Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanganan yang tepat bagi pecandu narkotika merupakan pembahasan yang seakan tidak pernah tuntas untuk dibicarakan, baik dalam perdebatan akademik maupun pada pelaksanaan suatu proses peradilan pidana. Seringkali tarik-menarik antara pendekatan kriminal melalui pelaksanaan instrumen pidana dengan pendekatan kesehatan melalui rehabilitasi tidak menemui titik keseimbangannya. Hal tersebut disebabkan oleh pendekatan kriminal yang masih mendominasi terlebih dengan adanya dukungan otoritas yang diberikan melalui kewenangan penegak hukum. Tak dapat disangkal bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius dan membutuhkan penanganan yang khusus. Salah satunya adalah dengan menciptakan dan memperkuat regulasi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Melalui penguatan regulasi tersebut turut juga diberikan perluasan kewenangan kepada aparat penegak hukum. Kewenangan tersebut pada tataran ideal seharusnya sejalan dengan kebijakan yang tepat dalam memandang pecandu narkotika. Pecandu narkotika merupakan pelaku kejahatan. Pola pikir demikian tidak hanya akrab ditemukan dalam interaksi di masyarakat umum namun juga melanda aparat penegak hukum bahkan pengadilan. Apabila diamati lebih dalam, antara pecandu narkotika dan pelaku tindak pidana narkotika terdapat perbedaan secara prinsipil. Pecandu narkotika justru merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Urgensi diadakannya pembedaan adalah agar penanganan perlakuan kepada pecandu narkotika tepat sasaran. Sehingga pada jangka panjang, tidak hanya menghasilkan pemulihan bagi pecandu namun juga sebagai strategi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, ketidakcakapan dalam melakukan pembedaan ini berimbas cukup besar kepada penanganan tindakan dan perlakuan terhadap pecandu narkotika. Terutama apabila pecandu narkotika berhadapan dengan hukum. Status yang disandang pecandu narkotika sebagai pelaku tindak kejahatan seringkali berujung pada tindakan berupa pemenjaraan bukan pemulihan. Pecandu narkotika yang merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika menjadi korban kembali (re-victimization), baik korban dalam proses hukum maupun korban dalam stigma negatif secara sosial. Pelaksanaan suatu proses peradilan pidana bagi pecandu narkotika dalam praktik memberikan penegasan terhadap dominasi pendekatan pidana tersebut. Pola pemidanaan berupa penjara masih cenderung diterapkan baik oleh penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutan serta hakim dalam putusan. Meskipun ruang hakim untuk menempatkan pecandu narkotika pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial terbuka dengan lebar namun cenderung tidak dijalankan.

---

Proper treatment for drug addicts is a discussion that seemed never finished to talk about, both in academic debate and in the implementation of the criminal justice process. Often the attraction between the criminal approach through the implementation of a criminal instrument approach to health through rehabilitation did not see the point of balance. It is caused by a criminal approach that still dominates especially with the support of the authority given by law enforcement authorities.

It is undeniable that the trafficking and abuse of drugs is a serious problem and requires special handling. One way is to create and strengthen regulation , both nationally and internationally. By strengthening the regulation also helped the expansion of the authority given to law enforcement officials. The authority on the ideal level should in line with the appropriate policy of looking at drug addicts. A drug addict offenders. This mindset is not only found in the familiar interaction in the general population, but also hit the courts even law enforcement officials. When observed more in, among drug addicts and criminal narcotics there is a difference in principle. Drug addicts is precisely the victims of drug abuse. Urgency holding the distinction is that the handling of the treatment of drug addicts on target. So that in the long term, not only resulted in recovery for addicts, but also as a strategy in the prevention of drug abuse.

On the other hand, inability to carry out this distinction is large enough to affect the handling of the action and the treatment of drug addicts. Especially when dealing with the law of narcotics addicts. Status that carried the drug addicts as criminals often lead to action in the form of imprisonment not recovery. Drug addicts who are victims of drug abuse becoming a victim again ( re - victimization ), either the victim or victims in the legal process in a negative social stigma.

