Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam penelitian ini sebuah model prediksi untuk mendeteksi secara dini potensipembiayaan bermasalah yang dapat disehatkan dan yang berakhir denganpenyelesaian secara litigasi maupun non litigasi untuk penanganan pembiayaanbermasalah telah dibuat dengan pendekatan teknik statistik yakni Nested Logit.Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikansecara statistik terhadap resolusi tindakan penyehatan adalah limit pembiayaan,status kepemilikan usaha, dan prospek usaha. Adapun faktor-faktor yangberpengaruh signifikan secara statistik terhadap resolusi penyelesaian dengan nonlitigasi, yaitu akad pembiayaan, sikap nasabah, dan prospek usaha, sedangkanterhadap penyelesaian litigasi, yaitu status kepemilikan usaha, sektor usaha, danprospek usaha. Hasil ketepatan prediksi yang ditunjukkan oleh model Nested Logitsecara keseluruhan rata-rata sebesar 87% akurat dari aktual, dengan proporsiakurasi pada masing-masing resolusi: yaitu 71% pada penyehatan, 92% padapenyelesaian non litigasi dan 98% pada penyelesaian litigasi. Akurasi model yangdidapat sudah sangat cukup baik dimana keakuratan hasil prediksi validasi terhadapmodel secara keseluruhan sebesar 89%. Untuk itu, model ini dapat digunakansebagai pendeteksi dini potensi pembiayaan bermasalah

---

ABSTRACTIn this study a prediction model for early warning sign detection of potential nonperforming financing problems that can be recovered and resolved either nonlitigation or litigation in handling financing problems have been developed by theapproach of the statistical techniques called Nested Logit Regression. The resultsfound that the factors statistically and significantly have a relationship on theresolution of recovering measures are the limit of financing, business ownershipstatus and business prospects. The factors that influence statistically andsignificantly against non-litigation, namely the financing agreement, the attitude ofcustomers and business prospects, while on the resolving by litigation, namely theownership status of the business, the business sector, and business prospects. Theresults shown by the prediction accuracy of Nested Logit models with overallaverage was about 87% of the actual accurate, with the proportion of accuracy oneach resolution: 71% on recovering, 92% in non-litigation settlement and 98% oncompletion of litigation. The accuracy of the model obtained is very reasonablywell, where the accuracy of the predicted results validate the overall model by 89%.Therefore, this model can be used as an early detection of potential non performingfinancing problems."

"Dunia perumah sakitan saat ini mulai dimarakkan dengan berbagai kasus gugatan hukum khususnya gugatan hukum terhadap pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Gugatan hukum pada umumnya diajukan atas tuduhan telah terjadi malpraktek, kelalaian atau tindakan yang berlebihan dalam pelayanan terhadap pasien. Phenomena ini terjadi akibat meningkatnya kesadaran dan harapan pengguna layanan rumah sakit atas pelayanan yang bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penanganan kasus gugatan hukum ditinjau dari aspek manajemen risiko di Rumah Sakit Pondok Indah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik atau faktor-faktor pencetus timbulnya gugatan hukum, isyu-isyu yang menjadi pertentangan dalam penanganan kasus gugatan hukum, upaya-upaya dan para pihak yang terlibat yang dapat mendorong terjadinya kesepakatan serta diketahuinya prosedur penanganan kasus gugatan hukum, berbagai program manajemen risiko di RSPI dan tindakan pencegahan terhadap gugatan hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitik dengan format studi kasus, dengan sample kasus gugatan hukum Tn.ED. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan panduan daftar pertanyaan dan tinjauan terhadap data sekunder dan daftar pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya prosedur penanganan kasus gugatan hukum di RSPI yang dapat menjadi acuan bagi semua yang terlibat dalam penanganan kasus gugatan hukum agar kasus gugatan hukum dapat diselesaikan dengan secepat dan sebaik mungkin untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar baik moril maupun materiel. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa diperlukan pemahaman terhadap aspek hukum pelayanan medis khususnya aspek hukum rekam medis, persetujuan tindakan medis, pelayanan yang sub-standar, komunikasi dan informasi dokter pasien, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menyarankan kepada Rumah Sakit Pondok Indah untuk mengefektifkan program manajemen risiko yang sudah ada khususnya dalam penulisan laporan kejadian khusus atau luar biasa yang menimpa pasien khususnya kesertaan dokter didalam program-program manajemen risiko.

