Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Rumah Sakit Universitas Indonesia merupakan salah satu unit pelayanan medis sehingga harus memiliki penunjang medis antara lain laboratorium, radiologi, pelayanan farmasi, unit rehabilitasi medik dan fisioterapi. Rumah sakit memiliki biaya yang besar pada pengadaan sediaan farmasi sebesar 40-50% dari jumlah operasional pelayanan. Dalam jumlah tersebut harus dilakukan pengelolaan, terutama dalam hal perencanaan, pengadaan, dan peresepan. Perlunya dilakukan perencanaan dan pengadaan obat di RSUI dengan sebaik baiknya sehingga peresepan obat dapat terpenuhi. Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui aktualisasi pengadaan dan pemesanan obat, rasionalitas pengadaan dan peresepan obat, rasionalitas perencanaan dan peresepan obat di RSUI pada tahun 2022. Pengambilan data digunakan dengan metode retrospektif dengan mengobservasi dan mengolah data PR Monitoring Transaction yaitu list obat yang dinaikkan PR (Purchase Request) selama bulan Januari s.d. Desember 2022 (perencanaan), Product Receipt Lines = list obat yang berhasil diadakan selama bulan Januari s.d. Desember 2022 (pengadaan). Stock Card Detail = kartu stok transaksi keluar dan masuk obat selama bulan Januari s.d. Desember 2022 (peresepan). Kemudian dilakukan observasi dan olah data menggunakan VLOOKUP dan pivot table sehingga dapat dilakukan analisa. Hasil analisa didapatkan hasil aktualisasi pengadaan terhadap perencanaan sudah sangat baik dengan memperhitungkan sisa stok, jenis perputaran obat dan seluruh obat yang dilakukan perencanaan juga dilakukan pengadaan. Perlunya dilakukan kontol terhdap beberapa kategori untuk menghindari adanya penumpukan stok dan mengurangi anggaran yang dialokasikan agat tidak menjadi asset mati. ......Universitas Indonesia Hospital is one of the medical service units so that it must have medical support including laboratories, radiology, pharmaceutical services, medical rehabilitation units and physiotherapy. Hospitals have large costs in the procurement of pharmaceutical preparations amounting to 40-50% of the total service operations. In this amount, management must be carried out, especially in terms of planning, procurement, and prescribing. It is necessary to do the planning and procurement of drugs in RSUI as well as possible so that drug prescriptions can be fulfilled. The purpose of writing is to determine the actualization of drug procurement and ordering, the rationality of drug procurement and prescription, the rationality of drug planning and prescription in RSUI in 2022. Data collection is used with a retrospective method by observing and processing PR Monitoring Transaction data, namely a list of drugs that were raised by PR (Purchase Request) during January to December 2022 (planning), Product Receipt Lines = a list of drugs that were successfully held during January to December 2022 (procurement). Stock Card Detail = stock card of outgoing and incoming drug transactions during January to December 2022 (prescribing). Then observation and data processing using VLOOKUP and pivot table so that it can be analysed. The results of the analysis obtained the actual results of procurement against planning are very good by considering the remaining stock, the type of drug turnover and all drugs that are prescribed. It is necessary to control several categories to avoid stock accumulation and reduce the allocated budget so that it does not become a dead stock.