Implementation of the criminal justice process for drug addicts in the practice of giving confirmation of the dominance of the criminal approach. Prison sentencing patterns still tend to be applied both by the public prosecutor in the indictment and charges as well as the judge in the verdict. Although the judge's chambers to put drug addicts in institutions both medical and social rehabilitation with wide open but tend not to run."

"Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab hukum dokter terkait penyerahan narkotika kepada pasien yang membutuhkan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku serta membahas analisis putusan No. 958/Pid.Sus/2016/PN SBY. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipe penelitian yang termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah telah diaturnya penyerahan narkotika oleh dokter dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan serta terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh dokter Harryanto dalam putusan No. 958/Pid.Sus/2016/PN SBY. Agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari seharusnya Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi kepada para dokter mengenai peraturan yang ada terkait penyerahan obat narkotika kepada pasien serta terjalinnya kerjasama antara BNN dan Kementerian Kesehatan dalam pengawasan tindak penyerahan obat narkotika oleh dokter.

---

This thesis discusses about the regulation and the delivery of narcotic drugs by doctor also analysis of the Verdict Number 958 Pid.Sus 2016 PN SBY. The writer uses juridical normative research methods and the type of this study is descriptive. Conclusion over these are doctors may delivering narcotic drugs towards the patients, under certain circumstances in accordance with the Law and Regulation of The Minister of Health also the defendant on this Verdict making digression. Thus, it needs cooperation between BNN and Ministry of Health in overseeing the act of delivering narcotics by doctors towards patients."

"Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 1,8%. Hal ini dapat memengaruhi potensi bonus demografi Indonesia. Keparahan penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh kondisi sosiodemografis dan permasalahan yang dialami oleh penyalah guna narkotika. Permasalahan kesehatan dan sosial yang diamati dalam penelitian ini yaitu permasalahan psikiatris, permasalahan pekerjaan, permasalahan kesehatan, dan permasalahan keluarga/sosial. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square. Data berasal dari Badan Narkotika Nasional tahun 2019-2020 yang mencakup data penyalah guna narkotika yang menjalani program rehabilitasi di lembaga rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara permasalahan psikiatris, pekerjaan, kesehatan, dan keluarga terhadap keparahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penelitian ini juga melihat tingkat keparahan penyalahgunaan narkotika berdasarkan pada kondisi sosiodemografis penyalah guna.

---

The prevalence rate of narcotics abuse in Indonesia reaches 1,8%. This could affect Indonesia potential demographic dividend. Drug abuse severity associated with the problems by drug abuser and sociodemographic condition. The health and social problems observed in this study are psychiatric problem, job problem, health problem, and family/social problem. This study uses ordinary Least Square (OLS) method. Data used on this study is from Badan Narkotika Nasional for 2019-2020. The results of this study show that there is a positive and significant corelation between psychiatric problem, job problem, health problem, and family/social problem on drug abuse severity. This study also looked at the severity of narcotics abuse based on the sociodemographic data of the abuser."

"Penelitian ini menganalisis implementasi kolaborasi dalam strategi follow the money oleh Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Badan Narkotika Nasional (BNN). Studi ini menyoroti paradoks peningkatan kasus narkotika versus peningkatan penyitaan aset, yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam efektivitas strategi berbasis keuangan. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia Direktorat TPPU BNN dan luasnya wilayah Indonesia, kolaborasi antarlembaga menjadi sebuah keniscayaan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dari wawancara dengan penyidik dan analis TPPU BNN dianalisis menggunakan teori Multi-Agency Anti-Crime Partnership dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi memegang peranan sangat dominan dalam kemitraan yang dijalankan. Koordinasi terkuat terjadi dalam Kemitraan Informatif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara proaktif menyediakan data intelijen keuangan. Koordinasi juga menonjol dalam Kemitraan Operasional dengan Polri dan Kejaksaan, Kemitraan Regulatif dengan OJK, dan Kemitraan Kapasitas melalui pelatihan bersama. Kepemimpinan Direktorat TPPU BNN berperan sentral dalam mengorkestrasi koordinasi ini. Peningkatan nilai aset sitaan mencerminkan keberhasilan koordinasi, namun tantangan peredaran narkotika juga dipengaruhi faktor makro lainnya.