---

Case study of handling legal litigation in Pondok Indah hospitalPresently the hospital world is very busy with legal litigation especially litigation against the medical services being given to the patient. Normally the legal litigation is accused by malpractice, negligence or excessive treatment to the patient. This phenomenon occurred due to the increament of patient demand and expectation to the best practice hospital services. The objective of this research is to have an information in regards of handling legal litigation case from the point of view of risk management in Pondok Indah Hospital. The other research objectives are also to identify the characteristic of factors triggering the legal litigation, issues which became dispute during the procees of handling legal litigation, the effort from all parties involved which can be resulted to the sattlement and also to find out the procedure in handling legal litigation, various programs of risk management in Pondok Indah Hospital, and also preventive action against the legal litigation. The methodology of this research used descriptive- analitic with case study format, the sample of this research is litigation case of Mr. ED. The datas collected with depth interview methode using questionare lists as reference point and also thru tracing of secundary datas and checklist The research outcome shows the need of handling the procedure of legal litigation in RSPI which can be used as reference point for all parties involved in handling the case of legal litigation in order to proceed the legal litigation case as fast and good as possible to avoid mor risk of losses morally as well as materially. From this research can be found also the need of understanding legal aspects of medical record, the informed consent, substandard of services, communication and information between doctor and patient, etc. This research suggest to Pondok Indah Hospital to make effective the existing programs of risk management especially in implementation of incident report and involvement of the doctors on risk management programs."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menilaihal-hal dan/atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana,terkait penentuan berat ringannya pidana. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk mempertimbangkansifat baik dan sifat jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannyapidana. Namun hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenaipedoman pemidanaan bagi hakim terkait hal-hal dan/atau keadaan-keadaan yangwajib dipertimbangkan dalam penentuan berat ringannya pidana tersebut.Pedoman pemidanaan ini sangat penting untuk mengurangi subjektifitas hakimdalam menilai hal-hal dan/atau keadaan yang meringankan dan memberatkanpidana, sehingga dapat mengurangi disparitas pemidanaan. Dalam skripsi jugadianalisa putusan hakim dalam perkara Adiguna Sutowo, terkait pertimbanganhakim dalam putusan ini terhadap adanya perdamaian diluar sidang pengadilansebagai alasan yang meringankan pidana.

---

ABSTRACTThe Focus of this study is concerning the consideration of Judge in assessingelaboration and/or any circumstance which could be a mitigation and anincrimination of punishment, that related to the decision of punishment. ActNumber 4 year 2008 concerning Indonesia Judicial Power stipulates the duties ofjudge to consider the behaviour of the accused to decide the final punishment.However, up until this moment, there is no lucid regulation concerning theguideline of punishment for judge in connection with such elaboration and/or anycircumstance that should be taken into account in deciding the punishment. Theguideline of punishment is utterly necessary to redeem the subjectivity of judge inassessing such elaboration and/or circumstance which could be a mitigation andan incrimination of punishment, and in the end it will defect the punishmentdisparity. This study also analyzes the judge verdict in case of Adiguna Sutowo,in which related to judge consideration about any non-litigation settlement as amitigation of punishment."

