Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Urbanisasi merefleksikan tuntutan penambahan fasilitas kehidupan warga kota, teristimewa pada aspek pemukiman. Naiknya grafik penambahan fasilitas pemukiman ini akan menjumpai kendala pada aspek penyediaan tanah. Hal ini akan menyebabkan invasi oleh masyarakat golongan menengah ke bawah pada tanah-tanah yang relatif murah di tepi kota dan terjangkau oleh sarana transportasi.Hal tersebut di atas nampaknya telah tercermin dalam data sebaran pemukiman di Jakarta. Sebaran tersebut menunjukkan tingginya kepadatan pemukiman di tepi kota Jakarta pada jalur Jakarta-Tangerang, Jakarta-Bekasi dan jalur Jakarta-Bogor. Bila disingkap lebih lanjut, data ini juga mencerminkan sebaran perubahan dari tanah dengan okupasi untuk persawahan yang dominan menjadi okupasi untuk pemukiman.Untuk mencermati penyataan tersebut secara tajam, penelitian diarahkan pada data yang ada di Selatan DKI Jaya dan wilayah Selatan DKI Jaya di koridor Kota Administratif Depok serta Kecamatan Bojong Gede sepanjang 26 km. Data akan ditilik melalui peta penggunaan tanah tahun 1912, tahun 1976, tahun 1979 dan tahun 1992.Dalam kerangka inventarisasi data pertanahan dari waktu ke waktu pada wilayah kajian dikaitkan dalam analisisnya dengan tuntutan kebutuhan pemukiman serta melihat implikasinya pada fungsi sistem irigasi yang telah ada, dapat dikemukakan permasalahan yang terbagi atas Permasalahan Pokok dan Permasalahan Spesifik. Permasalahan pokok menekankan pada inventarisasi pola pemilikan, penguasaan, penggunaan tanah dan inventarisasi kebutuhan air irigasi di wilayah kajian pada rentang waktu pengematan tahun 1912, 1976, 1979 dan tahun 1992. Sedang permasalahan spesifik lebih mengkaji perihal harga tanah, perubahan harga tanah dikaitkan dengan perubahan penguasaan dan penggunaan tanah serta karakteristik wilayah spekulatif dikaitkan dengan perubahan harga tanah.Hasil analisis menunjukkan hal-hal sebagai berikut :1. Keterangan pemilikan tanah dari tahun pengematan ke tahun pengamatan berikutnya didominasi dalam bentuk girik.2. Penguasaan tanah dalam bentuk kontrak ditemukan mendekati pusat fasilitas kegiatan.3. Luas jenis penggunaan tanah persawahan ditemukan dalam luas yang lebih sempit dibandingkan untuk bukan persawahan pada wilayah kajian mulai dari ketinggian 50 meter.4. Arah perubahan penggunaan tanah lebih diorientasi oleh faktor-faktor ekonomi.5. Harga tanah ditemukan naik menuju pusat fasilitas kegiatan dan turun manakala menjauhi pusat fasilitas kegiatan.6. Ditemukan bahwa kebutuhan pasokan air irigasi dari tahun pengamatan ke tahun pengamatan berikutnya semakin berkurang.7. Wilayah spekulatif umumnya ditemukan mendekati pusat fasilitas kegiatan. Luas wilayah spekulatif akan mengikuti intensitas pusat fasilitas kegiatan.

---

Urbanization reflecting on requirements of additional living facilities for towns people, especially on the aspects of settlement. The rising curve of facility addition for settlements will meet with obstacles regarding the aspect of land supply. This fact will lead to invasion by the middle class and lower on the lands that are relatively cheap at the city periphery and are within the reach of means of transportation.

The above fact seems to be-reflected in the data of settlement spreading in Jakarta. This spreading indicates the density of settlements at the city periphery of Jakarta on the Jakarta - Tangerang, Jakarta - Bekasi and Jakarta - Bogor corridor. If further disclosed, these data also reflect the distribution of changes of land occupied by wet rice fields s dominant factors into occupations for settlements.

In order to pay closer attention to this reality, research must be directed to data available in the South of the DKI Jakarta and the Southern Region on the DKI Jakarta on the corridor of the highway connecting the district of Lenteng Agung and the Administrative Towb of Depok besides the District of Bojong Gede, 26 kilometers long. The data will be checked by using land use maps of 1912, 1976, 1979 and 1992 edition.

In connection with the inventorization of land data from time to time, the analysis of the area study is related with the demands of settlement and viewing its implication in the function of the existing irrigation system. The problem can be presented as being divided into the Main Problem and the Specific Problems. The main problem stresses the inventorization of the pattern of ownership, land tenure, utilization of land and inventorization of the need for irrigation water in the area being studied, during the time of observation from 1912 through 1976 and 1979 until 1992.

Meanwhile the specific problems are more occupied with land prices, changes in land prices connected with changes in land tenure and land use and characteristics of the speculative area connected with changes in land prices.

The result of the analysis indicate the following matters :

1. The data of landownership from one year of observation to the next year are still dominated by "girik".

2. Land tenure in the from of "kontrak" is found in the regions near the center of activity facilities.

3. The extent of the types of utilization of dry rice fields is found in a smaller area compared to non-wet rice fields in the area being studied, beginning from an altitude of 50 meters.

4. Direction of changes in land use is more deter-mined by economic factors.

5. The land prices are found to be rising toward the center of activity facilities and falling as they get more remoe from the center of activity facilities.

6. It is concluded that the need for supply of irrigation water from one observation year to the next keeps decreasing.

7. The speculative area is in general found near to the center of activity facilities. The extent of the speculative area will follow the intensity of the activity facilities."

