Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKoperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Bagaimanakah menurut ketentuan perundang-undangan mengenai wewenang pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi dan Bagaimanakah keselarasan putusan hakim mengenai sah tidaknya Rapat Anggota Luar Biasa dalam perkara No 74/Pdt.G/2014/PN.JKT. PST dengan dasar Ketentuam Undang-Undang sudah tepat. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai wewenang pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi, yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 27 UU Koperasi, dimana Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan sesuai dengan permintaan para anggota koperasi aktif dan juga sesuai dengan keputusan pengurus aktif koperasi tersebut. Putusan hakim dalam perkara pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi KPRI-RSCM periode 2013-2016 adalah tidak tepat. Rapat anggota luar biasa tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan subjek yang melaksanakan rapat tersebut adalah subjek yang sah, yakni Pengurus Aktif Koperasi KPRI-RSCM, bukan Pengurus yang sudah pensiun dan tidak lagiu pada masanya menjabat.

---

ABSTRACTCooperative is a legal entity established by individuals or legal entities cooperatives, with the separation of the wealth of its members as capital to run a business that meets the aspirations and needs of economic, social and cultural rights in accordance with the values and principles of cooperatives. How according to the statutory provisions regarding the authority of the implementation of the Extraordinary Meeting of Members Cooperative and harmony How the judge 39 s decision regarding the legitimacy of the Extraordinary Meeting of Members in case No 74 Pdt.G 2014 PN.JKT. PST with basic Ketentuam Act is appropriate. In the preparation of this paper, the authors use the method of normative juridical research. Legislation governing the implementation of the authority Extraordinary Meeting of Members Cooperative, which is regulated in Article 23 and Article 27 of the Law of Cooperatives, which the Extraordinary Meeting of Members may be implemented in accordance with the request of the cooperative members active and also in accordance with the Board 39 s decision actively cooperative. The judges 39 verdict in the case of the implementation of the Extraordinary Meeting of Members Cooperative KPRI RSCM 2013 2016 period is not appropriate. Extraordinary meeting of members has been conducted in accordance with applicable regulations and executing the subject of the meeting was a legitimate subject, namely the Board of Cooperative Active KPRI RSCM, not the Board who have retired and no lagiu in his time served."

"PREFACEThe Jakarta Workshop on Environmental Health 1998 is the second meeting of the UNESCO UNITWIN Programme and UNESCO UNISPAR Programme on Environment in Asia. The first meeting was hosted by Bunkyo University in Tokyo from 10 to 12 April 1997. This second meeting is hosted by the Centre for Research of Human Resources and the Environment (CRHRE) from 16 to 17 February 1998.This proceedings reported the implementation of the Workshop Programme from 16 - 17 February 1998. The Organizing Committee (OC) did its utmost towards the realization of both the UNESCO UNITWIN Programme Director and Co-Directors' meeting as well as the UNESCO UNISPAR Programme member Universities meeting. The former was attended by Bunkyo University, Griffith University, Prince of Songkla University and the University of Indonesia. The latter was attended by representatives of Prince of Songkla University, Suranaree University of Technology, the University of Indonesia, the University of the Philippines and Griffith University was present as observer, whilst Dr Y Aoshima of UNESCO Regional Office for Science and Technology in Southeast Asia chaired the meeting.Apologies came from Nankai University, China due to Chinese New Year Holidays, Vietnam National University due to Professor Nguyen Van Davis tight schedule and Kong Hee University, Korea due to inability of Professor Chungwon Chone to leave his post. Further apologies came from UNEP, both Dr Wimala Ponniah and Dr Mahesh Pradhan of NETTLAP in view of prior commitments; the same is true with Professor Wang Yi Bing. The Director of CRHRE, Professor Retno Soetaryono SH; MSi, due to ill health and on the advice of her Family Physician prevented her participation in the event.The OC extends its earnest appreciation to UNESCO UNITWIN Programme partner universities and UNESCO UNISPAR partner universities who participated in the workshop, hence fostered closer relations with each other. Finally, our thanks are due to UNESCO for the assistance and advice as well as TOYOTA Motor Corporation for sponsoring both this workshop and the UNESCO UNISPAR Programme.The third workshop will be held in either Brisbane, Australia or Hatyay, Thailand in 1999. The decision will be cast in July oe August this year. It is hoped that this proceedings will be of interest and informative as well."

"Pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum. Bila tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU Perseroan Terbatas membolehkan perseroan meminta pengadilan negeri setempat menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Permasalahannya 1) Apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan tersebut oleh pengadilan negeri? 2) Apa yang dapat dilakukan pemegang saham, bila hasil penetapan tidak memuaskan? Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian penulis, diketahui bahwa dasar diterimanya permohonan adalah ditentukan dari jawaban termohon, terpenuhinya syarat normatif pelaksanaan RUPS, serta manfaat penetapan. Sedangkan, pemegang saham karena ikut menjadi pihak dalam permohonan maka ia juga terikat dengan hasil penetapan.

---

General Meeting of Shareholders (GmoS) must be performed in accordance with the provisions, concerning the quorum. When the quorum is not fulfilled, then the GMoS could not be performed. The Indonesian Company Law, allow a company to ask to the district courts for the determination, regarding the third GMoS’s quorum. The questions are 1) what are the basic reasons, therefore the request of quorum determination is granted by District Court? 2) what could be done by shareholders, when the results of such determination did not satisfy them? This is a explanatory research, using the secondary data. This research explains, that the request is accepted, depending on the respond of the defendant, normative terms and conditions, and the benefit of the determination. Meanwhile, since the shareholder is also the party of the request, then he also legally bounded with the determination from the district court."

"Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang membatalkan akta hibah saham, dimana Putusan ini adalah acuan dari dibuatnya akta. Tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan Akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir dan bagaimana akibat hukum akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir terhadap pihak dalam akta dan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.Hasil dari penelitian ini adalah pembuatan akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang akan mengakibatkan akta menjadi tidak otentik. Kewenangan dari penghadap wajib diperhatikan dengan Notaris. Notaris pun wajib memahami isi putusan pengadilan yang didalilkan penghadap agar tidak salah dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akibat dari munculnya Akta PKR yang cacat hukum tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi berubah secara cacat hukum pula. Dengan demikian, pihak yang paling merasa dirugikan adalah pemegang saham yang hak nya terlanggar akibat perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan secara cacat hukum tersebut. Notaris dapat dimintakan tanggung jawab berupa penggantian kerugian berupa materiil dan immaterial oleh pihak-pihak yang dirugikan.

---

In this thesis, the author raising about legal issues regarding alteration of limited company shareholdersthat are not accordance with regulations. The issues background was aboutcomposing general meeting of shareholders decision statement deed regarding to alteration of limited company shareholders based on unauthorized parties. Third parties underlies their authority by declaratory verdict that called off the share granting. The problem statements are the validity of Notary Deed about the alteration of limited company shareholders which based on declaratory permanent legal verdict and the notary deedlegal consequences about alteration of limited company shareholders based on declaratory permanent legal verdict towards deeds parties and third parties. The research methods on this thesis are using normative juridical method with typological research used to answer the issues on this thesis tend to analytical research.The results on this research are composing Notary Deed does not comply the regulations causing the unauthentic deed. The parties legal standing must be under supervised by notary public. The notary public must has more acknowledgement about court verdict which is stated by parties to avoid faultnessin composing General Meeting of shareholders decision statement deed. The consequenses causes by those deed accordingly make unvalidity alteration of limited company shareholders. Therefore, the most disadvantages will impact to the shareholder. The notary public reliable to take responsibility for material and immaterial damages."

"ABSTRACTSkripsi ini dilatarbelakangi fakta bahwa terdapat banyak koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota secara teratur sehingga manajemennya buruk. Kemajuan koperasi dapat terjadi jika diterapkan tata kelola yang baik, namun undang-undang koperasi yang berlaku di Indonesia saat ini seakan belum dapat mengakomodir hal ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip korporasi dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi yang dibahas dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan koperasi yang berlaku di Indonesia dan penerapannya dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memberi pengetahuan bagi pembaca, serta dapat menjadi referensi bagi koperasi dan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif menggunakan data sekunder dengan analisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai penerapan prinsip korporasi bagi koperasi yang berlaku belum cukup memadai dan penerapannya dapat terlihat dalam kasus meski beberapa prinsip korporasi tidak diterapkan dengan baik. Saran ditujukan bagi pemerintah, organ koperasi, dan peneliti selanjutnya.

