Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum mengambil keputusan. Kuorum tidak terpenuhi, maka keputusan yang diambil dalam RUPS tidak sah. Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh PT. FM. Dalam RUPSLB PT. FM, kedudukan hibah wasiat atas saham digunakan untuk menghitung kuorum. Perhitungan ini tentunya mempengaruhi keabsahan RUPSLB yang diselenggarakan. Hasil keputusan RUPSLB tersebut, dituangkan Notaris dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS berdasarkan Notulen rapat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, kedudukan penerima hibah wasiat dalam kuorum RUPSLB dan, tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta dengan didasari Notulen RUPS yang cacat hukum. Metode penelitian ini yaitu, yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kedudukan penerima hibah wasiat saham tidak dihitung dalam kuorum kehadiran RUPSLB karena, saham yang dihibawasiatkan merupakan milik seluruh ahli waris. Oleh karena itu, prosedur peralihan hak atas saham yang dihibah wasiatkan dilaksanakan terlebih dahulu, sehingga penerima hibah wasiat dicatatkan dalam DPS dan Kemenkumham sebagai pemegang saham. Hasil penelitian berikutnya yaitu, tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta dengan didasari Notulen RUPSLB yang cacat hukum adalah tanggung jawab perdata, dengan sanksi ganti rugi secara tanggung renteng. Tanggung jawab berikutnya yang diberikan kepada Notaris adalah, tanggung jawab administratif dan tanggung jawab kode etik dengan sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya, sehingga Notaris mengevaluasi kinerja dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

---

The quorum of attendance at the General Meeting of Shareholders (GMS) is a requirement that must be met before making a decision. If the quorum is not met, the decisions taken at the GMS are invalid. This study discusses the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held by PT. FM. In the EGMS PT. FM, the position of the testamentary grant on shares is used to calculate the quorum. This calculation certainly affects the validity of the EGMS held. The results of the EGMS decisions are stated by the Notary in the Deed of Statement of GMS Resolutions based on the Minutes of the meeting. The formulation of the problem in this research is the position of the beneficiary of the will in the quorum of the EGMS and the responsibility of the Notary for making the deed based on the legally flawed minutes of the GMS. The research method is normative juridical with explanatory research type. The data used is secondary data, which was analyzed by qualitative methods. The result of this research is that the position of the recipient of the share will not be counted in the quorum of the EGMS attendance because the shares that are inherited are the property of all the heirs. Therefore, the procedure for the transfer of rights to shares granted in a will is carried out first so that the recipient of the testament grant is registered in the DPS and the Ministry of Law and Human Rights as a shareholder. The result of the next research is that the Notary's responsibility for making the deed based on the legally flawed EGMS Minutes is a civil responsibility, with a penalty for compensation that is jointly and severally responsible. Other responsibilities given to a Notary are administrative responsibilities and code of ethics responsibilities with a temporary dismissal from his position so that the Notary evaluates performance in carrying out his duties and positions."

"Pengangkatan dewan komisaris perseroan haruslah mendapat persetujuan dari calon komisaris terkait sebelum pengangkatannya. Nyonya JT diangkat menjadi komisaris perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), yang mana pengangkatan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya dan Nyonya JT tidak pernah pula dikirimkan hasil dari RUPS LB mengenai pengangkatannya. Hasil dari RUPS LB tersebut yang berupa akta Notaris yang dibuat oleh Notaris A, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga terbitlah SK Kemenkumham yang mencantumkan nama Nyonya JT sebagai komisaris perseroan, yang otomatis membebankan tanggung jawab dan kewajiban atas hal yang tidak pernah disetujui oleh Nyonya JT. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah berupa pengangkatan dewan komisaris perseroan yang dilakukan tanpa persetujuan berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta beserta peran serta tanggung jawab Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XII/2022. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan menganalisis objek hukum berupa peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pengangkatan komisaris perseroan tidak tepat atau tidak sesuai, karena pengangkatan komisaris perseroan harus mendapat persetujuan dari pihak terkait sebelum pengangkatannya. Peran dan tanggung jawab Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XII/2022 telah terpenuhi dengan sempurna karena Notaris A sebagai Notaris tidaklah bertanggung jawab atas kebenaran materil mengenai pengangkatan Nyonya JT.

