Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peristiwa 1965 dan 1998 adalah salah satu sejarah traumatis bangsa Indonesia yang memiliki dampak besar terhadap eks tapol, aksi mahasiswa, dan keluarganya. Disertasi ini berupaya mengungkapkan pengalaman traumatis korban kekerasan Orde Baru dan perjuangan mereka dari peristiwa 1965 dan 1998 dalam novel Pulang (2012) dan Laut Bercerita (2017). Untuk dapat menyampaikan pengalaman traumatis itu, karya sastra meniru mekanisme trauma. Hal tersebut menyebabkan trauma bukan hanya ada pada tataran isi namun juga tecermin dalam strukturnya. Dengan menggunakan metode symptomatic reading, konsep kekerasan negara (Kira, Ashby & Lewandowski, 2013), memori kolektif dan personal (Halbwachs, 1992), dan narasi trauma (Caruth, 1996) analisis dilakukan bukan hanya menggali makna yang ada dipermukaan teks melainkan mengungkap hal yang tidak disampaikan atau disembunyikan oleh teks. Melalui struktur narasi trauma, kedua teks merepresentasikan resistensi sebagai penggambaran korban kekerasan Orde Baru yang berdaya yang melawan dan bernegosiasi dengan opresi rezim Orde Baru. Resistensi mereka untuk mempertahankan hidup melalui peristiwa tersebut di bawah opresi dan persekusi menunjukkan kemungkinan upaya mengatasi traumanya. Hal ini direpresentasikan dalam bentuk bersuara, pemilihan saluran untuk lepas dari trauma, dan working through. Dengan demikian dialektik kematian dan kesintasan, bungkam dan besuara dalam kedua teks tersampaikan tidak hanya melalui gambaran kekerasan dan traumanya, tetapi juga melalui narasi resistensi untuk lepas dari kekerasan Orde Baru.

---

The events of 1965 and 1998 are part of the traumatic history of the Indonesian nation which had a major impact on former political prisoners, student activists and their families. This dissertation seeks to reveal the traumatic experiences of victims of New Order violence and their struggles from the events of 1965 and 1998 in the novels Pulang (2012) and Laut Bercerita (2017). To convey this traumatic experience, literary works imitate the mechanisms of trauma. This causes trauma not only at the content level but also reflected in the structure. By using the symptomatic reading method, the concept of state violence (Kira, Ashby & Lewandowski, 2013), collective and personal memory (Halbwachs, 1992), and trauma narratives (Caruth, 1996) the analysis is carried out not only to explore the meaning on the surface of the text but also to reveal things not conveyed or hidden by the text. Through a trauma narrative structure, both texts represent resistance as a depiction of empowered victims of New Order violence who resisted and negotiated with the oppression of the New Order regime. Their resistance to survive through these events under oppression and persecution suggests a possible attempt to overcome the trauma. This is represented in speaking up, choosing channels to escape trauma, and working through. In this way, the dialectic of death and survival, silence and voice in both texts is conveyed not only by images of violence and trauma, but also by narratives of resistance to escape the violence of the New Order."

"Penelitian mengenai ideologi teks Undang-Undang tentang Penyiaran No.24/1997 yang diproduksi pada era rezim Orde Baru dilakukan dengan alasan banyaknya fenomena yang menunjukkan intervensi pemerintah berupa pencekalan dan pembatasan pada kebebasan pers.Tujuan penelitian kualitatif ini berusaha menggali makna dan pesan tersembunyi yang terdapat dalam teks UU Penyiaran, dan mencari ideologi siapa yang dileburkan dalam teks, siapa yang diuntungkan. Selain melihat proses produksi teks yang menitikberatkan pada proses interpretasi/konsumsi teks dalam dimensi praktik wacana, penelitian ini pun ingin mengungkapkan pergumulan ideologi antara kelompok kepentingan.Pendekatan teori Kritis dipergunakan untuk mengupas kebenaran yang dianggap palsu dari proses produksi dan konsumsi