Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Analisis Pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria Di Rumah Sakit Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara faktor sosial ekonomi dan klinis ibu melahirkan Sectio Caesaria (SC) di Rumah Sakit (RS) dengan pemanfaatan Clinical Pathway (CP), outcome klinis serta pembayaran klaim. Studi desain Cross Sectional pada unit analisis 1155 data rekam medis ibu melahirkan SC periode 1 Januar-31 Desember 2018 di 3 RS. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan CP peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu sebanyak 939 Ibu melahirkan SC proporsinya sebesar 43.1% masih menunjukkan pemanfaatan yang kurang baik. Pemanfaatan CP terkait penyimpanan dokumen Clinical Pathway ibu melahirkan SC peserta JKN sebanyak 71.8% tidak tersimpan di Rekam Medis, 72.6% tidak lengkap pengisiannya dan 64.6% kondisi klinis Ibu melahirkan SC tidak sesuai dengan PPK RS. RS Pemda memiliki Proporsi tertinggi skor pemanfaatan CP yang kurang baik sebesar 76.8%, kemudian diikuti RSP (36.8%). RSNP menunjukkan proporsi skor pemanfaatan CP baik. Jenis RS (p=0.000), Kelas rawat (p=0.014) dan Rujukan (p=0.008), jenis SC (p=0.005), Usia Ibu (p=0.053), Paritas (p=0.016), Riwayat ANC (p=0.000), Kondisi Panggul p=0.000), kondisi plasenta (p=0.001), penyakit penyerta (p=0.000) dan riwayat SC (p=0.000) menunjukkan berhubungan secara signifikan dengan pemanfaatan CP (p<0.05). Pemanfaatan CP ibu melahirkan SC peserta JKN menunjukan adanya hubungan yang signifikan dengan Outcome klinis (p=0.002). Outcome Klinis ibu melahirkan SC menunjukkan sebesar 67.5% bermasalah antara lain terkait LOS yang tidak sesuai Panduan Praktek Klinis (PPK) RS, Ibu memiliki komplikasi klinis paska SC atau kondisi bayi saat dilahirkan tidak normal. Pemanfaatan CP berhubungan secara signifikan dengan pembayaran klaim (p=0.000). Pembayaran klaim ibu melahirkan SC peserta JKN bermasalah sebesar 39.3% terkait jangka waktu pembayaran klaim dari BPJSK ke pihak RS. Pembayaran klaim yang tidak bermasalah pada pemanfaatan CP yang kurang baik lebih banyak. Monitoring dan evaluasi yang komprehensif pada pemanfaatan CP, outcome klinis dan proses pembayaran klaim sebagai kendali mutu pelayanan ibu melahirkan SC dalam JKN oleh RS, Organisasi Profesi dan Pemerintah. Pemerintah harus membuat payung hukum yang bersifat operasional pada pemanfaatan CP Ibu melahirkan SC di RS dalam program JKN, sehingga kendali mutu dan kendali biaya pelayanan ibu melahirkan SC menjadi efektif dan efisien. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran perlu segera diterbitkan dan disosialisikan ke Rumah Sakit. Kata kunci: SC, Sosial-ekonomi dan Klinis, Pemanfaatan Clinical Pathway, Outcome Klinis, Klaim Pembayaran

---

Analysis of Sectio Caesarea Clinical Pathway Utilization in Hospital Under National Health Insurance This study aims to analyze the relationship between socioeconomic and clinical factors of women giving birth to Sectio Caesaria (SC) in Hospitals (RS) with the utilization of Clinical Pathway (CP), clinical outcomes and claim payment. Cross Sectional design study in the 1155 unit of analysis of medical records of women giving birth to SC for the period January 1 to December 31, 2018 in 3 hospitals. The results showed that the utilization of CP for mothers giving birth to SC (939) participants of the National Health Insurance (JKN) from the 3 research study hospitals, the proportion of 43.1%, still showed poor utilization. Utilization of CP related to document keeping of mother who gave birth SC to JKN participants as much as 71.8% were not kept in the Medical Record, 72.6% were incomplete filling and 64.6% of clinical conditions of mother who gave birth to SC were not in accordance with PPK RS. Regional Government Hospital has the highest proportion of poor CP utilization scores of 76.8%, followed by RSP (36.8%). RSNP shows the proportion of good CP utilization scores. Type of hospital (p = 0.000), nursing class (p = 0.014) and type of referral (p = 0.008), type of SC (p = 0.005), maternal age (p = 0.053), parity (p = 0.016), ANC history (p = 0.000), Pelvic Conditions (p = 0.000), placental conditions (p = 0.001), comorbidities (p = 0,000) and history of SC (p = 0,000) showed significant correlation with CP utilization (p <0.05). Utilization of CP for mothers giving birth to SC JKN participants showed a significant relationship with clinical outcome (p = 0.002). Clinical Outcomes of mothers giving birth to SC showed that 67.5% had problems, among others related to LOS that was not in accordance with the Clinical Practice Guidelines (PPK) of the Hospital. CP utilization was significantly related to claim payment (p = 0,000). Claim Payment of mothers with SC under JKN participants was 39.3% related to the period of payment of claims from BPJSK to the hospital. The utilization of CP which were under score mean seems not having administration problem and paid by JKN earlier and without any problem. Comprehensive monitoring and evaluation of the utilization of CP , clinical outcomes and the process of claim as a quality control service for SC mothers in JKN by hospitals, professional organizations and the government. The government must make an operational legal policy on the utilization of CP for women giving birth to SC in hospitals under the JKN program, so that quality control and cost control of maternal care services for SC become effective and efficient. National Guidelines for Medical Services need to be immediately published and disseminated to hospitals. Keywords: SC, Socio-economic and Clinical, Clinical Pathway Utilization, Clinical Outcome, Payment Claims

"

"Pendahuluan: Osteosarkoma merupakan jenis tumor tulang ganas primer yang paling sering terjadi pada anak dan remaja. Di Indonesia, tantangan perkembangan osteosarkoma semakin diperparah dengan ketergantungan pasien pada terapi pijat tradisional, status sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan karakteristik, temuan laboratorium, teknik pembedahan, derajat histopatologi nekrosis, dan metastasis antara pasien osteosarkoma dengan dan tanpa pemberian terapi pijat lokal sebelumnya. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain kohort prospektif dan retrospektif. Terdapat 84 subjek dengan 69% memiliki riwayat pijat sedangkan 31% tidak. Pasien kemudian dirawat dan diikuti selama 1 tahun untuk mengevaluasi terjadinya metastasis. Data prospektif dikumpulkan melalui wawancara. Data sekunder dikumpulkan dari rekam medis pasien. Hasil: Tidak ada perbedaan karakteristik klinis yang signifikan antar kelompok. Terjadi peningkatan LDH dan ALP yang bermakna secara statistik (p=0,026). Waktu rata-rata untuk metastasis dari baseline pada kelompok pemijatan secara statistik signifikan (p<0,0001). Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam teknik pembedahan, tingkat nekrosis histopatologis, dan metastasis pada diagnosis awal dan satu tahun setelah pengobatan antara kedua kelompok. Kesimpulan: Terapi pijat secara signifikan meningkatkan kadar LDH dan ALP, onset metastasis tiga kali lebih cepat pada pasien dengan terapi pijat sebelumnya. Oleh karena itu, kami sangat merekomendasikan terapi terapi pijat pada pasien osteosarkoma.

