Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas karya akhir ini membahas terkait pencegahan doping yang dilakukan oleh Indonesia Anti-Doping Organization(IADO) terhadap atlet melalui edukasi. Doping diartikan sebagai penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi atlet. Doping tidak hanya melanggar nilai-nilai olahraga, namun juga berbahaya bagi kesehatan atlet. Oleh karena itu, IADO melakukan edukasi sebagai bentuk pencegahan doping pada atlet. Dalam menganalisis edukasi sebagai bentuk pencegahan, penulis menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan sosial. Tulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Catatan Tahunan IADO 2022 dan beberapa artikel berita dari situs resmi IADO. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa edukasi yang menyasar beberapa cabang olahraga dan provinsi di Indonesia berperan untuk meningkatkan pemahaman atlet seputar anti-doping dan menurunkan angka doping di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa celah perbaikan yang harus IADO benahi agar ke depannya edukasi dapat berperan secara efektif dalam mencegah doping pada atlet.

---

This paper discusses the prevention of doping carried out by Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) for athletes through education. Doping is defined as the use of prohibited substances and/or methods to enhance athlete performance. Doping not only violates sporting values, but is also harmful to the health of athletes. Therefore, IADO conducts education as a form of doping prevention in athletes. In analyzing education as a form of prevention, the authors use a social crime prevention approach. This paper uses secondary data obtained from the 2022 Annual Report and several news articles from the official IADO website. The results of the analysis show that education that targets several sports and provinces in Indonesia plays a role in increasing athletes' understanding of anti-doping and reducing the number of doping in Indonesia. However, there are still a number of drawbacks that IADO must address so that in the future education can play an effective role in preventing doping in athletes."

"Aksi terorisme yang melibatkan Foreign Terrorist Fighter (FTF) masih terjadi di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kekalahan ISIS di Suriah yang menyebabkan para anggotanya kembali ke negara asal termasuk Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah membentuk satuan tugas untuk secara khusus menangani FTF, namun dalam pelaksanaannya muncul banyak kendala sehingga tidak optimal. Ego sectoral masih menjadi kendala dalam penanganan FTF. Sehingga Collaborative Government Theory digunakan dalam menyelesaikan permasalahan FTF. Metode Penelitian kualitatif dengan metode Delphi digunakan untuk menghasilkan Model Comprehensive Counter Terrorism yang diharapkan dapat mengurangi aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh FTF. Model Comprehensive Counter Terrorism dipimpin oleh Satuan Tugas FTF BNPT dengan anggotanya berasal dari lembaga dan kementerian terkait yaitu TNI, Polri, Kemenlu, Kemendagri, Dirjen Imigrasi, PPATK, Kemensos dan Kemenag.

---

Terrorist acts involving Foreign Terrorist Fighters (FTF) are still happening in Indonesia. This is inseparable from the defeat of ISIS in Syria which caused its members to return to their countries of origin, including Indonesia. The National Counterterrorism Agency (BNPT) has formed a task force to specifically deal with FTF, but in its implementation there are many obstacles that are not optimal. Sectoral ego is still an obstacle in handling FTF. So that Collaborative Government Theory is used in solving FTF problems. Qualitative research methods using the Delphi method are used to produce a Comprehensive Counter Terrorism Model which is expected to reduce acts of terrorism carried out by the FTF. The Comprehensive Counter Terrorism Model is led by the BNPT FTF Task Force with members from related institutions and ministries, namely the TNI, Polri, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Home Affairs, Director General of Immigration, PPATK, Ministry of Social Affairs and Ministry of Religion."