teks UU Penyiaran dan jalinannya dengan konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya pada era Orde Baru. Paradigma Kritik secara metodologis bersifat dialektis dan dialogis yaitu elaborasi diskusi antara peneliti dengan realitas subyek penelitian (Guba & Lincoln, 1994:109). Pengalaman subyektif peneliti sebagai hasil interaksi dengan teks dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan interpretasi atas pasal-pasal dalam UU tentang Penyiaran No.24/1997.Data penelitian berasal dari data primer berupa wawancara mendalam, dan salinan teks Undang-Undang Penyiaran No.24/1997 yang telah diundangkan tanggal September 1997 menjadi bahan interaksi/observasi. Wawancara mendalam dengan informan, terdiri dari : Ishadi SK (wakil birokrat), A. Muis dan Loebby Loqman (Pakar hukum), Riza Primadi dan D. Assegaf (Praktisi), Hinca Panjaitan (key informan sekaligus wakil LSM). Sedangkan data sekunder berupa risalah rapat penyempurnaan UU tentang Penyiaran No.24/1997, hasil berbagai seminar dalam analisis konsumsi teks, serta literatur lainnya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: ideologi teks UU Penyiaran tersebut lebih menguntungkan penguasa. Teks UU penyiaran sebagai produk hukum rezim Orba, sama sekali tidak memberi nafas pada kebebasan pers dan ruang gerak bisnis media untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penggugatan antara pihak-pihak berkepentingan terjadi dalam tataran praktik wacana konsumsi teks. Secara kontekstual, budaya politik Orba secara struktural telah menjadikan Undang-undang tentang Penyiaran sebagai alat perpanjangan tangan pemerintah yang berkuasa. Kentalnya budaya patemalistik dan `Asal Bapak Senang' dari wakil rakyat - memberikan kontribusi besar atas terciptanya UU yang digodok DPR menjadi bersifat 'represif state apparatus' dengan mengemasnya lewat slogan pembangunan yang berasaskan Pancasila sebagai 'ideological state apparatuses' hegemoni negara saat itu."

"Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan penelitian yaitu tentang kategori sistem politik Indonesia serta pengaruhnya terhadap kedudukan dan fungsi kepolisian serta ketahanan. Penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai landasan utamanya, sehingga penelitian ini lebih merupakan sebuah penelitian dokumen (documentary study). Penelitian lapangan dilakukan juga dalam bentuk wawancara, untuk mendapakan konfirmasi dan pendapat tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem politik pemerintahan Circle Baru, adalah sistem politik yang memiliki ciri-ciri model rezim birokratik otoritarian (otoritarian birokratik), dan model korporatis negara. Ciri-ciri tersebut adalah : pertama, dipimpin oleh rniliter sebagai suatu lembaga, bekerjasama dengan para teknokrat sipil; kedua, penyusunan kebijaksanaan nasional bersifat teknokratik birokratik; ketiga, massa dimobilisasi melalui pembentukan perwakilan kepentingan; keempat, tindakan represif dilakukan untuk mengendalikan oposisi; kelima, peran yang sangat dominan lembaga kepresidenan. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa sistem politik Orde Baru diatas membawa implikasi terhadap kedudukan dan fungsi kepolisian. Terhadap kedudukan Polri, pada masa Orde Baru, Kepolisian Negara diintegrasikan secara penuh kedalam wadah Angkatan Bersenjata. Pada masa Orde Baru, Polri tidak semata-mata sebagai alat penegak hukum dan pemelihara ketertiban melainkan juga sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan sosial politik.Konsekuensi dari kedudukan dan fungsi tersebut, telah menyebabkan Polri tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kinerja Polri, sebagaimana dipersepsikan oleh masyarakat melalui berbagai penelitian. Sementara itu, sistem politik yang otoriter dan rendahnya kinerja Polri menyebabkan lemahnya penegakkan hukum, dan adanya kesenjangan sosial ekonomi, yang muaranya memberikan kontribusi terhadap lemahnya ketahanan nasional pada masa Orde Baru."