---

The appointment of commissioners as on of company organs must be approved by the commissioner candidate before the candidate appointment. Mrs JT as the minority shareholders of PT MFS, appointed as commissioner through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) without her agreement. Mrs JT never gave her agreement about her appointment and never got documents as the output of the extraordinary general meeting. One of the output of the meeting is deed of minutes of the extraordinary general meeting of shareholders, reported to Minister of Law and Human Rights, so the Minister issued a decree which lists Mrs JT as commissioner, that automatically gave Mrs JT responsibilities of thing that she never agreed. Therefore, this research was carried out issues about commissioner appointment without the candidate agreement based on and role responsibilities of notary based Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XII/2022. This research used doctrinal research methods by examining legal objects in the form of statutory regulations, as well as collecting primary, secondary, and tertiary legal document through document and library study. The results of this research are commissioner appointment without candidate agreement is inappropriate because commissioner appointment needs the candidate agreement before their appointment. The role and responsibilities of notary is fulfilled perfectly because Mrs. JT agreement is not notary’s responsibility."

"RUPS merupakan salah satu Organ dalam Perseroan Terbatas. Dlaam suatu tindakan hukum tertentu, Perseroan memerlukan persetujuan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR. SD selaku Direktur utama PT PJM dan pemilik 40% saham perseroan ingin mengalihkan sahamnya, sehingga untuk proses ini harus dilakukan melalui prosedur RUPSLB. Beberapa RUPSLB yang telah dilakukan tidak memenuhi kuorum sehingga tidak dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan, hingga pada sebelum dilaksanakannya RUPSLB terakhir, Perseroan sudah melakukan permohonan penetapan kuorum sehubungan dengan RUPSLB tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam permohonan pemohon, pemohon mengajukan beberapa alasan yang menjadi dasar permohonannya sehubungan dengan RUPSLB tersebut, dan pada putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan seluruh permohonan pemohon.Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mengkaji berbagai literatur seperti buku-buku cetak, dan turunan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimaksud. Terhadap kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.J KT.BAR, dilakukan penelitian terhadap beberapa hal, yakni apakah alasan permohonan pemohon sah untuk mengajukan penetapan pengadilan RUPSLB ketiga ke Pengadilan Negeri, dan apakah notaris dapat hadir dan membuat berita acara RUPS berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon melampaui dari apa yang ditetapkan sehingga, dalam proses permohonan pengadilan tidak dapat menetapkan hal-hal diluar kewengan yang diatur dalam UUPT, dan terhadap notaris yang hadir dalam RUPSLB tersebut maka notaris memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum dan notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta tersebut, bukan atas kebenaran materilnya.

---

General Meeting Of Shareholder are one of three limited liability company organs. On several particular legal pretence, the company require the general meeting of shareholders consent based on law number 40 of 2007. The west Jakarta District Court?s order (Penetapan Pengadilan) case number 425/PDT.P/2007/PN.JKY.BAR.PERSEROAN, Mr. SD as the president director of PJM Company and as the owner of 40% of share in the company desire to sell his share, therefore it require an extraordinary general meeting of shareholders procedure. The remain proceeding extraordinary general meeting of shareholders does not meet the quorum, hence it does not adopting resolutions. Moreover, before the previous general meeting of shareholders adjourn, the company submit a proposal to west Jakarta District Court regarding the general meeting of shareholders quorum court?s order. The applicant subjected a number of proposals along with the court complete granted.This research is normative juridiche based on library research methodology, conducted by way of reviewing literatures which have no limitation in time and place, including book research results, laws and regulations either printed or online which related to the research. The research set two main predicament based on The west Jakarta District Court?s order case. There are, the legitimacy of applicant proposal regarding to the extraordinary general meeting of shareholder quorum court?s order, and the role of notary to be present at the extraordinary general meeting of shareholders in order to form a minutes based on west Jakarta district court?s order (Penetapan Pengadilan). In summary, court is not allowed to granted a proposal in which not constitute on the law, hence notary has the authority to provide a legal advice and has the responsible no more than the formality form of the deeds."

"

Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan hak pemegang saham melalui pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di  Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Pembahasan dalam tesis ini mencakup keabsahan pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di Indonesia, perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam pelaksanaan pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di Indonesia dan perbandingan pengaturan pemberian kuasa secara elektronik untuk keperluan RUPS di Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan pemberian kuasa secara elektronik dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 sudah sejalan dengan UUPT serta sah dan mengikat bagi para pihak yang terkait. Namun masih terdapat perbedaan terkait pengaturan RUPS secara elektronik yang terdapat dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 dengan UUPT. Selain itu, pada saat ini, dalam aplikasi yang disediakan penyedia e-RUPS, masih dalam fase e-Proxy sehingga belum tersedia layanan live streaming dan partisipasi pemegang saham masih hanya dibatasi untuk pemegang saham domestik. Jika pemegang saham sebagai pemberi kuasa dirugikan kepentingannya maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan perdata atau menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya terhadap pihak yang merugikannya. Terdapat persamaan antara pengaturan pemberian kuasa secara elektronik di Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa yaitu untuk peningkatan praktik good corporate governance namun terdapat juga perbedaan yaitu terkait penyediaan proxy materials, penerima kuasa dan proxy contest (Amerika Serikat) dan terkait pertanggungjawaban penerima kuasa (Uni Eropa). Dengan demikian untuk selanjutnya dapat disesuaikan kembali pengaturan dalam POJK dan UUPT serta ditambahkan pengaturan mengenai mekanisme pelaporan pelaksanaan voting dari penerima kuasa kepada pemberi kuasa. Kemudian hendaknya segera diimplementasikan fasilitas e-Voting dan dikembangkan partisipasi pemegang saham asing dalam aplikasi yang disediakan penyedia e-RUPS.

---

This thesis discusses about the exercise of shareholder rights through electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed  companies in Indonesia. This research is  normative juridical research with comparative approach. Discussions in this thesis includes validity of electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed companies in Indonesia, legal protection for shareholders in the implementation of electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed companies in Indonesia and comparison of shareholder general meetings electronic proxy authorizations regulations in Indonesia, United States and European Union. The results of this research states that electronic proxy  authorizations regulation in POJK No. 15/POJK.04/2020 already in accordance with UUPT and valid and binding for the parties concerned. But there is still a difference related to the electronic shareholder general meetings that regulated in POJK No. 16 / POJK.04 / 2020 with UUPT. Other than that, at present, in the application provided by the e-RUPS provider, it is still in the e-Proxy phase so that there is no live streaming service available yet and shareholder participation is still limited for domestic shareholders. If shareholders as proxy authorizer loss their interest, then shareholder can file a civil lawsuit or resolve disputes through arbitration or another alternative dispute resolution institutions against the party that inflict their loss.The similarity between electronic proxy authorizations regulations in Indonesia, United States and European Union is to improve the practice of good corporate governance, but there are also differences that related about the provision of proxy materials, proxy holder and proxy contest (United States) and related to the proxy holders liability (European Union). Therefore, regulations in POJK and UUPT can then be adjusted and regulation regarding the reporting mechanism of voting casted from the proxy holder to proxy authorizer can be added. Then, in the application provided by e-RUPS provider, e-Voting facility should be implemented immediately and participation of foreign shareholders can be developed.

"

"Tesis ini membahas tentang pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT), permasalahannya meliputi persyaratan formil untuk pelaksanaan rapat tersebut, dan proses pemanggilannya, serta kuorum untuk sahnya rapat, dan kuorum untuk sahnya keputusan rapat, juga harus diperiksa riwayat PT sejak pendirian PT hingga saat dibuatnya akta Berita Acara RUPS. Perubahan apapun yang menyangkut PT harus diperiksa. Selain itu, membahas mengenai keabsahan dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT oleh Notaris serta tanggung jawab Notaris pada Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa yang dibuat dihadapannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa RUPS tersebut dinyatakan tidak sah karena RUPS dilakukan dengan tidak sesuai undangan dan kuorum tidak terpenuhi, sehingga Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menjadi tidak sah dan memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah notaris wajib lebih seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait khususnya dalam penelitian ini adalah mematuhi ketentuan UUPT mengenai penyelenggaraan RUPS serta notaris bisa dimintakan penggantian biaya, ganti rugi dan biaya oleh orang-orang yang dirugikannya.

---

In this thesis discusses the making of the Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company, the problem is include formal requirements for the meeting, and the calling process, as well as quorum for the meeting, and quorum for the validity of meeting decisions, also must PT history has been checked since the establishment of PT until the date of the deed of the GMS Minutes. Any changes regarding the PT must be examined. In addition, discussing the validity of the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders by a Notary and the Notary`s responsibility on the Deed of Extraordinary GMS made before him. This research is juridical-normative research. Using secondary data, collecting data through the study of documents, the data is processed and analyzed through a qualitative approach. The result of this study is that the GMS was declared invalid because the GMS was not conducted according to the invitation and the quorum was not fulfilled, so the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders became invalid and had the power as a deed under the hand."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan di dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan mengambil studi kasus penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka wakt di PT AMCapital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dengan adanya kata "wajib" di dalam ketentuan tersebut, maka dapat dikatan ketentuan tersebut bersifat imperatif (mandatory rule). Akan tetapi tidak terdapat Konsekuensi Hukum apapun (sanksi dalam bentuk denda, peringatan/teguran atau dalam bentuk apapun juga) terhadap penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan tidak adanya sanksi dalam hal terjadi penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam UU PT 2007, maka Penulis mendapatkan juga kesimpulan bahwa tidak terdapat perlindungan hukum terhadap para pemegang saham terhadap penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham terkait penyelenggaraan RUPS tahunan yang melewati jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

