Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berangkat dari melihat fenomena gejala dini deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia Pasca Orde Baru sebagai suatu masalah. Deindustrialisasi yang terjadi dianggap sebagai suatu pembalikan dari tren positif yang sebelumnya terjadi yaitu perubahan struktural di perekonomian Indonesia dalam bentuk industrialisasi di Era Orde Baru. Dalam rangka mencari penyebab dari fenomena tersebut di dalam ranah kajian ekonomi politik, skripsi ini menganalisis relasi negara dan (kelompok penguasa) modal dalam konteks Indonesia Pasca Orde Baru. Relasi kedua aktor ekonomi dan politik tersebut dianggap sebagai hal yang mengkondisikan arah perkembangan situasi perekonomian termasuk di dalamnya tren industrialisasi yang terjadi. Gamblangnya, skripsi ini berusaha menjawab rumusan permasalahan: ?Bagaimanakah Relasi Negara dan Mobile Investors dalam Industrialisasi di Indonesia Pasca Orde Baru (1998-2014)??. Berlandaskan teori Kekuatan Struktural Pengendali Modal yang diabstraksikan oleh Jeffrey A. Winters, skripsi ini berusaha melihat faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas eksternal dalam konteks Indonesia Pasca Orde Baru yang memediasi kekuatan struktural pengendali modal dalam hal ini Mobile Investors, dan relasinya dengan negara Indonesia. Dari analisis tentang konteks ekonomi politik Indonesia Pasca Orde Baru dan faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas eksternal, diambil kesimpulan tentang semakin timpangnya relasi negara dan Mobile Investors, dalam artian menguatnya daya tawar Mobile Investors dan melemahnya daya tawar negara. Tren industrialisasi yang terjadi dengan demikian mencerminkan suatu pola yang terlepas dari perencanaan negara dan mengikuti secara penuh pertimbangan Mobile Investors dalam sistem pasar bebas yaitu sektor mana yang paling menguntungkan dalam jangka pendek lah yang menjadi fokus investasi tanpa pertimbangan tentang bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

---

This research departs from seeing early symptoms of deindustrialization in Indonesia after the New Order as a problem. Deindustrialization that occurs is regarded as a reversal of the positive trend that has occurred previously, that is a structural change in the economy of Indonesia in the form of industrialization in the New Order era. In order to find the cause of this phenomenon in the realm of political economy studies, this research analyzes the relation of state and (the controllers) of capital in the context of the post-New Order Indonesia. Relation between these two economic and political actors is regarded as conditioning the development of the economic situation including the industrialization trend. Obviously, this research seeks to answer the question: "How is Relation Between State and Mobile Investors in Industrialization in Post-New Order Indonesia (1998-2014)?". Based on Structural Power of Capital Controllers theory abstracted by Jeffrey A. Winters, this research tries to look at economic, social, political, and external stability factors in the context of the post-New Order Indonesia that mediate structural strength of Capital Controllers, in this case The Mobile Investors, and their relationships with the Indonesian state. From an analysis of the political economic context of the post-New Order Indonesia and economic, social, political, and external stability factors, a conclusion is drawn about the relation of state and Mobile Investors, that is the strengthening trend of Mobile Investors?s bargaining power and the weakening of the state?s bargaining power. The industrialization trend thus reflects a pattern of whithering away from the planning of the state toward depending on free considerations of Mobile Investors in the free market system, in which the most profitable sector in the short term becomes the main focus of investment without consideration of how this can impact Indonesia's economy in the long term."

"ABSTRAKDisertasi ini mengenai Ke-Indonesia-an dalam grup band Koes Plus. Suatugrup band paling popular di Indonesia pada kurun waktu 1970-an. Grup band inibanyak dikenal juga karena lagu-lagunya yang berjudul "Nusantara". Terdiri dari daridelapan lagu yang berjudul nusantara, serta beberapa lagu lainnya yang temanyaberkaitan dengan nusantara. Nusantara adalah gambaran grup band ini menyangkutwilayah dan masyarakat Indonesia. Disertasi ini melihat suatu gambaran nasionalismedalam grup band. Selain itu disertasi ini juga ingin melihat motif grup band Koes Plusmembuat lagu-lagu yang bertemakan nusantara. Disertasi ini merupakan penelitiankualitatif dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan strukturis. Hasilpenelitian ini menyimpulkan bahwa motif Koes Plus menciptakan lagu-lagu bertemanusantara tidak terlepas dari interaksi antara Koes Plus sebagai aktor sejarah struktursosial politik pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mendorong Koes Plusuntuk menciptakan lagu-lagu bertema nusantara. Nusantara dengan kekayaan alamdan keindahannya pada kurun 1970-an adalah juga tema-tema Orde Baru. Kesamaanmotif inilah yang merupakan munculnya tema-tema ke-Indonesia-an dalam KoesPlus.