"ABSTRAKTesis ini pada dasarnya berusaha mengungkapkan dinamika sosial politik dan perkembangan sosio-historis hubungan cendekiawan muslim dengan birokrasi Orde Baru, dalam kurun waktu 1966 1993. Pokok bahasannya adalah artikulasi dan pengaruh pemikiran serta perilaku politik cendekiawan Muslim terhadap umat Islam maupun pemerintah. Sebagai sebuah studi kualitatif, tesis ini berusaha membuat pemetaan dan analisa politik terhadap format hubungan cendekiawan Muslim dengan birokrasi Orde Baru dalam kurun waktu tersebut. Studi ini mengungkapkan temuan bahwa pada kurun waktu 1966-1970-an, format hubungan bersifat hegemonik-antagonistik. Hubungan seperti ini bisa terjadi karena dalam memberikan respon kepada modernisasi yang dijalankan oleh rezim Orde Baru, beberapa kelompok dan eksponen umat Islam, termasuk para tokoh dan kaum cendekiawannya, bersikap reaktif dan bahkan menolak modernisasi. Sikap reaktif terhadap modernisasi itu membawa implikasi bagi lahirnya ketegangan antara Islam dan pemerintah Orde Baru. Kenyataan ini telah menimbulkan keprihatinan pada sejumlah cendekiawan muda Islam. Berbeda dengan para seninrnya, para cendekiawan muda tersebut memilih memberikan respon intelektual dan bersikap pro-aktif terhadap modernisasi, antara lain dengan mencetuskan "Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam". Pada dekade 1980-an, hubungan antara cendekiawan Muslim dan Orde Baru berkembang ke arah tumbuhnya saling pengertian di antara kedua belah pihak. Negara makin responsif terhadap pengembangan infra struktur dan wajah sosiokultural Islam. Sementara cendekiawan Muslim makin partisipatif terhadap pembangunan nasional. Dekade 1980-an juga ditandai dengan naiknya kelas menengah santri baru dan maraknya intelektualisme Islam. Selain itu, khasanah intelektual Islam diperkaya lahirnya pemikiran politik dengan berbagai tipologinya dari sejumlah cendekiawan Muslim. Dalam banyak hal, perkembangan yang terjadi dalam dekade 1980-an itu telah semakin mendekatkan hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru. Akhirnya, dekade 1990-an hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru bersifat saling mengakomodasi. Hal ini ditandai dengan semakin responsifnya birokrasi dalam memenuhi beberapa aspirasi politik umat Islam, antara lain dengan lahirnya sejumlah kebijakan politik yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Salah satu di antaranya, yang mendapatkan perhatian luas, adalah persetujuan bagi lahirnya ICMI pada tahun 1990. Namun dalam perkembangannya, ICMI tidak Iepas dari problema yang menyangkut eksistensi dan artikulasi politiknya, hubungannya dengan pemerintah, dan masa depannya sendiri dalam pentas politik nasional. Tesis ini diakhiri dengan sebuah rekomendasi terhadap ICMI, khususnya dalam merumuskan artikulasi politik yang tepat di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia."

"ABSTRAKSistem Hubungan Industrial pada waktu tertentu di dalam sejarah perkembangannya terdiri dari aktor-aktor tertentu yaitu serikat pekerja, pengusaha atau asosiasi pengusaha, dan pemerintah; konteks tertentu; dan suatu ideologi tertentu yang mengikat. Sistem Hubungan Industrial Pancasila merupakan konsep mengenai bentuk hubungan kerja yang dianggap mampu menjamin kepentingan pengusaha maupun para pekerja, dan juga. dianggap mampu menjamin stabilitas pembangunan nasional, melalui industrial peace. Kondisi-kondisi tersebut diciptakan oleh aktor-aktor di dalam sistem Hubungan Industrial Pancasila, yaitu Pekerja Pengusaha Pemerintah yang diwakilkan kepada SPSI , APINDO, DEPNAKER Jadi, kekuatan relatif dari ketiga aktor tersebut menentukan proses maupun prosedur untuk pembuatan keputusan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ketenagakerjaan, seperti kondisi kerja, upah, jam keija, jaminan sosial, kesehatan dan kcselamatan kerja, serta tunjangan dan fasilitas lainnya. Sebagai realisasi, Pemerintah dan Jegislatif telah menyetujui UU Jamsostek, menetapkan Upah Minimum Regional (UMR), serta membentuk Lembaga Tripartit yang bersifat otonom berikut perangkat kelengkapannya, seperti Dewan Produktivitas Nasional, Dewan Penelitian Pengupahan dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Di samping mewajibkan setiap perusahaan menyelenggarakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan membentuk Lembaga Bipartit di lingkungan kerjanya bersama-sama dengan PCTK-SPSI. Pada kenyataannya, hasil catatan sementara