---

Introduction: Osteosarcoma is the most common type of primary malignant bone tumor in children and adolescents. In Indonesia, the challenge of osteosarcoma progression is further worsened by patients’ dependence on traditional massage therapy, low socio-economy and educational status. This study aims to analyse the differences in the characteristics, laboratory findings, surgery techniques, degree of histopathological necrosis, and metastasis between osteosarcoma patients with and without prior locally given massage therapy. 

Method: This research is an analytical observational study with prospective and retrospective cohort design. There were 84 subjects with 69% had a history of massage whilst 31% did not. Patients were then treated and followed for 1 year to evaluate the occurrence of metastases. Prospective data was collected through interview. Secondary data was collected from the patient's medical record.

Results: There were no significant differences in clinical characteristics between the groups. There was an increase in LDH and ALP which was statistically significant (p=0.026). The median time to metastases from baseline in the massage group was statistically significant (p<0.0001). There were no significant differences in the surgery techniques, degree of histopathological necrosis, and metastases at initial diagnosis and one year following treatment between the groups. 

Conclusion: Massage therapy significantly increases LDH and ALP levels, the onset to metastases was three times faster in patients with prior massage therapy. Therefore, we strongly recommended against massage therapy therapy in osteosarcoma patients."

"Latar Belakang: Beberapa studi menunjukkan karakteristik sindrom metabolik berhubungan dengan prognosis yang lebih buruk pada pasien COVID-19. Hal ini meningkatkan pemikiran bahwa resistensi insulin (RI) mempunyai peran penting dalam memediasi keparahan penyakit.Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proporsi dan karakteristik pasien COVID-19 yang terjadi RI, serta untuk menganalisa hubungan antara parameter RI ( HOMA-IR dan indeks TyG) dengan luaran klinis pasien COVID-19.Metode: Dengan subjek penelitian sebanyak 288 orang, desain penelitian ini adalah studi potong lintang untuk hubungan antara parameter RI dengan derajat keparahan COVID-19, dan studi kohort retrospektif untuk hubungan antara parameter RI dengan perburukan derajat penyakit dan/atau mortalitas. Dilakukan analisa multivariat untuk mengetahui pengaruh variabel perancu pada hubungan tersebut.Hasil: Proporsi subjek yang terjadi resistensi insulin lebih kecil daripada yang tidak terjadi (berdasar: HOMA-IR: 42% vs 58%; indeks TyG:43% vs 57%), dan mempunyai karakteristik komorbiditas yang mendominasi adalah DM, sedangkan pada kelompok non resistensi insulin didominasi oleh HT. Pada hubungannya dengan derajat COVID-19 saat admisi, baik HOMA-IR dan indeks TyG secara signifikan lebih tinggi pada COVID-19 derajat berat (asimtomatik-ringan vs sedang vs berat: HOMA-IR=2,71 (1,68-4,02) vs 3,35 (2,06-5,73) vs 6,11 (3,35-10,43), p=0,001; indeks TyG=8,51 (SB 0,75) vs 8,81 (SB 0,73) vs 8,98 (SB 1,03), p=0,002). Perbedaan nilai yang signifikan ini juga didapatkan pada hubungannya dengan terjadinya perburukan (ya vs tidak: HOMA-IR=4,15 (2,89-6,59) vs 2,76 (1,74-4,91), p=<0,001; indeks TyG=8,92 (SB 0,78) vs 8,64 (SB 0,75), p=0,015). Pada analisis multivariat didapatkan indeks TyG berhubungan signifikan dengan derajat COVID-19 saat admisi (fully adjusted OR: 1,984 (1,020-3,860), p=0,044), namun pada HOMA-IR tidak didapatkan hubungan signifikan setelah dilakukan adjustment terhadap variabel perancu. Pada hubungan dengan terjadinya perburukan, baik HOMA-IR maupun indeks TyG tidak terbukti berhubungan signifikan setelah dilakukan adjustment terhadap variabel perancu.Simpulan: Dari temuan bahwa karakteristik antara kelompok RI dan non-RI ternyata mayoritas serupa, belum menimbulkan perbedaan fenotip, menimbulkan pemikiran bahwa kondisi resistensi insulin yang terjadi adalah suatu resistensi insulin akut yang disebabkan COVID-19. Adanya RI yang bersifat akut ini harus diwaspadai oleh para klinisi yang merawat pasien COVID-19. Dengan adanya hubungan signifikan antara indeks TyG dengan derajat COVID-19 saat admisi, disimpulkan indeks TyG dapat menjadi petanda kelainan metabolik yang terjadi akibat infeksi COVID-19.

---

Background: Several studies show metabolic syndrome characteristics are associated with a worse prognosis in COVID-19 patients. This increases the idea that insulin resistance (IR) has an important role in mediating the severity of the disease.

Objective: This study was conducted to determine the proportion and characteristics of COVID-19 patients who the IR occur, as well as to analyze the relationship between IR markers (HOMA-IR and TyG index) with the clinical outcomes of COVID-19 patients

Methods: With 288 study subjects, the design of this study was a cross-sectional study for the association between IR parameters and COVID-19 severity, and a retrospective cohort study for the association between IR parameters and worsening degrees of disease and/or mortality. Multivariate analysis was carried out to determine the influence of confounding variables on the association.