"ABSTRAKIn August 2009, a wellhead blowout of took place at an offshore drilling facility named the Montara platform, on the north coast of Australia. This incident released crude oil into the sea and continued until November 2009. The Montara platform is owned by PTTEP Australasia Pty. Ltd., a company incorporated under the law of Australia, and a subsidiary of PTT Exploration and Production Public Company Limited, a Thailand based, state-owned oil company. Based on samples taken by the East Nusa Tenggara Municipality in the waters along the coast of Kolbano, it was found that the sea water has been polluted with crude oil. There was an indication that the crude oil was identical to those of at the Montara well head platform. This incident has been detrimental to at least 9.000 fishermen and seaweed farmers along the coast of West Timor Sea, with total losses estimated at USD2.4 billion. This article examines the possibility of a lawsuit brought by the affected communities to the Indonesian civil court. This article finds that filinga lawsuit against foreign entity may be possible. Article 100 RV of the Indonesian law on civil procedure provide an opportunity to sue foreign entity when a contractual relationship exists.Pada Agustus 2009, terjadi kebocoran pada fasilitas pengeboran lepas pantai di pantai utara Australia, yang diberi nama Montara. Kebocoran ini menumpahkan minyak mentah ke laut dan berlanjut sampai dengan Nopember 2009. Fasilitas pemngeboran Montara dioperasikan oleh PTTEP Australasia Pty. Ltd., sebuah perusahaan Australia, dan anak perusahaan dari PTT Exploration and Production Public Company Limited, yang merupakan perusahaan milik negara Thailand. Berdasarkan sampel yang diambil oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur padaperairan pantai Kolbano, ditemukan bahwa perairan laut telah tercemar oleh minyak mentah.Terdapat indikasi kuat bahwa minyak mentah ini identik dengan yang ditemukan pada fasilitaspengeboran Montara. Kejadian ini telah merugikan 9.000 nelayan dan petani rumput laut di sepanjang pantai Timor Barat, total kerugian diperkirakan USD2.4 milyar. Tulisan ini menguji kemungkinan bagi masyarakat korban membawa kasus ini ke pengadilan perdata Indonesia.Tulisan ini menemukan bahwa terbuka kemungkinan menggugat badan hukum asing. Pasal 100 RV hukum acara perdata Indonesia memungkinkan menggugat orang asing bila terdapat hubungan perikatan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis kegiatan pengendalian, dan mengusulkan perbaikan terhadap prosedur pelaporan keuangan atas kewajiban yang timbul dari tuntutan hukum kepada pemerintah yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan keandalan penyajian dan pengungkapan kewajiban tersebut dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat risiko yang teridentifikasi dalam pelaksanaan prosedur tersebut yaitu risiko kesalahan klasifikasi kewajiban dan risiko ketidaklengkapan pengungkapan tuntutan hukum. Risiko-risiko tersebut disebabkan oleh masih adanya kelemahan pengendalian intern yang meliputi ketidakjelasan pembedaan antara BA BUN dan BA 015 dalam pengadministrasian tuntutan hukum, ketidakmampuan Sistem Informasi Bantuan Hukum dalam menghasilkan laporan berdasarkan status dan progress perkara, ketidakjelasan penunjukan unit yang berwenang melaporkan tuntutan hukum dalam laporan keuangan, serta penggunaan data tuntutan hukum yang tidak update untuk keperluan rekonsiliasi laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menyarankan Kementerian Keuangan untuk merancang kegiatan pengendalian berupa perbaikan fitur Sistem Informasi Bantuan Hukum dengan menambahkan klasifikasi berdasarkan BA BUN/BA 015 serta status dan progress perkara, menunjuk UAKPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal sebagai unit yang melaporkan tuntutan hukum dalam laporan keuangan, serta membuat sistem informasi pelaporan kewajiban tuntutan hukum terintegrasi dalam rangka meningkatkan keandalan dari proses rekonsiliasi laporan keuangan.

---

ABSTRACTThis study aims to identify risks, analyze control activities, and propose improvements to the legal liabilities financial reporting procedures that can be implemented by the Ministry of Finance to improve the reliability of the presentation and disclosure of the legal liabilites in the government financial statements. This research uses qualitative method with case study approach at the Ministry of Finance. The results of the study indicate that there are risks identified in the implementation of such procedure, namely the risk of misclassification of legal liabilities and the risk of incomplete disclosure of legal liabilities. The risks are caused by the weakness of internal control which includes the unclear distinction between BA BUN and BA 015 in litigation administration, the inability of the Legal Aid Information System to generate reports based on status and progress of case, the unclear appointment of unit authorized to report legal liabilities in financial statements, and the use of un update litigation data for the purposes of financial statement reconciliation. To overcome this problem, this research suggests the Ministry of Finance to design the control activities in the form of improvements of the Legal Aid Information System feature by adding the BA BUN BA 015 classification and the status and progress of the case, appoint UAKPA Head Office of the Secretariat General as units to report legal liabilities in the financial statements, and establish an integrated legal liabilities reporting system in order to improve the reliability of the financial statements reconciliation process."