menunjukkan sepanjang tahun 1990-1992 situasi masyarakat industri di Indonesia ditandai oleh masalah perselisihan perburuhan. Dimana telah terjadi ratusan pemogokan dan unjuk rasa dari para pekerja dalam rangka mempenjuangkan nasibnya. Pergolakan itu tidak lagi bersifat lokal, tetapi telah melanda seluruh pelosok Pulau Jawa. Dari data Departemen Tenaga Kerja sepanjang tahun 1990 ditunjukkan bahwa sebab-sebab terjadinya pemogokan dan unjuk rasa didominasi oleh masalah pengupahan, masalah jaminan sosial, masalah KKB, masalah SPSI, serta masalah syarat kerja. Dari kasus unjuk rasa dan pemogokan yang terjadi, hampir seluruhnya menyangkut tuntutan para pekerja atas hak-hak yang bersifat normatif, karena adanya pelanggaran para pengusaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tidak dipenuhinya ketentuan upah minimum dan tidak mengikutsertakan para pekerja dalam program ASTEK. Pada umumnya, aksi-aksi tersebut dilakukan tanpa didahului musyawarah, baik melalui forum Bipartit maupun Tripartit. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa konsep Hubungan Industrial Pancasila belum secara efektif dilaksanakan. Secara umum, kajian mengenai sistem Hubungan Industrial di Indonesia harus diletakan pada kerangka hubungan antara sistem politik dan sistem ekonomi. Tujuan langsung dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang apa dan bagaimana sistem hubungan industrial di Indonesia, melalui investigasi terhadap sejarah pergerakan buruh berikut konteks ekonomi, politik dan ideologi-nya. Serta bagaimana sejarah melahirkan suatu konfigurasi strategis Pemerintah-Pengusaha-Pekerja. Dari konfigurasi tersebut akan dikenali distribusi kemasan dan kekuatan antar aktor yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Kebijaksanaan Hubungan Industrial Pancasila di tingkat nasional maupun perusahaan. Informasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif dan perspektif alternatif bagi para aktor yang terlibat di dalam dinamika hubungan industrial di Indonesia, sehingga pada proses formulasi, penetapan strategi dan implementasi kebijaksanaannya di tingkat nasional, telah mempertimbangkan akibat langsung serta dampak yang mungkin terjadi. Manfaaat bagi praktisi manajemen sumber daya manusia di tingkat per!ahaan adalah mempertimbangkan hasil-hasil yang diperoleh dari implementasi dan monitoring di PT Unilever Indonesia dan Indofood. Penelitian lapangan dan kepustakaan dilaksanakan sejak Januari 1992 sampai dengan Juni 1993 oleh Sapta Dwikardana, mahasiswa program Pascasarjana Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Lokasi penelitian konteks makro secara kualitiatif dilakukan di Jakarta, yaitu : Departemen Tenaga Kerja, DPP-Asosiasi Pengusaha Indonesia, DPP-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum, Centre for Strategic and International Studies, serta berbagai perpustakaan di Jakarta dan Bandung. Sedangkan penelitian pada unit analisa mikro dilakukan pada 2 (dua). perusahaan PT Unilever Indonesia dan Indofood Group (PT. Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd). Penelitian kualitatif mengandalkan kepada information rich-cases dalam rangka studi yang mendalam. Informasi kunci diperoleh dari berbagai kalangan pejabat pemerintahan, pengurus organisasi serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, NGO, serta pengumpulan data sekunder. Sedangkan pemilihan sampel di tingkat perusahaan, dilakukan berdasarkan kepada extreme and deviant case sampling, yaitu Unilever Indonesia dan Indofood. Teknik wawaneara mendalam secara terstruktur dan tidak terstruktur, serta penggunaan kuesioner bagi para pekerja di dalam perusahaan yang ditentukan sampelnya secara purposive, merupakan teknic pengumpulan data dalam penelitian ini. "

"PendahuluanPerjalanan sejarah Dwifungsi ABRI sejak tahun 1945 hingga sekarang sudah cukup panjang, kiranya sudah saatnya untuk diteliti secara ilmiah; terutama yang menyangkut beberapa hal pokok dari Dwifungsi ABRI tersebut, yaitu antara lain. Apakah benar Dwifungsi ABRI tersebut merupakan ciri khas ABRI, atau juga berlaku di negara-negara lain ?. Apakah benar Dwifungsi ABRI tersebut sesuai dengan tuntutan suatu Angkatan Bersenjata bagi Republik Indonesia yang berlandaskan Ideologi Pancasila ? Dengan kata lain, apakah Dwifungsi ABRI merupakan salah satu bentuk pelaksanaan atau pelestarian nilai-nilai Pancasila/UUD 1945 yang cocok bagi Republik Indonesia ? Apakah Dwifungsi