Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 130 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Putriyanny Ratnasari
"Obat LASA (Look Alike Sound Alike) merupakan obat-obatan yang secara penampilan dan/atau bunyi mirip. Obat–obatan LASA termasuk dalam obat – obat high alert, yaitu obat yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan terjadinya kesalahan/kesalahan serius dan berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Penyimpanan obat–obat LASA sesuai aturan menjadi penting untuk diterapkan dalam rangka menjaga keselamatan pasien. Penelitian ini bersifat observasional deskriptif dengan tahapan: pendataan obat LASA dari data “Master Obat Puskesmas Kecamatan (PKC) Duren Sawit per Mei 2023 untuk kategori “Nama Sama Kekuatan Berbeda”, “Nama Sama Sediaan Berbeda”, dan “Tall Man Lettering”; Observasi dan pendataan obat LASA kategori “Nama Berbeda Bentuk Kemasan Serupa” di ruang farmasi PKC Duren Sawit; observasi bagaimana penyimpanan obat LASA; evaluasi penyimpanan terhadap Petunjuk Teknis Standar Pelayanaan kefarmasian di Puskesmas tahun 2019. Hasilnya, obat LASA di PKC Duren Sawit terdiri dari obat: “Nama Sama Kekuatan Berbeda”, “Nama Berbeda Kemasan Serupa”, “Nama Sama Sediaan Berbeda”, dan Obat Tall Man lettering (Nama Berbeda Pengucapan Mirip). Mayoritas pasangan obat LASA telah diletakkan dijeda dengan non-LASAnya, diberi stiker LASA pada wadah obat, serta memisahkan letak penyimpanan jika berbeda sediaan atau syarat suhu penyimpanan. Namun penerapan Tall Man Lettering belum dilakukan sehingga perbaikan perlu dilakukan. Penyimpanan beberapa obat LASA di PKC Duren Sawit telah memenuhi aspek umum dan beberapa telah memnuhi aspek khusus dalam aturan penyimpanan pada Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
LASA (Look Alike Sound Alike) drugs are drugs that are similar in appearance and/or sound. LASA drugs are high alert drugs because they need to be carefully watched because of the serious errors that can happen and have a high risk of causing undesirable effects. LASA drugs storage’s rule is important to implement to maintain patient safety. This research was descriptive observational, with stages: recording LASA drug from data from the Duren Sawit District Health Center Medicine (PKC Duren Sawit) Master Data as of May 2023 for the categories "Same Name, Different Strength", "Same Name, Different Dosage Form", and "Tall Man Lettering"; Observation and data collection on LASA drugs in the "Different Names and Similar Packaging" category in the PKC Duren Sawit pharmacy room; observing how LASA medication is stored; storage evaluation towards the Standard Technical Instructions for Pharmaceutical Services at Community Health Centers in 2019. As a result, LASA drugs at PKC Duren Sawit consisted of drugs: "Same Name, Different Strengths", "Different Names, Similar Packaging", "Same Name, Different Preparations", and Tall Man Medication. lettering (Different Names Pronounced Similar). The majority of LASA drug pairs have been placed separately from their non-LASA counterparts, given a LASA sticker on the drug container, and separated storage locations if there are different preparations or storage temperature requirements. However, the implementation of Tall Man Lettering has not been carried out so improvements need to be made. The storage of several LASA drugs at PKC Duren Sawit has fulfilled the general aspects and some have fulfilled the specific aspects storage rules in the Standard Technical Instructions for Pharmaceutical Services at Community Health Centers"
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2023
PR-PDF
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Enos Primo Nugraha
"Karena manusia adalah makhluk ekonomi (yang menjadi postulat saya dalam mendukung keseluruhan teori ini) maka setiap tindakan (termasuk berinteraksi dengan sesama manusia) yang ia lakukan hanya dapat diklasifikasikan sebagai usaha untuk memenuhi sesuatu yang ia inginkan. Hal ini berarti bahwa setiap istilah (seperti kebebasan dan keadilan) yang digunakan untuk mendeskripsikan segala sesuatu seputar tindakan yang dilakukan oleh manusia juga mengacu pada identitas makhluk ekonomi.