"Jakarta telah mengemban gelar sebagai sebuah Smart City, Dalam hal ini aspek keamanan mendapat dukungan dengan adanya beberapa Program dari Jakarta smart city y dengan tujuan membantu pihak Kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan dengan menggunakan situational crime prevention. Namun sayangnya masih terjadi adanya fenomena kejahatan yang merupakan suatu permasalahan yang mengganggu kehidupan kota, salah satunya adalah fenomenaPenjambretan di Kota Jakarta. Hal tersebut pada dasarnya akan menciptakan rasa takut pada masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, karena berpotensi hilangnya harta benda dan memakan korban jiwa. Dalam empat tahun terakhir, kejadian Penjambretan di Kota Jakarta sering terjadi mengacu pada data statistik kepolisian dan data pemberitaan media lokal dan nasional. Melalui tulisan ini, penulis mengkaji upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta melaluiJakarta smart city dalam berpartisipasi dan membantu pihak kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan agar penjambretan dapat diatasi. Hal tersebut akan dijelaskan dengan teknik situational crime prevention guna melakukan upaya pencegahan dan pengembangannya terhadap pencegahan penjambretan. Selain itu, tulisan ini akan menganalisis kekurangan apa yang terdapat pada Jakarta Smart City yang menyebabkan masih munculnya penjambretan di kota Jakarta.

---

Jakarta has assumed the title as a Smart City. In this case the security aspect has been supported by the existence of a number of programs from Jakarta smart city that aim to help the Police in

preventing crime by using situational crime prevention. But unfortunately there is still a crime phenomenon that is a problem that disrupts city life, one of which is the mugging in the city of Jakarta. This basically will create fear in the community in carrying out its activities, because of the potential loss of property and loss of life. In the last four years, mugging in the city of Jakarta has often taken place referring to police statistics and local and national media reporting data. Through this paper, the author examines the efforts made by the Jakarta City Government through the Jakarta smart city in participating and assisting the police in preventing crime so that mugging can be overcome. This will be explained by situational crime prevention techniques to make efforts to prevent and develop prevention of mugging. In addition, this paper will analyze what deficiencies are found in the Jakarta Smart City which causes the emergence of mugging in the city of Jakarta."

"Kejahatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan merupakan ancaman yangberbahaya bagi kelangsungan bisnis, institusi, dan organisasi. Ancaman ini dapatterjadi di tempat kerja manapun yang tidak memiliki manajemen sekuriti yangbaik. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis manajemen sekuriti dalampencegahan kejahatan intenal di PT. XYZ, studi kasus pencurian barang yangdilakukan oleh karyawan subkontraktor dari mitra perusahaan. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif. Berbagai teknik wawancara dan pengamatandilakukan dalam mengumpulkan data untuk menganalisis fenomena ini. Penelitianini menemukan bahwa kejahatan pencurian internal dipengaruhi oleh lemahnyaberbagai faktor seperti, persepsi dan pemahaman sekuriti yang kurang dimilikioleh semua karyawan, komitmen dan kebijakan, perencanaan pengamanan,pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dan perbaikan. Kesimpulan penelitianini bahwa pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh karyawan internal ataukontraktor merupakan kejahatan yang potensial dapat merugikan perusahaan baikjangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian manajemen sekuritimenjadi sangat vital untuk mencegah kejahatan internal dan eksternal.

---

The Crime committed by company 39 s employees are a dangerous threat to thesustainibility of business, institutions, and organizations. This threat can exist inany workplace that is not equipped with proper security management system.This research is based on a study case that analyze the security managementsystem to prevent an internal crime in PT.XYZ, in the case of cylinder key set thatwas stoleb by subcontracted employees of the company 39 s partners. This thesisutilize a qualitative approach. Using a various interview and observationtechniques that were conducted to collect data to analyze this phenomenon. Thisstudy discovers that an internal theft crime is influenced by numerous factors suchas lack of understanding by all employees on the importance of security lack ofcommitment and policy by the company and the company 39 s lack of securityplanning, organization, implementation as well evaluation and its improvement.The conclusion of this study is that crime committed by employees or contractorscan disrupt both the company 39 s short and long term profit. Therefore, the propersecurity management system is crucial to prevent internal and external crimewithin the company."

"Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa atau kelurahan yang berada di bawahfungsi Binmas Polri. Manajemen SDM Polri khususnya Penempatan kerja atau Placement sangat menentukan personel Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya di wilayah rawan aksi terorisme dan merupakan faktor penting dalam menjalankan fungsi kepolisian bidang preemtif dan preventif terhadap segala bentuk kejahatan di wilayah hukum Polres Poso. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia Polri adalah untuk meningkatkan kontribusi personel Polri terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi. Hal ini dapat di pahami karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan, tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi yang Polri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah terkait implementasi penempatan personel Bhabinkamtibmas di wilayah konflik khususnya Polres Poso, dalam pencegahan kejahatan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan pada penempatan Bhabinkamtibmas di Polres Poso. Ditemukan permasalahan yang ada di Polres Poso adalah Implementasi mekanisme dalam menempatkan anggota Polres Poso khususnya Bhabinkamtibmas belum seluruhnya berdasarkan kompetensi, motivasi, serta prinsip thelocal boy and the local job, dikarenakan kekurangan personel, kemampuan personal dan lain sebagainya akan berdampak pada keberhasilan petugas Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan program pemolisian Polmas untuk mencegah kejahatan terorisme di Kabupaten Poso. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi, manajemen SDM serta pencegahan kejahatan terhadap kejahatan terorisme. Aksi teror ini tidak hanya mengarah pada aparat keamanan atau polisi saja, akan tetapi masyarakat sipil berpotensi besar ikut menjadi korban teror. Implementasi Strategi pengembangan sumber daya manusia menjadi penting karena di sinilah tempat kelangsungan hidup organisasi. Oleh karenna itu, implementasi penempatan Bhabinkamtibmas harus sesusai dengan mekanisme tentang penempatan anggota Polri, dengan demikian harapan masyarakat kepada organisasi Polriyakni keberadaan polri dalam mencegah kejahatan teroris dapat berjalan maksimal dan dapat memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat di Kabupaten Poso.

---

Bhabinkamtibmas caretaker of community policing in the village or sub district under theBinmas Polri Department. Indonesian National Police rsquo s INP Human Resource Managementespecially work placement very determining officer of Bhabinkamtibmas in carrying out itsduties in the region prone to acts of terrorism crime and is an important factor in carrying outthe police functions in the field of preemptive and preventive against all forms of crime in thejurisdiction of Poso District Police. The main objective of Indonesian National Police rsquo shuman resource management is to increase the contribution of INP officer to the organizationin order to achieve organizational productivity. This can be understood because all theactivities of the organization in achieving the goals, depends on the man who manages theorganization of INP. The purpose of this research is to solve the problems related to theimplementation of Bhabinkamtibmas officer placement in conflict areas especially Poso rsquo sofficers, in the prevention of terrorism crime. This study uses a qualitative approach that is amethod to explore and understand the meaning of a problem on placement Bhabinkamtibmasin Poso district police. The problems in Poso district police are the implementation ofmechanisms in placing Poso Police members, especially Bhabinkamtibmas, not entirelybased on competence, motivation, and principles local boy and the local job, due to lack ofofficer, personal ability and so on will have an impact on the success of Bhabinkamtibmasofficer to implement policing program to prevent terrorism crime in Poso district police. Thetheory used in this research is implementation, human resource management and crimeprevention against terrorism crime. This act of terror not only leads to security forces orpolice, but civil society has the potential to become a victim of terrorism. ImplementationStrategy of human resource development becomes important because here is where theorganization survives. At the end, hope of the community to the Police organization that theexistence of the police in preventing terrorism crime in the midst of the community canprovide a sense of safe and secure in Poso District."