---

ABSTRACTThis dissertation on Indonesian-ness in the band Koes Plus. One of the most popularband in Indonesia during the period of the 1970s. The band is also known for hissongs titled "Nusantara". Consisting of eight songs titled Nusantara, as well as severalother songs related to the theme of the nusantara Nusantara is the reflection of theband concerning the teiritoiy and people of Indonesia This dissertation saw a picturenationalism of die band. This dissertation also examines Koes Plus motives in makingthe theme songs of the Nusantara This dissertation is a qualitative study usinghistorical methods and structuris ^proaches. This study concluded that the Koes Plusmotivation in create the theme songs of nusantara can not be separated from thestructure of the New Order era. New Order government encourages Koes Plus tocreate the theme songs of the Nusantara Nusantara with natural resources during theperiod of the 1970s was also the themes of the new order. The similarity of thismotive explains the emergence of the nationalist themes of Indonesian-ness in KoesPlus."

"Pada masa Orde baru, muncul program- program agribisnis demi memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Program- program agribisnis ini terangkum dalam sebuah keputusan, yakni Program Tebu Rakyat Intensifikasi atau biasa disebut dengan TRI yang bercita memenuhi kebutuhan gula nasional serta mencapai swasembada gula. Beberapa daerah di seluruh Jawa terkena imbas akibat program ini. Kabupaten Cirebon, Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang mendapat program ini. Selama pelaksanaan program TRI, banyak jalan yang harus ditempuh. Di satu sisi pemerintah sudah mempersiapkan programnya dengan baik, di satu sisi para petani merasa baik- baik saja selama pelaksanaan program. Namun hal ini menjadi pertanyaan besar mengapa pada akhirnya di tahun 1997, banyak para petani tebu memilih untuk beralih ke tanaman pangan yang lain dibandingkan dengan tebu.

---

During the New Order period, agribusiness programs emerged to meet the needs of Indonesian food. These agribusiness programs are summarized in a decision, namely the Intensification of Smallholder Sugar Cane Program or commonly referred to as TRI that fulfills the national sugar needs and achieves self sufficiency in sugar. Several areas throughout Java were affected by this program. District of Cirebon, West Java is one of the areas that got this program. During the implementation of the TRI program, there are many ways to go. On the one hand the government has prepared the program well, on the one hand the farmers feel fine during the program implementation. But this is a big question why in the end in 1997, many sugar cane farmers chose to switch to other food crops compared to sugarcane."

"ABSTRACTTampaknya pertanyaan tentang Orde Baru tidak lagi fokus pada kapan dimulai tetapi apa dan mengapa Orde Baru itu bisa berhasil mengakhiri sebuah rezim (Orde Lama) yang sejak awal, sehari setelah Proklamasi dikumndangkan, yakni 18 Agustus 1945, ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi implementor nilai nilai dasar dan ideologi negara dalam membangun sistem demokrasi yang berkepribadian Indonesia. Dengan demikian pendidikan sejarah nasional tidak secara parsial dan deterministik mematok sebuah momen seakan akan itulah awal mula sejarah padahal momen itu lebih mendeskripsikan kepentingan penguasa ketimbang apa yang diklaim jati diri bangsa yang seharusnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen (bukan terutama kemarin tetapi) hic et nunc (sekarang dan di sini). Filsafat tentang sejarah terletak pada pemikiran di balik apa yang nyata terjadi"