---

ABSTRACTThis thesis background is the fact that many cooperatives do not execute the members meeting regularly so it has bad management. Cooperation will improve if good cooperative governance was implemented, but the regulation in Indonesia did not support this. This is related to the case in Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. The primary problems are how are the implementation of corporate principles in Indonesias cooperative regulation and how were the implementation of corporate principles in the execution of cooperative members meeting in the Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Purposes of this research are to analyze the regulation about corporate principles in Indonesias cooperative regulation and the implementation in the Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Hopefully this thesis will be useful for knowledge development, for cooperative, government, and readers. The research method is juridical normative with secondary data and qualitative analysis. The conclusions of are the current regulation about the implementation of corporate principles in cooperation is not yet adequate and the implementation can be seen from the case even if there are some corporate principles that were not implemented. Suggestions are intended to the government, cooperative organs, and the next researcher."

"Dalam hal harta debitor pailit yang ditemukan saat proses pengurusan dan pemberesan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, Hakim Pengawas mengusulkan kepada Hakim Pemeriksa untuk melakukan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUK & PKPU. Namun, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1037.K/PDT.SUS/2010 yang mengajukan pencabutan pernyataan pailit adalah Kurator dengan hanya berdasarkan dugaan tidak ditemukan harta pailit. Permohonan pencabutan kepailitan oleh Kurator yang demikian tentu akan merugikan para kreditor untuk memperoleh pembayaran. Padahal, UUK & PKPU seyogyanya tidak hanya memberikan perlindungan kepada debitor, tetapi juga para kreditor. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa informan sebagai data tambahan yang menunjang atau melengkapi data sekunder. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit dengan terlebih dahulu melakukan rapat panitia kreditor untuk memastikan bahwa debitor pailit sudah tidak memiliki harta lagi untuk membayar biaya kepailitan, dan Kurator juga harus memperoleh izin dari Hakim Pengawas. Sehubungan dengan hal tersebut maka ada beberapa saran dari peneliti untuk melakukan pembaharuan terhadap UUK & PKPU, khususnya terkait prosedur dan tahapan pencabutan kepailitan.

---

In case that the debtors assets discovered during the management and settlement process of the bankruptcy assets are insufficient to cover the bankruptcy charge, the Supervisory Judge shall propose to the Panel of Judges to revoke bankruptcy decision as stipulated under Article 18 paragraph (1) of Law No. 37/2004. Having said that, however, on the Central Jakarta Commercial Court Verdict Number 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. the Supreme Court Verdict Number 1037.K/PDT.SUS/2010, instead of the Supervisory Judge, it is the Receiver who proposed to revoke the bankruptcy decision merely based on unreasonable assumptions stating the debtors assets were insufficient. Such revocation proposal may have harmed the creditors to receive immediate payment. Whereas, Law No. 37/2004 implicates that reasonable protection should not only be given for the interest of the debtor, but also the creditors.

This research is a juridical-normative using secondary data or library research comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Additionally, the researcher also conducted key informants interview to further support and complement the secondary data.

The research shows that the Receiver may propose to revoke the bankruptcy decision by covening the creditors meeting in advance to ensure that the debtor does not have sufficient assets, and the Receiver must have obtained an authorization from the Supervisory Judge prior to the revocation proposal. In connection therewith, some recommendations for possible amendments to the Law No. 32004 are provided, specifically on the procedure and phase of bankruptcy revocation."

"

Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dari perbuatan komisaris perseroan atas tidak terlaksananya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham sudah lunas yang mengandung unsur penipuan dan penggelapan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai keabsahan akta-akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan dari Komisaris Perseroan terkait pengalihan saham dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terdapat unsur penipuan dan penggelapan sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya jual beli saham, serta membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya tersebut yang melanggar aturan, berakibat tidak sahnya akta-akta tersebut dan merugikan pihak pembeli saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengkaji penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Jabatan Notaris, Permenkumham No. 4/2014 dan Permenkumham No.1/2016 dikaitkan dengan kasus penipuan dan penggelapan serta adanya gugatan perdata terhadap perseroan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis, telah didapatkan hasil penelitian berupa ketidakabsahan atas akta notaris berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham serta akta-akta lainnya yang terkait disebabkan oleh tidak terpenuhinya aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akta notaris tersebut menjadi kehilangan keabsahannya.