"Adanya fenomena ujaran kebencian saat ini diperkuat dengan munculnya paradigma Post-truth yang sengaja dikembangkan dan menjadi alat propaganda dengan tujuan mengolah sentimen masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang kurang kritis akan dengan mudah terpengaruh yang diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati terhadap agenda politik tertentu yang sedang diskenariokan. Dalam penelitian ini teori pencegahan kejahatan ujaran kebencian yang digunakan adalah konsep G. Peter Hoefnagels, yang disebut sebagai politik kriminal (criminal policy), disamping dapat dilakukan secara represif melalui upaya nonpenal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/prevention without punishment. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi strategi Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam melakukan pencegahan kejahatan ujaran kebencian antara lain; Pertama, Penerapan Hukum Pidana (criminal law application) dengan melakukan penegakkan hukum berbasis Integrative approach. Kedua, Melakukan Pencegahan Tanpa Pidana (prevention without punishment) dengan membentuk satuan tugas media sosial dan melakukan optimalisasi pemanfaatan media sosial. Ketiga, Mempengaruhi Pandangan Masyarakat terkait Pemidanaan Ujaran Kebencian (influencing views of society on punishment) dengan melakukan diseminasi konten-konten yang bersifat edukatif dan hombauan melalui media sosial, media massa maupun media yang lainnya.

---

The existence of the phenomenon of hate speech is currently reinforced by the emergence of the Post-truth paradigm which is deliberately developed and becomes a propaganda tool with the aim of cultivating public sentiment, so that people who are less critical will be easily influenced which is manifested in the form of empathy and sympathy for certain political agendas that are being screened. . In this research, the theory of preventing hate speech used is the G. Peter Hoefnagels concept, which is referred to as criminal policy, besides being repressive through criminal law application efforts, it can also be through prevention without punishment. This study uses a qualitative approach, selecting sources with purposive sampling technique. The research location is at the Directorate of Cyber Crime, Bareskrim Polri. The results of this study explain that the implementation of the strategy of the National Police Criminal Investigation Directorate in preventing hate speech crimes includes; First, the application of criminal law (criminal law application) by carrying out law enforcement based on an integrative approach. Second, do prevention without

punishment by forming a social media task force and optimizing the use of social media. Third, Influencing Public Views regarding the Criminalization of Hate Speech (influencing views of society on punishment) by disseminating educational and competitive content through social media, mass media and other media."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektifitas implementasi program pemolisian masyarakat melalui pembentukan Kampung Tangguh Jaya dalam pencegahan kejahatan narkotika di wilayah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat. Hal yang melatarbelakangi dilakukan penelitian ini adalah masih masih adanya kejahatan narkotika di Kampung Ambon, meskipun program yang diselenggarakan oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ini telah berjalan sejak Mei 2021. Program pemolisian masyarakat ini cukup berhasil menurunkan intensitas kejahatan narkotika di Kampung Ambon, namun kejahatan narkotika masih kerap terjadi dan belum dapat dicegah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi kasus pembentukan Kampung Tangguh Jaya di Kampung Ambon. Penelitian ini berfokus pada fenomena karakteristik kejahatan narkotika dan efektivitas implementasi program pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan narkotika di wilayah Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Fenomena tersebut dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik, Teori Pencegahan Kejahatan (Situational Crime Prevention dan Crime Prevention Through Environmental Design), Konsep Pemolisian Masyarakat, dan Teori Faktor Kajahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan narkotika di Kampung Ambon didominasi dengan kejahatan narkotika jenis sabu dan ganja yang dilatarbelakangi faktor rendahnya ekonomi warga yang tinggal di Kampung Ambon. Sedangkan dalam implementasi program pemolisian masyarakat yang dilaksanakan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, belum menunjukkan adanya upaya collaborative policing dan community engagement dalam pencegahan narkotika di Kampung Ambon. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian, yaitu diperlukan adanya kegiatan collaborative policing dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, serta perlu adanya kegiatan community engagement dalam rangka pencegahan kejahatan nerkotika di Kampung Ambon.

