Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Secara konstitusional Dewan Perwalilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat. DPR memiliki fungsi penetapan Anggaran Belanja Negara, bersama-sama Presiden membuat Undang-Undang, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyerap aspirasi rakyat ini DPR memiliki hak, yaitu (1) hak meminta keterangan kepada Presiden, (2) hak mengadakan penyelidikan, (3) hak amandemen; (5) hak mengajukan pernyataan pendapat, (6) hak mengajukan RUU usul inisiatif, dan (7) hak mengajukan pertanyaan. Melalui hak-hak itu, DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan substansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebij aksanaan pemerintah. Keberanian para anggota DPR mempertanyakan kepada pemerintah terhadap berbagai masalah yang menjadi keprihatinan masyarakat merupakan kewajiban yang hares dipenuhi. Pelaksanaan hak-hak DPR yang demikian itu, merupakan kewajiban advokasi yang hams dilaksanakan oleh setiap Anggota untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat lemah kedalam bentuk kebijaksanaan nasional dan sekaligus mengadakan pengawasan atas kebijaksanaan itu. Keberhasilan DPR dalam melaksanakan Kewajiban Advokasi ini pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi peka terhadap aspirasi masyarakat. Hal tersebut diyakini, karena tugas negara sesungguhnya adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan orang-perorang, atau golongan tertentu, dengan menciptakan basis kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kemakmuran ditandai dengan ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat luas, terutama masyarakat lemah agar mereka dapat mencapai kemakmuran pribadinya. Keberhasilan advokasi itu ditentukan oleh informasi yang diperoleh. Penyedia informasi tersebut adalah Peneliti di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, yang berfungsi sebagai "penghubung" keluhan masyarakat. Secara sosiologis, antara anggota DPR dan masyarakat yang diwakilinya memiliki latar belakang sosial yang berbeda. Anggota DPR muncul dari individu-individu yang memiliki daya tawar tinggi karena kemampuannya, memiliki ide-ide, dan semangat pembaruan, sehingga agar para Anggota DPR dapat memahami aspirasi masyarakat membutuhkan peneliti yang menerjemahkan aspirasi tersebut. "

"Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Potensi Desa dan peluang implemntasi program corporate social responsibiity PT. Antam, TBK UBPE Ponglor di Desa Malasari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. hasil penelitian menunjukkan bahwa implemntasi program CSR PT. Antam TBK UBPE Pongkor sudah banyak di Desa Malasari, namun program yang digulirkan belum sepenuhnya memperlihatkan dampak keberlanjutan terutama untuk peningkatan kesejahtreaan masyarakat, padahal Desa Malasari memiliki potensi sumber daya dan modal sosial yang kuat.