Because we (human) are the economic man (which is my postulate to support this whole theory) then every action we did (such as interaction between men) can only be classified as a pursuit of something we need. This means that every term (such as freewill and justice) we use to describe everything about our action (such as interaction between men) also refer to the identity of the economic man."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2011
S16122
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Gunardi
"Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan, pemerintah terus menerus meningkatkan upaya kesehatan, diantaranya dengan membangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sementara itu pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan belum optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang adanya hubungan kecukupan jumlah tenaga dengan pemanfaatan Puskesmas. Yang dimaksud dengan tenaga disini adalah tenaga medis, paramedis dan non medis, sedangkan pemanfaatan Puskesmas dilihat dari jumlah kunjungan, jangkauan program dan partisipasi masyarakat.
Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional yaitu penelitian deskriptif analitik dengan uji regresi model kurva estimasi metode linier, kuadratik dan kubikus. Dimulai dengan analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi, diteruskan dengan analisis bivariat untuk melihat hubungan antara variabel babas dengan variabel terikat. Populasi adalah seluruh Puskesmas di Kabupaten Aceh Selatan (total populasi).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga mempunyai hubungan yang bermakna dengan partisipasi masyarakat. Sedangkan kecukupan tenaga medis dan paramedis mempunyai hubungan yang bermakna dengan jumlah kunjungan dan jangkauan program. Ditemukan juga bahwa rata-rata kunjungan ke Puskesmas yang dipimpin oleh paramedis lebih tinggi daripada yang dipimpin oleh tenaga medis.
Untuk meningkatkan pemanfaatan Puskesmas di Kabupaten Aceh Selatan hendaknya tenaga baik medis, paramedis maupun non medis harus dipenuhi.Bagaimanapun, Puskesmas di daerah yang terpencil yang tidak memiliki tenaga dokter dapat juga di supervisi oleh dokter yang dekat dengan Puskesmas tersebut. Kebijakan yang direkomendasikan ini dapat mengurangi dampak kekurangan tenaga dokter secara signifikan tanpa mempengaruhi kinerja Puskesmas.

In order to form health development, the government continuously increases effort in providing health services such as develop health centers. While utilization of health center by community at Aceh Selatan District still lower than expectation.
This research had objectives to describe relationship of manpower adequacy with health center performance. The manpower being studied is medical manpower, paramedical and non-medical staff While the health center performance were total visits in a month, program outreach and community participation.
The design of this study was a cross sectional approach, which describe and analyze the relationship. The statistical analyses used are curve estimate regression models with linear, quadratic and cubical methods. The analysis started with univariate analysis to describe distribution of frequency, of each variable continued by bivariate analysis to examine relationship between independent variables and dependent variable. Sample of this study is all health centers in the Aceh Selatan District.
This study showed that the number of manpower has significant relation with community participation. While adequate medical manpower and paramedical have significant relation with the number of visit and program outreach. It was also discovered that the visit average to health center, which headed by paramedical staff are higher than the center headed by medical manpower.
In order to increase the health center utilization in the Aceh Selatan District, medical manpower, paramedical and non-medical should be available. However, health centers with no medical staff can be supervised remotely by medical staff from nearby health centers. This policy recommendation can significantly reduce impact of medical staff shortage without impacting is the health centers performance."
Depok: Universitas Indonesia, 2000
T1970
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cuk Yuana
"Latar Belakang
Suatu karya sastra pada dasarnya tidak terlepas dari unsur mikro dan unsur makro dari pengarangnya. Yang dimaksud unsur mikro di sire adalah pribadi, imajinasi dari pengarang tersebut, sedangkan yang dimaksud unsur makro adalah pengaruh dari latar belakang pengarang, latar budaya, latar sosial atau lingkungan pada saat (zaman) pengarang tersebut hidup. Bahkan pada kasus tertentu salah satu di antaranya dapat mempengaruhi terciptanya karya sastra secara dominan.
Shimazaki Toson dikategorikan kedalam pengarang yang mempunyai aliran 'slrizenshugi' (naturalisme), yaitu suatu aliran yang melukiskan sesuatu (karya sastranya) berdasarkan gejala (fenomena) yang muncul dalam masyarakat Jepang dengan apa adanya, tanpa ada hal yang disembunyikan pada zaman ia hidup. Aliran ini cenderung mengemukakan kejelekan-kejelekan atau persoalanpersoalan yang bersifat negatif dan apa adanya dari masyarakat Jepang saat la memulai karirnya sebagai penyair yang telah banyak menulis puisi lirik yang menggambarkan perasaan jiwa muda yang masih polos dan masih rawan, serta mempopulerkan kesusasteraan beraliran 'romanshugi' (romantisme), yaitu aliran yang lebih menjunjung tinggi perasaan dari pada rasio, dan menuntut kebebasan individu, yang di Jepang lebih terwujud dalam bentuk pelanggaran dan penolakan terhadap nilai-nilai moral dan sistem feodal (Tosio Hiraoka, 1972 : 115), tetapi akhirnya ia berubah menjadi pengarang novel yang beraliran naturalisme. (Asoo, 1983 : 173).
