Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang menatarbelakangi penelitian ini yaitu kerap masih terjadinya peredaran narkotika di lapas. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemasyarakatan untuk meningkatkan kepribadian dan kemandirian warga binaan, membantu mereka menyadari kesalahan mereka, memperbaikinya, dan menghindari mengulangi kejahatan mereka, sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan model pencegahan kejahatan yang baru terhadap peredaran narkotika di Lapas yang dihasilkan atas analisis model pencegahan kejahatan yang sudah ada di tingkat kelembagaan, politik, dan sosial. Model ini bertujuan untuk membuat Lapas bersih dan bebas dari narkotika dan meningkatkan efektivitas upaya di bawah Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan Teori Aktivitas Rutin dan Teori Pencegahan Kejahatan yang difokuskan pada pencegahan kejahatan situasional. Data yang dianalisis berjumlah 39 artikel jurnal dengan rentang waktu 2013-2023. Selain itu, teknik analisis yang digunakan menggunakan Teknik Systematic Literature Review, Evaluasi dan SWOT. Dari hasil analisis, diketahui bahwa peredaran narkotika di lapas masih terjadi dengan berbagai cara menyelundupkanya, seperti melalui pengunjung, menyogok petugas lapas dan banyak barang bukti yang ditemukan, seperti sabu, dan alat hisap dikarenakan warga binaan belum lepas dari ketergantungan obat, menghilangkan stress dan mengisi waktu luang. Dari hasil evaluasi menemukan, sebagian besar pencegahan peredaran narkotika yang dilakukan bersifat situasional, karena dilakukan dengan cara mengawasi akses fasilitas dan penguatan pengawasan secara formal. Peneliti mengusulkan model untuk memerangi peredaran narkotika di lapas, menggabungkan upaya yang sudah ada dengan skenario baru. Hal ini mencakup pembangunan lapas khusus, renovasi lapas berdasarkan teori CPTED, penggunaan teknologi mutakhir, kolaborasi dengan polisi, dan rehabilitasi.

---

The problem behind this research is that narcotics trafficking often still occurs in prison. This is contrary to the purpose of corrections to improve the personality and independence of prisoners, help them realize their mistakes, correct them, and avoid repeating their crimes, thus increasing community acceptance. This research aims to propose a new crime prevention model against drug trafficking in prisons resulting from an analysis of existing crime prevention models at the institutional, political, and social levels. The model aims to make prisons clean and free from drugs and increase the effectiveness of efforts under Law No. 22 of 2022 on Corrections. This research utilizes Routine Activity Theory and Crime Prevention Theory focusing on situational crime prevention. The data analyzed amounted to 39 journal articles in 2013-2023. In addition, the analysis technique used Systematic Literature Review, Evaluation, and SWOT techniques. From the results of the analysis, it is known that narcotics trafficking in prisons still occurs in various ways, such as through visitors, bribing prison officers, and a lot of evidence found, such as methamphetamine, and suction equipment because prisoners have not been released from drug dependence, relieving stress and filling spare time. The evaluation found that most of the prevention of drug trafficking is situational because it is done by monitoring access to facilities and strengthening formal supervision. The researchers propose a model to combat drug trafficking in prisons, combining existing efforts with new scenarios. These include the construction of specialized prisons, prison renovation based on CPTED theory, the use of cutting-edge technology, collaboration with the police, and rehabilitation."