Abstrak :
Penelitian ini mengenai analisis aspek perencanaan dan pengendalian pada kegiatan pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teori fungsi manajemen khususnya aspek perencanaan dan pengendalian; teori anggaran yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; serta teori mengenai strategi pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analistis dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Bagian Penyusunan Program dan Laporan, pejabat struktural di Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dan pejabat dan pegawai pada unit pelaksana teknis yang bertugas menangani kegiatan pengelolaan anggaran. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kajian pustaka, sedangkan analisis yang dilakukan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dari analisis atas hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa: (1) aspek perencanaan dan pengendalian manajemen untuk kegiatan pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten secara umum belum berjalan optimal; (2) beberapa hambatan yang dihadapi antara lain masalah kebijakan, kurangnya sosialisasi, mekanisme pencairan dana, kurangnya koordinasi dan hubungan kerja; (3) masih ditemuinya pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Hasil penelitian ini menyarankan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten agar meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan dengan mengacu pada perencanaan dan pengendalian yang lebih matang. ......This research analyzes the planning and controlling aspecls in budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights. Theories used in this research are: the theory of management funetions in particular aspects of planning and controlling; the theory of the budget stages wliich includes planning, implementation, and reporting; as well as theory about control strategies. This research uses analytical deseriptive method wilh qualitative approaches. Informants in this research are: officer of program and report preparalion seetion, officer of finance and supplies sub seetion, staffs of finance and supplies sub seetion, officers and employees on technical and operational units - who are in charge of budget management activities. The data was collectcd Ihrough interviews and literature review, while the analysis performed refers to the theories and concepts that are used. From the analysis of interview results, it can be concluded that: (1) planning and controlling in terms of budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights, in general has not run optimally; (2) several obstacles that faced including policy issues, lack of socialization, disbursement mechanisms, lack of coordination and working relationships; (3) there’s still no transpareney on budget management. The results of this research suggest Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights to improve budget management performance by overcoming obstacles with reference to the planning and control more mature.

Abstrak :
Salah satu bentuk pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di depo farmasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) ialah melakukan analisis penggunaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dilakukan tiap periode 3 bulan untuk mengetahui serta mengevaluasi daftar obat dan BMHP yang masuk ke kategori penggunaan slow moving. Setelah mengetahui kelompok obat dan BMHP yang termasuk ke dalam kategori slow moving, langkah selanjutnya yaitu dapat dipertimbangkan terkait metode pengadaan untuk periode berikutnya berdasarkan analisis Always, Better, Control (ABC). Metode tersebut sangat berguna dalam memfokuskan penentuan jenis obat dan BMHP yang paling penting dan perlu diprioritaskan dalam persediaan. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur dan pengolahan terhadap data penggunaan obat dan BMHP di depo farmasi IGD RSUI selama periode Januari hingga Maret 2023.Jumlah obat dan BMHP yang tergolong slow moving di depo farmasi IGD RSUI pada periode Januari hingga Maret 2023 adalah sebanyak 275 item. Salah satu bentuk perencanaan obat dan BMHP slow moving di depo farmasi IGD adalah menggunakan metode ABC dengan mempertimbangkan nilai investasi barang tersebut. Apoteker selayaknya berperan serta aktif dalam menentukan pengelompokkan obat dan BMHP berdasarkan kecepatan penggunaannya, dan pengendalian persediaan tersebut selayaknya diterapkan secara periodik untuk menjamin ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar pelayanan kefarmasian. ......One form of management of pharmaceutical preparations and BMHP at the pharmacy depot at the Emergency Room at the University of Indonesia Hospital (RSUI) is to conduct an analysis of the use of drugs and Consumable Medical Materials (BMHP) which is carried out every 3 months to find out and evaluate the list of drugs and BMHP is included in the category of slow moving use. After knowing which drug groups and BMHP are included in the slow moving category, the next step is to consider the procurement method for the next period based on the Always, Better, Control (ABC) analysis. This method is very useful in focusing on determining the most important types of drugs and BMHP and needs to be prioritized in inventory. The method used is to conduct a literature study and process data on drug use and BMHP at the RSUI Emergency Room pharmacy depot during the period January to March 2023. Number of drugs and BMHP which is classified as slow moving at the RSUI Emergency Room pharmacy depot from January to March 2023 is 275 items. One form of drug planning and slow moving BMHP at the emergency room pharmacy depot is to use the ABC method by considering the investment value of the item. Pharmacists should play an active role in determining the grouping of drugs and BMHP based on the speed of their use, and inventory control should be applied periodically to ensure the availability of drugs and BMHP according to pharmaceutical service standards.