"Skripsi ini membahas novel karya Remy Sylado yang berjudul Kerudung Merah Kirmizi dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan kritik sosial pengarang sebagai pisau pembedahnya. Hasil temuan ini menyatakan bahwa novel mencerminkan kritik sosial pengarang terhadap pengaruh budaya yang dibawa pemerintah Orde Baru pada masyarakat masa Reformasi. Kritik pengarang tersampaikan melalui peristiwa dalam novel yang memiliki kemiripan peristiwa yang terjadi pada masa Soeharto menjadi presiden, meliputi penyerobotan tanah, pembungkaman aktivis, pembunuhan, penyuapan, dan korupsi. Penelitian ini membuktikan bahwa Remy Sylado melalui karyanya ingin menyuarakan kritik terhadap budaya pada masa Orde Baru yang menciptakan praktik KKN dan kekerasan dalam kehidupan masyarakat.

---

This thesis discusses the novel by Remy Sylado entitled Kerudung Merah Kirmizi. This research uses sociology literature approach with the author 39 s social critique as a medium. The results of this study prove social criticism in the novel reflects the cultural influences brought by the New Order government to people 39 s lives in the early Reformation. The author 39 s criticisms are seen from events in novels that bear the resemblance of events that occurred during Soeharto 39 s presidency, including land usurpation, activist coertion, murder, bribery, and corruption. This study proves that Remy Sylado uses his work to criticize the the culture of the New Order era which created practices of KKN and violence in community life. "

"Perkembangan pesat ekonomi Indonesia di awal dekade 1970 atas kebijakan perekonomian Orde Baru menyebabkan masuknya banyak barang mewah termasuk di antara peralatan hiburan dan juga didukung kemunculan tempat hiburan modern. Video games adalah salah satunya yang mulai masuk di Indonesia sekitar di tahun 1973 setelah muncul di Amerika Serikat pada tahun 1972 di mana sukses pasar hiburan dunia. Jakarta menjadi tempat masuk pertamanya peralatan video games dan perkembangannya permainan ini mencapai populeritas di tahun 1981 di banding tahun-tahun sebelumnya. Pelarangan video games di tempat umum dimulai di 17 Desember 1981 setelah Presiden Soeharto setuju dengan saran Dewan Pertimbangan Agung di 15 Desember 1981 dan pelarangan dilakukan oleh Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban, Laksamana Soedomo. Pelarangan tersebut berdampak besar pada perkembangan video games di Indonesia. Namun pelarangan tersebut tak berlangsung lama karena kompromi antara pemerintah daerah dan pengusaha untuk kepentingan retribusi terlebih di DKI Jakarta. Stigma negatif video games khususnya mesin dingdong terus melekat hingga akhir kekuasaan Orde Baru di 1998 karena dekat dengan perjudian dan pemborosan uang anak-anak. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melacak perkembangan video games di DKI Jakarta dan dampaknya terhadap masyarakat dengan contoh beberapa kasus dengan pendekatan sejarah sebagai metode peneltiian. Pengambilan sumber dari koran-koran dan majalah menjadi tumpuan utama penelitian ini bisa mengungkap dinamika perkembangan video games, Perkembangan pesat ekonomi Indonesia di awal dekade 1970 atas kebijakan perekonomian Orde Baru menyebabkan masuknya banyak barang mewah termasuk di antara peralatan hiburan dan juga didukung kemunculan tempat hiburan modern. Video games adalah salah satunya yang mulai masuk di Indonesia sekitar di tahun 1973 setelah muncul di Amerika Serikat pada tahun 1972 di mana sukses pasar hiburan dunia. Jakarta menjadi tempat masuk pertamanya peralatan video games dan perkembangannya permainan ini mencapai populeritas di tahun 1981 di banding tahun-tahun sebelumnya. Pelarangan video games di tempat umum dimulai di 17 Desember 1981 setelah Presiden Soeharto setuju dengan saran Dewan Pertimbangan Agung di 15 Desember 1981 dan pelarangan dilakukan oleh Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban, Laksamana Soedomo. Pelarangan tersebut berdampak besar pada perkembangan video games di Indonesia. Namun pelarangan tersebut tak berlangsung lama karena kompromi antara pemerintah daerah dan pengusaha untuk kepentingan retribusi terlebih di DKI Jakarta. Stigma negatif video games khususnya mesin dingdong terus melekat hingga akhir kekuasaan Orde Baru di 1998 karena dekat dengan perjudian dan pemborosan uang anak-anak. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melacak perkembangan video games di DKI Jakarta dan dampaknya terhadap masyarakat dengan contoh beberapa kasus dengan pendekatan sejarah sebagai metode peneltiian. Pengambilan sumber dari koran-koran dan majalah menjadi tumpuan utama penelitian ini bisa mengungkap dinamika perkembangan video games,