"ABSTRAKFarmasi merupakan salah satu kebutuhan dari kehidupan manusia, sehingga perlu dijamin kualitasnya agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam pembuatannya, harus memenuhi kriteria dalam segi mutu, manfaat, keamanan, dan kualitasnya. Kriteria tersebut harus terpenuhi mulai dari pembuatan (pada tahap produksi), pendistribusian hingga penyerahan obat ke tangan konsumen (tahap perdagangan). Namun, farmasi sendiri telah menjadi objek dari tindak kejahatan yang dikenal dengan kejahatan farmasi. Dalam mengatasi kejahatan farmasi, pemerintah Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain maraknya produk impor akibat globalisasi, minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengetahui, mengenali, dan mewaspadai farmasi ilegal dan palsu, kemajuan teknologi karena terjadinya modernisasi, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan belum terkoordinasi dengan baik, lemahnya penegakan hukum, dan aspek penal atau sanksi yang belum memberikan efek jera. Tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai upaya dan mekanisme dalam rangka pencegahan kejahatan berbasis kemitraan sinergis antar lembaga (multi-agency crime prevention) yang dapat dilakukan oleh stakeholder dan pihak yang berkepentingan dalam mengendalikan angka kejahatan farmasi serta strategi yang dapat diimplementasikan. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian Kesehatan. Pada dasarnya, pencegahan kejahatan multi agen bertujuan untuk mengurangi risiko kejahatan, meningkatkan upaya pengawasan, dan kolaborasi antar agen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan melakukan wawancara dan studi kasus. Pada penelitian ini mengacu pada dasar teoretik pencegahan kejahatan multi agen dengan menggunakan pendekatan situasional. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pencegahan melalui kemitraan memiliki pengaruh yang potensial dalam menekan kejahatan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan melalui kemitraan harus mencakup peningkatan upaya/usaha mempersukar terjadinya tindak kejahatan farmasi, intervensi terhadap biaya dan keuntungan dari kejahatan farmasi, serta strategi menghilangkan justifikasi/alasan terjadinya kejahatan farmasi.

---

ABSTRACTPharmacy is one of the necessity of human life, which needs to be guaranteed of its quality, thus can be utilized properly. Pharmacy must comply particular criteria regarding of quality, benefits, and safety. These criterias must be fulfilled from the stage of manufacture, distribution, until the trade of pharmacy to consumers. However, the pharmacy itself has become the object of crime, known as pharmaceutical crime. In order to control pharmaceutical crime, the government of Indonesia confronts with several challenges, including the rise of imported products due to globalization, the lack of public knowledge and awareness toward illegal and counterfeit medicines, technological development due to modernization, deficient coordination among stakeholders, weak law enforcement, and lack of deterrent effect of the criminal sanctions. The aim of this research is to provide a comprehensive explanation of prevention effort and mechanisms of crime based on partnerships between institutions (multi-crime prevention) that might be held by stakeholders and concerned parties in controlling pharmaceutical crime rates. In this research, interviews were conducted with the Police Department, Indonesia National Agency of Drug and Food Control, and the Ministry of Health. Basically, multi-agent crime prevention is aim to reduce the risks of crime, increase security and surveillance, as well as the partnership among stakeholders. The method of this research is qualitative method by conducting interviews and case studies. This research refers to the theoretical basis of the multi-agent prevention crime with situational approach. The results of this research conclude that prevention mechanisms through partnerships have a potential influence in suppressing crime. The prevention strategy of pharmaceutical crime through partnerships must involve increased efforts in committing crimes, eliminating or reduce the rewards and benefits, and remove the excuses or compromises toward crime.

 

Key words : pharmaceutical crime, illegal pharmacy, crime prevention, partnership, multi-agent

"

"Tesis ini membahas mengenai model kemitraan yang dibentuk antara polisi dan komunitas Viking dalam rangka pencegahan kejahatan di stadion. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode wawancara tidak berstuktur yang dilakukan pada komunitas Viking serta pihak Polrestabes Kota Bandung selaku pihak yang membina dan membimbing. Konflik yang terjadi antar supporter jelas menimbulkan dampak negatif salah satunya dapat menimbulkan korban luka-luka bahkan sampai kematian, sehingga untuk mencegah hal tersebut diperlukan tindakan tegas dari aparat kepolisian. Dalam menjalankan tugas tersebut pihak polisi membutuhkan bantuan dari masyarakat atau komunitas. Oleh karena itu, bagaimana polisi mampu menggerakan atau memberdayakan potensi dari komunitas Viking untuk mau berperan dan berpartisipasi aktif untuk membantu tugas polisi dalam pencegahan kejahatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk kepedulian masyarakat sekitar stadion Gelora Bandung Lautan Api yaitu dengan membantu memberikan himbauan kepada bobotoh untuk tetap menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif serta melapor ke polsek terdekat jika terdapat bobotoh yang bergerombol dan menganggu warga sekitar. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa bentuk partisipasi dari komunitas Viking sudah Nampak secara signifikan dengan membentuk satgas untuk membantu polisi dalam pengemanan di stadion, melakukan pertemuan dengan pihak polrestabes, memberikan himbauan kepada seluruh bobotoh. Peran serta dari komunitas Viking dalam membantu tugas polisi muncul diluar rancangan FKPM. Bentuk kemitraannya tidak formal seperti FKPM, tidak terstuktur hanya untuk pertandingan sepak bola. Pencegahan kejahatan yang dilakukan berdasarkan kemitraan antara polisi dan komunitas Viking sebagai bentuk pelaksanaan pemolisian komunitas berdampak pada penurunan peristiwa kejahatan dan semakin teredukasinya para bobotoh. Penurunan peristiwa kejahatan ini dapat memberikan perubahan pada rasa aman dan terlindungi yang di rasakan oleh para bobotoh, penonton, maupun masyarakat sekitar.

