Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisertasi ini membahas gejala environmentaliti friksional dalam upaya-upaya pengendalian kebakaran lahan gambut yang berulangkali terjadi sejak 1990an di areal gambut eks Proyek PLG, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Upaya-upaya pengendalian kebakaran yang sudah banyak dilakukan pemerintah dan pihak-pihak lain melalui beragam program belum berhasil menyelesaikan masalah kebakaran berulang. Studi ini berusaha mencari penjelasan mengapa program-progam yang ada belum mampu melahirkan subjek-subjek peduli lingkungan atau mengubah kultur membakar menjadi anti-membakar dalam konteks pengelolaan lahan gambut.Suatu kajian etnografi multi-aktor menggunakan perspektif/governmentaliti environmentaliti dilakukan di desa-desa partisipan proyek KFCP (Kalimantan Forests and Climate Partnership) di kawasan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu 2010-2015, menggunakan metode pengamatan berpartisipasi, wawancara mendalam, dan dukungan penelaahan bahan-bahan sekunder.Temuan kajian menunjukkan bahwa upaya kepenatakelolaan lingkungan melalui intervensi regulasi dan program rehabilitasi tidak berhasil membentuk subjek-subjek peduli perlindungan lingkungan, sebaliknya lebih cenderung melahirkan aktor-aktor yang berpandangan miopik dan bertindak pragmatik. Gejala budaya environmentaliti friksional itu menjadi hambatan bagi efektivitas upaya-upaya pengendalian kebakaran berulang di lahan gambut.

---

ABSTRACT

This dissertation discusses on the phenomenon of lsquo frictional environmentality rsquo in the efforts of controlling peatland fires that have repeatedly occurred since the 1990s in the peatland area of ex PLG Project in Kapuas District, Central Kalimantan. Fire control efforts that have been conducted numerously by the government and other parties through a variety of programs have not been able to solve the problem of recurrent fire events. This study aims to examine why the existing programs are still unable to create environmental subjects who care about environmental protection.

A multi actor ethnographic study by using the perspective of governmentality environmentality was conducted in the KFCP Kalimantan Forest and Climate Partnership participative villages in the region of Mantangai, Kapuas District. Data collection was done in the period of 2011 2015 using participant observation, in depth interviews and the support of secondary materials studies.

The findings of this study show that environmental management efforts through the intervention of regulations and rehabilitation programs are unsuccessful in forming environmental subjects, instead, it is more leanings to create myopic viewed and pragmatically actioned actors. The cultural phenomenon of lsquo frictional environmentality rsquo thus become a hindrance to the effectiveness of fire control efforts in peatland areas. Keywords frictional environmentality, multi actor ethnography, regulations, rehabilitation programs, ex PLG Project, Central Kalimantan."

"Sub DAS Cikapundung, sebagai bagian dari DAS Citarum, masih sangat potensial bagi penyediaan air baku untuk kebutuhan penduduk Kota Bandung dengan penggunaan lahan di DAS Cikapundung sangat beragam antara lain permukiman, perkebunan, dan pariwisata. Sungai Cikapundung yang juga berfungsi sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah sungai terbesar di Kota Bandung. Perubahan tata guna lahan di DAS Cikapundung, yaitu perubahan lahan hutan menjadi lahan terbangun, memberikan dampak pada kuantitas air sungai. Studi ini bertujuan untuk membuat model guna lahan yang optimal di Sub DAS Cikapundung-Maribaya yang adalah hulu dari DAS Cikapundung untuk keberlanjutan debit Sungai Cikapundung. Metode yang digunakan adalah overlay peta guna lahan, observasi lapangan, analisis korelasi, analisis Poligon Thiessen, analisis Thomas- Fiering, analisis deskriptif, dan system dynamics. Berdasarkan hasil model system dynamics, kedua skenario intervensi yang dilakukan menghasilkan peningkatan rerata besaran debit pada tahun 2019-2028 dengan komposisi masing-masing luas lahan yang dihasilkan adalah 43,2 persen untuk lahan hutan tanaman, 22,9 persen untuk lahan permukiman, 19 persen untuk lahan pertanian lahan kering, 6,9 persen untuk lahan pertanian lahan kering bercampur, dan 5,4 persen untuk lahan hutan kering sekunder. Selain itu, masih pembangunan daya tarik wisata (DTW) dan akomodasi penginapan masih dapat dilakukan dengan syarat setiap DTW dan akomodasi penginapan baik yang sudah dibangun maupun yang akan dibangun memiliki sumur resapan dengan kapasitas 155,5 m3/detik, rorak dengan kemampuan infiltrasi 0,00002 m3/detik, dan penanaman tanaman karet dengan kemampuan infiltrasi 0,0017 m3/detik.