---

This research analyzes collaboration in the "follow the money" strategy by the National Narcotics Board's (BNN) Directorate of Money Laundering Crimes (TPPU). The study highlights a paradox of rising narcotics cases versus increasing asset seizures, indicating a gap in the financial-based strategy's effectiveness. Given the BNN TPPU Directorate's limited human resources and Indonesia's vast territory, inter-agency collaboration is a necessity. Using a descriptive qualitative approach, data from interviews with BNN TPPU investigators and analysts were analyzed via the Multi-Agency Anti-Crime Partnership theory and SWOT analysis. Findings show coordination plays a dominant role in the partnerships. The strongest coordination occurs in the Informative Partnership with the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), which proactively provides financial intelligence. Coordination is also prominent in Operational Partnerships with the National Police (Polri) and the Attorney General's Office (Kejaksaan), a Regulatory Partnership with the OJK, and a Capacity Partnership through joint training. The BNN TPPU Directorate's leadership is central to orchestrating this coordination. Increased seized asset value reflects coordination success, yet the challenge of narcotics trafficking is also influenced by other macro factors. "

"Narkotika/psikotropika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bila tanpa pengawasan dan pengendalian yang seksama. Mengingat kerugian yang ditimbulkannya maka Narkotika/Psikotropika diawasi secara intemasional maupun nasional. Secara intemasional, narkotika diatur dalam Singe! Convention on Narcotic Drugs 1961 dan psikotropika diatur dalam Convention on Psychotropic Substances 1971, sedangkan secara nasional, narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan psikotropika diatur dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.Bahan baku untuk narkotika/ psikotropika masih harus diimpor dari beberapa negara antara lain Jarman. United Kingdom, USA, Switzerland, India, China dan Iainnya. Oleh karena itu Pemberian Surat Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika, sebagai alat yang sah masuknya narkotika/psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan serta merupakan salah satu alat pengawasan dan pengendalian narkotika/psikotropika di jalur legal.Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika merupakan suatu sistem dengan indikator Prosedur dan persyaratan, Sumber daya manusia pelaksana serta Kerjasama dan koordinasi. Dalam pelaksanaan pemberian persetujuan impor narkotika/psikotropika masih terdapat beberapa masalah antara lain Waktu penyelesaian Surat Persetujuan Impor belum sesuai dengan ketentuan, laporan realisasi setiap kali impor yang diterima dari importir belum sesuai ketentuan dan masa berlaku Surat Persetujuan Impor telah habis sebelum impor dapat terealisasi. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika dengan indikator efektiftas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dan hubungan Sistem Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika, ditinjau dari indikator Prosedur dan persyaratan, Sumber Daya Manusia serta Kerjasama dan Koordinasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika.Populasi penelitian yaitu industri farmasi yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan masih aktif memproduksi obat jadi Narkotika/psikotropika. Penetapan sampel secara accidental yaitu Industri Farmasi dan pedagang besar farrnasi importir yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika pada periode 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2004, sebanyak 30 industri farmasi. Metode yang digunakan adalah Metode Survei, dengan penyebaran kuesioner yang berisi pemyataan tertutup untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian dengan menggunakan Skala Likert( Jawaban terendah dengan nilai 1 dan jawaban tertinggi dengan nilai 5).Analisis data menggunakan program SPSS 11,5. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa variabel Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika menunjukkan hasil positif. Sistem Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat terhadap Pelaksanaan Pemberian Persetujuan impor Narkotika/Psikotropika. Dengan analisis Koefisien Determinasi dan uji regresi menunjukkan bahwa Sistem Pemberian Persetujuan Impor NarkotikatPsikotropia berpengaruh kuat terhadap Pelaksana Pemberian persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika.Dari ketiga indikator tersebut, indikator Kerjasama dan Koordinasi mempunyai kontribusi paling kecil, hal ini menjelaskan bahwa kerjasama dan koordinasi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung peleksanaan pemberian persetujuan impor narkotika/ psikotropika dalam rangka Pengendalian Napza di jalur legal.