---

This thesis aims to gain an overview of the Village Potential and opportunities implemntasi PT Corporate Social Responsibility programs. Antam TBK Malasari UBPE Ponglor in the village. This study used qualitative research methods with descriptive study. the results showed that implemntasi CSR program PT. Antam TBK UBPE Pongkor Malasari many in the village, but the programs initiated yet fully show the impact of sustainability primarily to an increase in public Welfare, whereas the village Malasari resource potential and strong social capital."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis FKA ESQ-165 sebagai komunitas yang bergerak membangun penyadaran makna hidup dan cita-cita Indonesia Emas 2020. Analisis terhadap FKA ESQ-165 dibangun dengan landasan konsep komunitas dan konsep pembangunan sosial budaya. Konsep komunitas diambil dari Barry Wellman (dalam Delanty, 2003); Jim Ife (2002); Koentjaraningrat (1993); Christenson dan Robinson (dalam Hillery, 1955); Erna Karim (2008), dan Etzioni (1993, 1996). Sementara itu, konsep pembangun sosial budaya diambil dari Amartya Sen (1999); Mahbub Ul-Haq (1995); Selo Soemardjan (dalam Zuraida, 1993); dan Paulus Wirutomo (2011, 2012, dan 2014). Kemudian secara khusus digunakan analisis perspektif pembangunan sosial budaya dengan elemen struktur, kultur, dan proses sosial dari Paulus Wirutomo.Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, dengan metode studi kasus yang merupakan bagian penting dari studi kualitatif. Subyek penelitian ini adalah komunitas FKA ESQ-165 Jakarta, Bekasi dan FKA- ESQ-165 Tingkat Perusahaan. Total informan 56 orang, dengan rincian 38 orang dipilih berdasarkan teknik random sampling dan 18 didapat dari teknik Snow ball Sampling. Penelitian dilaksanakan selama 16 bulan, dari bulan Mei 2013 ? September 2014. Prinsip pengumpulan data dilakukan dengan empat langkah, yaitu: (1) studi pustaka; (2) observasi; (3) menyebar kuesioner; dan (4) wawancara mendalam. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertautan konsep Indonesia Emas 2020 yang digagas FKA ESQ-165 secara sosiologis memiliki titik temu dengan perspektif pembangunan sosial budaya (PSB) dengan elemen struktur, kultur, dan proses sosial. Keduanya, mengidealkan tatanan masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmoni. Gerakan komunitas FKA ESQ-165 menyosialisasikan konsep Indonesia Emas 2020 yang bercirikan nilai 165 dan 7 nilai budi utama sebagai cerminan nilai yang ideal. Operasionalisasi 7 nilai budi utama tersebut dapat dilihat dari level keluarga, intitusi (Al-Jannah Fundation), dan Corporate (PT. Bukit Asam, PT. JNE, PT. Propernas) yang telah membuktikan bahwa 7 nilai budi utama mampu mewujudkan perubahan. Penguatan dari studi ini menunjukkan bahwa elemen kultur sebagai inti dari perubahan sosial budaya (PSB) pada komunitas FKA ESQ-165. Elemen kultur bergerak dinamis dan bersifat siklikal.

---

ABSTRACTThis Research is intended to analyze the FKA ESQ 165 as a communitythat engaged to build the awareness to the meaning of life and ideals of Gold Indonesia 2020 The analysis of FKA ESQ 165 is created with the foundation ofthe community concept and the socio cultural development concept Thecommunity concept which is used in this research is taken from Barry Wellman in Delanty 2003 Jim Ife 2002 Koentjaraningrat 1993 Christenson andRobinson in Hillery 1955 Ema Karim 2008 and Etzioni 1993 1996 As forthe socio cultural development concept is taken from AmartyaSen 1999 Mahbub UI Haq 1995 Selo soemardjan in Zuraida 1993 and PaulusWirutomo 2011 2012 and 2014 Then specifically used is the analysis of socioculturaldevelopment perspective with the elements of structure culture andsocial processes of Paulus Wirutomo.In terms of methodology this research is using the phenomenologicalapproach the case study method which is an important part of qualitative studies The subjects ofthis research arethe FKA ESQ 165 community Jakarta Bekasi andFKA ESQ 165 on the Company level The total of the source is 56 people withdetails of 38 people selected by random sampling technique and 18 obtained fromSnow ball sampling technique The research was conducted over 16 months fromthe month ofMay 2013 September 2014 The principle of data collection is doneby four steps namely 1 literature study 2 observation 3 questionnairespreading and 4 in depth interviews Meanwhile the data analysis is done byreducing the data presenting data and drawing the conclusions.The results ofthe research showed that the Gold Indonesia 2020 conceptwhich initiated by the FKA ESQ 165 sociologically have common ground withthe perspective of socio cultural development with elements of structure culture and social processes Both idealize the inclusive tolerant and harmonized society The community movement of the FKA ESQ 165 is to socialize the GoldIndonesia 2020 concept which characterized by the value of 165 and 7 main valueas a reflection of the ideal value The Operationalization of the 7 main values canbe seen from the family level the institution level Al Jannah Foundation andCorporate level PT Bukit Asam PT JNE PT PROPERNAS which has provedthat the 7 main value is able to realize the change The Strengthening of this studyindicate that the culture element as a core of social and cultural change in the FKAESQ 165 community Elements of culture are a dynamic and cyclical."