---

Fast development of Indonesias economy in early 1970s decade as impact of New Order policies in economy made many expansive goods such entertainment entering  Indonesia and also modern entertiement place. Video games is one of expansive entertainment games enter Indonesia about 1973 after founded in USA at 1972 and booming in world market in short time. Jakarta become first place of video games distributed amd the popularity of video games very high in 1981 compared many years ago. The video games in public space got banned in 17 December 1981 after President Soeharto agreed with Dewan Pertimbangan Agung advised in 15 December 1981 and Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban, Admiral Soedomo, banned the video games. The video games banned have big impact for development of video games in Indonesia, but the ban not continue with  compromise between local governments and businessmans for local income. The negative labelled for video games especially coin machine still continue until the end of New Order at 1998 with gambling and spendthrift the kids money. In this research, the researcher tracking the development of video games in DKI Jakarta and the impact for society in many example cases with history perspective. With taking many source from newspapers and magzine as main source and can explaining dynamic the development of video games."

"Selama Soeharto, pemerintah Orde Baru dicirikan dengan menggunakan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan ekonomi Indonesia. Karena itu, konsorsium donor yang disebut IGGI dibentuk. Tetapi setelah 25 tahun hingga 1992, IGGI harus dibubarkan. Ini karena intervensi Belanda yang menghubungkan bantuan asing dengan masalah hak asasi manusia setelah Insiden Santa Cruz. Sebagai gantinya, para donor mendirikan kelompok baru yang disebut CGI yang diketuai oleh Bank Dunia. Melalui metode studi literatur dan analisis deskriptif, tesis ini mencoba menjelaskan peran CGI pada masa Orde Baru. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih membutuhkan bantuan asing untuk menutupi defisit anggaran. Meskipun demikian Indonesia berupaya untuk meningkatkan pendapatan negaranya melalui ekspor non-migas disertai dengan berbagai devaluasi, dan kebijakan deregulasi. Namun, ketika Krisis Asia terjadi, ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berasal dari sistem ekonomi yang rapuh. Pada akhirnya, CGI tidak berperan banyak karena bantuan itu direncanakan. Sehingga dalam mengatasi krisis, Indonesia meminta bantuan dari IMF.

---

During Soeharto, the New Order government was characterized by using foreign debt to finance Indonesia's economic development. Therefore, a donor consortium called IGGI was formed. But after 25 years until 1992, IGGI had to be dissolved. This is due to Dutch intervention that links foreign aid with human rights issues after the Santa Cruz Incident. Instead, donors established a new group called the CGI, chaired by the World Bank. Through the method of literature study and descriptive analysis, this thesis tries to explain the role of CGI during the New Order era. It can be concluded that Indonesia still needs foreign assistance to cover the budget deficit. Nevertheless, Indonesia seeks to increase its country's income through non-oil and gas exports accompanied by various devaluations, and deregulation policies. However, when the Asian Crisis occurred, Indonesia's economy continued to decline due to high economic growth stemming from the fragile economic system. In the end, the CGI did not play much because the assistance was planned. So in overcoming the crisis, Indonesia requested assistance from the IMF."