---

This thesis discusses the partnership model between police and Viking (Football Fans club) on preventing crime in stadiums. This research was qualitative and used the unstructured interview method. The interview was carried out to Viking and police as the guider. The conflicts that occur between football supporters cause negative impacts. Sometimes it can cause injuries and even death. So as the prevention act, it is needed a firm action from the police department. Besides, in conducting their job, the police need coordination with the community. Then, how can the police empower the potential of the Viking fans club to participate assisting the police duties in preventing crime actively. The research results defined that the community around the Gelora Bandung Lautan Api stadium actively participates in noticing Bobotoh keep a safe and conducive situation. Then, if there were bobotoh (Viking) disturb the resident around the stadium, they can report to the nearest police station. This research results showed that the participation of the Viking community was formed. They made a special force to assist the police in securing the stadium, meeting with the police in the police office, giving notice to all bobotoh (Viking). The participation of the Viking community in assisting police emerged outside the FKPM design. The partnership model is informal as FKPM, not structured only for football matches. The crime prevention based on a partnership between the police and the Viking community is a form of community policing that has an impact on reducing crime and educating the number of bobotoh (Viking Community). The decreasing of the criminal act can provide security and protection that felt by Bobotoh, supporters, and the surrounding community."

"Kemajuan teknologi mengubah cara-cara tradisional manusia untuk melakukan segala hal. Tak terkecuali dengan perdagangan. E-commerce XYZ sebagai salah satu pemain e-commerce yang beroperasi di Indonesia ikut mengubah cara bertransaksi secara tradisional. Dari yang harus bertatap muka dengan pedagang, mereka ubah hingga cukup berdiam diri di rumah sambil membuka website e-commerce yang mereka kelola untuk memesan barang.Hingga saat ini, e-commerce XYZ memiliki banyak layanan dalam platform e-commerce-nya, seperti jual-beli, pembelian pulsa, pembelian tiket kereta api, pembayaran asuransi, pembayaran internet, dan masih banyak lagi. Sehingga orang-orang tidak kesulitan untuk melakukan transaksi. Namun, berdasarkan dari pengakuan orang-orang di berbagai forum dalam jaringan internet, e-commerce XYZ ini masih memiliki masalah yang cukup pelik, seperti penipuan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh penjual, pembajakan akun, phising, dan penipuan yang menggunakan dalih sebagai pegawai customer service e-commerce XYZ.Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan saat ini oleh e-commerce XYZ adalah membuat suatu divisi pengawasan yang bernama Fraud Prevention Specialis. Namun, kinerja dari divisi ini masih belum efektif dimana tindak kejahatan yang berada dalam e-commerce XYZ masih ada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis mencoba melihat berbagai permasalahan tersebut dengan menggunakan prinsip Situational Crime Prevention dari Clarke dan dibantu dengan Teori Pilihan Rasional dari Gary Becker dan Teori Aktivitas Rutin dari Cohen dan Felson.Hasil penelitian ini adalah terdapat celah dimana kode kupon potongan harga dapat digunakan secara terus-menerus sehingga menjadi tidak efektif penggunaannya, sumber daya yang kurang cakap dalam menangani permasalahan yang diadukan oleh anggota e-commerce XYZ dan kurangnya edukasi yang diakukan oleh e-commerce XYZ untuk melakukan penanganan permasalahan yang diadukan oleh anggota e-commerce XYZ.