Abstrak :
[This go-it-alone guide to corporate intelligence shows ambitious executives how to save on costly consultants by becoming their own intelligence gatherers and analysts. Written by two leading exponents, it aims to supply both competitive and career-advantages. , This go-it-alone guide to corporate intelligence shows ambitious executives how to save on costly consultants by becoming their own intelligence gatherers and analysts. Written by two leading exponents, it aims to supply both competitive and career-advantages. ]

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas berbagai permasalahan yang terjadi dan merumuskan upaya perbaikan dalam penerapan perencanaan kebutuhan BMN yang lebih optimal dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan Soft System Methodology (SSM) dan dengan pendekatan Strategic Asset Management Framework..Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 root definition yang menjadi penyebab utama dari permasalahan belum optimalnya pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran. Permasalahan tersebut apabila ditinjau dari elemen dalam SAMF, muncul baik dari sisi people, process maupun technology. Dari sisi people terdapat 2 root definition yaitu belum sinergi antara DJA dan DJKN dalam perencanaan kebutuhan BMN dan Kendala tingkat pemahaman SDM dalam penyusunan RKBMN di Pengguna Barang. Dari sisi process yang menjadi root definition yaitu tidak terdapatnya Asset Management Srategy atau Strategic Asset Plan yang menghubungkan antara tujuan organisasi dengan pengelolaan aset dalam kerangka siklus hidup aset. Dari sisi technology yang menjadi Root definition yaitu tidak adanya interkoneksi data antara aplikasi untuk RKBMN dan RKA-K/L. ......This study aims to analyze various problems that occur in the implementation of Planning of State-Owned Asset Need and to formulate improvements so that the implementation of Planning of State-Owned Asset Need is more optimal in the context of planning and budgeting integration with case studies at the Directorate General of State Assets Management. This research is qualitative with a case study approach. The research was conducted using Soft System Methodology (SSM) and with a Strategic Asset Management Framework approach. The results of this study indicate that there are 4 root definitions which are the main causes of the problem of not yet optimal implementation of Planning of State Owned Asset Need in the context of planning and budgeting integration. These problems when viewed from the elements in the Strategic Asset Management Framework arise from the people, process and technology side. In terms of people, there are 2 root definitions, first the lack of synergy between Directorate General of Budget and Directorate General of State Assets Management in planning of State Owned Asset Need and the second is constraints on the level of understanding of human resources in the preparation of the Planning of State Owned Asset Need in the Asset Users. From the process side, the root definition is that there is no Asset Management Strategy or Strategic Asset Plan that connects organizational goals with asset management within the framework of the asset life cycle. In terms of technology, the root definition is that there is no data interconnection between applications for Planning of State Owned Asset Need and Work Plan and Budget Ministry/Agency.

Abstrak :

