapat melalui wawancara dan observasi daerah sekitar, terutama untuk melihat praktik langsungnya. Melalui hasil analisis ditemukan bahwa terdapat gap dan jarak antara mahasiswa dengan masyarakat setempat. Hubungan sosial yang luntur ini menjadi faktor pencegahan kejahatan berbasis komunitas tidak berjalan dengan baik. Mahasiswa yang mulai apatis dan masyarakat yang mulai tidak peduli menjadikan gap antara keduanya menjadi semakin besar. Penelitian ini melihat bahwa memunculkan kembali organisasi yang membangun kedekatan antara mahasiswa dan masyarakat menjadi kunci agar pencegahan kejahatan berbasis komunitas dapat efektif diterapkan di Kelurahan Kukusan.

---

The Kukusan Community, as a key aspect supporting both students and the wider population in the Kelurahan Kukusan area, plays an important role in both social matters and crime prevention. Understanding the dynamics and social proximity between students and the community can lead to more effective crime prevention. However, in Kelurahan Kukusan, there are several gaps, such as the diminishing closeness between students and the community. This study aims to examine and explain how the roles of students and the community contribute to the prevention of curanmor through community-based efforts. Data was collected through interviews and observations of the surrounding area, especially to observe practical implementations. The analysis revealed that there is a gap and distance between students and the local community. This weakening social relationship is a factor in the inefficiency of community-based crime prevention efforts. Students becoming apathetic and the community becoming indifferent have widened the gap between them. This study finds that reviving organizations that foster closeness between students and the community is crucial for effectively implementing community-based crime prevention in Kelurahan Kukusan."

"Aksi terorisme yang melibatkan Foreign Terrorist Fighter (FTF) masih terjadi di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kekalahan ISIS di Suriah yang menyebabkan para anggotanya kembali ke negara asal termasuk Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah membentuk satuan tugas untuk secara khusus menangani FTF, namun dalam pelaksanaannya muncul banyak kendala sehingga tidak optimal. Ego sectoral masih menjadi kendala dalam penanganan FTF. Sehingga Collaborative Government Theory digunakan dalam menyelesaikan permasalahan FTF. Metode Penelitian kualitatif dengan metode Delphi digunakan untuk menghasilkan Model Comprehensive Counter Terrorism yang diharapkan dapat mengurangi aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh FTF. Model Comprehensive Counter Terrorism dipimpin oleh Satuan Tugas FTF BNPT dengan anggotanya berasal dari lembaga dan kementerian terkait yaitu TNI, Polri, Kemenlu, Kemendagri, Dirjen Imigrasi, PPATK, Kemensos dan Kemenag.

---

Terrorist acts involving Foreign Terrorist Fighters (FTF) are still happening in Indonesia. This is inseparable from the defeat of ISIS in Syria which caused its members to return to their countries of origin, including Indonesia. The National Counterterrorism Agency (BNPT) has formed a task force to specifically deal with FTF, but in its implementation there are many obstacles that are not optimal. Sectoral ego is still an obstacle in handling FTF. So that Collaborative Government Theory is used in solving FTF problems. Qualitative research methods using the Delphi method are used to produce a Comprehensive Counter Terrorism Model which is expected to reduce acts of terrorism carried out by the FTF. The Comprehensive Counter Terrorism Model is led by the BNPT FTF Task Force with members from related institutions and ministries, namely the TNI, Polri, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Home Affairs, Director General of Immigration, PPATK, Ministry of Social Affairs and Ministry of Religion."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai implementasi access control yang merupakan bagian dari sebuah program pencegahan kejahatan terhadap ancaman orang dalam (insider threat) dalam industri otomotif khususnya di area gudang. Data yang digunakan dalam penulisan ini diambil dari prosedur dan laporan program keamanan gudang industri otomotif PT. X. Hasil temuan kasus pelanggaran yang diperoleh terjadi dalam periode 2016-2020. Data ini digunakan untuk melihat efektivitas program keamanan dan implementasi access control sebagai strategi pencegahan kejahatan pada gudang industri otomotif PT. X terhadap kejahatan dan pelanggaran yang terjadi karena orang dalam. Faktor-faktor yang membuka peluang terjadinya kejahatan dalam gudang di industri otomotif akan dikaji menggunakan routine activity theory dan access control sebagai strategi pencegahan kejahatan dalam implementasinya akan dianalisis menggunakan 25 teknik dalam situational crime prevention.

---

This thesis evaluates the implementation of access control which is part of a crime prevention strategy program for preventing and handling insider threats in the automotive industry, especially in the warehouse area. The data used in this paper are taken from procedures and reports of security programs in a warehouse of PT. X is one of the famous corporations in the automotive industry. The findings of violation cases of warehouse PT. X found in the 2016-2020 period. This data is used to see the effectiveness of the security program and the implementation of access control as a crime prevention strategy in the automotive industry at warehouse PT. X for crimes and violations that occurred by the insider. Access control as crime prevention is seen further by factors that open up opportunities for crime to happen in the warehouse at an automotive industry which will be studied using routine activity theory and for the implementation will be analyzed using 25 techniques in situational crime prevention framework."

"Hubungan antara korporasi dan masyarakat bersifat timbal balik atau reciprocal dan memiliki potensi untuk memunculkan konflik. Konflik antara korporasi dan masyarakat sering kali berakar dari perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan dampak destruktif, termasuk peningkatan risiko terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, respons perusahaan terhadap konflik menjadi aspek yang krusial dalam mencegah eskalasi masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk konflik yang terjadi antara PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU dengan masyarakat, mengevaluasi respons perusahaan terhadap konflik tersebut, serta menganalisis pendekatan yang diambil perusahaan dengan menggunakan prinsip pencegahan kejahatan berbasis komunitas, yang menekankan pentingnya partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan perusahaan, kepala dusun, mitra binaan, dan warga sekitar Kamojang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik utama yang terjadi antara PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU dan masyarakat meliputi ancaman yang terkait dengan penolakan proposal pengajuan dana bantuan sosial oleh masyarakat serta permasalahan perambahan hutan. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa dalam beberapa aspek, perusahaan kurang melibatkan komunitas masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat pendekatan pencegahan kejahatan berbasis komunitas sangat menekankan kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif.

---

The relationship between corporations and communities is reciprocal and has the potential to lead to conflict. Corporate-community conflicts often stem from a misalignment of interests, which can result in destructive consequences, including an increased risk of crime. Therefore, a corporation's response to conflicts is a critical aspect of preventing further escalation. This study aims to identify the types of conflicts occurring between PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU and the local community, evaluate the company’s response to these conflicts, and analyze its approach using community-based crime prevention principles, which emphasize public participation. This research employs a qualitative approach using semi-structured interviews with various stakeholders, including company representatives, village heads, supported partners, and local residents in Kamojang. The findings reveal that the primary conflicts between PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU and the community include threats related to the rejection of community proposals for social assistance funds and issues of forest encroachment. Further analysis indicates that, in several aspects, the company has not sufficiently involved the community in conflict resolution processes. This highlights a significant concern, as community-based crime prevention approaches strongly advocate for collaboration and active public participation in creating sustainable and effective solutions."