"ABSTRAKPaguyuban Kampung Sablon adalah asosiasi pengusaha konveksi di Desa Pandes Wedi yang didirikan setelah Kabupaten Klaten terkena bencana gempa tahun 2006. Bencana gempa yang menghancurkan sebagian besar aset dan modal pengusaha konveksi kecil menyebabkan kerusakan besar pada bisnis mereka. Oleh karena itu, beberapa para pengusaha konveksi kecil mendirikan Paguyuban Kampung Sablon yang bertujuan untuk membantu mereka untuk memulihkan kondisi ekonomi dan mengumpulkan modal setelah terjadinya bencana. Untuk mendapatkan data primer dan sekunder, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka, studi dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan FGD. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kapital sosial berupa structural dimension dan cognitive dimension dalam Paguyuban Kampung Sablon dimana bonding dan bridging lebih banyak ditemukan dibandingkan linking. Kehadiran Paguyuban Kampung Sablon memberikan manfaat bagi anggota paguyuban dan masyarakat sekitar dalam memulihkan kondisi sosial ekonomi dan meningkatkan pembangunan sosial pasca bencana.

---

ABSTRACTPaguyuban Kampung Sablon is a convection business association in Pandes Wedi Village which was established after Klaten District was hit by the earthquake in 2006. Earthquake disaster that destroyed most of the assets and capital of small convection business caused great damage to their business. Therefore, some small convection entrepreneurs established Paguyuban Kampung Sablon which aims to help them to restore economic conditions and raise capital after the disaster. To obtain primary and secondary data, this research uses data collection method is literature study, document study, observation, in depth interview, and group discussion. From the result of research, it can be concluded that there is social capital in the form of structural dimension and cognitive dimension in Paguyuban Kampung Sablon where bonding and bridging are more found than linking.The presence of Paguyuban Kampung Sablon provides benefits for members of the community and surrounding communities in restoring socio economic conditions and promoting post disaster social development. "

"Penelitian ini menganalisis strategi terhadap Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Besarnya jumlah UMKM di Indonesia disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi menciptakan tuntutan bagi perusahan-perusahan besar di Indonesia untuk ikut serta memberdayakan pelaku UMKM. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, BUMN dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL, termasuk di dalamnya mendukung pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, di mana peneliti memperoleh data dari jurnal, buku, artikel, Laporan Tahunan perusahaan BUMN, dan sumber kredibel lainnya. Data utama yag digunakan dalam analisis strategi ini bersumber dari Laporan Tahunan 38 perusahaan BUMN tahun 2021-2022. Data kemudian dikaitkan dengan teori strategi penerapan TJSL. Hal ini untuk mendapatkan gambaran terkait penelitian terdahulu yang lebih luas. Hasil kajian literatur dan analisis memperlihatkan implementasi program TJSL BUMN yang dilakukan oleh Perusahaan naungan BUMN dengan target pelaku UMKM mayoritas menggunakan percampuran dari citizenship strategy yang memiliki fokus utama untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan termasuk perusahaan itu sendiri, dan reciprocal strategy yang memiliki fokus memenuhi tujuan ekonomi sekaligus ekspektasi sosial, moral, dan lingkungan dari masyarakat. Dapat dilihat bahwa strategi TJSL yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN dalam upaya mendukung perkembangan UMKM difokuskan kepada kebutuhan pemangku kepentingan secara luas serta memenuhi ekspektasi sebagai perusahaan di bawah naungan BUMN. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memberikan gambaran terkait dengan jenis implementasi TJSL Perusahaan BUMN. Bagi Ilmu Kesejahteraan Sosial, penelitian ini memberikan pemahaman terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, terutama di lingkup makro dan kebijakan sosial.