Results: The proportion of subjects who occurred insulin resistance was smaller than those that did not occur (based on: HOMA-IR: 42% vs 58%; TyG index:43% vs 57%), and had a predominate comorbidity characteristic was DM, while in the non-insulin resistance group it was dominated by HT. In relation to the degree of COVID-19 at admission, both the HOMA-IR and the TyG index were significantly higher in severe degree COVID-19 (asymptomatic-mild vs moderate vs severe: HOMA-IR=2.71 (1.68-4.02) vs 3.35 (2.06-5.73) vs 6.11 (3.35-10.43), p=0.001; index TyG=8.51 (SB 0.75) vs 8.81 (SB 0.73) vs 8.98 (SB 1.03), p=0.002). This significant difference in values was also found in relation to the occurrence of aggravation (yes vs no: HOMA-IR=4.15 (2.89-6.59) vs 2.76 (1.74-4.91), p=<0.001; TyG index=8.92 (SB 0.78) vs 8.64 (SB 0.75), p=0.015). In the multivariate analysis, the TyG index was significantly associate with the degree of COVID-19 at admission (fully adjusted OR: 1.984 (1.020-3.860), p = 0.044), but in HOMA-IR there was no significant association after adjustments were made to the confounding variable. In association with the occurrence of aggravation, neither the HOMA-IR nor the TyG index proved to be significantly related after adjustments were made to the confounding variables.

Conclusions: From the findings that the characteristics between the IR and non-IR groups turned out to be mostly similar, not yet causing phenotype differences, it gave rise to the thought that the condition of insulin resistance that occurs is an acute insulin resistance caused by COVID-19. The existence of this acute RI must be aware by clinicians who treat COVID-19 patients. With the significant relationship between the TyG index and the degree of COVID-19 at the time of admission, it is concluded that the TyG index can be a map of metabolic abnormalities that occur due to COVID-19 infection.

"

"Latar Belakang: Pada tanggal 12 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Infeksi virus dapat menyebabkan kolonisasi organ yang terinfeksi akibat penurunan respon imun oleh patogen akibat penurunan respons imun serta masuknya bakteri patogen melalui akses yang diperantarai oleh mikroorganisme oportunis. Hingga saat ini telah banyak studi yang membahas COVID-19 dari aspek epidemiologi dan karakteristik klinis namun informasi terkait infeksi sekunder akibat bakteri pada COVID-19 masih terbatas.Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang dengan dengan menelusuri data rekam medis pasien yang memiliki riwayat perawatan pneumonia COVID-19 di ruang isolasi Pinere RSUP Persahabatan sejak 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021. Total sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 111 pasien.Hasil Penelitian: Total pasien pneumonia COVID-19 yang dirawat di ruang isolasi Pinere selama tahun 2021 yaitu sebanyak 718 pasien. Pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebanyak 111 pasien. Karakteristik pasien pneumonia COVID-19 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, median usia 53 tahun, lama rawat 11 hari, status gizi obesitas, belum divaksin, derajat keparahan sedang, penggunaan antivirus remdesivir, antibiotik levofloksasin, azitromisin dan kortikosteroid. Terdapat pertumbuhan bakteri pada 41,5% hasil biakan yang terdiri dari gram negatif (38,8%) dan gram positif (2,7%). Klebsiella pneumoniae merupakan bakteri gram positif terbanyak yang tumbuh, sedangkan Enterococcus faecalis merupakan satu-satunya gram positif yang tumbuh. Tidak terdapat hubungan antara hasil biakan patogen saluran napas terhadap luaran pasien pneumonia COVID-19 (nilai p=0,738). Derajat keparahan tidak berhubungan dengan hasil biakan, tetapi berhubungan dengan luaran pasien pneumonia COVID-19.Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara hasil biakan patogen saluran napas terhadap luaran pasien pneumonia COVID-19.

---

Background: World Health Organization (WHO) declared Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) as a pandemic caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) virus on March 12, 2020. Viral infections can cause colonization of infected organs due to decreased immune response and entry of pathogenic bacteria through access mediated by opportunistic microorganism. Until now, there have been many studies discussing COVID-19 from the aspect of epidemiology and clinical characteristics, but information regarding secondary infections caused by bacteria in COVID-19 is still limited.

Methods: The design of this study is cross-sectional by tracing the medical record data of patients who had a history of treatment for COVID-19 pneumonia in the Pinere isolation ward of Persahabatan General Hospital from January 1st 2021 to December 31st 2021. The total sample in this study was 111 patients.

Result: The total number of COVID-19 patients treated in the Pinere isolation room during 2021 is 718 patients. Patients who met the inclusion and exclusion criteria were 111 patients. The characteristics of COVID-19 patients were dominated by male, median age 53 years, length of stay 11 days obesity, not yet vaccinated, moderate severity, use of antiviral remdesivir, antibiotics levofloxacin, azithromycin and corticosteroid. There was bacterial growth in 41,5% of culture results consisting of gram negative (38,8%) and gram positive (2,7%). Klebsiella pneumoniae is the most gram positive bacteria that grows, while Enterococcus faecalis is the only gram positive that grows. There was no relationship between the results of respiratory tract cultures and the outcomes of COVID-19 patients (p value = 0.738). The severity of COVID-19 is not associated to culture results, but is associated to the patient’s outcome.

Conclusion: There was no relationship between the results of respiratory tract cultures and the outcomes of COVID-19 patients."