Dalam dunia manajemen proyek, dikenal sebuah standar internasional bernama Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide yang diperkenalkan oleh sebuah lembaga bernama Project Management Institute (PMI) yang berkedudukan di Pennsylvania, Amerika Serikat. PMBOK Guide juga tersedia dalam Bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari versi aslinya. Standar ini telah secara luas dipergunakan oleh berbagai praktisi manajemen proyek di seluruh dunia dan telah terbukti keampuhannya. Secara jelas dan detil, PMBOK menampilkan konsep dan prinsip dasar apa saja yang harus dipahami dan diperhatikan oleh para praktisi manajemen proyek dan kerangka metodologi seperti apa yang harus dipergunakan sebagai paduan bagi manajer proyek untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan sebuah proyek. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis manajemen risiko berdasarkan PMBOK di WIKA sebagai salah satu perusahaan konstruksi milik Pemerintah Indonesia. Tujuan umum ini dijabarkan ke dalam tujuh tujuan khusus berdasarkan tujuh tahapan yang terdapat di dalam buku pedoman tersebut meliputi perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko kualitatif, analisis risiko kuantitatif, perencanaan respon risiko, pelaksanaan respon risiko dan pemantauan risiko. Manajemen risiko secara umum pada perusahaan konstruksi di Indonesia terdiri atas (a) maksud dan tujuan dilaksanakan manajemen risiko oleh tim proyek di WIKA sebagai bagian dari manajemen proyek untuk mengelola berbagai risiko di dalam proyek guna memberikan kepuasan optimal kepada pelanggan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya manajemen risiko proyek oleh tim proyek telah sesuai dengan ketentuan dalam PMBOK; (b) tingkatan (jenis) risiko dalam proyek konstruksi menurut manajemen WIKA terdiri atas risiko individual proyek dan risiko keseluruhan proyek (sebelum proyek dikelola/dikerjakan) serta emergent risks yang terjadi saat pengerjaan proyek berlangsung.(c) pelaksanaan manajemen risiko dari setiap proyek yang dikelola oleh tim proyek di WIKA dengan berupaya untuk mengetahui apa saja tingkat eksposur risiko yang dapat terjadi dalam pencapaian sasaran proyek. Tim proyek menerapkan ambang batas risiko (risk threshold) yang terukur yang memberikan gambaran mengenai selera risiko (risk appetite) WIKA dan pemangku kepentingan proyek. Pelaksanaan manajemen risiko oleh tim proyek di WIKA telah sesuai dengan ketentuan dalam PMBOK. Untuk selera risiko, tim proyek berpedoman kepada ketentuan yang terdapat dalam International Standards Organization (ISO) 31000 tahun 2009 dan 2018 dan (d) proses-proses yang dilibatkan dalam manajemen risiko oleh tim proyek di WIKA terdiri atas perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko kualitatif, analisis risiko kuantitatif, perencanaan respon risiko, pelaksanaan respon risiko dan pemantauan risiko. Gambaran manajemen risiko proyek secara khusus di WIKA terdiri atas tujuh proses terintegrasi. Pertama, perencanaan manajemen risiko. Kedua, identifikasi risiko. Ketiga, analisis risiko kualitatif. Keempat, analisis risiko kuantitatif. Kelima, perencanaan respon risiko. Keenam, pelaksanaan respon risiko. Ketujuh, pemantauan risiko. Untuk gambaran manajemen risiko secara umum pada perusahaan konstruksi di Indonesia, tim proyek di WIKA sebaiknya membagi risiko di dalam proyek atas risiko pra pengerjaan proyek dan risiko pasca pengerjaan proyek. Hal ini dengan pertimbangan pada kedua jenis sama-sama terdapat risiko individual proyek sebagai jenis risiko yang paling banyak terjadi yang eksposurnya pada satu atau beberapa bidang kerja.Untuk gambaran manajemen risiko secara khusus di WIKA:

1. Proses perencanaan manajemen risiko.
2. Proses identifikasi risiko.
3. Proses analisis risiko kualitatif.
4. Proses analisis risiko kuantitatif.
5. Proses perencanaan respon risiko.
6. Proses pelaksanaan respon risiko.
7. Proses pemantauan risiko. ......The purpose of research is to describe and examine the project risk management in Wijaya Karya, Inc (WIKA) based on the provisions in Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide 2017. Specifically, it describes and examines seven processes are plan risk management, identify risks, qualitative risk analysis, quantitative risk analysis, plan risk responses, implement risk responses and monitor risks in that construction company. This research is descriptive with qualitative approach. Methods of collecting data use observation, especially the direct observation (participant observation), in depth interview, especially the structured interview and documentation.This paper has two main findings. First, description of the project risk management of the consruction company in Indonesia generallyby applying a measurable risk threshold that provides an overview of WIKA’s risk appetite and project stakeholders. For risk appetite, the project team is guided by the provisions contained in the International Standards Organization (ISO) 31000 in 2009 and 2018 for risk appetite (as novelty). Second, description of the project risk management of the consruction company in Indonesia specifically has seven integrated processes. Those are project risk management, planning risk management, identify risks, qualitative risk analysis, quantitative risk analysis planning risk responses, implementation risk responses and monitoring risks. All processes have complied with the provisions in the PMBOK Guide.