---

This research analyzes the strategy of the Environmental Social Responsibility (CSR) Program by State-Owned Enterprises (SOEs) towards empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The large number of MSMEs in Indonesia accompanied by high employment creates demands for large companies in Indonesia to participate in empowering MSME actors. In connection with these two matters, SOEs in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-6/MBU/09/2022 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises have an obligation to implement TJSL, including supporting the empowerment of MSMEs. This research uses the literature review method, in which researchers obtain data from journals, books, articles, Annual Reports of state-owned companies, and other credible sources. The main data used in analyzing this strategy comes from the Annual Reports of 38 state-owned companies in 2021-2022. The data is then linked to the theory of the strategy for implementing CSR. This is to get a broader picture of previous research. The results of the literature review and analysis show that the implementation of SOE TJSL programs carried out by SOE companies targeting MSMEs mostly uses a mixture of citizenship strategies that have a primary focus on meeting the needs of all stakeholders including the company itself, and reciprocal strategies that have a focus on meeting economic goals as well as social, moral and environmental expectations from the community. It can be seen that the CSR strategies undertaken by state-owned companies in an effort to support the development of MSMEs are focused on the needs of stakeholders at large as well as fulfilling expectations as a company under the auspices of SOEs. This research can be a reference in providing an overview related to the type of implementation of TJSL for state-owned companies. For Social Welfare Science, this research provides an understanding related to Environmental Social Responsibility, especially in the macro scope and social policy."

"Tahap tanggap darurat bencana banjir di DKI Jakarta awal tahun 2013 lalu, menghambat proses pembangunan sosial dan menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Maka untuk itu melalui pendekatan kualitatif, penelitian tesis ini bermaksud mendeskripsikan apakah relasi triple helix terbangun dalam tahap tanggap darurat bencana banjir awal tahun 2013 lalu. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, ternyata tidak terbangun relasi triple helix. Padahal relasi triple helix saat tahap tanggap darurat bencana banjir awal tahun 2013 lalu dapat terbangun karena adanya beberapa faktor pendukung seperti: (a) semangat kemanusiaan; (b) lokasi yang berdekatan; (c) kemampuan SDM dalam bidang tanggap darurat; dan (d) kemampuan finansial. Namun memang faktanya relasi triple helix ini tidak dapat terbangun secara sempurna saat tahap tanggap darurat bencana banjir awal tahun 2013 lalu karena ada beberapa faktor penghambat seperti: (a) ketidakpercayaan; (b) prosedur birokrasi yang ketat; dan (c) ego sektoral.

---

Emergency response Phase of floods disaster in DKI Jakarta on early 2013, impede the process of social development and creates various social welfare issues. Through a qualitative approach, this thesis is intended to describe the triple helix relations in the emergency floods in early 2013. Based on the findings at the field, it did not wake triple helix relation. Though triple helix relations in current flood emergency response phase in 2013 could be developed due to several contributing factors such as: (a) humanity spirit; (b) adjacent locations; (c) human resource capabilities in emergency response, and (d) the financial capability. But in the fact a triple helix relations can not be developed completely when the emergency phase of floods in early 2013, because there are several inhibiting factors such as: (a) distrust, (b) strict bureaucratic procedures, and (c) sectoral ego."

"Penelitian ini bertujuan menguraikan aspek struktural, kultural dan prosesual dalam implementasi kebijakan Kawasan Perkotaan Baru dengan skema Kota Terpadu Mandiri. Mengambil lokasi penelitian di wilayah transmigrasi di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini mengkesplanasi hubungan aspek struktural dalam pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Penelitian ini kualitatif, dengan hasilnya agen dan struktur pemerintahan formal pusat dan Kabupaten lebih mendominasi tanpa melibatkan agen pada lembaga adat yang diakui dan dihormati oleh anggota masyarakat, sebagai kewenangan lokal dan hak asal usul. Perkembangan terbaru studi ini adanya pembangunan sosial hubungan struktur yang lebih mendominasi dari kekuatan kultural. Akibatnya pembangunan kawasan perkotaan baru terhambat.

---

This study describes structural, cultural, and processual aspects of policy implementation on New City in Rural Area using Economically Integrated, Selfreliant City scheme, located at transmigration area in Silaut District, West Sumatera Province. The study explains relations between structural aspects in physical and social development. This qualitative study shows that agent and Central and Regency formal government structures are more dominant, no involvement of recognized, respected cultural institution agent as local authority and rights origin. The study depicts the latest situation of social development, i.e. structural relation is more dominant than cultural power, impeding development of the new city in rural area."