"Pengukuran kinerja organisasi merupakan pondasi dalam mewujudkan pemerintahan berbasis kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi di fase akhir ini (2020-2024) adalah terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja, dimana basisnya adalah pengukuran kinerja. Oleh karena itu setiap organisasi pemerintah pusat dan daerah, harus mampu mewujudkan organisasinya agar berkinerja secara terukur. Penelitian menggunakan metode campuran untuk tujuan penelitian yaitu: 1)Menjelaskan 12 tahapan penerapan balanced scorecard dalam perbaikan akuntabilitas kinerja termasuk perbaikan perencanaan dan penganggaran serta pengelolan kinerja pemerintah; 2)Menjelaskan perkembangan kinerja KKP melalui peningkatan capaian empat perspektif BSC; dan 3)Menjelaskan peningkatan kinerja organisasi KKP sebelum dan sesudah menggunakan balanced scorecard. Penilaian kinerja organisasi dilakukan dengan kategori capaian NKO (Nilai kinerja organisasi): rendah/merah dimana X < 80%; sedang/kuning 80% ≤ X < 100%; tinggi/hijau 100% ≤ X ≤ 120%. Adapun NKP (Nilai kinerja perspektif): rendah/merah X<75%; sedang/kuning 75%≤X<90%; tinggi/hijau 90% ≤ X ≤ 120%; dengan bobot perspektif BSC 1) learn and growth (bobot 30%) ; 2) internal process (bobot 30%); 3) customer (bobot 15%) dan 4) perspektif stakeholder (bobot 25%). Pendekatan kuantitatif melalui penjelasan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan keempat perspektif tersebut dalam perbaikan akuntabilitas kinerja KKP. Sementara pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai penerapan BSC secara komprehensif. Dari empat perspektif dalam BSC menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi berjenjang dari level Menteri, Level Eselon I, Eselon II, Eselon III, hingga level eselon IV berdasarkan output-outcome pada sistem aplikasi pengukuran kinerja, yaitu sebanyak 1.122 IKU pada tahun 2015; 11.653 IKU pada tahun 2016; dan 13.050 IKU di tahun 2017. Hasil uji signifikansi sakip KKP berdasarkan standar nilai maksimal Kementerian PAN & RB, yaitu rata-rata di atas 0,5 (95%), sedangkan pencapaian kinerja organisasi pada BSC perspektif stakeholder KKP sebesar 96% (2015); 90% (2016); dan 95% (2017); dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yaitu 112% (2015); 104% (2016) dan 98% (2017). Berdasarkan hasil uji hubungan antar persepektif BSC, ditemukan hubungan langsung dan tidak langsung dimana perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learn & Growth) memiliki hubungan langsung positif terhadap Internal proses IP (proses bisnis) sebesar 0.329; hubungan langsung positif terhadap CP (Customer perspective)sebesar 0.006; hubungan langsung negatif terhadap SH (stakeholder) sebesar -0.047. Perspektif IP memiliki hubungan positif terhadap CP sebesar 0.123 dan hubungan langsung ke SH positif 0.108. Dari hasil ini memperlihatkan bahwa antar perspektif memiliki hubungan meskipun nilai hubungan ini kecil namun tidak bisa diabaikan karena berlakunya prinsif kausalitas dari output hingga menghasilkan outcome/impact. Hal ini dapat dipahami bahwa perubahan indikator kinerja yang sifatnya outcome untuk pencapaian arah strategi (Strategic objective) organisasi, dibutuhkan jangka waktu yang lama. Hubungan tidak langsung yang rendah yaitu antara LG terhadap CP sebesar 0.038; IP terhadap SH sebesar 0.078, LG terhadap SH sebesar 0.066. Adapun sebaran intervensi sosial KKP ditemukan level macro pada perspektif. Pada level mezzo ditemukan pada perspektif costumer, sedangkan level micro lebih banyak ditemukan pada perspektif proses bisnis. Hasil capaian outcome pada stakeholder perspektif tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu 96%; 2016 (90%) dan tahun 2017 (95%).

---

Organizational performance measurement is the foundation in realizing performance-based government as stated in Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025. The strategic target of Bureaucratic Reform in this final phase (2020-2024) is the realization of performancebased government, where the basis is performance measurement. The research uses mixed methods for research purposes, namely: 1) Explaining the 12 stages of implementing the balanced scorecard in improving performance accountability including improving planning and budgeting as well as managing government performance; 2) Explaining the development of KKP performance through improving the achievements of the four BSC perspectives; and 3) Explaining the improvement of KKP organizational performance before and after using the balanced scorecard. Organizational performance assessment is carried out in the category of NKO achievement (Organizational Performance Value): low/red where X < 80%; medium/yellow 80% X < 100%; high/green 100% X 120%. The NKP (Perspective performance value): low/red X<75%; medium/yellow 75%≤X<90%; high/green 90% X 120%; with BSC perspective weight 1) learn and growth (weight 30%); 2) internal process (weight 30%); 3) customer (weight 15%) and 4) stakeholder perspective (weight 25%). Quantitative approach through descriptive statistical explanations to describe the four perspectives in improving the accountability of KKP performance. Meanwhile, the qualitative approach is to obtain more in-depth information on the comprehensive implementation of the BSC. The four perspectives in the BSC describe the level of organizational performance achievement in tiers from the Minister level, Echelon I, Echelon II, Echelon III, to echelon IV levels based on the outputs of the performance measurement application system, which were 1,122 KPIs in 2015; 11,653 KPIs in 2016; and 13,050 KKP in 2017. The results of the KKP sakip significance test are based on the maximum standard value of the Ministry of PAN & RB, which is above 0.5 (95%), while the achievement of organizational performance in the BSC of the KKP stakeholder perspective is 96% (2015) ; 90% (2016); and 95% (2017); with Organizational Performance Value (NKO) of 112% (2015); 104% (2016) and 98% (2017). Based on the results of the relationship test between BSC perspectives, a direct and indirect relationship was found where the Growth and Learning perspective has a positive direct relationship to the Internal IP process (business process) of 0.329; positive direct relationship to CP (Customer perspective) of 0.006; negative direct relationship to SH (stakeholder) of -0.047. IP perspective has a positive relationship to CP of 0.123 and a direct relationship to SH is positive of 0.108. These results show that there is a relationship between perspectives, although the value of this relationship is small, it cannot be ignored because the principle of causality applies from the output to the outcome/impact. It can be understood that changes in performance indicators, which are outcome in nature, for achieving the organization's strategic objectives, need a long period of time. The low indirect relationship between LG and CP is 0.038; IP to SH is 0.078, LG to SH is 0.066. Meanwhile, the distribution of social intervention in the KKP was found at the macro level in perspective. At the mezzo level it is found in the customer perspective, while the micro level is found more in the business process perspective. The outcome of the highest stakeholder perspective was achieved in 2015, namely 96%; 2016 (90%) and 2017 (95%)."

"Tesis ini merupakan penelitian yang tergolong dalam penelitian evaluatif. Pada penelitian ini, program yang diteliti adalah program pengembangan kepemimpinan pemuda berbasis asrama yang dilakukan oleh Rumah Kepemimpinan. Adapun aspek yang dievaluasi adalah pada aspek pencapaian outcome penerima manfaat Rumah Kepemimpinan pada periode 2014 – 2016, serta aspek-aspek apa saja dari input dan proses program yang mempengaruhi capaian outcome. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis tabel silang dan uji Chi Square. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa aspek-aspek seperti pelatihan di asrama, penjagaan ibadah, coaching rutin, evaluasi semester dan tindak lanjutnya, pemanfaatan fasilitas, keterlibatan pada aktivitas masyarakat di sekitar asrama dan latar belakan pendidikan keluarga mempengaruhi pencapaian outcome penerima manfaat Rumah Kepemimpinan.