"Pada Agustus 2009, terjadi kebocoran pada fasilitas pengeboran lepas pantai di pantai utara Australia, yang diberi nama Montara. Kebocoran ini menumpahkan minyak mentah ke laut dan berlanjut sampai dengan Nopember 2009. Fasilitas pemngeboran Montara dioperasikan oleh PTTEP Australasia Pty. Ltd., sebuah perusahaan Australia, dan anak perusahaan dari PTT Exploration and Production Public Company Limited, yang merupakan perusahaan milik negara Thailand. Berdasarkan sampel yang diambil oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur pada perairan pantai Kolbano, ditemukan bahwa perairan laut telah tercemar oleh minyak mentah. Terdapat indikasi kuat bahwa minyak mentah ini identik dengan yang ditemukan pada fasilitas pengeboran Montara. Kejadian ini telah merugikan 9.000 nelayan dan petani rumput laut di sepanjang pantai Timor Barat, total kerugian diperkirakan USD2.4 milyar. Tulisan ini menguji kemungkinan bagi masyarakat korban membawa kasus ini ke pengadilan perdata Indonesia. Tulisan ini menemukan bahwa terbuka kemungkinan menggugat badan hukum asing. Pasal 100 RV hukum acara perdata Indonesia memungkinkan menggugat orang asing bila terdapat hubungan perikatan."

"ABSTRACTClimate change has become an issue that is increasingly raising concerns. Scientific studies have portrayed the possible detrimental effects it could have towards human life. Consequentially, governments have started to regulate and implement measures in response. States have also convened together and negotiated international legal instruments in order to collectively address climate change. Nevertheless, an issue that remains of concern is compliance. The most recent international legal instrument, which is the Paris Agreement on Climate Change addresses compliance through a Compliance Committee, but limits possible responses in case of non compliance to not include adversarial and punitive responses. This brings the question on how can a State rsquo s citizens ensure that their government indeed complies with obligations and commitments under the climate change regime. In finding the answer to such question, this undergraduate thesis uses the normative juridical method in order to research, then analyse and evaluate a possible solution to the issue of compliance. After using such method, this thesis concludes that a possible solution is to use climate change litigation as a venue to hold governments accountable to their international, as well as national obligations. This is possible in Indonesia through Citizen Lawsuits. Nevertheless, there are external factors that may affect the success of cases, including the time needed for the central or regional government to adhere to court decisions, and how the resulting measure will be implemented and supervised. Therefore, it is suggested for further research to be conducted in order to understand the possibilities of climate change litigation.

---

ABSTRAKPerubahan iklim telah menjadi isu yang semakin meningkatkan kekhawatiran. Studi ilmiah telah menggambarkan dampak merugikan yang mungkin terjadi terhadap kehidupan manusia, jika persoalan perubahan iklim tidak ditangani dengan benar. Akibtanya, pemerintahan berbagai negara telah mulai mengatur dan menerapkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi. Negara-negara juga telah menegosiasikan instrumen hukum internasional untuk bersama-sama menangani persoalan perubahan iklim. Namun demikian, masalah yang masih menjadi perhatian adalah kepatuhan. Instrumen hukum internasional terbaru, yaitu Paris Agreement on Climate Change telah membahas persoalan kepatuhan melalui diaturnya sebuah Komite Kepatuhan. Tetapi terdapat pembatasan terhadap tanggapan yang mungkin diberi oleh Komite Kepatuhan jika terdapat ketidakpatuhan terhadap Paris Agreement, yakni, tidak boleh bersifat adversarial dan punitif. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana warga negara dapat memastikan bahwa pemerintahannya mematuhi kewajiban dan komitmen di bawah rezim perubahan iklim. Dalam menemukan jawaban untuk pertanyaan tersebut, riset skripsi ini menggunakan metode normatf yuridis untuk meriset, lalu menganalisis dan mengevaluasi solusi yang mungkin diterapkan terhadap masalah kepatuhan Negara. Dengan menggunakan metode tersebut, tesis ini menyimpulkan bahwa solusi yang mungkin adalah menggunakan litigasi perubahan iklim sebagai tempat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap kewajiban internasional, serta kewajiban nasional mereka. Hal ini dimungkinkan di Indonesia melalui Tuntutan Warga. Namun demikian, ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan kasus, termasuk waktu yang diperlukan bagi pemerintah pusat atau daerah untuk mematuhi keputusan pengadilan, dan bagaimana ukuran yang dihasilkan akan dilaksanakan dan diawasi. Oleh karena itu, disarankan supaya riset lebih lanjut mengenai kemungkinan-kemungkinan dan akibat terkait litigasi perubahan iklim untuk dilaksanakan oleh pihak berkepentingan."

