"Dalam melibatkan pemindahan penduduk ke daerah baru yang tadinya belum digarap, sudah dilaksanakan di banyak negara di dunia, yang disebut dengan istilah pemukiman. Proyek-proyek pemukiman dapat dijumpai di berbagai daerah seperti Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Proyek-proyek pemukiman tersebut sekaligus pula digunakan untuk membantu tercapainya sasaran-sasaran berbagai kebijakan dimulai dari penyebaran penduduk, penyediaan tanah dan penghasilan yang lebih baik, sampai pada masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional.
Masalah kependudukan identik dengan masalah pemukiman. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa masalah kependudukan merupakan masalah yang menimpa hampir seluruh negara di dunia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya usaha-usaha penanganan masalah kependudukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Konferensi Kependudukan Sedunia (United Nations World Population Confrence) yang diselenggarakan pada tahun 1965 di Belgrado.
Dalam menangani masalah kependudukan di negara berkembang lebih mudah memecahkannya dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Hal tersebut disebabkan karena pada negara berkembang, hal yang dihadapi hanya terbatas pada masalah kependudukan saja. Sedangkan pada negara yang sedang berkembang, bukan saja usaha pemecahan masalah tersebut di atas, tetapi lebih kompleks lagi, baik menghadapi usaha-usaha konsolidasi politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain maupun lajunya perkembangan penduduk yang pesat per tahunnya.
Program pemukiman pedesaan di negara-negara Asia Tenggara telah lama sekali dilaksanakan dengan berbagai alasan-alasan kebijakan (alasan ekonomi, sosial, politik dan strategi) dalam menangani masalah kependudukan yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional.
Misalnya di Indonesia, program pemukiman telah berlangsung sejak tahun 1905, yaitu pada waktu pemerintahan Belanda dengan istilah kolonisasi. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi tekanan penduduk di pulau Jawa yang merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya kemiskinan di pulau tersebut. Demikian pula di Filipina, sejarah pemukiman di mulai sejak tahun 1930-an, Malaysia pada tahun 1957 sedangkan Muangthai sejak tahun 1940-an.
Pemerintah kolonial Belanda pada abad kedua puluh, telah menyadari meningkatnya kemiskinan di pulau Jawa akibat dari kepadatan penduduk. Dari hasil sensus yang diselenggarakan pada tahun 1905, menunjukkan bahwa terdapat 30,1 juta jiwa penduduk yang berdiam di pulau Jawa sedangkan 7,5 juta jiwa penduduk berada di luar pulau Jawa. Namun terjadinya ketimpangan penyebaran jumlah penduduk di atas bukan hanya alasan satu-satunya penyebab kemelaratan di pedesaan Jawa, akan tetapi perubahan-perubahan yang terjadi pada ekonomi pedesaan sebagai akibat dari kegiatan perusahaan-perusahaan asing yang bekerja di bidang produksi dan ekspor tanaman perdagangan seperti tembakau dan tebu, membawa akibat buruk bagi penduduk pulau Jawa. Walaupun perusahaan-perusahaan perkebunan telah mulai mengubah fokus kegiatannya ke pulau Sumatera sesudah tahun 1900, namun keadaan sosio-ekonomi di pedesaan Jawa tetap suram. Di dalam usaha memperbaiki kondisi rakyat pedesaan Jawa, pemerintah kolonial Belanda melaksanakan kolonisasi, yaitu penempatan petani-petani dari daerah yang padat penduduknya di Jawa ke desa-desa baru yang berada di luar Jawa yang disebut koloni sebagai salah satu jalan untuk memecahkan masalah kemiskinan di pulau Jawa."
