Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia menghadapi permasalahan penduduk berupa jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan total fertility rate (TFR) yang lebih besar dari rata-rata ASEAN dan TFR ideal suatu negara. Penggunaan kontrasepsi, khususnya MKJP, merupakan salah satu bentuk terlaksananya program Keluarga Berencana. Namun berdasarkan hasil SDKI 2017, hanya terdapat 13,4% penggunaan MKJP. Terlihat pula bahwa dari tahun ke tahun, penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh pengguna wanita dibandingkan pria, terutama pada MKJP yaitu 13,2% diantaranya merupakan pengguna wanita dan hanya 0,2% adalah pengguna pria. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberdayaan wanita dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada wanita usia subur (15-49 tahun) yang telah menikah di Indonesia berdasarkan analisis data SDKI 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional dan menggunakan data sekunder (data SDKI 2017). Variabel dependen penelitian ini adalah penggunaan MKJP dengan variabel independen utama adalah pemberdayaan wanita. Analisis deskriptif, bivariat dan stratifikasi digunakan untuk melihat gambaran tiap variabel dan mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen dan mengetahui variabel perancu antara hubungan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa wanita yang berdaya memiliki risiko 1.15 [95% CI=1,03-1,27] kali lebih tinggi untuk menggunakan MKJP daripada wanita yang tidak berdaya. Diketahui bahwa variabel pendidikan wanita dan indeks kekayaan rumah tangga merupakan variabel perancu pada hubungan antara pemberdayaan wanita dengan penggunaan MKJP. Penggunaan MKJP yang masih rendah merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya hubungan antara pemberdayaan wanita dengan penggunaan MKJP dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi instansi pemerintahan untuk mengembangkan kesehatan dengan berfokus pada peran wanita

---

Indonesia faces population problems such as a high number and rate of population growth with a total fertility rate (TFR) which is bigger than ASEAN average and ideal standard of TFR. The utilization of contraception, especially LAPMs, is one of program to ensure the implementation of family planning program. However, based on the results of the 2017 IDHS, there was only 13.4% of women used LAPMs. And from year to year, the utilization of contraception in Indonesia is still dominated by female users compared to men, especially in MKJP, namely 13.2% of them are female users and only 0.2% are male users. This study aims to examine the association between women's empowerment and the utilization of long-acting and permanent contraceptive (LAPMs) among married women aged 15-49 years in Indonesia based on analysis of IDHS data 2017. This study was a quantitative study with a cross-sectional design and uses secondary data (2017 IDHS data). The dependent variables of this study is the utilization of LACPMs with the main independent variables were women's empowerment. Descriptive, bivariate and stratified analysis were used to see the description of each variable and to examine the association between the dependent and independent variables and to examine the confounding variables between them. In result, empowered women had 1.15 [95% CI=1.03-1.27] times higher risk of using MKJP than powerless women. The result of this study also found that women's education and household wealth index are confounding variables in the association between women's empowerment and the utilization of LACPMs. The utilization of LACPMs which is low is one of the public health challenges in Indonesia. The association between women's empowerment and the utilication of LACPMs can be taken into considerations for government agencies to develop health by focusing on the role of women."

"ABSTRAKIndonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KBABSTRAK Indonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KBABSTRAK Indonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KB

---

ABSTRACTName Surotul IlmiyahDepartment Public Health, Health PromotionTitle Utilization of village funds allocation for family planningpromotion with uptake Long Acting and Permanent Method LAPM in West Nusa Tenggara Province , IndonesiaAdvisor Dr. Dra. Rita Damayanti, M.SPHIndonesia has managed to control the rate of population growth through family planning programs, but the Total Fertility Rate TFR is still stagnant, even higher than ASEAN countries. LAPM is an effective method and be a government recommendation for spacing and limitting, distinguish pregnancy. West Nusa Tenggara is high TFR province, low Contraceptive Prevalence Rate CPR and low LAPM. Decentralization should strengthen institutional support for family planning at the village level. John Hopskin University through the Center for Health Research Universitas Indonesia and Yayasan Cipta Cara Padu YCCP has initiated advocacy of Village Law No. 6 2014 for the interest of family planning FP programs. This study aims to examine the relationship between utilization of village fund allocation for LAPM promotion with uptake of LAPM in West Nusa Tenggara. This research was conducted by cross sectional design using bivariate analysis chi square and multivariate analysis using multilevel regresi logistic with level 1 individual and level two village with secondary data endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM held by John Hopskin University in collaboration with Yayasan Cipta Cara Padu YCCP and Center for Health Research UI in 2016. The results show that there is influence of village fund allocation to increase the use of MKJP with P value of 0.041, and OR of OR 1,162 means that village that has a village funds allocation for promotion of LAPM, 1.162 times greater increased uptake LAPM acceptors in villages compared to villages with no allocation. In addition, variables that significantly influence LAPM uptake were village fund allocation for promoting LAPM, family planning policy in the village, FP village team, knowledge after adjusted by education, age, economic statistics, cost of family planning services, transportation costs. Recommendation of this research, there should be village level health advocacy intervention in various regions by allocating village fund above Rp.7.500.000, and creating district working group DWG family planning for strengthening of family planning program to support uptake LAPM.Keywords village development, village fund, advocacy, LAPM, Family Planning"