---

This thesis is a research that belongs to evaluative research. In this study, the program under study was a dormitory-based youth leadership development program conducted by “Rumah Kepemimpinan”. The aspects evaluated are the aspects of achieving the outcomes of the “Rumah Kepemimpinan” beneficiaries in the 2014 - 2016 period, as well as what aspects of the program inputs and processes that affect the outcome of the program The study was conducted with a quantitative approach using cross table analysis and Chi Square test. From the research conducted, it was found that aspects such as training in dormitories, remembrance of worship, routine coaching, semester evaluation and its follow-up, utilization of facilities, involvement in community activities around the dormatories and family education background affect the achievement of outcomes for beneficiaries of the Rumah Kepemimpinan."

"Latar Belakang: Palsi serebral atau Cerebral palsy (CP) adalah salah satu penyebab utama disabilitas anak secara global. Gangguan muskuloskeletal, termasuk kontraktur unit otot-tendon dan kelainan bentuk tulang berkontribusi pada mobilitas yang terbatas pada pasien CP. Tatalaksana pasien dengan membutuhkan keahlian dari berbagai profesi yang bekerja secara kolaboratif dan efisien. Tujuan utama dari manajemen pasien CP adalah optimalisasi kemampuan fungsi, meminimalisasi disabilitas dan membangun kemandirian dalam keseharian dan partisipasi dalam lingkungan komunitas. Kerangka kerja International Classication of Functioning, Disability, and Health (ICF) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berguna untuk menilai dampak palsi serebral pada seorang individu. Domain-domain dijelaskan dari perspektif tubuh, individu dan masyarakat dalam dua fungsi dasar: (1) Fungsi dan Struktur Tubuh; dan (2) Aktivitas dan Partisipasi. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi luaran fungsional tindakan operasi pada ekstremitas bawah pasien dengan palsi serebral ambulatori di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo dan faktor yang berhubungan .Metode: Penelitian ini merupakan penelitian retrospektif kohort single-arm untuk mengetahui luaran fungsional pasien anak dengan palsi serebral ambulatori yang menjalani operasi ekstremitas bawah RSUPN Cipto Mangunkusumo tahun 2021-2023, yang dianalisis secara deskriptif perbedaan rentang gerak sendi panggul, lutut dan pergelangan kaki, skor Functional Mobility Scale (FMS), Functional Independence Measure for Children (WeeFIM), dan Cerebral Palsy Quality of Life (CPQOL); serta dilakukan analisa untuk melihat hubungan antara usia saat operasi, dan ketaatan mengikuti fisioterapi dengan luaran fungsional tersebut.Hasil: Pada penelitian ini didapatkan jumlah sampel 18 pasien. Terdapat perbaikan rentang gerakan pada sendi panggul, lutut dan pergelangan kaki yang dilakukan operasi. Skor FMS pada 5m, 50m, dan 500m terlihat perbaikan bermakna pasca operasi (p=0,014, p=0,025 dan p=0,025). Skor WeeFIM dan CPQOL juga mengalami perbaikan pasca operasi secara bermakna (p=0,008). Ketaatan menjalani program rehabilitasi medis berhubungan dengan perbaikan skor WeeFIM (p=0,037)Kesimpulan: Anak palsi serebral ambulatori yang menjalani operasi ekstremitas bawah di RSUPN Cipto Mangunkusumo mempunyai luaran fungsional yang baik, dibuktikan dengan perbaikan rentang gerak sendi, skor FMS, skor WeeFIM, dan skor CPQOL pre dan post operasi. Ketaatan menjalani program rehab terlihat mempunyai hubungan bermakna dalam memperbaiki kemandirian anak palsi serebral yang menjalani operasi ekstremitas bawah.

---

Introduction: Cerebral palsy (CP) is one of the main causes of childhood disability globally. Musculoskeletal disorders, including muscle-tendon unit contractures and skeletal deformities contribute to limited mobility in CP patients. Patient management requires expertise from various professions working collaboratively and efficiently. The main goal of management of CP patients is to optimize functional abilities, minimize disability and build independence in daily life and participation in the community environment. The World Health Organization's (WHO) International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) framework is useful for assessing the impact of cerebral palsy on an individual. The domains are explained from the perspective of the body, individual and society in terms of two basic functions: (1) Body Function and Structure; and (2) Activities and Participation. The aim of this study is to evaluate the functional outcomes of surgery on the lower extremities of patients with ambulatory cerebral palsy at the Cipto Mangunkusumo National Central General Hospital and the factors that might influence it.

Method: This study is a single-arm retrospective cohort study to determine the functional outcomes of pediatric patients with ambulatory cerebral palsy that underwent lower extremity surgery at RSUPN Cipto Mangunkusumo in 2021-2023, which was analyzed descriptively for differences in hip, knee and ankle joint range of motion, Functional Mobility Scale (FMS) scores, Functional Independence Measure for Children (WeeFIM) scores, and Cerebral Palsy Quality of Life (CPQOL) scores. Analysis was carried out to see the relationship between age at the time of surgery and compliance to physiotherapy program with functional outcomes.

Results: A total of 18 patients was studied. There is an improvement in the range of movement in the hip, knee and ankle joints following surgery. FMS scores at 5m, 50m and 500m showed significant improvement after surgery (p=0.014, p=0.025 and p=0.025). WeeFIM and CPQOL scores also improved significantly after surgery (p=0.008). Adherence to undergoing a rehab program is associated with improvements in WeeFIM score (p=0.037)

Conclusion: There were good functional outcomes after lower extremity surgery in ambulatory cerebral palsy pediatric patients at RSUPN Cipto Mangunkusumo as evidenced by improvements in joint range of motion, FMS scores, WeeFIM scores, and CPQOL scores pre and post-surgery. Compliance to rehabilitation program appears to have a significant correlation on improving the independence of children with cerebral palsy undergoing lower extremity surgery."

"Perdaharan intra serebral (intra cerebral hemorrhage/ICH) spontan adalah perdarahan pada parenkim otak yang disebabkan selain trauma. Perdarahan intra serebral menyumbang 10-13% dari keseluruhan kasus stroke dengan angka mortalitas mencapai 20-70%. Tatalaksana perdarahan intraserebral spontan hingga saat ini masih menimbulkan berbagai kontroversi. Penanganan perdarahan intraserebral spontan di RSUPN Cipto Mangunkusumo meliputi berbagai pihak yang mempengaruhi basil akhir. Hal ini mencakup penatalaksanaan awal di ruang gawat darurat, pemeriksaan penunjang, pemilihan tatalaksana yang optimal dan perawatan di ruangan ICU dan di bangsal perawatan. Hingga saat ini Departemen bedah saraf RSUPN Ciptomangunkusumo belum memiliki data mengenai pasien perdarahan intraserebral spontan yang menjalani tatalaksana operasi. Hal ini diperlukan untuk mengevaluasi dan memberi masukan untuk tatalaksana perdarahan intraserebral spontan di departemen bedah saraf RSUPN Ciptomangunkusumo dan departemen lain yang terlibat dalam penatalaksanaan pasien-pasien tersebut.