"Ketentuan Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg yang mengatur mengenai pemeriksaan setempat tidak menyebutkan pemeriksaan setempat sebagai sebuah kewajiban dan juga tidak menyebutkan secara tegas objek pemeriksaan setempat, kemudian pemeriksaan setempat diatur lebih lanjut dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang mewajibkan untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek benda tidak bergerak misalnya tanah dan bangunan. Mengacu pada Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg sehingga memungkinkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap subjek orang, sebagaimana diterapkan dalam Studi Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst dalam hal permohonan pengampuan. Kemudian, seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang didukung dengan lahirnya persidangan secara elektronik termasuk dalam hal persidangan pembuktian, sehingga pemeriksaan setempat juga dapat dilaksanakan secara elektronik. Dengan berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pengaturan pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap subjek orang khususnya dalam permohonan pengampuan berdasarkan studi terhadap penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst serta Bagaimana prosedur pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan secara elektronik berdasarkan studi terhadap penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang didasarkan pada metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dari analisis pembahasan ini, ketentuan pengaturan pemeriksaan setempat terhadap subjek orang khususnya dalam hal pengampuan dapat mengacu pada Pasal 439 KUHPerdata, selain itu mengenai prosedur pemeriksaan setempat secara elektronik secara khusus belum terdapat pengaturannya secara tegas, namun dengan melihat pelaksanaannya secara elektronik, maka ketentuannya tetap dapat mengacu sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa ketentuan Pasalnya dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pengaturan pemeriksaan setempat perlu diatur lebih rinci bukan hanya terhadap tanah saja melainkan terhadap subjek orang serta pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan pemeriksaan setempat secara elektronik agar juga dapat diatur lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan

---

The provisions of Article 153 HIR/Article 180 RBg which regulate local inspections do not mention local inspections as an obligation and also do not explicitly state the objects of local inspections. local to immovable objects such as land and buildings. Referring to Article 153 HIR/Article 180 RBg so that it is possible to carry out local examinations of subject persons, as implemented in the Study of Determination Number 196/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst in the case of requests for pardons. Then, along with the development of technology and information supported by the emergence of electronic trials, including in the case of evidentiary trials, local examinations can also be carried out electronically. Based on this, the formulation of the problem in this study is how the provisions for local inspections conducted on human subjects, especially in requests for forgiveness based on a study of the determination of No. 196/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst and what are the procedures for carrying out local inspections which are carried out electronically based on a study of the determination of No. 196/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. This study uses a juridical-normative research method which is based on qualitative methods. Based on the results of the research from the analysis of this discussion, the provisions for local inspection arrangements for the subject of persons, especially in terms of assistance, can refer to Article 439 of the Civil Code, in addition to that regarding the procedure for electronic local inspections specifically, there are no strict regulations yet, but by looking at the implementation electronically, then the provisions can still refer to what is stipulated in PERMA Number 1 of 2019 as amended by several provisions in PERMA Number 7 of 2022. Local inspection arrangements need to be regulated in more detail not only for land but also for subject persons and arrangements regarding procedures for carrying out local inspections in general. electronically so that it can also be regulated more strictly in laws and regulations."