---

Narcotics drugs 1 psychotropic substances are used in order to medical and scientific purposes, but in other side can be misused if not accompany by comprehensive monitoring and controlling. Considering loss which generating of hence, narcotics drugs 1 psychotropic substances monitoring and controlling are conducted both nationally and internationally. Internationally, narcotics drugs are regulated on Single Convention on Narcotics Drugs 1961 and psychotropic substances are regulated in Convention on Psychotropic Substances 1971. Nationally, narcotics drugs are regulated on Law of The Republic of Indonesia No. 22 Year 1997 on Narcotics and Psychotropic substances are regulated on Law of The Republic of Indonesia No. 5 Year 1997 on Psychotropic.

In order to produce finished product contained narcotics drugs 1 psychotropic substances, raw material of narcotics drugs I psychotropic substances must be imported from other countries, like Germany, United Kingdom, USA, Switzerland, India, China, etc. Approval Import Authorization of narcotics drugs I psychotropic substances, is one of the way to monitor and control narcotics drugs J psychotropic substances in licit way, because it is a legal means in entering narcotics drugs I psychotropic substances to medical and scientific purposes. Conducting Import Authorization issue of narcotics drugs 1 psychotropic substances represent a system with indicators of procedure and conditions, human resource and also cooperation and coordination.

Problems in conducting import Authorization approval of 'narcotics drugs I psychotropic substances for example time of issuing Import Authorization yet pursuant to, report of import realization not yet according to the rule and effective period of Import Authorization have used up before import can be realized.

This research is conducted to explain the implementation of Import Authorization approval of narcotics drugs 1 psychotropic substances, in view of indicators of procedure and conditions, human resources, cooperation and coordination. Indicators of evaluation criteria are indicators of effectiveness, efficiency, sufficiency, flattening, responsiveness and accuracy and relation/link to a system of Import Authorization approval of Narcotics drugs I Psychotropic substances in view of indicators of procedure and conditions, human resources, cooperation and coordination.

The population is pharmacy industry and wholesaler that have given Import Authorization of narcotics drugs 1 psychotropic substances at period 1 January 2001 until 31 December 2004. The Using of the method is Survey Method with some questionnaires to measure perception of respondents to variable of research by Likert Scale (lowest answer is 1 and highest answer is 5).

Data is analyzed by SPSS 11.5. Based on descriptive associative analysis, have gotten result as followed: Correlation between variable of the System Import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances with variable of implementation import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances is very high. Variable of the System Import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances have an effect on strength correlation to Implementation of Import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances.

Indicators of cooperation and coordination have lowest contribution, this explain cooperation and coordination must be increased to support implementation Import Authorization approval of Narcotic drugs/Psychotropic substances in order to control narcotics drugs, psychotropic substances and addictive substance in licit traffic."