Shimazaki Toson sering disebut sebagai Jidentekisakka' yang artinya pengarang yang mengangkat kehidupan pribadinya sendiri dalam karya sastranya. Toson sendiri (dalam Kitako Roken, 1974 : 3) mengemukakan : Meskipun saya sering dikatakan seperti pengarang yang mengangkat tema mengenai diri sendiri, tetapi hal ini bukan hanya merupakan karya yang hendak saya ciptakan sebagai bagian dari biografi saya. Saya menulis ini pada saat saya hendak membangkitkan semangat untuk meningkatkan dasar nasib saya sendiri.
Hirano (1954 : 348) dalam Shiinazaki Toson to Bungaku' (Shimazaki Toson dan Kesusasteraan) mengemukakan bahwa, novel "IE" karya Shimazaki Toson dapat diklasifikasikan kedalam kindai shosetsu (novel modem), berdasarkan alur utama menurut kehidupan pribadi Toson sendiri?"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Epi Supiadi
"ABSTRAK
Kecacatan merupakan salah satu masalah yang cukup serius dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Semua upaya pemberdayaan penyandang cacat oleh pemerintah bersama masyarakat yang dilakukan dengan mekanisme pelayanan sosial rehabilitasi melalui sistem panti dan non panti, pada dasarnya memiliki kelemahan yang sama yaitu cenderung mendmpatkan penyandang cacat pada pos is i, sebagai obyek pelayanan. Sedangkan pemberi pelayanan sangat dominan berperan sebagai subyek pelayanan.
Hubungan yang tidak setara tersebut dirasakan oleh para penyandang cacat sebagai hal yang melanggengkan rendahnya harga diri dan kepercayaan diri penyandang cacat. Maka peran serta aktif penyandang cacat sebagai subyek pemberdayaan mereka melalui organisasi swadaya penyandang cacat perlu mendapatkan perhatian, pengembangan dan didayagunakan. Sejak tahun 1995, pemerintah c.q Departemen Sosial menjanjikan akan memperhatikan kehidupan serta perkembangan organisasi swadaya penyandang cacat. Salah sate organisasi swadaya tersebut yang cukup menonjol adalah Pertuni. Maka guna mendukung kebijakan pemerintah dan mengembangkan pendekatan alternatif, penulis melakukan penelitian.
Masalah pokok penelitian adalah bagaimanakah mekanisme dukungan sesama cacatnetra dan mekanisme pendukung dalam pemberdayaan anggota Pertuni Daerah Jawa Barat?
Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami mekanisme dukungan sesama cacatnetra dan mekanisme pendukung dalam pemberdayaan penyandang cacatnetra anggota Pertuni Daerah Jawa Barat serta faktor-faktor penghambatnya.
Penelitian ini menggunakan landasan teori dan konsep tentang penyandang cacat dan permasalahannya, pemberdayaan, pemberdayaan penyandang cacat, mekanisme dukungan sesama cacat dan mekanisme pendukung dalam pemberdayaan anggota organisasi swadaya penyandang cacat, serta faktor penghambat pemberdayaan.
Metode penelitian mencakup pendekatan kualitatif, tipe penelitian campuran antara eksploratif dan deskriptif, teknik pengumpulan data berupa observasi terlibat dan wawancara tidak terstruktur serta studi dokumentasi.
Hasil penelitian menggambarkan pemberdayaan penyandang cacatnetra yang dilaksanakan melalui mekanisme dukungan sesama cacatnetra dan mekanisme pendukung, serta factor-faktor penghambatnya dari sumber pendukung dan dari penyandang cacatnetra sendiri.