This paper discusses the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which exceed a period as specified in the provisions of Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, by taking a case study of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders exceed period at PT AMCapital Indonesia. The method used in this study is normative juridical research, using secondary data. This study concluded that under the provisions of Article 78 paragraph (2) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, Annual General Meeting shall be held no later than 6 (six) months after fiscal year end. With the word "shall" in these provisions, it can such provision is imperative (mandatory rule). However, there is not any legal consequences (sanctions in the form of fines, warning / reprimand or in any form) of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders which exceed a period as specified in Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.

In the absence of sanctions in the event of implementation of the Annual General Meeting of Shareholders which exceed a period specified in the Act PT 2007, the authors have also concluded that there is no legal protection against the shareholders of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders which exceed a period of time stipulated in Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. However, there are efforts that can be done by the relevant shareholders through the annual GMS implementation period specified in the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company."

"Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang fungsinya antara lain melakukan pemberhentian dan pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas. Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali melalui RUPS dengan syarat persetujuan pemegang saham dan semuanya setuju dengan suara bulat. Tindakan pergantian Direksi dapat dilakukan sewaktuwaktu oleh pemegang saham melalui RUPSLB. Direksi yang diberhentikan melalui RUPSLB maupun melalui RUPS Tahunan maka tidak lagi berwenang mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum dan melakukan pengurusan perseroan. Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, maka tindakan hukum Direksi tersebut adalah Batal Demi Hukum, tidak sah, dan tidak mengikat bagi perseroan.

---

A limited liability company needs representative organ to do its business activities. One of the representative organs is the General Meeting of Shareholders which has many functionalities including to appoint and dismiss Board of Directors of a limited liability company. Members of Board of Directors whose term of office has expired can be re-appointed by the General Meeting of Shareholders subject to approval from all shareholders. The General Meetings of Shareholders has the right to dismiss the members of Board of Directors before the term of office expires by conducting an Extraordinary General Meeting of Shareholders and will be effective upon the adjournment of the General Meeting of Shareholders resolving the dimissal.The Director whose term of office has expired is not entitled to represent the company and to take all legal acts concerning the management of the company. The legal acts done by the directors as referred as above are considered void at law, invalid and shall not bind the company with the other parties."

"The purpose of this research is to examine the influence of good corporate governance mechanismabout earnings management in companies listed in Indonesian Stock Exchange during 2006 to2010. The independent variables include the size of commissioner board, independent commissionerboard percentage, size of audit committee, and commissioner meeting frequency. The dependent variableis earnings management which is measured by discretionary revenue model (Stubben, 2010).Size of company is used as the control variable in this research. The population of this research is465 samples from companies listed at Indonesian Stock Exchange during 2006 to 2010. The samplingmethod used in this research is purposive sampling method. In addition, the data analysis methodused is regression analysis and descriptive statistics. The result of this research indicates that themechanism of good corporate governance which is represented by the size of commissioner board,independent commissioner board percentage, size of audit committee, and commissioner meeting frequencydo not have any significant impact on earnings management. However, the result shows thatcompany size gave positive influence toward earning management."

"Dalam tesis ini Penulis akan membahas mengenai implikasi hukum mengenai pembatalan Perubahan Data Perseroan yang disebabkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah pelaksanaan RUPS. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai keabsahan dari pelaksanaan suatu RUPS yang memuat Perubahan Data Perseroan. Selain itu pula akan dibahas mengenai implikasi hukum Perubahan Data Perseroan yang dinyatakan batal demi hukum terhadap pihak ketiga dan juga keputusan administrasi pemerintahan yang berupa Surat Keputusan dan Surat Peneriman Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji penerapan UUPT dan Permenkumham No. 4/2014 dan Permenkumham No.1/2016 dikaitkan dengan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/PDT/2018 sebagai contoh kasus terhadap pembatalan RUPS yang cacat hukum.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis telah didapatkan hasil penelitian berupa keabsahan dari pelaksanaan RUPS dalam Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat sah dari RUPS sebagaimana tercantum dalam Pasal 76- 90 UUPT, selain itu perlu juga memerhatikan ketentuan lain pada UUPT dan anggaran dasar. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka RUPS tersebut menjadi cacat hukum dan kehilangan keabsahannya. Mengenai implikasinya terhadap Perubahan Data Perseroan yang batal demi hukum harus dilaporkan kepada Menteri agar dapat dilakukan pembatalan data yang telah tercantum dalam SABH dan untuk implikasi pada pihak ketiga harus didasarkan pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban, yang dalam hal ini pihak ketiga dapat menuntut ganti rugi.