---

Technological advances are changing the traditional ways people do things. No exception with commerce. E commerce XYZ as one of the e commerce players operating in Indonesia also changed the way of traditional transactions. From face to face with merchants, they change enough to stay at home while open their e commerce website that they manage to order goods.Up to this date, e commerce XYZ has many services in its e commerce platform, such as buying and selling, purchasing credit, purchasing train tickets, insurance payments, internet payments, and much more. So, people do not have to go out of home again for making transactions. However, based on the recognition of people in various online forums, this e commerce XYZ still has quite a complicated problem, such as fraud because purchased goods do not fit the description from the seller, account hijacking, phishing, and fraud that uses the pretext of being a customer service employee e commerce XYZ.Therefore, one of the current efforts by XYZ e commerce is to create a division called Fraud Prevention Specialist. However, the performance of this division is still not seen and the crime within the XYZ e commerce platform still exists. Using a qualitative approach, the author tries to look at these problems using the Crime Prevention Principle by Clarke and assisted by Rational Choice Theory by Gary Becker and the Theory of Routine Activities from Cohen and Felson.The result of this study is that there is a bug where the discounted coupon code can be used continuously so it becomes ineffective, resource incompetent in handling e commerce XYZ member complaints and lack of education provided by XYZ e commerce to complain."

"Ancaman penyelundupan narkotika dari luar negeri masuk ke Indonesia sangat besar. Sehingga diperlukannya reaksi dari aparat untuk mengatasi ancaman tersebut. Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki pembagian wilayah perairan dan laut serta memiliki berbagai instansi di laut yang memiliki kewenangan di wilayah operasionalnya masing-masing sehingga BNN dan Polri sebagai penegak hukum bidang narkotika memerlukan kerjasama dengan instansi berwenang di laut untuk dapat melaksanakan pencegahan penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan kejahatan melalui multi-Agency terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melaporkan temuan data tersebut dalam pemaparan yang bersifat deskripstif dengan narasumber dari penegak hukum bidang narkotika dan instansi yang berwenang di laut. Dalam menghadapi ancaman tersebut, diperlukan adanya langkah rasional melaksanakan Criminal Policy dengan menerapkan cara Criminal Law Application (Tindakan Hukum), Prevention Without Punishment (Tindakan Non-Hukum) dan Influencing Views of Society on Crime and Punistment (Pemanfaatan media massa). Untuk menjalankan langkah rasional tersebut antara BNN dan Polri  dengan instansi berwenang di laut memerlukan adanya kerjasama multi-agency. Dalam menjalin kerjasama multi-agency diperlukan konsep sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kelangsungan kerjasama yang terjalin serta menjalankan strategi pencegahan kejahatan yang tepat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan kejahatan melalui multi-agency terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur laut berdasarkan kondisi geografis dan aset yang dimiliki masing-masing lembaga dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pencegahan kejahatan, yaitu mempersulit upaya (increase the effort) dengan menerapkan 3 subteknik memperkuat sasaran (target harden), Mengendalikan akses ke dalam fasilitas (control access to facilities) dan Mengendalikan peralatan/ senjata yang digunakan pelaku (control tools/weapons) dan meningkatkan resiko (increse the risk) dengan menerapkan 3 subteknik Memperkuat pengawasan formal (strengthen formals surveillance). Memperluas penjagaan (extend guardianship) dan Membantu pengawasan alamiah (assist natural surveillance) mengingat laut tidak dapat dipagari, laut tidak dapat diduduki, namun dapat dikendalikan dengan data intelijen yang akurat dan penggelaran unsur diwaktu dan tempat yang tepat (Taufiqoerrochman, 2019).