Sebagai kesimpulan, pemberdayaan penyandang cacatnetra masih banyak menggantungkan diri pada mekanisme pendukung. Saran berkaitan dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan Pertuni didalam mengatasi hambatan terhadap pemberdayaan. "
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Frans Hendra Winarta
"Tesis ini merupakan laporan penelitian tentang Bantuan Hukum di Indonesia yang merupakan suatu hak asasi manusia dan bukan merupakan betas kasihan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum bahwa Bantuan Hukum berhak diperoleh oleh siapa saja yang memerlukannya termasuk orang miskin.
Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau menyajikan data yang akurat, yang diperoleh secara lengkap mengenai konsepsi dari bantuan hukum di Indonesia dengan meneliti data sekunder berupa literatur-literatur, teori-leori, dokrin-dokrin, perundang-undangan atau peraturan-peraturan serta konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan dengan bantuan hukum.
Selanjutnya Penelitian empiris dilakukan berdasarkan pengalaman praktek di kantor Advokat dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat terutama yang tidak mampu, mempunyai persepsi yang keliru mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum itu sifatnya membela kepentingan masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, waras kulit, ideologi, kaya miskin, agama dan kelompok orang yang dibelanya. Terkonsentrasinya advokat dikota-kota besar menyebabkan masyarakat miskin yang sebagian besar tinggal di desa-desa tidak dapat memperoleh bantuan hukum secara wajar.
Tujuan gerakan bantuan hukum ini dapat dicapai dengan pencapaian sistem peradilan pidana yang terpadu, peningkatan pendidikan, profesionalisme dan gaji dari polisi, jaksa, hakim, pekerja pemasyarakatan dan advokat. Keberhasilan gerakan bantuan hukum sebagai gerakan konstitusional melindungi hak orang miskin akan dapat meredam potensi ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial, selain itu keberhasilan gerakan bantuan hukum juga dapat mengembalikan wibawa hukum dan wibawa pengadilan yang telah terpuruk selama ini.
Dalam rangka memperbaiki keadaan sistem peradilan pidana perlu dipikirkan amandemen dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman agar sistem peradilan yang independen dan imparsial dapat tercapai.
Maksud perbaikan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebenarnya mengandung pesan dan makna yang lebih luas, yakni perbaikan dan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa kekuasaan negara sebaiknya dibagi dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan negara hendaknya dibatasi oleh hak asasi manusia agar negara tidak berbuat sewenang-wenang dan menyalah gunakan kekuasaannya terhadap individu.
Sebagai perbandingan di Amerika Serikal dari 3.500 organisasi bantuan hukum memperoleh dana US $ 350,000,000.00 per tahun dari pemerintah yang jumlahnya ditingkatkan sejak pemerintahan Presiden Jimmy Carter sampai sekarang. Dalam konteks Indonesia pemerintah belum mengalokasikan dana bantuan hukum yang memadai. Dari sekitar 300 organisasi bantuan hukum yang ada di Indonesia jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berpenduduk 200 juta tentunya masih dianggap tidak sesuai, walaupun sebagian besar bantuan hukum tersebut berpraktik dan berfungsi seperti kantor advokat (penasihat hukum) serta menggalang dana dari klien atas jasa hukum yang diberikan padahal bantuan hukum itu sifatnya pro deo (demi Tuhan) tidak dipungut bayaran (fee) karena disediakan untuk orang miskin, dan oleh karena itu bersifat non komersial kecuali di pungut biaya unluk ongkos administrasi.
Menurut Pasal 34 UUD 1945 fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara.Jadi, persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan hak untuk dibela advokat (access to legal counsel) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial yang merupakan salah satu cara untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Selain itu dapat pula negara c.q. pemerintah mengimbangi kewajibannya untuk menyediakan penuntut umum atau Jaksa (public prosecutor) dengan juga menyediakan pembela umum (public defender)."
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pekei, Dominikus
"Pembangunan merupakan perubahan sosial yang terencana (baik pada skala nasional maupun regional), untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Tidak ada pembangunan yang tidak menggunakan manusia, dan tidak ada pula pembangunan yang bukan untuk kepentingan hidup manusia. Pembangunan berwujud sebagai program-program dan diimplementasikan melalui proyek-proyek kegiatan. Berbagai program yang ditetapkan dengan suatu kebijakan di tingkat pusat (nasional), perlu dijalankan sesuai dengan keadaan (Bench Hark) regional dan selanjutnya disesuaikan pelaksanaannya dengan keadaan di tingkat Propinsi dan Kabupaten. Pada hakekatnya, pembangunan itu adalah pembangunan manusia seutuhnya dan meliputi seluruh masyarakat dan daerah. Karena itu, aspirasi dan kebutuban masyarakat (penduduk di desa terpencil dan pekerja informal diperkotaan) haruslah diperhatikan dan dimasukkan dalam Daftar Usulan Proyek (DUP) atau Daftar Isian Proyek (DIP) di tingkat Kabupaten dan Propinsi.