"Studi ini merupakan penelitian tentang bencana kelaparan di Kabupaten Karawang tahun 1977. Fokus utama penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana bencana kelaparan di Kabupaten Karawang Tahun 1977 terjadi dan bagaimana upaya masyarakat bertahan dalam kondisi yang sulit berdasarkan ingatan yang mereka miliki. Hal tersebut menjadi sebuah ironi sebab kelaparan justru terjadi di daerah yang dijuluki sebagai ‘Lumbung Padi Nasional’. Permasalahan ini berusaha dilihat dengan metode sejarah dengan memusatkan perhatian pada peranan masyarakat dalam proses sosial-ekonomi yang terjadi pada tingkat bawah. Penelitian ini mencoba menggunakan teori yang dikemukanan oleh James Scott dan Samuel L. Popkin mengenai ‘ekonomi subsistensi’, berdasarkan teori tersebut petani selalu hidup pada tingkat ekonomi yang kurang, ketika terjadi kegagalan panen pada tahun 1977 yang disebabkan langsung oleh cuaca dan serangan hama wereng, menjadi pukulan terakhir yang mematikan bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Karawang, yang memang sejak awal sudah berada dalam kehidupan yang sedemikian dekat dengan batas subsitensi. Selain itu , penelitian ini juga menggunakan teori dari Amartya Sen mengenai ‘perangkat keberhakan’, dimana dalam bencana kelaparan tersebut petani kehilangan sumber kehidupan utamanya yang didapatkan dari hasil panen, mereka akan melakukan berbagai upaya untuk bertahan dengan memanfaatkan jejaring kekerabatan yang berada diluar perangkat keberhakannya agar dapat memperoleh penghasilan. Bencana kelaparan merupakan krisis sosial yang disebabkan oleh putusnya ketersediaan pangan dan atau akses ke makanan pokok dalam skala tertentu yang menyebabkan kelaparan di antara sejumlah besar individu. Bencana Kelaparan tersebut menyebabkan kurang lebih 60.000 jiwa masyarakat di Kabupaten Karawang mengalami kekurangan pangan. Berbagai upaya dilakukan untuk bisa bertahan dalam kondisi yang sulit, salah satunya dengan memakan tanaman eceng gondok untuk dijadikan bahan makanan sebagai salah satu upaya bertahan, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa ‘eceng gondok’. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah lisan sebuah studi tentang ingatan, untuk mengeksplorasi bagaimana orang-orang membayangkan masa lalu, khususnya dalam memberikan gambaran terhadap peristiwa kelaparan yang terjadi 43 tahun yang lalu berdasarakan ingatan masyarakat terhadap peristiwa tersebut.

---

This study is a research of the famine in Karawang Regency in 1977. The main focus of this study is to analyze how the 1977 famine in Karawang Regency occurred and how was the community's efforts to survive in difficult conditions based on their memories. This was an irony that starvation occurred in an area that was so-called the 'National Rice Barn'. This problem is trying to be seen using a historical method by borrowing the concept of social science. This study is using the theory proposed by James Scott and Samuel L. Popkin regarding the 'subsistence level’, based on this theory farmers always live at a low economic level, when crop failure occurred in 1977 which was caused by weather and planthopper attacks. This was a lethal final blow for the majority of the people in Karawang Regency who had been living so close to the subsistence limit for all of their lifetime. In addition, this study is also using the theory of Amartya Sen regarding the 'entitlement set' where the farmers lost their main source of livelihood which is obtained from the harvest. They would make various efforts to survive by relying on their relations and kinship that are outside their entitlement instruments so that they could survive. A famine is a social crisis caused by the loss of food availability and/or access to basic foods on a certain scale which causes hunger among a large number of individuals. The famine caused approximately 60,000 people in Karawang Regency to experience food shortages. Various efforts were made to survive in difficult conditions, one of which was by eating water hyacinth plants to be used as food as an effort to survive, which became known as the 'water hyacinth' incident. This study is also using an oral history approach, a study of memory, to explore how people imagine the past, especially in describing the famine that occurred 43 years ago based on people's memories of the event."