"Salah satu program strategis pemerintah untuk menekan angka fertilitas adalah dengan peningkatan prevalensi penggunaan kontrasepsi modern, khususnya metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Akan tetapi, berdasarkan laporan SDKI2017, prevalensi pemakaian MKJP terus mengalami penurunan sedangkan penggunaan KB non MKJP terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tingginya prevalensi pemakaian alat kontrasepsi jangka pendek meningkatkan dinamika pemakaian kontrasepsi, diantaranya penggantian metode kontrasepsi. Penggantian metode kontrasepsi akan mampu mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan apabila penggantian metode dari yang kurang efektif ke metode yang lebih efektif. Studi ini bertujuan mengidentifikasi penggantian metode kontrasepsi dari non MKJP ke MKJP serta mempelajari hubungan informed choice dan pengambil keputusan pemakaian kontrasepsi dengan penggantian metode kontrasepsi. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional. Unit analisis adalah episode penggunaan kontrasepsi jangka pendek dan tradisional selama 3-62 bulan sebelum survei pada dengan kelompok umur 15-49 tahun. Variabel dependennya adalah lamanya periode risiko sampai dengan terjadinya penggantian kontrasepsi ke MKJP. Variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi metode yang digunakan sebelum berganti metode, tujuan memakai kontrasepsi, umur saat berganti metode, tingkat pendidikan, wilayah tempat tinggal, status pekerjaan, jumlah anak yang masih hidup, dan indeks kekayaan. Penelitian menggunakan data kalender SDKI 2017. Analisis menggunakan analisis survival dengan model Gompertz Proportional Hazard. Dari total 11.030 segmen penggunaan kontrasepsi non MKJP, sebanyak 601 segmen beralih menggunakan MKJP. Berdasarkan hasil analisis inferensial diperoleh bahwa informed choice dan pengambil keputusan pemakaian kontrasepsi berhubungan signifikan dengan penggantian kontrasepsi dari non MKJP ke MKJP

---

One of the government's strategic programs to reduce fertility rates is to increase the use of modern contraceptives, especially long-acting and permanent methods (LAPM). However, based on the Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) report, the use of LAPM has decreased, while the use of non-LAPM has increased significantly. The high prevalence of short-term contraceptive use increases the dynamics of contraceptive use, including contraceptive switching behavior. Switching contraceptive method will reduce unwanted pregnancies if it is switched from a less effective method to a more effective method.This study aims to identify the switching contraceptive methods from non-LAPM to LAPM and to study the relationship between informed choice and decision makers for contraceptive use with switching contraception. This study used a quantitative approach with a cross sectional design. The unit of analysis is episodes of short-term and traditional contraceptive use during the 3-62 months before the survey among women in union age 15-49. The dependent variable is the duration of the risk period up to the occurrence of the contraceptive switch to LAPM. The control variables in this study include the method used before changing the method, contraceptive intention, age, level of education, place of ​​residence, working status, the number of children who are still alive, and the wealth index. The study used calendar data for the 2017 IDHS. The analysis used survival analysis with the Gompertz proportional hazards model. Out of 11,030 episodes of non-LAPM contraceptive use, 601 episodes are switching their contraception method from non LAPM to LAPM. Based on the results of inferential analysis, it was found that informed choice and decision makers for contraceptive use had a significant relationship with contraceptive switching from non-LAPM to LAPM."

"Salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Diperlukan upaya strategis dalam rangka menurunkan AKI dan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan angka kelangsungan berKB salah satunya seperti yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 yaitu melalui penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Tingkat pemakaian MKJP saat ini baru mencapai 10,6 persen sementara target nasional sebesar 12,9 persen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku penggunaan MKJP pada PUS di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur tahun 2014.Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pola penggunaan kontrasepsi di Kabupaten Tuban belum sesuai dengan Pola Rasional Penggunaan Kontrasepsi yang dicanangkan oleh BKKBN. Pengetahuan tentang MKJP pada kelompok wanita PUS relative lebih baik dibanding dengan PUS Pria, hal ini disebabkan rendahnya informasi tentang MKJP terutama bagi PUS pria. kontrasepsi yang paling praktis menurut informan adalah jenis MKJP. Bagi PUS yang saat ini masih menggunakan non MKJP takut untuk beralih ke MKJP karena adanya rumor yang berkembang di masyarakat serta larangan dari suami. Disarankan ke semua tenaga kesehatan lebih memotivasi PUS untuk menggunakan MKJP, meningkatkan pemberian KIE kepada PUS tentang MKJP, peningkatan partisipasi pria untuk lebih mendorong pasangannya menggunakan MKJP serta meningkatkan jumlah Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) di tiap Kabupaten agar dapat meningkatkan cakupan MKJP.

---

One of the Government's efforts in controlling the rate of growth of the population and lower the mortality rate is through the implementation of a program for couples of fertile Age is family planning. Strategic efforts needed in an attempt tocontrolling the rate of growth of the population, lower the mortality rate and to increase the number of continuity use contraception one of them, as stated in the RPJMN 2010-2014 through the use of Long-term Contraceptive Methods. The level of discharging Long-term Contraceptive Methods currently new achieve 10 .6 percent while the national target of 12.9 percent.

This Research is aimed to know the behavior of the use of Long-term Contraceptive Methods on Productive-age in pairs at district of Tuban in East Java on 2014. This research is the kind of research qualitative.

The result showed using patterns of contraception in the district of Tuban not according to rational use contraception pattern that proclaimed by BKKBN. The knowledge of Long-term Contraceptive Methods woman in the reproductive-age couple relatively better than man it is caused by the lack of information about of Long-Term Contraceptive Methods especially for man in the productive-age couple, the most practical birth control according to the informants is a type of Long-Term Contraceptive Methods. For man in the productive-age couple who currently use of short-term contraceptive methods afraid to switch to Long-term Contraceptive Methods, because of the rumors that develops in social norms and prohibition of a husband.

Suggested all health workers to more motivate on Productive-age couple to use of Longterm Contraceptive Methods, Increase the provision of KIE to all Productive-age couple about Long-term Contraceptive Methods, increased participation of man to further encourage her partner to use Long-term Contraceptive Methods and increase the number of family planning extension officers in each district to increase the coverage of Long-term Contraceptive Methods."