"Tanah merupakan salah satu aset terpenting bangsa Indonesia yang memiliki spektrum keterkaitan pengelolaan yang sangat luas serta melibatkan banyak pihak. Tesis ini mengangkat studi kasus terhadap pembatalan sertipikat hak milik nomor 253 Desa Wironanggan Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Permohonan hak merupakan salah satu cara memperoleh hak atas tanah. Hak atas tanah yang diperoleh dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan hak-hak lain yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria. Guna memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka diadakanlah pendaftaran tanah. Sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat, haruslah dapat membuktikan keabsahan dari kepemilikan dari hak atas tanah. Pendaftaran tanah masih didominasi karakteristik publikasi negatif, maksudnya negara tidak menjamin kebenaran data yang terdaftar di dalam daftar umum Pendaftaran Tanah. Artinya suatu waktu suatu hak atas tanah dapat dibatalkan, apabila terbukti data tersebut tidak benar. Dalam prakteknya untuk terjadinya suatu hak atas tanah harus tetap melalui peraturan yang ditentukan, namun masih banyak terjadi kekeliruan-kekeliruan yang berakibat dibatalkannya hak atas tanah tersebut."

"Pada praktiknya, peralihan hak atas tanah yang dilakukan dihadapan PPAT dituangkan ke dalam blanko akta yang siap diisi oleh PPAT, di mana akta tersebut formatnya sudah baku. Pada kenyataan di lapangan didapati adanya sengketa Tanah Hibah yang ditimbulkan karena ketiadaan perlindungan bagi para pihak terutama Pihak Pemberi Hibah oleh karena itu diperlukan suatu akta yang menyertai Akta Hibah Tanah guna mencegah atau meminimalisir timbulnya sengketa antara pihak pemberi hibah dengan pihak penerima hibah yaitu Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat di hadapan Notaris. Pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan pemenuhan syarat otentisitas dari Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disertai Akta Kesepakatan Bersama sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna dan permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merangkap jabatan sebagai Notaris selaku pejabat umum sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dalam pembuatan Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Tanah. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat normative dengan Tipe penelitian evaluatif dari segi tujuannya. Penelitian ini mempergunakan Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Otentisitas dari akta yang dipergunakan dalam penghibahan atas tanah dalam hal ini dengan menggunakan blanko Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disertai dengan akta kesepakatan bersama yang dibuat secara notariil sebagai wadah untuk menampung kesepakatan-kesepakatan tertentu antara pemberi hibah dengan penerima hibah dengan dikaitkan pada Pasal 1868 KUHPerdata tentang syarat suatu akta dianggap sebagai akta otentik (bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang) hanya dapat dipenuhi oleh Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Atas Tanah itu sendiri ( bentuknya dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Jabatan Notaris) sedangkan Akta Hibah Tanah/PPAT belum memenuhi keotentikan akta berdasarkan Pasal yang dimaksud karena Akta Hibah Tanah/PPAT bentuknya hanya ditentukan berdasarkan PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 atau bukan berupa Undang-Undang walaupun dalam pembuatan Akta Hibah Tanah/PPAT ini dibuat dihadapan PPAT sebagai pegawai umum. Namun apabila ditinjau dari fungsi akta sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan sebagai alat pembuktian, keduanya dapat memenuhi ketentuan tersebut. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merangkap jabatan sebagai Notaris selaku pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 37 tahun 1998 jo. Pasal 17 butir g Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Tanah adalah harus sebagai Notaris yang wilayah kerjanya sama dengan wilayah kerja Notaris tersebut sebagai PPAT di mana hal in! dapat ditentukan berdasarkan letak objek tanah yang dihibahkan tersebut. Pada kasus ini, letak objek tanah yang dihibahkan ada di wilayah Jakarta Barat sehingga yang menangani adalah PPAT yang merangkap sebagai Notaris dengan wilayah kerja Jakarta Barat. Sementara itu Perumusan pasal-pasal yang dikehendaki antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah atas tanah dalam Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Tanah/PPAT haruslah tidak saling bertentangan prinsip-prinsip hukumnya dengan mengacu pada Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya seorang notaris wajib untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dalam hal ini yaitu mencegah serta meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari antara pihak pemberi hibah dengan pihak penerima hibah atas tanah."

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah memberikan kepastian hukum bagi kreditor karena memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor, selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada, memenuhi asas spesialitas dan publisitas f dan mudah serta pasti pelaksanaan eksekusinya. Permasalahanya adalah apa yang terjadi jika antara kreditor dan debitor telah sepakat untuk tidak memperbolehkan roya partial, bagaimana sikap kreditor? dan bagaimana peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), terutama yang berkaitan dengan roya partial? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis dan normatif. Pelunasan hutang debitor sebagian senilai salah satu sertipikat yang dijaminkan mengakibatkan atas sertipikat hak atas tanah bisa dilakukan roya partial senilai tanah dan bangunan yang dijaminkan tersebut. Maksud penulis membuat tesis ini adalah agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih berhati-hati dalam membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Peran PPAT sangat penting dalam memberikan kepastian hukum kepada kreditor yaitu dengan membuat APHT yang harus didaftarkan di Kantor Pertanahan sehingga terbit sertipikat Hak Tanggungan yang memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor terhadap kreditor-kreditor lainnya. Bank harus benar-benar memeriksa APHT, agar jika ada kesalahan segera memberitahukan PPAT untuk diperbaiki, PPAT juga hendaknya memberi masukan dalam pembuatan APHT."