"ABSTRAKKeterlibatan siswa - siswi sekolah menegah tingkat atas dan sekolah menengah kejuruan dalam hal penyalahgunaan narkoba sudah menunjukan indikasi yang sangat memprihatinkan dan membahayakan dunia pendidikan. Hal ini disebabkan karena siswa-siswi tersebut sedang berada di masa remaja yang sangat rentan sekali terpengaruh terhadap hal - hal yang bersifat baru .Salah satu penyebab dari meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan para siswa-siswi adalah karena kurangnya informasi pengetahuan tentang narkoba dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Berkaitan dengan hal tersebut maka guru sebagai orang tua siswa di sekolah sangatlah penting tugasnya dalam hal melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan siswa.Dalam kaitan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul?Efektifitas pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan siswa oleh guru dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional (Studi Kasus SMAN 4 Batanghari dan SMKN 4 Batanghari Kabupaten Batanghari)?.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif jenis studi kasus atau case study yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Data dari hasil wawancara dengan sumber informan akan dijadikan sebuah jawaban pada kedua masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam menganalisa data yang didapat, peneliti menggunakan model analisa data kualitatif yang dikembangkan oleh Creswell dan Miles-Huberman dengan beberapa tahap dalam melakukan analisis data yaitu reduksi data, display data , penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan siswa oleh guru dan untuk menganalisis pengetahuan, perasaan, dan tindak lanjut siswa setelah mendapatkan informasi pengetahuan tentang narkoba oleh guru.Efektifitas pemberian informasi dan pengetahuan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh guru kepada siswa-siswi dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, seperti dilihat dari sudut komunikasi. Karena proses pemberian informasi dan pengetahuan melibatkan guru sebagai komunikator, membutuhkan pesan sebagai materi informasi, membutuhkan media yang tepat untuk digunakan, dan memilih sasaran yaitu siswa yang akan menerima sejumlah pesan yang terkandung didalamnya, umpan balik serta mengharapkan efek sebagai tujuan utama dari pemberian informasi dan pengetahuan yang berupa respons positif baik secara kognitif ( pengetahuan ), secara afektif ( rasa kepuasan ), dan konatif ( sebagai respons positif berupa tindak lanjut ).Kesimpulannya adalah bahwa efektifitas pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan siswa oleh guru telah dapat dikatakan efektif . Komunikasi yang efektif merupakan pencapaian tujuan pesan atau materi yang disampaikan guru sebagi komunikator kepada para siswa sebagai komunikan yang menimbulkan efek atau pengaruh perubahan prilaku siswa. Hal ini dapat dilihat dari sudah terbentuk pik-r di sekolah yang merupakan sarana untuk menyampaikan informasi pengetahuan narkoba oleh siswa dan untuk siswa , kesiapan siswa untuk melaporkan kepada guru jika ada siswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba serta kesiapan siswa menyatakan perang terhadap narkoba