Pembangunan Indonesia (termasuk Irian Jaya), kini telah berada pada PELITA ke VI- Tahapan dimana hendak memasuki periode lepas landas (Take off Period). Penerapan teori W.W. Rostow itu, dalam perspektif Indonesia mengandung sejumlah dimensi; diantaranya dimensi ekonomi (pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembagian pendapatan) dan dimensi sosial (menyiapkan suatu generasi manusia yang secara fisik, pendidikan, keterampilan, mental dan spiritual; akan menjadi asset pembangunan).
Khusus di daerah Irian Jaya, kemajuan pembangunan ekonomi dari indikator pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto atau PDRB dan kegiatan ekspor-impor; memberi gambaran yang menggembirakan, dimana sejak Pelita I sampai dengan Pelita ke V selalu menunjukkan peningkatan pada tiap tahunnya. Namun, indikator lainnya, seperti : penyediaan lowongan pekerjaan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengembangan mutu modal manusia; gambaran perkembangannya belum diketahui secara memadai. Bahkan awal tahun 1995 (awal Pelita ke VI), telah muncul beberapa masalah di dalam masyarakat pedesaan, yang berkaitan dengan ketidak-merataan pembangunan di Irian Jaya.
Kegiatan Ekonosi selalu berkaitan dengan aktivitas memproduksi, konsu'si, dan distribusi. Selanjutnya, ekonomi modern ini bertumpu pada ekonomi uang maka aktivitas ekonomi tertuju pada usaba-usaha pembentukan kapital (Capital Formation) atau akumulasi kapital (Capital Accumulation). Sedang kegiatan ekonomi berarti semua aktivitas (pada seseorang atau suatu masyarakat) yang bertujuan memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas jumlah dan mutunya. Dengan demikian, keterlibatan seseorang dalam aktivitas ekonolm, membutuhkan kesehatan fisik, pengetahuan (Knowledge), keterampilan (Skill), watak atau sikap (Attitude) dan lain-lain, untuk dapat menawarkan tenaga kerja (Supply of Labor) ke "pasar kerja* maupun untuk memenuhi persyaratan permintaan pekerja (Demand of Labor), hingga orang bersangkutan dapat memiliki pekerjaan yang layak (sebagai karyas4n/buruh) atau dapat berwiraswasta dan memperoleh pendapatan per bulan yang memadai.
Pada kesempatan ini penulis menyajikan sebuah tulisan hasil penelitian mengenai : " Kinerja Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja", kasus Dati I Propinsi Irian Jaya selama tahun 1980 - tahun 1990. Topik tulisan sekaligus merupakan tujuan utama penelitian dan selanjutnya diperinci menjadi lima tujuan khusus.
Fokus perhatian utama diarahkan pada upaya pemahaman komponen-komponen kegiatan ekonomi angkatan kerja, sehubungan dengan pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama di Irian Jaya. Sumber data utama diperoleh dari data hasil Sensus Penduduk tahun 1980, Survei Penduduk Antar Sensus tahun 1985 dan Sensus Penduduk tahun 1990. Data tambahan berasal dari sumber instansi terkait di Irian Jaya dan suinber informasi lainnya.
Kegiatan ekonomi terwujud sebagai aktivitas mencari peluang usaha dan atau mencari lowongan pekerjaan. Di dalam pekerjaan yang ditekuninya, terdapat pula komponen-kosponen jenis pekerjaan, status pekerjaan, jumlab jam kerja per bulan dan kemampuan berproduksi. Imbalan atas kerja yang dicurahkannya, para pekerja akan memperoleb sejumlab uang (atau barang) baik sebagai upab (Wage) maupun sebagai pengbasilan usabanya sendiri. Imbalan atau peroleban pendapatan dari hasil pencurahan kerja ini adalah labor incose.