---

The threat of narcotics smuggling from abroad into Indonesia is very large. So that a reaction from the authorities is needed to overcome this threat. With Indonesia's geographical condition which has a division of water and sea areas and has various agencies at sea that have authority in their respective operational areas, the National Narcotics Agency and the National Police as law enforcers in the narcotics sector need cooperation with the authorized agencies at sea to be able to carry out prevention of narcotics smuggling through the sea. This study aims to determine the prevention of crime through multi-agency against narcotics smuggling by sea. This research method uses a qualitative approach and reports the data findings in a descriptive presentation with resource persons from law enforcement agencies in the field of narcotics and authorized agencies at sea. In dealing with these threats, it is necessary to take rational steps to implement Criminal Policy by applying the Criminal Law Application (Legal Action), Prevention Without Punishment (Non-Legal Actions) and Influencing Views of Society on Crime and Punishment (Utilization of mass media). To carry out these rational steps between the National Narcotics Agency and the National Police with the authorized agencies at sea, multi-agency cooperation is required. In establishing multi-agency cooperation, the concept of synergy and collaboration is needed to maintain the continuity of existing cooperation and carry out appropriate crime prevention strategies. The results of this study conclude that crime prevention through multi-agency against narcotics smuggling by sea based on geographical conditions and assets owned by each institution can be done by implementing crime prevention strategies, namely increasing the effort by applying 3 sub-techniques to strengthen target (target harden), Control access to facilities (control access to facilities) and Control equipment/weapons used by perpetrators (control tools/weapons) and increase risk (increse the risk) by implementing 3 sub-techniques Strengthening formal surveillance (strengthen formals surveillance) ). Expanding guard (extend guardianship) and assisting natural surveillance (assist natural surveillance) considering the sea cannot be fenced off, the sea cannot be occupied, but can be controlled with accurate intelligence data and deploying elements at the right time and place (Taufiqoerrochman, 2019)."

"Wacana perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpotensi meningkatkan migrasi penduduk, yang dapat mengakibatkan peningkatan jumlah rumah kosong di wilayah tersebut. Rumah kosong dapat merusak lingkungan perkotaan, menurunkan nilai properti, meningkatkan kejahatan, dan menciptakan ketidakamanan. Keberadaan rumah kosong dapat meningkatkan tingkat pencurian dan perampokan. Hal ini juga diperparah dengan fenomena mudik Lebaran di Indonesia, di mana rumah kosong rentan menjadi target pencurian. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dapat memberikan informasi kepada pelaku kejahatan tentang rumah kosong. Dampak negatifnya melibatkan investasi, pembangunan kembali, nilai properti, dan nilai sewa, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan dalam pencegahan tindak pidana pencurian rumah kosong. Sesuai dengan penjelasan tersebut penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya Sat Reskrim dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dan menganalisis model pengamanan yang diterapkan dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Pencegahan Kejahatan, Teori Situational Crime Prevention, Teori Fixing Broken Windows, Konsep Pengamanan, dan Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong yang diterapkan oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dilakukan dengan cara mempergunakan informan untuk pengungkapan sindikat pelaku tindak pidana pencurian rumah kosong. Dalam menjaga keamanan lingkungan dari ancaman pencurian, diterapkan dengan langkah strategis yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dalam situasi tertentu. Salah satunya hal ini dapat diterapkan dengan berfokus pada perubahan fisik dan desain lingkungan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ini bisa mencakup peningkatan penerangan, pemangkasan tanaman yang dapat menyediakan tempat berlindung, atau memodifikasi struktur fisik yang mendukung keamanan.

---

The discourse on the relocation of Indonesia's capital from Jakarta to East The discourse on moving the Indonesian capital from Jakarta to East Kalimantan has the potential to increase population migration, which could result in an increase in the number of empty houses in the region. Vacant homes can damage urban environments, lower property values, increase crime, and create insecurity. The presence of empty houses can increase the level of theft and robbery. This is also exacerbated by the Eid homecoming phenomenon in Indonesia, where empty houses are vulnerable to becoming targets for theft. In addition, developments in information technology can provide criminals with information about empty houses. The negative impacts involve investment, redevelopment, property values, and rental values, which can increase the likelihood of criminal events occurring. Therefore, this research focuses on preventing the crime of stealing empty houses. In accordance with this explanation, this research is aimed at analyzing the efforts of the Criminal Investigation Unit in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police and analyzing the security model implemented in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police. The method used is a qualitative approach. Theories used to explain these various problems include: Crime Prevention Theory, Situational Crime Prevention Theory, Fixing Broken Windows Theory, Security Concepts, and the Concept of Environmentally Based Crime Prevention Strategies. The results of this research indicate that the activities to prevent criminal acts of theft in empty houses implemented by the West Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit were carried out by using informants to reveal syndicates of perpetrators of criminal acts of theft of empty houses. In maintaining environmental security from the threat of theft, strategic steps are implemented which aim to reduce the opportunity for crime to occur in certain situations. One way this can be implemented is by focusing on physical changes and environmental design to reduce opportunities for crime to occur. This may include improving lighting, pruning plants that may provide shelter, or modifying physical structures that promote safety."