---

ABSTRACTThe involvement of students of both Senior High School (state/private) and Vocational Senior High School (state/private) in terms of abuse of narcotic and elicit drugs, it had indicated deeply apprehensiveness and highly endangered educational domain. It is resulted by their position as juvenile and very vulnerable against new issues as well as lack of information on abuse of narcotic and elicit drugs and its dangerousness. Hence, the author had ben drawn to implement any research in title of Prevention Effectiveness of Abuse of narcotic and elicit drugs in Students Circle by Teachers In Order To manifest National Defense(Case Study on State Senior High School 4 of Batanghari and Vocational Senior High School 4 of Batanghari, Regency of Batanghari).?.This research conducted by qualitative method in type of case study to be studied by using collection of various information resources more deeply. The data collected by interview results from informant resource will be made as response for those both cases presented in this research. To analyze fact findings the author had used model of qualitative data analysis developed by Creswell and Miles-Huberman by some data analysis stages those are data reduction, data display as well as conclusion and verification. The objective of this research is to analyze prevention effectiveness of abuse of narcotic and elicit drugs in students circle by teachers in terms of knowledge, feeling and follow up upon those students having obtained information/knowledge on narcotic and elicit from teachers. Effectiveness of information/knowledge on abuse of narcotic and elicit drugs prevention from teachers in scope of national defense manifstation may be viewed from some sides such as communication one. Because of information/ knowledge presentation involved teachers as communicator then, it requires message as information materials, the right media and target, ie, students who will receive some contained messages, feedback as well as a wished effect as main objective of given information/knowledge such as cognitively(knowledge), affectively (satisfaction) and conotatively (follow up) positive responses.The drawn conclusion is that prevention effectiveness of abuse of narcotic and elicit drugs in students circle by teachers is most possibly effective. Effective communication is objective achievement of message or materials sent by teachers as communicator to students as communicant resulting in effect or influence of students behavior changes. It may be proven by forming of good mindset at school as facility of sending knowledge/ information in terms of narcotic and elicit drugs by students to students, readiness of students to report teacher(s) when there is student who involved in abuse of narcotic and elicit drugs as well as war declaration of students against narcotic and elicit drugs."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai hukuman mati yang dilakukan kepada para terpidana narkotika di Indonesia selama dua tahun terakhir, dalam keterkaitannya dengan upaya pemberatasan narkotika di Indonesia oleh Pemerintah Indonesia. Tugas karya akhir ini menganalisis upaya penghukuman untuk kejahatan narkotika melalui teori penghukuman rehabilitasi yang mengedepankan sisi kemanusiaan para narapidana narkotika dan berupaya memperbaiki perilaku dan psikologis dari para narapidana narkotika. Tugas karya akhir ini disertai dengan data sekunder, baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Analisa pada tugas karya akhir ini didukung kajian literatur mengenai upaya penghukuman dan pemberantasan kejahatan narkotika. Dari hasil analisa penulis, dapat dikatakan bahwa hukuman mati dalam dua tahun terakhir ini, tidak memiliki kaitannya dengan upaya pemberantasan kejahatan narkotika. Perlu ada upaya baru Pemerintah Indonesia yang mengedepankan penghukuman berbasis rehabilitasi, agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dan berkontribusi dalam pemberantasan kejahatan narkotika di Indonesia. Kata Kunci: Hukuman mati, kejahatan narkotika, rehabilitasi.

---

This thesis discusses the death penalty committed to the narcotics convicts in Indonesia over the past two years, in the relation of the death penalty run by the Indonesia Government with the eradication of narcotics crimes in Indonesia. This thesis analyzes the punishment method for narcotics crimes, with the theory punishment of rehabilitation that focus on the humanity side of narcotics convicts and seeks to correct behavior and psychological of the convicts. This thesis also accompanied by secondary data, both from government institution and non governmental organizations. The analysis of this thesis supported by a literature review of the punishment method and eradication efforts or method of narcotics crimes. From the analysis of the author, it can be said that the death penalty in the last two years, has no relation with strategy to eradicate the narcotics crimes in Indonesia. There should be a new strategy reviewed by the Indonesia Government that promotes punishment method based on rehabilitation, in order for convicts to return to society and contribute to eradicate narcotics crime in Indonesia."

"ABSTRAKPraktik kerja profesi Apoteker di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru bertujuan untuk memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam bidang kesehatan masyarakat, melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di Puskesmas, dan mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas. Tugas khusus yang diberikan berjudul ldquo;Pengenalan Narkotika dan Psikotripika kepada Kepala Sekolah dan Guru di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini yaitu memahami dan mengetahui prosedur dan tata cara melakukan pengenalan yang baik dan benar, serta diharapkan dapat memperoleh pengetahuan terkait informasi penggunaan narkotika dan psikotropika.

---

Intership profession at Public Health Center of Kecamatan Kebayoran Baru aims to understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in the practice of pharmaceutical services at puskesmas in accordance with applicable provisions, and in the field of public health, to see and learn strategies and development of pharmacist profession practice in Puskesmas; able to communicate and interact with other health that served in Puskesmas. Special assignment given entitled ldquo;Introduction of Narcotic and Psychotripic to Principals and Teachers of Elementary School in Kebayoran Baru Sub-district of South Jakarta rdquo;. The purpose of this special task is to understand and know the procedures and procedures to make a good and true introduction, and is expected to obtain knowledge related to information on the use of narcotics and psychotropic. "