Sedang pendapatan total (Total Incase) merupakan penjumlahan labor lncose dan non labor incose. Selanjutnya, pendapatan ini akan dipergunakan untuk memenubi berbagai kebutuban bidup pekerja dan keluarganya (consumption). Bila memungkinkan, maka sebagian pendapatan akan disimpan sebagai tabungan (Saving). Tingkat pemenuhan kebutuban akan menunjukkan apa yang disebut taraf bidup atau tingkat kesejahteraan.
Beberapa temuan menarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
(1). Sekitar 72 % - 75 % pekerja terkonsentrasi pada lapangan pekerjaan utama pertanian. Lapangan pekerjaan utama kedua yang relatif penting adalah jasa kemasyarakatan yang menampung sekitar 15 % pekerja. Sisanya pada lapangan pekerjaan utama lainnya.
Jenis pekerjaan atau jabatan yang paling dominan adalah petani (72 % - 74%), disusul oleh produksi/angkutan (5% - 10%) dan Tata usaha atau administrasi (5% - 8%). Sisanya tersebar pada jenis pekerjaan lainnya.
Berdasarkan Status Pekerjaan maka pekerja keluarga berkisar 31,75 %, bekerja dengan dibantu anggota keluarga berkisar 29,24% dan berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sekitar 14,40%. Hal ini berarti sekitar 75 % pekerja berstatus pekerjaan sebagai usaha keluarga.
Sekitar 52,72 % pekerja, tergolong setengah menganggur karena jumlah jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu. Jumlah dan prosentase pekerja setengah menganggur ini diperkirakan akan meningkat pada waktu mendatang bila perluasan kesempatan kerja belum memadai. Perluasan kesempatan kerja dibutuhkan, bukan hanya diperuntukan bagi angkatan kerja baru tetapi juga untuk memberi peluang kerja yang lebih layak bagi sekian banyak pekerja setengah menganggur.
Dari segi kemampuan berproduksi , tampak bahwa Produktivitas Marginal (PM) lebih tinggi daripada Produktivitas rata-rata per pekerja (PR), atau wilayah operasi berkisar titik optimun (dalam kurva produksi, pada wilayah A ). Keadaan ini berarti bila ada penambahan pekerja pada masa kini dan waktu berikutnya, make akan diikuti dengan peningkatan produksi.
Pendapatan pekerja di Irian Jaya tidak seimbang dengan Pendapatan regional bruto yang relatif besar tiap tahunnya. Pendapatan pekerja ini juga tidak seimbang dengan ketersediaan cumber daya alam yang berlimpah dan ketersediaan lahan pertanian yang relatif luas. Bahkan dijumpai adanya perbedaan pendapatan yang mencolok antara pekerja disektor modern dengan pekerja di desadesa jauh dari kota.
Setelah para pekerja yang bekerja setengah menganggur itu disetarakan dengan bekerja penuh (menjadi bekerja penuh equivalent) maka diketahui bahwa jumlah pengangguran tak kentara relatif besar. Dengan kalimat lain, Jumlah jam kerja yang terbuang atau tidak terpakai (tersirat dalam pekerja setengah menganggur) relatif besar.
Setelah mempelajari hubungan antara variabel pendidikan pekerja dan variabel lapangan peker-jaan terhadap variabel jumlah jam kerja, maka diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan proporsi setengah menganggurnya semakin rendah pada semua lapangan pekerjaan. Dengan kalimat lain, semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja semakin tinggi pula proporsi bekerja penuh pada semua lapangan pekerjaan.
(9) Dengan memperhatikan beberapa temuan ini maka penulis memberi saran bahwa Di Irian Jaya perlu membentuk suatu lembaga recruitment labor. Saran tersebut disajikan sebagai sumbangan pemikiran untuk arah implementasi perluasan kesempatan kerja di Irian Jaya.
Tulisan ini adalah "Tesis", Program Pascasarjana Universitas Indonesia, bidang Multidisipliner, Program Studi Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Sehingga latar belakang permasalahan, cakupan pengamatan, metode, hasil penelitian dan beberapa kesimpulan dibahas sebagaimana penulisan ilmiah. Harapan penulis, kiranya bermanfaat dalam memahami Bench Mark regional dimasa kini dan kiranya menjadi salah satu cumber informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Selain itu, diharapkan tulisan ini dapat menjadi pemicu bagi studi evaluasi atau penelitian lain yang lebih lengkap di Irian Jaya."