"Tesis ini membahas mengenai prinsip Proficiency dan Due Professional Care oleh Auditor dalam pencegahan ‘Creative Accounting’. Berbagai kasus yang terjadi terkait pelanggaran dan penyimpangan ‘Creative Accounting’ biasanya dilakukan atas kolaborasi antara akuntan, auditor internal serta manajemen di perusahaan dengan auditor eksternal yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor eksternal ini sebagai ‘gatekeeper’ memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah hal terkait pelanggaran dan penyimpangan ‘Creative Accounting’. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan dan seberapa besar pengaruh prinsip Proficiency dan Due Professional Care dalam penerapannya untuk mencegah ‘Creative Accounting’. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan survei. Responden dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta dan Depok. Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling dengan melakukan purposive sampling dan selanjutnya dengan convenience sampling. Metode analisis data menggunakan uji validitas, relibialitas, asumsi klasik dan regresi linear berganda. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip Proficiency dan Due Professional Care yang dijalankan oleh auditor yang bekerja pada 15 KAP di wilayah Jakarta dan Depok dapat diterapkan dengan baik, dan juga dijalankan secara konsisten serta berpengaruh terhadap pencegahan ‘Creative Accounting’.

---

This thesis discusses the principles of Proficiency and Due Professional Care by auditors in the prevention of 'Creative Accounting'. Various cases that occur related to violations and irregularities of ‘Creative Accounting’ are usually carried out in collaboration between accountants, internal auditors and management in companies with external auditors who work in the Public Accounting Firm (KAP). This external auditor as the ‘gatekeeper’ has an important role in detecting and preventing things related to ‘Creative Accounting’ violations and deviations. The purpose of this study is to explain how the application and how much influence the principles of Proficiency and Due Professional Care have in their application to prevent 'Creative Accounting'. The method used is a quantitative approach using a survey. Respondents in this study were auditors who worked at the Public Accounting Firm (KAP) in the Jakarta and Depok areas. The sampling technique used multistage random sampling with purposive sampling and furthermore by convenience sampling. Methods of data analysis using validity, reliability, classical assumptions and multiple linear regression tests. From the research results, it is concluded that the application of the principles of Proficiency and Due Professional Care carried out by auditors who work at 15 KAPs in the Jakarta and Depok areas can be applied properly, and is also carried out consistently and has an effect on the prevention of 'Creative Accounting'."

"Tesis ini bermaksud menganalisis kegiatan patrol dan pamolisian masyarakat melalui patroli untuk mencegah kejahatan di Polsek:ta Jatiuwung. Penelitian ini menggunakan pandekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sadangkan pangumpulan data dilakakan melalui wawancara mendalam, pangama:tan, pangamatan terlibat, dan studi dokmnen.Hasil paniltian menunjukkan manajemen kegiatan patroli kurang berjalan dengan baik, baik itu dikuatkan oleh kuraog optitualnya perencanaan, pangorflllnisasian, palaksanaao, dan pangawasan penyelengaraan patroli. Kemudian kegiatan patroli menunjukkan tidak dapat mencegah kejaha:tan, karena tidak ada korelasi antara panurunan angka kejahatan dan difercnsiasi kegiatan palroli, sedangkan yang menjadi kendala adalah faktor manusia serta sarana dan prasarana patroli. Selain itu pamolisan masyarakat melalui patroli kumng optimal, dalam baJ ini kumngoya komtatikasi antara masyarakat dan patugas patroli.Atas basil panelitian ini, penulis merekomendasikan agar Polsekta Jatiuwung melal!sanakan patroli jalan kaki dan patroli bersepeda, palalihan hagi para patugas patroli, parubalum cata pandakatan Iugar patroli serta parllaikan mekanisme pangendalian palaksanaan patroli

---

This thesis is aimed at analyzing patrol activities as part of community policing strategy in preventing crime conducted by Jatiuwung Sector Police Command. This thesis used qualitative approach and study case as research design, while data ore colected through in depth interview, observation, participative observation and study

of document.