 

---

This master thesis discusses about consequences of fraud and embezzlement by company commissioner causing a memorandum of understanding (MoU) of share acquisition  agreement that has been paid off inapplicable. The topics discussed in this thesis regarding the validity of notarial deeds of memorandum of understanding (MoU) resulting in the inapplicability of share acquisition due to fraud and embezzlement and also discussing about the notary liability of notarial deeds made by them by breaching the law, which causes the notarial deeds inapplicable and causes the buyer suffers from loss of money. The method used in this study is normative juridical, analytical descriptive, the data used are secondary data collected through document studies, which are then analyzed through a qualitative approach, by examining the application of Company Law, Notarial Law, Regulation of Ministry of Law and Human Rights No. 4/2014 and Regulation of Ministry of Law and Human Rights No.1 / 2016  associated with fraud and embezzlement cases as well as a civil lawsuit against the company. Based on the analysis conducted by the author, research results have been obtained in the form of invalidation of the notarial deeds of memorandum of understanding (MoU) and other deeds, because the  requirements of the Notarial Law and Company Law are not fulfilled. If there is one condition that is not met, then the notarial deeds of memorandum of understanding (MoU) becomes legally flawed and loses its validity.

 

"

"Manggarai adalah sebuah daerah yang terkenal atas dua hal: Kedudukannya dalam kota Jakarta sebagai simpul besar transportasi umum Jakarta, dan keberadaan daerah Pasar Rumput, yaitu suatu kawasan komersil yang memiliki ikatan erat dengan penjualan barang bekas berupa toilet, perabotan, kendaraan roda, dll. Maka, daerah Manggarai cocok untuk dibangun menjadi daerah TOD (Transit Oriented Development), yang mengedepankan mobilitas rakyat menggunakan transportasi alternatif, seperti kendaraan umum, ridesharing, dan berjalan kaki. Namun, lingkup daerah TOD Manggarai cukup luas dan hampir melebihi batas kenyamanan pejalan kaki. Oleh karena itu, dinilai dibutuhkan bantuan untuk menyukseskan penghubungan seluruh daerah Manggarai demi mewujudkan TOD yang baik. Bantuan ini diusulkan dalam bentuk menyediakan pusat mobilitas mobii.us yang memanfaatkan aspek komersil kendaraan roda lokal Manggarai untuk menyediakan opsi transit.

---

Manggarai is an area known for two things: Its position in Jakarta as one of the major transit hubs of the city, and the presence of Pasar Rumput, a grassroots commercial area with strong connections to secondhand items such as sanitary items, furniture, transportation, etc. Therefore, Manggarai is considered suitable for development into a TOD (Transit Oriented Developmen) area, which prioritises mass mobility using alternative means of transportation such as mass transit, ridesharing, and walkability. However, the size of the Manggarai TOD Area is considered borderline too large to be fully traversable by foot. Thus, the Manggarai TOD Area requires transportation alternatives within the area itself to support the growth of the far reaches of the TOD. This alternative solution is provided by the mobii.us Mobiluty Hub, connecting the secondhand transport availability in the local area with the need for faster and easier transport within Manggarai."

"This book covers recent advances in the development and usage of DUNE. It consists of a collection of 13 articles which mainly evolved from talks given at the First DUNE User Meeting in Stuttgart, Germany, 6.-8.10.2010. The articles nicely illustrate the advanced capabilities and the strong versatility of the DUNE framework. The first part presents extensions of the DUNE core modules, including the construction of local finite element spaces, a discretization toolbox, and two meta-grids, as well as a discussion of performance pitfalls. The second part introduces several external DUNE modules dealing with, e.g., reduced basis methods, unfitted discontinuous Galerkin methods, optimal control problems, and porous media applications. Specific methods and applications are subject of the third part, ranging from two-phase flow in porous media over the implementation of hybrid discontinuous Galerkin and heterogeneous multi-scale methods up to the coupling of DUNE with an existing finite element package."