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indrawati Sugianto
"Tujuan. Banyak pabrik di Indonesia yang mempunyai pajanan silika tinggi seperti pabrik keramik dan pabrik semen, namun belum ada penelitian mengenai penyakit gangguan restriktif pada pekerja akibat pajanan silika. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui prevalensi penyakit gangguan paru restriktif pada pekerja laki laki.
Metode. Desain penelitian ini adalah cross sectional ,data diambil dari data sekunder bagian batching plant, furnace, cutting line, dan administrasi yang dilakukan pemeriksaan tahun 2003.. Hasil. Dari 449 data, didapatkan prevalensi gangguan pare restriktif pada pekerja PT. X tahun 2003 adalah 48,8%. Hubungan antara gangguan paru restriktif dengan pajanan silika bermakna (p= 0,024). Masa kerja Para pekerja sebagian besar adalah kurang dan 10 tahun (90,6%). Tidak ada hubungan bermakna antara gangguan paru restriktif dengan penggunaan APD, pajanan organofosfat dan merokok.
Kesimpulan. Prevalensi gangguan paru restriktif akibat pajanan debu silika terbukti pada pekerja PT. X. sebesar 48,8% pada tahun 2003.

Prevalence Restrictive Lung Disorders Manufacturing Man Workers in PT. X at Cikarang.Objective of study. Many factories in Indonesia have a high exposure of silica such as cement and ceramic factories, which could cause restrictive pulmonary disease. Until now, no evidence has proved that the restrictive pulmonary disease raised among many workers, was caused by exposure of silica. Objective of study is to find out the prevalence of the restrictive pulmonary disease for man's worker, focusing on the exposure of silica.
Method. The design of this study is cross sectional. Subject of the study was secondary data chosen from the employees. The subject were selected from the hatching plant department, the furnace department, the cutting line and the administrative department, which was the high exposure environment and mild exposure. The employees was examined in 2003.
Result. Of total 449 data, the prevalence of restrictive pulmonary disease is 48.8%. Most of the employees have the duration of work less than 10 years. Correlation between restrictive pulmonary disease and silica exposure was significant (p = 0,024). Correlation between restrictive pulmonary disease and other related factors such as: use of personal protective equipment, organophosphate exposure, and smoking is also not significant.
Conclusion. Prevalence of the restrictive pulmonary disease 48.8% in PT.X. on 2003.
"
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005
T 13634
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muttaqin Siswoutomo
"ABSTRAK
Industri kecil dalam program pembangunan ekonomi Indonesia merupakan prioritas sasaran sektor Industri. Sektor ini bukan saja berperan sebagai penyedia lapangan kerja yang utama bagi sebagian besar angkatan kerja, tetapi juga melakukan produksi dan distribusi barang dan jasa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka program pengentasan kemiskinan. Implementasi dari kebijakan tersebut diwujudkan dalam program pengembangan dan pembinaan industri kecil.
Penelitian ini mencoba menemukan karakteristik usaha industri kecil yang sangat heterogen dan bergantung pada kemampuan permodalan dengan mekanisme kerja yang kuat pada kelompok atas dasar kebersamaan, menuju iklim usaha kondusif yang mengarah pada usaha yang lebih produktif dan mandiri.
Lembaga pendukung yang ada, baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya secara umum masih terbatas dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha industri kecil, masing-masing masih berdasarkan kapasitas fungsional dan hanya berorientasi kepada program belum kepada problem.
Dari hasil penelitian diatas diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan kemampuan permodalan, kelembagaan dan kemampuan sumberdaya manusia serta pemasaran merupakan program program yang harus di kembangkan sehingga memperluas akses industri kecil terhadap sumber-sumber ekonomi (modal, pasar, teknologi, usaha, informasi dan sebagainya ).
Beberapa rekomendasi penting dalam pengembangan industri kecil yaitu : Pertama, mekanisme kerjasama kelembagaan baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya perlu di kembangkan atas dasar pembagian kerja fungsional. Terpadu dalam suatu sasaran yang jelas dan disepakati bersama di antara masing-masing yang terlibat. Kedua, Pengembangan sumberdaya manusia pada sentra industri Pandai besi Pasirjambu perlu di tingkatkan khususnya dalam perencanaan, teknologi, kwalitas serta pemasaran dengan memanfaatkan dan meningkatkan peran Pusat Pelayanan Pandai Besi yang telah ada secara berkelanjutan. Ketiga, Perlunya ditingkatkan pemihakan lembaga keuangan yang berorientasi kepada pengembangan industri kecil.
