Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini secara umum mengeksplorasi bagaimana sistem tenurial lahan dan sumber daya alam yang dijalankan oleh masyarakat matrilineal. Secara khusus tesis ini menelusuri posisi perempuan dalam sistem tenurial lahan dan sumber daya alam di masyarakat matrilineal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berperspektif feminis dengan menggali secara mendalam sejarah dan pengalaman hidup perempuan. Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran sejarah suku, silsilah keluarga, sejarah kehidupan perempuan, wawancara mendalam, diskusi terfokus dan observasi terlibat. Teori yang digunakan adalah ekologi politik feminis Feminist Political Ecology . Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam sejarah pembukaan dan pengolahan lahan dan sumber daya alam. Perempuan berperan sama dengan laki-laki ketika membuka lahan, berladang kemudian mengolahnya menjadi kebun. Perempuan juga berperan dalam sejarah berkembangnya sebuah perkampungan. Perkebunan dan tanah yang telah diolah kemudian dimiliki oleh perempuan. Perempuan juga secara aktif terlibat dalam pembangunan desa yakni dengan memberikan sebagian tanahnya kepada suku lain yang memerlukan pemukiman. Di tingkat keluarga inti dan keluarga saparuik sumber daya dan lahan matrilineal dikelola oleh perempuan meliputi kebun karet, ladang, tanah dan rumah. Tradisi matrilineal dalam sistem tenurial lahan dan sumberdaya alam masih berlangsung hingga kini. Namun demikian, sumber daya matrilineal mengalami tekanan yang dipengaruhi oleh nilai, ekologi dan politik. Walau perempuan merupakan subyek utama dalam tradisi waris sumberdaya matrilineal, namun perempuan bukan pemegang otoritas atas tata kuasa lahan dan sumberdaya matrilineal. Kepemilikan hak perempuan atas tanah hanya klaim de-facto . Ini berarti bahwa meskipun perempuan adalah subjek utama dalam tradisi pewarisan, namun perempuan tidak memiliki otoritas untuk klaim de-jure di tingkat yang lebih tinggi, baik pada tingkat suku dan nagari. Selain itu, perempuan tidak terwakili dalam struktur suku dan kelembagaan adat di masyarakat matrilineal di Gajah Bertalut. Lebih jauh, kepemimpinan adat oleh perempuan tidak pernah terjadi di dalam suku maupun nagari. Perubahan sistem tenurial lahan dan sumber daya alam mulai terjadi melalui pengambilan keputusan oleh laki-laki datuk selaku pemimpin adat, yakni sebagai pemegang kekuasaan di tingkat suku dan nagari, serta melalui berkembangnya konsep kepemilikan individu atas nama laki-laki. Program-program yang dikembangkan pemerintah dan LSM menempatkan laki-laki sebagai Kepala Keluarga dan pemimpin di tingkat keluarga inti/rumah tangga. Hal ini menyebabkan kerancuan dalam keberlangsungan sistem tenurial lahan dan sumber daya alam di masyarakat matrilineal. Kata Kunci: posisi perempuan, matrilineal, tenurial lahan, sumber daya alam.

---

This thesis explored how land tenure and natural resources systems are run by the matrilineal community. It is also the thesis talked particularly in how the position of women in land tenure and natural resources systems especially in the matrilineal society. The research was a qualitative research and used feminist perspective by deeply explore herstory and life experience of women. Data collection techniques were conducted by tracing the herstory of tribes, family pedigrees, women 39 s life herstory, in depth interview, focused group discussions and observation. The data was analyzed by using the Feminist Political Ecology theory. The results of the research showed that since the village established, the women has the same role as men in land clearing, farming and rubber planting. The plantation and its land were then owned by the women. Women also actively involved a role in the herstory of the development of the village by giving part of her land to other clan as necessary. Women is manager of land and resources matrilineal in the core and extended family level, including rubber plantations, fields, land and houses. The matrilineal tradition in land and natural resource tenure systems has been run for long time ago and it still prevail until now . However, matrilineal resources are under pressure that is influenced by value, ecology and politics. The women ownership right on the land is only ldquo de facto claim rdquo . It means that although the women are the main subject in the tradition of inheritance, however the women do not have an authority for ldquo de jury claim rdquo on high level clan and nagari structure. In addition, women are not represented in tribal and institutional structures of adat in matrilineal societies in Gajah Bertalut Village. Furthermore, indigenous leadership by women has never occurred in tribes or nagari. Changes in land tenure and natural resources systems began through decision making by datuk as adat leader, as well as through the development of the concept of individual ownership in land the name of men. Programs developed by government and NGOs had placed the men as heads of the households and leaders at the core family household level thus these led to obscure the sustainability of land tenure and natural resources systems in the matrilineal community. Keyword women position, matrilineal, land tenure and natural resources."