---

Intracerebral hemorrhage (ICH) is spontaneous bleeding of the brain parenchyma caused by other than trauma. Intra-cerebral haemorrhage accounts for I 0- I 3% of all stroke cases with a mortality rate reaches 20-70%. Management of spontaneous intracerebral hemorrhage is still having a controversy. Management of spontaneous intracerebral hemorrhage in Cipto Mangunkusumo National Hospital include various parties that affect the final result. This includes initial management in the emergency room, investigation, patient selection and optimal management of care in ICU and ward care. Until now the department of neurosurgery RSUPN Ciptomangunkusumo not yet have data on patients with spontaneous intracerebral hemorrhage who underwent management of operations. It is necessary to evaluate and provide input for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage in the department of neurosurgery RSUPN Ciptomangunkusumo and other departments involved in the management of such patients."

"Tujuan: Mengetahui pengaruh mutasi patogenik BRCA1/2 tumor terhadap kesintasan pasien advanced stage-high grade serous epithelial ovarian cancer di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Persahabatan, dan RS MRCCC Siloam Jakarta.Metode: Sejumlah 68 sampel dari 144 pasien diagnosis high-grade serous epithelial ovarian cancer (HGSOC) stadium FIGO IIB-IV, periode 1 Januari 2015 sampai 31 Maret 2021, di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Persahabatan, dan RS MRCCC Siloam Jakarta, menjalani pemeriksaan NGS mutasi patogenik BRCA1/2 tumor, dilibatkan dalam penelitian kohort historikal ini. Kami membandingkan karakteristik klinikopatologis pasien, dan hasil luaran kesintasan, setelah pasien menjalani tatalaksana primer, berdasarkan status mutasi patogenik BRCA1/2 tumor. Faktor terkait tatalaksana, yang diperkirakan berpengaruh terhadap hasil luaran kesintasan pasien, juga turut dianalisis dalam penelitian ini.Hasil: Angka kejadian mutasi patogenik BRCA1/2 tumor diketahui sebesar 27,94% (19/68). Antara kelompok mutasi patogenik BRCA1/2 tumor, dengan kelompok tanpa mutasi patogenik, tidak terdapat perbedaan statistik signifikan berdasarkan usia, paritas, indeks massa tubuh (kg/m2), riwayat kanker payudara, stadium FIGO 2014, kadar CA125 serum pre operatif (U/mL), volume cairan ascites intra operatif (mL), lesi residual pasca laparotomi debulking, pemberian neoadjuvant chemotherapy (NACT), pemberian kemoterapi adjuvant. Riwayat kanker keluarga terkait HBOC, merupakan variabel paling berpengaruh terhadap mutasi patogenik BRCA1/2 tumor. Kelompok dengan riwayat kanker keluarga terkait HBOC, berisiko 5,212 kali lebih besar mengalami mutasi patogenik BRCA1/2 tumor, dibandingkan dengan kelompok tanpa riwayat kanker tersebut (RR adjusted 5,212; 95%CI 1,495-18,167; nilai p=0,010).Pada kelompok mutasi patogenik BRCA1/2 tumor, kemungkinan meninggal 86% lebih rendah (RR adjusted 0,149; 95%CI 0,046-0,475; nilai p=0,001), dan median survival yang lebih baik (median 46 bulan; 95%CI 34,009-57,991; nilai p=0,001), apabila dibandingkan dengan kelompok tanpa mutasi patogenik (median 23 bulan; 95%CI 15,657-30,343; nilai p=0,001). Analisis multivariat menunjukkan mutasi patogenik BRCA1/2 tumor merupakan faktor prognostik independen yang baik terhadap hasil luaran kesintasan (RR adjusted 0,149; 95%CI 0,046-0,475; nilai p=0,001).Kesimpulan: Pasien advanced stage-high grade serous epithelial ovarian cancer, dengan mutasi patogenik BRCA1/2 tumor, memiliki kesintasan lebih baik, dibandingkan pasien tanpa mutasi patogenik BRCA1/2 tumor.

---

Objective: To evaluate the impact of pathogenic BRCA1/2 tumor mutational status on advanced stage- high grade serous epithelial ovarian cancer survival outcome at RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Persahabatan, and RS MRCCC Siloam Jakarta.

Methods: A total 68 of 144 patients diagnosed with FIGO 2014 stage IIB-IV high grade serous epithelial ovarian cancer (HGSOC) between January 1st, 2015 until March 31st, 2021, at RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Persahabatan, and RS MRCCC Siloam Jakarta, underwent NGS tumor BRCA1/2 gene testing, and were included in this cohort hystorical study. We compared patients clinicopathological characteristics, and survival outcomes after primary treatment, according to pathogenic BRCA1/2 tumor mutational status. Treatment-related factors that might affect patients’ survival outcome were also investigated.

Results: The BRCA1/2 pathogenic tumor mutations prevalence was observed in this study 27.94% (19/68). There were no significant statistical differences in age, parity, body mass index (kg/m2), previous breast cancer history, FIGO 2014 staging, pre-operative serum CA 125 level (U/mL), intra operative ascites volume (mL), post cytoreductive surgery residual lesion, neoadjuvant chemotherapy (NACT), and adjuvant chemotherapy administration, between the pathogenic tumor BRCA1/2 mutation, and no pathogenic tumor BRCA1/2 mutation groups. The hereditary breast ovarian cancer family history (HBOC) variable has the strongest correlation with pathogenic tumor BRCA1/2 mutation. The group with a family history of HBOC-related cancer had a 5.212 times greater risk of developing pathogenic BRCA1/2 tumor mutations, compared with the group without a history of those cancer (RR adjusted 5.212; 95%CI 1.495-18.167; p value=0.010).

The pathogenic BRCA1/2 tumor mutation group displayed better survival outcome. In the pathogenic BRCA1/2 tumor mutation group, the likelihood of dying was 86% lower (RR adjusted 0.149; 95%CI 0.046-0.475; p-value=0.001), and the median survival was better (median 46 months; 95%CI 34.009- 57.991; p value=0.001), than without pathogenic BRCA1/2 tumor mutations group (median 23 months; 95%CI 15.657-30.343; p value=0.001). The multivariate analyses identified pathogenic BRCA1/2 tumor mutation as an independent favorable prognostic factor for survival outcome (RR adjusted 0.149; 95%CI 0.046-0.475; p-value=0.001).