"Perkembangan teknologi dan bidang usaha yang terus berkembang, ditambah dengan terjadinya pandemi sejak tahun 2019 memberikan dampak dan perubahan signifikan terutama dalam hal penyelesaian sengketa bisnis. Para pencari keadilan terutama pelaku usaha membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis baru yang sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang mana diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan diakomodir melalui dibentuknya PERMA 2/2015 yang kemudian diubah dengan PERMA 4/2019 tentang gugatan sederhana, serta menerbitkan PERMA 1/2019 tentang e-court dan e-litigation. Dasar hukum tersebut bertujuan untuk membuat mekanisme proses pengadilan menjadi cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, terutama melalui penyelesaian sengketa gugatan sederhana yang dapat diselenggarakan melalui mekanisme e-litigation yang telah tersedia di seluruh jaringan sistem e-court di seluruh pengadilan negeri di Indonesia sehingga terwujudnya ease of doing business.

---

The development of technology and business fields are growing rapidly, and in addition with global pandemic since 2019 has brought significant impacst especially in business dispute resolution. Justice seekers especially bussiness people demand a new mechanism for business dispute resolution that are simple, fasat, and low cost where Indonesian Supreme Court try to accommodate with establishment of PERMA 2/2015 which amended by PERMA 4/2019 regarding simple lawsuit, and establishment of PERMA 1/2019 regarding e-court and e-litigation. These rules are the legal basis to formed a judiciary process which mechanisms were held with a fast, simple, and low-cost process which applied by simple lawsuit (Small Claims) mechanism through an e-litigation process that is available in the entire network of e-court system in all district court in Indonesia where ease of doing business were applied and realized with those mechanism."

"Air transportation may be regarded as one of the safest modes of travel in modern times with the advancement of technology, however, there are still tendencies for huge corporations such as Boeing that fails to provide a safe and reliable product to be used by customer airlines in providing the utmost safety for its passengers. This is presented in the case of both the JT-610 and the ET-302 flight where the families and relatives of the victims of the deceased passengers pursued transnational litigation before the Northern District Court of Illinois outside of where the place of tort occurred and decide to take legal actions to seek high compensatory damages and more favorable award by initiating product liability and wrongful death lawsuits within the forum where the aircraft manufacturer resides and maintains its principal business. Although most cases settled amicably amongst themselves, there are also other issues dealt between the conflicting heirs such as in the case of Khan, with regards to the Northern District Court of Illinois having to decide issues of guardianship relating to the representation of a minor within the line of proceedings of a foreign court and as well as issues of different rules of intestacy coming from different legal systems that may dictate the apportionment of settlement proceeds arising out of a damage claim for torts.

---

Transportasi udara dapat dianggap sebagai salah satu moda transportasi paling aman di zaman modern dengan kemajuan teknologi, namun, masih ada kecenderungan perusahaan besar seperti Boeing yang gagal menyediakan produk yang aman dan dapat diandalkan untuk digunakan oleh maskapai penerbangan pelanggan dalam memberikan keamanan terbaik bagi para penumpangnya. Hal ini terlihat dalam kasus penerbangan JT-610 dan ET-302 di mana keluarga dan kerabat korban penumpang yang meninggal dunia mengajukan tuntutan secara transnasional di Pengadilan Distrik Utara Illinois di luar tempat terjadinya perbuatan melawan hukum dan memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mendapatkan ganti rugi yang besar dengan mengajukan tuntutan tanggung jawab produk dan tuntutan kematian akibat kesalahan di dalam forum di mana produsen pesawat tersebut berada dan menjalankan bisnis utamanya. Meskipun sebagian besar kasus diselesaikan secara damai, ada juga isu-isu lain antara ahli waris yang bersengketa seperti dalam kasus Khan, yang mana Pengadilan Distrik Utara Illinois harus memutuskan masalah perwalian yang berkaitan dengan representasi anak di bawah umur dan juga masalah aturan waris yang berbeda yang berasal dari sistem hukum yang berbeda yang dapat mendikte pembagian hasil penyelesaian yang timbul dari klaim kerugian atas perbuatan melawan hukum."