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba melihat dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam sistem kekerabatan pada masyarakat Sumatra Barat, khususnya Kotamadya Padang, sehubungan dengan terjadinya perubahan (pergeseran) pola penguasaan dan pola penggunaan tanah. Penyelenggaraan pembangunan nasional bukan hanya merigakibatkan peningkatan kebutuhan akan lahan untuk mendirikan bangunan, melainkan juga menimbulkan kebutuhan akan aturan yang menertibkan penguasaan tanah.Telah diketahui bahwa nilai-nilai yang menjadi rujukan dalam manusia mengembangkan interaksi dengan 1ingkungannya tidak statis dan teknologi serta perubahan lingkungan yang terjadi. Dengan demikian ada hubungan timbal balik antara sistem nilai dengan lingkungan. Karena itu kalau lingkungan permukiman berubah karena bencana alam atau karena perubahan manusia, pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem nilai masyarakat yang bersangkutan. Sebaliknya dapat menyebabkan terjadinya perubahan terhadap lingkungan, khususnya lingkungan hidup sosial yang terlihat dari timbulnya perubahan hubungan social.Pengertian perubahan hubungan sosial dalan kajian ini adalah suatu proses pergeseran berupa pengurangan, atau penambahan unsur-unsur sistem nilai baru dalam struktur hubungan kekerabatan. Perubahan hubungan sosial ini dapat terjadi karena adanya dinamika dalam masyarakat dan adanya adaptasi, penerimaan dan inovasi nilai-nilai baru sebagai akibat adanya interaksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.Kenyataan tersebut terlihat dalam masyarakat Kotamadya Padang, yang banyak dipengaruhi oleh timbulnya nilai baru tentang pemilikan dan pentingnya pemilikan tanah secara pribadi. Hal ini di samping disebabkan oleh diberlakukan dan diterapkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, juga disebabkan oleh dilaksanakan pembangunan fisik tanah. Perubahan pengggunaan tanah dengan dilaksanakan pembangunan, secara langsung atau tidak akan manyebabkan terjadinya perubahan dalam penguasaan tanah telah mengalami perubahan, seperti halnya dalam struktur masyarakat. Namun ada yang beranggapan bahwa perubahan yang mendasar belum terjadi karena adanya hubungan dengan masyarakat lain yang mempnnyai latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga mereka berusaha untuk mempertahankan identitas sistem budayanya, sebagaimana yang dikenal?.

---

ABSTRACT

This research tried to study the impact of development towards community life, particularly in the kinship systems of West Sumatra Community, specifically and utilization pattern of land_ The implementation of national development have not only resulted in the increasing need of land for building constructions but it has also caused the need for regulations dictating land tenure.

It is known that man's values of reference in developing interactions with the environment is not static but keep on growing in accordance with the growth of the community, technological advancement and environmental transformations that occurred. Thus, there is an interrelationship between the value system and the environment. Therefore, should the residential environment change due to natural disaster or man-made, then, eventually, it can influence the value system of the community concerned. Conversely, especially, it can cause changes towards the environment, especially the social living environment, manifested in the occurrence of changes in social relationship.

The meaning of social relationship change in this study is the shifting process in the form of reduction or increase in the element of the new value system in the structure of kinship relationship. This social relationship changes can occur because of the presence and innovations of new values as a result of interactions with the community and the surrounding environment.

Those facts can be seen in the community of Padang Municipality, which is greatly influenced by the presence of new values on ownership and its importance individually. This has occurred, besides the enactment and implementation of Act number 5 year 1960 and Government Regulations number 10 year 1961, due to the implementation of physical development of land as well. The changes in land utilization anda the implementation of development, directly or indirectly, will cause in land tenure.

Several researchers are of the opinion that the Minangkabau Culture has experienced changes like it it the case in the structure of the community. However, there are others who are of the opinion that basic changes has not yet occurred, because of the presence of relationship with other communities that have different cultural backgrounds. Thus, they tried to defend the identity of its cultural system, as is recognized in ?."