Conclusions: In advanced stage-HGSOC, patients with pathogenic BRCA1/2 tumor mutations have a better prognosis with longer survival outcome than those without pathogenic BRCA1/2 tumor mutations."

"Sistem pemerintahan di Indonesia yang mengatur hubungan antara pusat-daerah telah terjadi perubahan yang mendasar semenjak dilaksanakannya UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Berdasarkan keaua UU tersebut, daerah diberikan kewewenangan yang lebih luas dalam mengatur rumah tangganganya sendiri, termasuk bidang keuangan (fiscal decenUalisatlon) dimana daerah diberikan hak untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (generating revenue). Kreativitas daerah yang Iidak terkontrol dalam menggali sumbersumber pendapatan asli daerah, dikhawatirkan berdampak distortifterhadap para pelaku ekonomi dan pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. PT. Pelabuhan Indonesia II sebagai BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi yang pada awal pelaksanaan otonomi harus menghadapi serangkaian tuntutan dari daerah-daerah di wilayah perusahaan beroperasi. Tuntutan-tuntutan dan kreativitas daerah tersebut diajukan oleh daerah dalam rangka meninkatkan penerimaan PAD. Studi ini dimaksudkan hendak mengkaji bagaimana dampak upaya penggalian peneriman PAD yang dilakukan oleh daerah dalam rangka otonomi, terhadap kegiatan usaha PT. Pelabuhan Indonesia II. Kreativitas daerah dalam menggali sumber-sumber PAD diawal pelaksanaan otonomi menunjukkan adanya peningkatan penerimaan PAD yang signifikan dibandingkan sebelum otonomi. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa di sebagian daerah penelitian yaitu di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, peningkatan penerimaan PAD tersebut semra nyata berdampak negatif terhadap pendapatan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Ciwandan Banten yang beroperasi di wilayah tersebut. Sedangkan di daerah-daerah lainnya pada umumnya belum menunjukkan dampak yang nyata terhadap pendapatan Cabang Pelabuhan yang beroperasi di masing-masing daerah. Kota Cilegon dan Kabupaten Serang secara kreatif telah menerbitkan dan melaksanakan secara penuh perda-perda tentang pajak jasa pelabuhan dan retribusi jasa pelabuhan dan mendirikan BUMD bidang jasa kepelabuhanan. Pajak/retribusi tersebut, dikenakan terhadap subyek pajak/retribusi alas obyek pajak/retribusi yang juga merupakan sumber pendapatan Pelabuhan Cabang Ciwanda Banten. Demikian juga BUMD tersebut, didirikan dengan maksud mengambilalih kegiatan pelayanan jasa pelabuhan dad PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Ciwandan Banten. Kewenangan pemungutan pajak/retribusi (taxing power) tersebut didasari oleh kewenangan penyelenggaraan pelabuhan yang masih dalam sengketa/konflik, dimana sebelum otonomi, kewenangan penyelenggaraan pelabuhan sepenuhnya berada di pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II sebagai BUMN yang ditunjuk. Sebagian daerah lainnya telah menerbitkan perda-perda sejenis namun belum diterapkan secara penuh sehingga belum berdampak pada penerimaan pendapatan PT. Pelabuhan yang beroperasi di wilayahnya. Beberapa daerah lainnya telah menyiapkan regulasi dibidang kepelabuhanan dan bersikap 'wait and see; menunggu kepastian kewenangan penyelenggaraan pelabuhan yang masih dalam sengketa/konflik antara pemerintah kota/kabupaten/propinsi disatu pihak dengan dengan Pemerintah Pusat di pihak lain. Dibidang Kepelabuhanan, persoalan mendasar dalam pelaksanaan UU No 22 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999 sebagaimana telah diubah masing-masing dengan UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004, adalah masih ditemuinya perbedaan persepsi diantara stakeholders, terutama antara Pemerintah Kota/Kabupaten /Provinsi di satu pihak dengan PT. Pelabuhan Indonesia II dan Pemerintah Pusat di lain pihak, sehingga mengakibatkan munculnya konflik diantara kedua pihak. Berdasarkan jenis permasalahannya, konflik yang muncul dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis konflik, yaitu: 1) Konflik kewenangan pengelolaan pelabuhan; 2) Konflik penerimaan pendapatan asli daerah; 3)Konflik pengakuan eksistensi hak-hak masyarakat lokal. Pada dasarnya, daerah menuntut agar semua regulasi dibidang kepelabuhanan disesuaikan dengan UU No 22 tahun 1999 dimana daerah mengklaim bahwa berdasarkan UU tersebut, peyelenggaraan pelabuhan menjadi kewenangan daerah. Sementara itu, dengan dasar yang lama, pemerintah pusat bertahan bahwa penyelenggaraan pelabuhan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada BUMN. Seiring perjalanan waktu, konflik kewenangan ini semakin melebar diantara kedua pihak. Potensi konflik kewenangan ke depan masih terbuka lebar sepanjang belum ada kepastian hukum yang mengatur batasan-batasan kewenangan penyelenggaraan pelabuhan yang diberikan dari pemerintah kepada daerah yang dapat diterima oleh semua pihak (stakeholders). Selain itu, daerah menuntut kontribusi PT. Pelabuhan Indonesia II yang beroperasi di wilayahnya untuk meningkatkan penerimaan PAD. Bentuk tuntuntan tersebut antara lain berupa tuntutan pembagian pendapatan/revenue, tuntutan penerimaan royalty, tuntutan kepemilikan saham, dan pembagian laba BUMN sebagai dana alokasi umum yang dibagikan secara langsung kepada daerah. Sementara itu kreativitas daerah menggali sumber-sumber PAD melalui pajak dan retribusi jasa kepelabuhanan menimbulkan konflik baru, mengingat subyek dan obyek pajak/retribusi tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan PT. Pelabuhan Indonesia II yang diambilalih oleh daerah. PT. Pelabuhan Indonesia II juga menghadapi tuntutan-tuntutan dari masyarakat total hampir diseluruh daerah untuk mendapatkan pengakuan eksistensi ha-hak masyarakat lokal. Bentuk tuntutan tersebut antara lain partisipasi menyediakan fasilitas umum, fasilitas sosial, kesempatan kerja, penyelamatan lingkungan dan sumbangan untuk kegiatan lokal. Di daerah tertentu intensitas tuntutan sampai pada pengerahan massa secara fisik. Upaya penyelesaian sengketa kewenangan dalam pengelolaan kepelabuhanan dapat diselesaikan dengan adanya kepastian hukum tentang batas-batas kewenangan di antara para stakeholders dengan mengakomodir trend desentralisasi. Dengan tujuan efsiensi, pengelolaannya haruslah dilakukan oleh kedua pihak secara concurrent dimana kewenangan penyelenggaraan pelabuhan tingkat nasional dan internasional tetap dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan pelabuhan tingkat regional dan lokal masing-masing diserahkan kepada daerah propinsi dan daerah kota/kabupaten. Karena derajat ekstemalitasnya yang Iuas, maka untuk mengatur bidang kepelabuhanan, diperiukan peraturan khusus yang "berterima umum" oleh semua unsur masyarakat secara nasional, sehingga level peraturan yang paling sesuai adalah undang-undang khusus bidang kepelabuhanan. Daerah dalam menggali sumber-sumber baru penerimaan PAD haruslah memperhatikan adanya resistensi dan potensi konflik dengan pihak terkait dan haruslah didasari oleh kewenangan yang jelas dan pasti. Sedangkan untuk mengatasi tuntutan-tuntutan eksistensi hak-hak masyarakat lokal, disarankan sebaiknya PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II dalam melaksanakan program community development agar lebih "didaerahkan" dengan prioritas wilayah kerja yang intensitas konfliknya tinggi dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah secara intensif.