"Negara bukanlah satu-satunya entitas yang dapat mengancam kebebasan pers di dalam masyarakat demokrasi. Hal ini terlihat di dalam kasus pemberedelan Tabloid Monitor. Tabloid Monitor merupakan sebuah majalah popular yang diterbitkan oleh Kelompok Kompas Gramedia (KKG) antara tahun 1986 sampai 1990. Dikepalai oleh Arswendo Atmowiloto, Tabloid Monitor menjadi pers populer dengan sirkulasi terbesar. Pada 23 Oktober 1990, Monitor menerbitkan angket kepopuleran “Kagum 5 Juta” yang menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan ke-11 tokoh paling populer versi pembaca. Akibat angket tersebut, Monitor mengalami protes yang berakibat kepada pemberedelannya oleh Pemerintah. Penelitian ini sendiri akan membahas pemberedelan Tabloid Monitor yang mencerminkan kondisi pers pada masa Orde Baru. Penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana relasi kuasa antara negara dan masyarakat terhadap media. Penelitian dilakukan dengan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Proses heuristik menggunakan sumber primer seperti edisi Tabloid Monitor dan surat kabar atau majalah sezaman, serta sumber sekunder berupa buku teks ataupun artikel jurnal yang terkait dengan tema “Pemberedelan Monitor”. Hasil penelitian ini adalah kasus pemberedelan Tabloid Monitor merupakan kasus yang unik, karena pertama kalinya dalam sejarah Orde Baru, sebuah media diberedel akibat tekanan dari masyarakat. Pemberedelan Monitor juga menggambarkan relasi antara negara, masyarakat, dan media massa pada Masa Orde Baru.

---

State is not the only entity threatening press freedom in a democratic society. It was apparent in the case of the banning of Tabloid Monitor. Monitor was a pop magazine published by the Kompas Gramedia Group (KKG) from 1986 to 1990. Headed by Arswendo Atmowiloto, Tabloid Monitor became the most successful popular press of its time. On October 23, 1990 Monitor released a popularity poll “Kagum 5 Juta” that placed the Prophet Muhammad SAW in the 11th position of the reader's version for the most popular figure. Becaruse of this, Monitor experience a series of protest resulting it’s banning by the government. This research will discuss the banning of Tabloid Monitor which reflects the condition of the press during the New Order era. This research conducted to understand the power relations between the state and society are towards the media. This research use historical methods based on primary sources such as editions of the Tabloid Monitor itself and conTemporary newspapers or magazines, as well as secondary sources in the form of textbooks or journal articles related to the theme. The results of this research is that the case of the banning of Tabloid Monitor is unique because it was the first time in the New Order, a media was banned to follow the urge of the people. The Monitor's banning also describes the relationship between the state, society, and the mass media during the New Order period."

"Artikel ini membahas pengaruh fusi partai politik terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat. Ciri khas politik Indonesia sebelum Orde Baru, ditandai dengan supremasi presiden dalam pemerintahan dan peranan politik yang terbatas. Artikel ini ditulis dengan metode sejarah dengan sumber berupa surat kabar sezaman, buku, tesis, dan artikel jurnal. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan fusi partai politik OrdeBaru terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa fusi partai politik lahir sebagai langkah awal yangdilakukan oleh Soeharto dalam kepemimpinan Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen agar terciptanya stabilitas politik dan kembali mengaktualkan pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi seperti termaktub dalam UUD 1945. Fusi partai politik berpengaruh terhadap perolehan suara Pemilu 1977 di Jawa Barat. Kenaikan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat terdapat segmentasi pemilih yang jelas akibat dari fusi partai Islam. Bertambahnya pemilih masyarakat Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam merasa ada kedekatan dengan isu-isu yang diangkat PPP dan mengharapkan agar PPP sebagai kekuatan alternatif pada Pemilu 1977 menjadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenaikan perolehan suara di Jawa Barat.

---

This article discusses the influence of political party fusion on PPP vote acquisition in the 1977 election in West Java. The characteristics of Indonesian politics before the New Order were marked by the supremacy of the president in government and a limited political role.This article was written using the historical method with sources in the form of contemporary newspapers, books, theses, and journal articles. The problem that will be discussed in this paper is how the influence of the New Order political party fusion policy on PPP vote acquisition in the 1977 elections in West Java. Basedon the results of the research, it was found that the fusion of political parties was born as the first step taken by Suharto under the leadership of the New Order to implement Pancasila and the 1945 Constitution purely and consistently in order to create political stability and re- actualize general elections as one of the means of democracy as stipulated in the Constitution. 1945. The fusion of political parties influenced the vote acquisition for the 1977 election in West Java. The increase in PPP votes in the 1977 election in West Java had a clear segmentation of voters as a result of the fusion of Islamic parties. The increasing number of voters in West Java, who are predominantly Muslim, feel close to the issues raised by PPP and hope that PPP as an alternative force in the 1977 election will become other factors influencing the increase in vote acquisition in West Java."