"Penelitian ini menggambarkan tentang relasi antara olahraga dan pembangunan, dengan memfokuskan kepada pemanfaatan olahraga sebagai katalis untyuk mempercepat pencapaian MDGs Indonesia tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarusutamaan dalam pembangunan dan percepatan pencapaian MDGS telah dilakukan oleh pemerintah, namun baru pada tataran konseptual yang tercantum dalam dokumen kebijakan percepatan Bappenas tahun 2010. Dalam pelaksanaan dan operasionalisasi, olahraga belum menjadi prioritas, dan mengalami marjinalisasi. Dengan demikian dibutuhkan, komitmen dan political will dari pemerintah, untuk mengarusutamakan olahraga dalam pembangunan, supaya berbagai manfaat positif olahraga dapat diberdayagunakan untuk pembangunan Indonesia.

---

This study describes the relationship between sport and development, with a focus on the use of sport as a catalyst to accelerate the achievement of MDGs Indonesia in 2015. The results showed that mainstreaming in development and attainment of MDGs acceleration has been done by the government, but only at the conceptual level listed in the policy document of Bappenas acceleration’ in 2010. In the implementation, sport is not a priority, and experiencing marginalization. Thus it takes, commitment and political will of the government, to mainstream sport in development, in order to use positive impact of sport for Indonesia’ development."

"Filantropi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi sosial, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan insentif pajak yang dirancang untuk mendorong kontribusi dari sektor swasta dan individu kepada kegiatan filantropi. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sektor sosial, tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa efektivitasnya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pajak atas kegiatan filantropi di Indonesia, dengan fokus pada insentif pajak yang diberikan kepada organisasi filantropi. Evaluasi dilakukan melalui pendekatan post-positivist dengan mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini mengkaji sejauh mana kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan partisipasi sosial, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak atas kegiatan filantropi memiliki potensi besar untuk mendorong kontribusi sosial, namun terdapat berbagai tantangan yang menghambat kebijakan ini. Prosedur administratif yang rumit, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan organisasi filantropi, serta terbatasnya cakupan sektor yang memperoleh insentif pajak. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, antara lain penyederhanaan prosedur administratif, perluasan sektor yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif pajak, serta peningkatan sosialisasi dan pemahaman mengenai manfaat insentif pajak kepada masyarakat dan organisasi filantropi. Dengan demikian, kebijakan pajak atas kegiatan filantropi dapat lebih efektif dalam mendorong partisipasi sosial, mengurangi ketimpangan, dan mempercepat pembangunan nasional yang inklusif.

---

Philanthropy plays a strategic role in supporting inclusive and sustainable social development, particularly in sectors such as education, health, infrastructure, and community empowerment. To enhance social participation, the Indonesian government has implemented tax incentive policies aimed at encouraging contributions from the private sector and individuals to philanthropic activities. However, despite this policy's goal to strengthen the social sector, challenges in its implementation show that its effectiveness remains limited. This study aims to evaluate the tax policy on philanthropic activities in Indonesia, focusing on the tax incentives provided to philanthropic organizations. Using a post-positivist approach, qualitative data is gathered through in-depth interviews and document studies. This research examines how the tax incentive policy can enhance social participation and identifies barriers to its implementation. The findings suggest that while tax policies for philanthropy hold great potential to encourage social contributions, several challenges hinder the effectiveness of this policy. Complex administrative procedures, a lack of adequate socialization, and a limited scope of sectors receiving tax incentives are the main obstacles to optimizing this policy. Sectors such as health, arts, culture, and the environment, which have significant social impacts, have not been fully addressed in the policy. This study recommends strategic measures to enhance the policy’s effectiveness, including simplifying administrative procedures, expanding the scope of sectors eligible for tax incentives, and improving socialization and understanding of the benefits of tax incentives for philanthropic activities. It is expected that these measures will make the tax policy on philanthropy more effective in boosting social participation, reducing inequalities, and accelerating inclusive national development. "