---

In this Thesis, the author will elaborate regarding the law implication concerning revocation of change of company data, due the violation of law in the implementation General Meeting of Shareholders (GMS) which was defected since the requirements for the implementation of the GMS has not complied. The issues that will be discussed in thesis is regarding the validity of the implementation of a GMS that contains the company data changes. In addition, it will also discuss the legal implications of Changing Company Data which are declared null and void to third parties and also government administrative decisions such as The Decree and The Receipt of Notification from the Minister of Law and Human Rights. The method used is normative juridical, namely by reviewing the implementation of the Company Law and Permenkumham No. 4/2014 and Permenkumham No. 1/2016 are associated with the case of the Supreme Court Decision Number 1580 K/PDT/2018 as an example of a case against the cancellation of a legally flawed EGMS.Based on the analysis conducted by Author, the results of the GMS consist of Annual GMS and Extraordinary GMS which are the substance of the validity of the implementation of the GMS in a limited liability company must fulfill the legal requirements of the GMS as stated in Article 76-90 of the Company Law, in addition it also needs to consider the other provisions in the Limited Liability Company Law and articles of association. If there is one condition that is not met, then the GMS becomes legally flawed and loses its validity. Regarding the implications of the company data changes was declared null and void the law must be reported to the Minister so that data cancellation that has been listed in SABH can be carried out and the implications for third parties must be based on the principles of accountability, which in this case the third party can sue the compensation."

"Tesis ini membahas mengenai kondisi darurat sebagai penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan peninjauan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Dalam Putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG ditemukan pertimbangan bahwa kondisi darurat digunakan sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah kriteria kondisi darurat yang digunakan sebagai penyimpangan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, dan metode analisa data kualitatif. Adapun hasil penelitian mengemukakan bahwa kriteria yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan kondisi darurat sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan pengaturan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan UUPT 2007. Selain itu, adanya permasalahan tersebut menunjukkan tidak adanya kejelasan pengaturan hukum di Indonesia terkait indikator/kriteria kondisi darurat yang dapat digunakan, khususnya sebagai penyimpangan pengaturan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan pihak Notaris yang tidak cermat dalam menerapkan ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Dengan penelitian ini, diharapkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat memperjelas norma hukum terkait kriteria atau indikator kondisi darurat sebagai alasan pembenar dari penyimpangan UUPT, para hakim di Indonesia tidak menetapkan kondisi darurat secara subjektif, serta pihak Notaris untuk selalu dengan cermat dapat menerapkan ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.

---

This Thesis discusses “Emergency Condition” as a deviation of Law number 40/2007 concerning limited liability companies and its connection with the regulation concerning the shareholders general meeting holding by analyzing Bandung High Court decision number 660/PDT/2020/PT.BDG. In the mentioned decision is found that an “emergency condition” was used as a justification for law irregularities in holding the shareholders’ general meeting. The Research problem in this study is the criteria of emergency condition which is used in Bandung High Court Number 660/PDT/2020/PT.BDG as a Deviation of Law 40/2007 concerning Regulation of Holding the General Meeting of Shareholders. This Research method uses normative juridical approach, qualitative analysis, and prescriptive typology. The result of this research put forward that the emergency condition criteria used by Bandung High Court Decision number 660/PDT/2020/PT.BDG as a Deviation of Law 40/2007 does not comply in accordance with Indonesia applicable law. This Research bring forward that the problems concerning the difference of judge’s judgement regarding the notary deed shows the lack of clearness in Indonesia Law concerning the criterias/indicator that can be used as a justification for violating the shareholder general meeting’s regulations; and also the Notary party who did not properly implement the regulation of holding the general meeting of shareholders in accordance with applicable law in Indonesia. Therefore, it is recommended that the legislative power in Indonesia might establish a clear and firm criteria for an “emergency condition” which could be used as a deviation from the regulation of holding the General Meeting of Shareholders in Indonesia, for judges not to solely determine emergency condition subjectively, and for Notaries must always be able to thoroughly properly implement the regulations for holding a general meeting of shareholders."