"Di Indonesia, program reforma agraria telah diselenggarakan sejak tahun 1960 melalui Undang-Undang Pokok Agraria. Meski demikian, gerakan reforma agraria terlihat semakin masif sejak 2015 setelah pemerintah mengeluarkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Studi ini mengkaji pengaruh perubahan status kepemilikan tanah terhadap produktivitas rumah tangga usaha tani padi di Indonesia, meskipun pengamatan terkait hak atas tanah dilakukan sebelum adanya program reforma agraria secara masif pada tahun 2015. Menggunakan metode two periode difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis status kepemilikan tanah 686 rumah tangga usaha tani padi dalam survei longitudinal IFLS gelombang keempat (2007) dan kelima (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam produktivitas usaha tani padi akibat perubahan status kepemilikan lahan dari weak land ownership menjadi strong land ownership atau legal pada rumah tangga petani padi di Indonesia. Setidaknya ada empat alasan yang diindikasikan menjadi penjelasan, pertama, kurang berkembangnya pasar tenaga kerja pertanian di Indonesia; kedua, pasar kredit usaha tani padi rendah; ketiga, lambatnya mekanisasi pertanian padi di Indonesia; dan keempat, transferabilitas aset tanah. Oleh karena itu, pemerintah setidaknya perlu meningkatkan aksesibilitas kredit formal dan mengintervensi langsung faktor produksi pertanian dengan memberikan hibah dan subsidi berupa bibit padi berkualitas, mekanisasi alat pertanian, dan perbaikan sarana irigasi.

---

In Indonesia, the agrarian reform program has been organized since 1960 through Basic Agrarian Law Act. Nonetheless, agrarian reform movement looks more massive since 2015 after the government issue a complete systematic land registration program. This study examines the effect of changes in land ownership status on household productivity of rice farming in Indonesia, although the observations regarding land titling were held prior to the existence of the massive program of agrarian reform in 2015. Using the two-period difference-difference (DiD), this study analyzed the land ownership status of 686 rice farming households in the IFLS longitudinal survey in the fourth (2007) and fifth (2014) waves. The results show that there is no significant difference in the productivity of rice farming due to changes in land ownership status from weak land ownerhisp to strong or legal land ownership in rice farming households in Indonesia. There are at least four reasons that are indicated to be explanations, first, the underdeveloped agricultural labor market in Indonesia; second, the credit market for rice farming is low; third, the slow mechanization of paddy farming in Indonesia; and fourth, transferability of land assets. Therefore, the government at least needs to increase the accessibility of formal credit access and intervene directly in agricultural production factors by providing grants and subsidies in the form of quality rice seeds, agricultural mechanization tools, and improving irrigation facilities."

"Skripsi ini menguraikan pranata penguasaan tanah pada kelompok petani tambak di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Fokus perhatian dalam skripsi ini pada pembentukan dan pemeliharaan pranata penguasaan tanah pada kelompok petani tambak. Pranata penguasaan ini mengatur bagaimana suatu tanah dimanfaatkan dan dikuasai oleh petani tambak. Pranata penguasaan ini terwujud dalam suatu mekanisme di antara aktor-aktor yang terlibat dalam penguasaan tanah. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa masalah tanah di kota bukan hanya menyangkut hubungan penduduk dengan tanah, melainkan adanya hubungan atau relasi kekuasaan dalam memanfaatkan tanah di kota. Hubungan yang terjalin berlandaskan pada hubungan patron-klien. Hubungan patron-klien ini mampu memperlihatkan corak hubungan vertikal maupun hubungan horisontal. Hubungan vertikal terjadi di antara pemilik tanah, perantara, dan petani tambak. Sementara itu, hubungan horisontal terjadi di antara sesama petani tambak dan warga sekitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Analisa yang diterapkan dalam skripsi ini adalah lebih berlandaskan pada hasil-hasil kerja lapangan (field work) yang kemudian dapat disebut sebagai analisa terhadap data primer. Namun demikian, pada bagian-bagian tertentu, kajian ini dilengkapi pula dengan analisa terhadap data sekunder.

---

This thesis described about the institution of land tenure in a group of fish farmer in Marunda, sub-district Cilincing, North Jakarta. The main focus of this thesis is the creation process and the value-preserved for land tenure in that group. This institution of land tenure maintained how the land has its value in use and its authority for the fish farmer. This institution is showed in a mechanism which involved many actors / subjects.

The result of my research shows that problems of the land not only invoke the relation between society and land, but also the power relation for landmaintaining in the city. This relation grows based on the relation ?patron-client?. This kind of relation can really show the variety of vertical and horizontal relationship. Vertical relationship happens between the owner of land, mediator, and the fish famer. Mean while, horizontal relationship is the relation between the fish farmer and society.

Method used in the research is quality method with deeper observation and interview. The analysis applied in this thesis is based on the field works called by primer data analysis. But in certain part, the description also completed by the secondary data analysis."