---

This research was conducted to examine the effectiveness of the implementation of the community policing program through the establishment of Kampung Tangguh Jaya in preventing drug-related crimes in the Kampung Ambon area, Cengkareng, West Jakarta. The background to this research is that there are still drug-related crimes in Kampung Ambon, even though the program organized by the Directorate of Narcotics of Polda Metro Jaya has been running since May 2021. In Kampung Ambon, this community policing program has been very effective at reducing the number of drug-related crimes. However, these crimes continue to happen frequently and cannot be stopped. The research method adopted is a qualitative strategy that focuses on the study of family formation in Kampung Tangguh Jaya in Kampung Ambon. In the Kampung Ambon area of Cengkareng, West Jakarta, this study focuses on the characteristic phenomenon of drug crimes and the efficiency of implementing community policing programs in preventing drug crimes. This phenomenon is analyzed using Public Policy Implementation Theory, Crime Prevention Theory (Situational Crime Prevention dan Crime Prevention Through Environmental Design), Community Policing Concept, and Crime Factor Theory. Based on the results of this research, methamphetamine and cannabis are the most common drugs used in crimes in Kampung Ambon due to the residents of Kampung Ambon’s low socioeconomic status. Meanwhile, the Directorate of Drug Investigation of the Polda Metro Jaya’s implementation of the community policing program has not demonstrated any cooperative policing and community engagement efforts to prevent drugs in Kampung Ambon. According to the results of this research, community engagement programs and collaborative policing activities with the local government and related stakeholders are required if drug- related crimes in Kampung Ambon are to be prevented."

"Sistem pemeriksaan perkara sebagai bagian dari penegakan hukum memberi pengaruh yang besar terhadap tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Pemeriksaan perkara yang melampaui wewenang dan berbeda-beda yang selama ini dilakukan Mahkamah Agung terbukti telah menimbulkan viktimisasi struktural, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Sistem Kamar adalah sistem pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung yang diterapkan sebagai jalan keluar dari hal tersebut untuk membantu pengadilan kasasi mencapai kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Sejak diterapkan 1 dekade lalu, sistem ini belum sekalipun pernah dikaji efektivitasnya oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini mengkaji efektivitas Sistem Kamar untuk melihat capaian dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan baik oleh Mahkamah Agung maupun pihak eksternal di luar Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan Sistem Kamar. Penelitian ini melihat Sistem Kamar dari sudut pandang kriminologi, khususnya pencegahan kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan evaluatif dari berbagai data primer dan data sekunder yang terkait dengan Sistem Kamar yang tersebar dalam berbagai bentuk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Kamar belum mampu mencapai tujuan utamanya dan karena itu membutuhkan revitalisasi. Revitalisasi Sistem Kamar yang diusulkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pencegahan viktimisasi berbasis situasi untuk menutup berbagai kesempatan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum.

---

The case examination system as part of law enforcement have a major influence on the achievement of justice and legal certainty. The examination of cases that have exceeded the authority of court of cassation and causing disparity of decisions that carried out by the Supreme Court of Indonesia (Mahkamah Agung) has been proven in causing structural victimization, injustice, and legal uncertainty. The Chamber System is a case examination system in the Mahkamah Agung which is implemented as a solution to out of this matter to assist the court of cassation court to achieve unity in the application of the law and consistency of decisions. Since being implemented a decade ago, Chamber System has never been reviewed for its effectiveness by the Supreme Court. This study examines the effectiveness of the Chamber System to see the achievements and improvements that need to be made by both the Mahkamah Agung and external party to optimize the Chamber System. This discuss and analyze the Chamber System from the point of view of criminology, particularly in crime prevention. This study uses a qualitative and evaluative approach from various primary and secondary data related to the Chamber System that is spread in various forms. This study concludes that the Chamber System has not been able to achieve its main objectives and therefore requires revitalization. The revitalization of Chamber System proposed in this study uses a situation-based approach to close various opportunities that can trigger abuse of power, injustice, and legal uncertainty.