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil: Studi Kasus pada Sentra Industri Pandai Besi Pasirjambu Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
"
1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wawan Indiarto
"Penelitian ini dilakukan karena adanya tingkat kematian narapidana dan tahanan di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang pada awal tahun 2007 yang tinggi sekali yang disebabkan penyakit HIV/AIDS, sehingga menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Strategi Penanggulangan H1V AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Pemuda Tangerang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Strategi Penanggulangan HIVIAIDS dan Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tangerang dan 3 (tiga) variabel pendukung dan variabel penghambat Implementasi Kebijakan Direktorat Jendereal Pemasyarakatan Nomor: E.55.PK04.10. Tabun 2005 tentang Starategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang.
Penelitian ini dilakukan dengan Cara observasi ke lapangan dengan membuat dan menyebarkan kuisioner kepada 40 orang Pegawai yang diambil secara acak sebagai perwakilan dari 193 pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang, dan mengadakan wawancara mendalam kepada pegawai yang dianggap dapat mewakili pegawai keseluruhan, seperti wawancara kepada Kepala, Kepala seksi Pembinaan, Kepala sub seksi Bimbingan dan perawatan, Dokter, Kepala Poliklinik, dan narapidana pasien HIV/AIDS.
Teori yang digunakan untuk melakukan analisis George C. Edwar IIl.yang terdiri dari atas variable yaitu. Variabel Komunikasi, variabei sumber-sumber, variabei kecenderungan-kecendeiungan (sikap), dan varabel struktur birokrasi.
Kesimpulannya bahwa kebijakan Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba telah dikornunikasikan dengan balk kepada pelaksana/petugas, sikap dan birokrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas HA Pemuda Tangerang sangat balk dan mendukung sekali atas kebijakan tersebut. Hanya faktor variabel sumber-sumber ( suber daya, dan sumber dana) belum mendukung.
Oleh sebab itu peneliti perlu memberikan rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan KlasIiA Pemuda dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan agar : merekuitmen petugas Dokter dan Perawat sesuai dengan kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan, mengusulkan/menambah anggaran kesehatan untuk di Lembaga Pemasyarakatan dan membuat kerja sama dengan Departemen Kesehatan.

This research is done caused by storey level death of prisoner and convict in Institute serve a sentence Klas IIA Young man of Tangerang in the early year 2007 high once which is caused by disease of HIV 1 aids, so that draw attention researcher to perform a research to Implementation Policy Of Strategy Deviation of HIV AIDS and Deviation of drugs in Institute Serve A Sentence Klas II Young man of Tangerang.
Target of this research is to know Implementation Policy Directorate General Pemasyarakatan about Strategy Deviation of HIV 1 aids and deviation of drugs In Institute Serve A Sentence Klas IIA Tangerang and 3 supporter variable t and variable resistor of Implementation Policy Of Directorate of Jendereal Pemasyarakatan Number: E.55.Pk.04.I0. Year 2005 about Strategy Deviation of HIV I aids and Deviation of drugs in Institute Serve A Sentence Klas ILA Young man of Tangerang.
This research is done by observation to field by making and propagating questioner to 40 taken Officer people at random as delegation from 193 officer of Institute Serve A Sentence Klas IIA Young man of Tangerang, and perform a circumstantial interview to assumed officer can deputize officer of entirety, like interview to Head prison, chief Head of Construction, chief Head Sub of Tuition and treatment, Doctor, Head Polyclinic, and malefactor of patient of HIV 1 aids.
Theory used to analyse George C. Edwar III.YANG consist of of variable that is. Variable Communications, variable of is source of, tendencies variable (attitude), and bureaucracy structure variable.
Its conclusion that policy of Strategy Deviation of HIV / aids and Abuse of drugs have been communicated better to executor I officer, bureaucracy and attitude in Institute Serve A Sentence Klas IIA Young man of Tangerang very good and support once of policy. Only variable factor of is source of energy sober, and fund source not yet supported.
On that account researcher require to give recommendation to Head prison Klasiia Young man and Director-General of Pemasyarakatan [so that/ to be] : recruitment officer of Doctor and Nurse as according to requirement [in] prison, proposing I adding health budget to in prison and make job/activity is equal to Department Health."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20823
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   >>