ABRI tersebut sesuai bagi ABRI di masa mendatang ? Pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut tentunya sangat menggugah untuk mencari jawab atau duduk perkaranya; apalagi mengenai hal ini terdapat berbagai pendapat yang hidup dalam masyarakat kita. Mengenai pendapat tentang Dwi fungsi ABRI pada dasarnya dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Pihak ABRI sesuai dengan doktrinnya, menganggap Dwifungsi adalah kepribadiannya. Para pengamat melihat Dwifungsi ABRI adalah hal yang wajar, tetapi ada pihak lain yang menganggap perlu pembatasan, bahkan tidak relevan sama sekali tetapi secara yuridis formal diakui misalnya dalam UU No. 20 tahun 1982. Dengan latar belakang tersebut penulis memilih judul tulisan ini, yaitu : Perkembangan pelaksanaan Dwifungsi ABRI dalam rangka melestarikan Pancasila. Hipotesis. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 peranan Dwifungsi ABRI yang cukup menojol ternyata makin meningkatkan Ketahanan Nasional. Hipotesis yang dapat dikemukakan ialah bahwa peranan Dwifungsi ABRI (terutama di bidang sosial politik) berarti merupakan salah satu upaya ABRI dalam rangka melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maksud dan tujuan penulisan, Pertama, dengan latar belakang dan hipotesis singkat di. atas, maka maksud yang hendak dicapai ialah ingin memberikan sumbangan pengkajian ilmiah mengenai Dwifungsi ABRI dengan sudut pandang yang bersifat multi disiplin, melihat Dwifungsi ABRI sepanjang sejarahnya (dengan titik berat pengkajian pada masa Orde Baru), sehingga jelas terbukti atau tidaknya posisi Dwifungsi ABRI tersebut dalam rangka pelestarian Pancasila. Pandangan multi disiplin yang dimaksud dicakup dalam rangka Ketahanan Nasional dengan tidak melupakan juga tinjauan teoritis mengenai hubungan sipil-militer di berbagai negara sebagai bahan anding agar jelas kedudukan Dwifungsi ABRI tersebut. Kedua, tujuan dari penulisan ini ialah untuk membuktikan apakah hipotesis yang dikemukakan terdahulu dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak terbukti sama sekali. Dengan demikian penulis dapat menyumbangkan beberapa pemikiran lebih lanjut agar Dwifungsi ABRI tersebut makin dapat memberikan arti yang lebih besar bagi upaya melestarikan Pancasila di masa-masa yang akan datang. "

"Gerakan reformasi di segala bidang yang melanda Indonesia setelah runtuhnya rezim Orde Baru, telah menghidupkan kembali tuntutan akan adanya otonomi yang luas dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih adil, merata, dan transparan yang selama beberapa dekade belum dapat diwujudkan. Menyikapi aspirasi yang berkembang tersebut Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU PKPD). Undang-Undang PKPD dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan serta kewenangan yang lebih luas kepada daerah, yang diwujudkan melalui pengaturan, pembagian pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.Penelitian ini dimaksudkan selain untuk mengklarifikasikan pengaturan distribusi sumber daya antara Pusat dan Daerah, serta antardaerah, juga dampak pemerataan pembangunan dan pelaksanaan Undang-undang PKPD. Untuk itu dilakukan simulasi penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pada APBN 2000, agar memperoleh gambaran alokasi dana perimbangan, baik antara Pusat dan Daerah, maupun antar daerah.Gambaran singkat hasil simulasi dilihat dari segi perimbangan antara Pusat dan Daerah menunjukkan terjadinya peningkatan alokasi dana yang berdasarkan data historis selama ini transfer dana ke daerah rata-rata sekitar 22 persen menjadi sekitar 32,8 persen dari penerimaan dalam negeri dalam bentuk dana perimbangan. Sedangkan dari segi pemerataan antar daerah, secara parsial menunjukkan kesenjangan yang semakin besar. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh perubahan pola bagi hasil sumber daya alam (SDA) baik migas maupun bukan migas setelah penerapan Undang-undang PKPD. Piranti yang tersedia untuk pemerataan antar daerah adalah mekanisme dana alokasi umum (DAU). Proses pemerataan melalui mekanisme DAU tidaklah sesederhana yang dibayangkan, karena banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan formula DAU yang dapat mengakomodasikan kondisi daerah yang sangat bervariasi. Untuk itu, disarankan formula DAU yang dihasilkan sebaiknya sederhana dan sedapat mungkin menggunakan variabel-variabel yang umum, sehingga transparan dan mudah diaplikasikan oleh Daerah."