This research found that patrol activities was not managed well. Such finding was indicated by unoptimized execution of all management functions: plauning, organizing, actuating and controlling. Another finding is that patrol activities were unable to prevent crime, as there is no strong corelation between the decreasing nunlber of crimes and differenziation of patrol activities. This researeh also reveals that community policing through patrol activities is not optimal particularly generated by the low level of communication between patrol officers and the community.

Based on those findings, the author would like to suggest Jatiuwung Sector Police Command: to conduct foot patrol as well as bike patrol, to inccrease patrol officers' capacity hy conducting such training, to change the approach and perception on patrol activities, and to improve the control mechanism of patrol activities."

"Penelitian ini membahas strategi pencegahan kejahatan narkotika khususnya yang saat ini diterapkan oleh Deputi Pencegahan BNN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif, baik pada kesuksesan dan kendala yang dihadapi oleh Deputi Pencegahan BNN dalam mengimplementasikan strategi pencegahan narkotika, menggunakan programprogram pencegahan situasional, sosial dan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang dilakukan oleh Deputi Pencegahan BNN lebih bergerak pada strategi pencegahan kejahatan dengan pencegahan kejahatan sosial dan pencegahan kejahatan komunitas, dan belum menyentuh secara maksimal pencegahan kejahatan situasional. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba yang lebih efektif lagi Deputi Pencegahan BNN harus melakukan strategi pencegahan dengan menggabungan tiga pendekatan ini karena pendekatan ini tidaklah dapat dikatakan sebagai bagian-bagian yang terpisah atau mempunyai ciri-ciri tersendiri yang benar-benar mutlak, tetapi lebih merupakan pendekatan yang saling berhubungan satu sama lain.

---

This research will address the strategies for drugs crime prevention as implemented by Deputy of Prevention National Narcotic Board. This research is a qualitative research. This research aims to achieve an elaborate illustration, both on the success and challenges faced by the Deputy of Prevention in implementing strategies for drugs prevention, using situational, social and community crime prevention programs. This result shows that strategies for drugs prevention, implemented by Deputy of Prevention National Narcotic Board is more engaged in using crime prevention strategies through social crime prevention and community crime prevention and has not been maximum implementing situational crime prevention at all. Hence, this research recommends that to decrease the abuse of narcotic more effectively, Deputy of Prevention should apply prevention strategies combining all three approaches, considering one can’t really work well unless simultaneously used with the other two."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada implementasi kemitraan dalam pemolisian komunitas yang dilaksanakan Ditpolairda Maluku Utara bersama masyarakat dan instansi pemerintah terkait dalam rangka pencegahan praktik destructive fishing. Pembahasan dianalisis dengan menggunakan teori pertukaran sosial dan pencegahan kejahatan terpadu. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kemitraan menghadapi masalah berupa kapabilitas personel, sarana, dan prasarana polisi air yang belum memadai, serta perihal ego sektoral yang dimiliki oleh sejumlah agen pelaksana. Oleh karena itu, integrasi antar pihak dibutuhkan untuk menciptakan pelaksanaan kemitraan antar instansi pemerintah terkait yang efektif dan efisien dalam rangka pencegahan praktik destructive fishing.

---

ABSTRACTThis study focuses on the issue of partnership implementation on community policing which is faced by Directorate Marine Police of Maluku Utara (Ditpolairda Maluku Utara) with community and other agencies in order to prevent destructive fishing. The discussion of this issue is analyzed by social exchange theory and integrated crime prevention. The author uses qualitative approach with descriptive purpose. The result shows that partnership encounters several problems which are associated with ego sectoral issue and the lack of personels, facilities, and infrastructure. Therefore, every agents possessed in partnership should be integrated to form an effective and efficient destructive fishing prevention."