---

Government system in Indonesia that regulate relationship between central - regional have been changed basically since implemented Laws No. 22, 1999 as has been changed to Laws No. 32, 2004 of Regional Government and Laws No. 25, 1999 as has been changed to Laws No. 33, 2004 Of Financial Balance Between Central and Regional. Based on the both Laws, regional is given wider authority to manage its own district, including of financial (fiscal decentralization) in which the regional is given right to obtain its regional native sources outcome, it is worried will have impact of distort over the financial actors and its turn will have negative impact over the national financial. PT. Pelabuhan Indonesia II as BUMN is one of financial actors that on the beginning of autonomy implementation must face serial of claim from the regional in which the company operate. The claims and creativity of the regional is delivered by regional in order to optimize PAD acceptance. This study is meant to analyst how the optimize impact of PAD acceptance that implemented by the regional in order of autonomy, over the business activity of PT. Pelabuhan Indonesia II. Regional creativity in obtain PAD resources in the beginning of autonomy shows that there is significant increasing of PAD acceptance if compared before autonomy. The analyst that have been done shows that in part of analyzed districts that is in Cilegon city and Serang District, increasing of PAD acceptance in fact have negative impact over the outcome of PT. Pelabuhan Indonesia II Branch Ciwandan Banten that operate in the regional. Meanwhile in the other districts in generally have not shown the true impact over the outcome of Branch Pelabuhan (hat operated in each district. Cilegon city and Serang District creatively have issued and fully implemented the regional regulations of port tax services and port service retribution also establish BUMD in field of port services. The taxes 1 retributions , is charged to the tax I retribution subject over the tax I retribution object that also is a resource of port outcome of Banten Ciwanda Branch. Also with the BUMD, is established by purpose of to lake over service activity of PT. Pelabuhan Indonesia II Banten Ciwandan II Branch. The authority of tax 1 retribution collection (taxing power) is based on authority of fully port implementation that still in conflict, in which before autonomy, authority of fully port implementation is on central government that its implementation is fully authorized to PT. Pelabuhan Indonesia II as the appointed BUMN. Some of the other regional have issued the similar regional regulations but have not fully implemented yet so have not impact yet over the PT. Pelabuhan's outcome that operated in its regional. Some of the other regional have prepare regulation in field of port and nature of "wall and see", waiting for certainty of port implementation authority that still in conflict between government of city I district I province in one party with Central Government in the other party. In field of port, the principal matter of implementation Laws No. 22, 1999 and Laws No. 25, 1999 as have been changed to each Laws No. 32, 2004 and Laws No. 33, 2004, is still founded the difference of perception between stakeholders, especially between Government of city 1 District 1 Province in one side and PT. Pelabuhan Indonesia II and Central Government in the other side, so arise the conflict between the both parties. Based on the kind of its cases, conflict that arise can be classified become three kind of conflict, that is : 1) Port Operational Authority Conflict; 2) Regional Native Outcome Acceptance Conflict; 3) Admission of Local Community Rights Existence Conflict. Basically, the regional requires in order al regulation in field of port is adjusted to Laws No. 22, 1999 in which the regional claim that based on the Laws, port implementation become to regional authority. Meanwhile, with the same basic, central government keep maintain that port implementation still become the authority of central government that its implementation is authorized to BUMN. Together with passing the time, this authorization conflict become more and more wider between the both parties. Authorization conflict potency in the future is still open widely as long as there is not law certainty that regulate limitation of port implementation authority that given from government to regional that acceptable by all parties (stakeholders). Beside that, regional claim contribution of PT. Pelabuhan Indonesia that operate in its regional to increase PAD acceptance. Kind of the claim are the claim for revenue proportion, royalty acceptance, share ownership, and BUMN profit proportion as general allocation fund that delivered directly to the regional. Meanwhile the regional creativity to obtain PAD new resources through tax and port service retribution arise new conflict, to remind subject and object of tax l retribution is one of sources of PT. Pelabuhan Indonesia 11 that taken over by regional. PT. Pelabuhan Indonesia II also facing the claims from local community almost in all regional to get confession of local community rights existences. Kind of the claims are participation to facilitate public and social facility, working chances, environment safety and aid for local activity. At the certain regional claim intensity until the forcing of mass physically. The effort to resolve the conflict of authority in port operational can be resolved with the existence of law certainty about limitation of authority between stakeholders by accommodate decentralization trend. By the purpose of efficiency, its operational must be done by both parties concurrently in which the authority of port implementation in national and international level is still hold by central government, meanwhile the regional and local port is authorized to province and regional district. Because of its externality is wide, so to manage the field of port, is needed special regulations that "general acceptance" by all community sectors nationally, so the most suitable regulation level is special laws in filed of port. Regional in obtain new resources of PAD acceptance must concern the existence of resistance and conflict potency with the related party and must be based on the clear and certain authority. To cover the claim of local community right existences, it is better of PT. Pelabuhan Indonesia II in implementing community developing program in order more "regionalized" with working district priority that its conflict intensity is high and make relationship with regional government intensively."