"

"Permasalahan penelitian ini adalah belum adanya mekanisme pencegahan kejahatan begal (PKB) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Jakarta yang melibatkan anggota komunitas (community crime prevention, CCP) yang sistematis, terstruktur, dan terencana dalam mencegah kejahatan jalanan, khususnya begal motor. Bertitik tolak dari permsalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji konsep pencegahan kejahatan berlandaskan komunitas dalam konteks pencegahan kejahatan begal (PKB) di DKI Jakarta berupa begal sepeda motor. Penelitian ini hendak menganalisis dan merumuskan model pencegahan kejahatan jalanan yang melibatkan anggota komunitas. Pendekatan penelitian menggunakan mixed method. Secara kuantitatif penelitian ini menguji pengaruh secara parsial Community Based Crime Prevention, Busy Street Theory, dan Situational Crime Prevention terhadap PKB. Sampel penelitian adalah para pengendara motor di Jakarta. Teknik pengumpulan data melalui survei dan wawancara mendalam. Teknik analisis pendekatan kuantitatif menggunakan PLSSEM, sedangkan teknik analisis pendekatan kualitatif melalui empat tahap analisis kualitatif dari Miles et al (2014). Hasil penelitian membuktikan bahwa: (a) Community Based Crime Prevention atau Pencegahan Kejahatan Berbasiskan Komunitas (PKBK) sebagai variabel independen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB); (b) Busy Street Theory (BST) sebagai variabel independen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB) sebagai variabel dependen; (c) Situational Crime Prevention (SCP) sebagai variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB) sebagai variabel dependen. Penelitian ini menghasilkan model pencegahan kejahatan jalanan yang melibatkan anggota komunitas untuk pencegahan kejahatan jalanan, khususnya begal.

---

The problem with this research is that there is no mechanism for preventing the crime of robbery (PKB) carried out by law enforcement officers in Jakarta involving community crime prevention (CCP) members that are systematic, structured, and planned in preventing street crimes, especially motorcycle robberies. Starting from this problem, the purpose of this study is to examine the concept of community-based crime prevention in the context of preventing criminal acts of robbery (PKB) in DKI Jakarta in the form of motorcycle robberies. This study aims to analyze and formulate a street crime prevention model that involves community members. The research method is a mixed method method. Quantitatively, this study partially examines the effect of Community Based Crime Prevention, Busy Street Theory, and Situational Crime Prevention on PKB. The research sample is motorcycle riders in Jakarta. Data collection techniques through surveys and in-depth interviews. The quantitative approach analysis technique uses PLS-SEM, while the qualitative approach analysis technique uses four stages of qualitative analysis from Miles et al (2014). The results of the study prove that: (a) Community Based Crime Prevention or Community Based Crime Prevention (PKBK) as an independent variable has a positive but not significant effect on the prevention of the crime of robbery (PKB); (b) Busy Street Theory (BST) as the independent variable has a positive but not significant effect on the prevention of the crime of robbery (PKB) as the dependent variable; (c) Situational Crime Prevention (SCP) as the independent variable has a positive and significant effect on the prevention of crime of robbery (PKB) as the dependent variable. This research produces a street crime prevention model that involves community members for the prevention of street crime, especially motorcycle robbery."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang Strategi Pencegahan Kejahatan Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta terhadap ancaman dan serangan terorisme. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Skripsi ini menggunakan situational crime prevention¸CPTED, dan community crime prevention untuk menjelaskan strategi pencegahan yang digunakan oleh Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa saat ini Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta sudah menerapkan beberapa pengamanan dengan prinsip dari situational crime prevention, CPTED, dan community crime prevention. Gerakan terorisme bersifat tertutup dan tidak dapat diprediksi kapan mereka akan melakukan serangan, maka dari itu ada baiknya kalau gereja bersama dengan pemerintah melakukan kemitraan untuk menjaga gereja dari ancaman dan serangan terorisme.

---

ABSTRACTThe propose of this study is to explain how St. Antonius Kotabaru Yogyakarta Church doing their Crime Prevention Through Threats and Attacks of Terrorism. This study using qualitative approach and using observation and interview to collect the data. This study using situational crime prevention, CPTED, and community crime prevention to describe crime prevention strategy which is used by St. Antonius Kotabaru Yogyakarta Church. The results of this study are St. Antonius Kotabaru Yogyakarta Chruch currently using the principle of situaional crime prevention, CPTED, and community crime prevention. Terrorist movement can not be predicted, so its better to prevent their movement by doing collaboration with government."