---

The Cikapundung watershed, as part of the Citarum watershed, is still very potential for the provision of raw water for the needs of the residents of Bandung City with the use of land in the Cikapundung watershed, which is very diverse including settlements, plantations, and tourism. Cikapundung River which also functions as a source of raw water for the Regional Water Company (PDAM) is the largest river in the city of Bandung. Changes in land use in the Cikapundung watershed, namely changes in forest land to build land, have an impact on the quantity of river water. This study aims to create an optimal land use model in the Cikapundung-Maribaya watershed which is the upstream of the Cikapundung watershed for the sustainability of the Cikapundung River flows. The methods used are overlapping land use maps, field observations, correlation analysis, Thiessen Polygon analysis, Thomas-Fiering analysis, descriptive analysis, and system dynamics. Based on the results of the dynamics system model, the two intervention scenarios carried out resulted in an increase in the average flowrate in 2019-2028 with the composition of each area being produced is 43,2 percent for plantation forest land, 22,9 percent for residential land, 19 percent for dry land agriculture, 6,9 percent for mixed up agricultural land, and 5,4 percent for secondary dry forest land. In addition, the construction of tourist attractions (DTW) and accommodation accommodation can still be carried out on condition that each DTW and accommodation accommodation, both those that have been built and those that will be built, have infiltration wells with a capacity of 155,5 m3/second, rorak with the ability of infiltration 0,00002 m3/second, and planting of rubber plants with infiltration ability 0,0017 m3/second."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gejala perkembangan pola penggunaan lahan di daerah hulu sungai sehubungan dengan perkembangan penduduk dan dinamika sosial ekonomi, dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi hidrologi.Masalah pokok yang diteliti mencakup: (a) perkembangan pola penggunaan lahan dan dampaknya terhadap fluktuasi debit sungai, (b) korelasi antara peralihan hak pemilikan atau penguasaan lahan pertanian dengan alihguna lahan tersebut menjadi pemukiman, dan (c) korelasi antara status pemilikan atau penguasaan lahan pertanian dengan kondisi penggunaan lahan tersebut. Sehubungan dengan kemungkinan adanya korelasi-korelasi antara variabel-variabel tersebut, dirumuskan dua hipotesis sebagai berikut :1) Alihguna lahan pertanian menjadi pemukiman ada korelasinya dengan peralihan hak pemilikan atau penguasaan lahan tersebut, kalau peralihan hak itu terjadi dari penduduk lokal (desa) kepada penduduk kota.2) Kondisi penggunaan lahan pertanian yang dimiliki atau dikuasai oleh penduduk kota cenderung lebih jelek dari lahan pertanian yang dimiliki penduduk desa.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan data perkembangan penggunaan lahan di daerah hulu Ciliwung, Kecamatan Cisarua, Jawa Barat, yang meliputi kurun waktu 17 tahun {1969-1986).Perkembangan pola penggunaan lahan diungkapkan secara deskriptif berdasarkan hasil analisa peta-peta penggunaan lahan tahun 1969, 1978, dan 1983 serta data registrasi Kantor Kecamatan Cisarua tahun 1986. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara analisa statistik menggunakan 438 sampel persil tanah yang dipilih secara acak terlapis di 7 desa dalam wilayah penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan pertanian di daerah hulu Ciliwung mengalami perubahan yang cepat menjadi pemukiman, dan di samping itu ada kecenderungan alihguna sawah menjadi kebun campuran. Laju perluasan lahan pemukiman rata-rata 44 ha (5,8 %) per tahun. Akibat tekanan penduduk kota laju perluasan pemukiman lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk lokal. Alihguna lahan pertanian menjadi pemukiman ternyata mempunyai korelasi kuat dengan peralihan hak pemilikan atau penggunaan lahan tersebut dari penduduk lokal kepada penduduk kota. Walaupun di daerah ini terdapat kasus-kasus tanah terlantar yang dimiliki penduduk kota, namun ternyata tidak ada korelasi antara status pemilikan atau domisili pemilik lahan dengan kondisi penggunaan lahan tersebut.Perkembangan penggunaan lahan di daerah ini diduga telah mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi hidrologi berupa peningkatan.fluktuasi debit sungai akibat perluasan lahan pemukiman dan terutama akibat penggunaan lahan pertanian lahan kering yang kurang memperhatikan aspek konservasi tanah. Selain daripada itu peralihan hak pemilikan atau penguasaan lahan dari penduduk desa kepada penduduk kota diduga dapat menimbulkan dampak sosial berupa pelonjakan harga lahan pertanian, melemahnya fungsi sosial tanah di pedesaan, dan keresahan sosial.

---

This research aims to know phenomenon of land use pattern development in upstream area in connection with population growth and socio-economical dynamic and, to assess its impact on hydrological condition.

The main issues include: (a) the trend of land use changes and it's impact on fluctuation of river run off, (b) correlation between mutation of agricultural land ownership and it's land use conversion to settlement area, and (c) correlation between status of agricultural land ownership and condition of it's utilization. Two hypotheses concerning correlations between the mentioned variables are formulated:

1) Agricultural land use conversion into settlement area is having correlation with its mutation of land ownership, if the mutation happened from the rural to urban people;

2) Condition of the agricultural land utilization owned by the urban people tends worse than that owned by the rural people.

The research was carried out using land use development data in the Upper Ciliwung, Cisarua Sub district, West Java, covering 17 years period (1969-1986). The trend of land use changes during this period was analyzed based on land use maps of the 1969, 1978, and 1983 editions, and land registration data of the Cisarua Sub district Office in 1986. To prove the hypotheses, statistical analysis was applied using 438 stratified random samples of plot (land holding) taken from 7 villages in the study area.

Conclusions of this research are as follows: During the period of 1969-1986 agricultural land in Upper Ciliwung rapidly changed into settlement area and, there is also a tendency of conversion of rice field into mixed garden. Average extension rate of the settlement area was about 44 ha (5.8 %) per year. This rate was higher than the rate of local population growth due to urban population pressure. Conversion of agricultural land into settlement area evidently has strong correlation with mutation of land ownership from rural to urban people. Although there are some agricultural lands belong to urban people are poorly utilized, but there is no correlation between status of agricultural landowner ship and condition of its utilization.

Land use development in this area is predicted to bring about negative impact on hydrological condition i.e. the increase of river run off fluctuation caused by extension of settlement area and mainly due to utilization of agricultural land with less attention on land conservation aspect. It is predicted also that mutation of land ownership from the rural to urban people possibly causes social impacts such as rising of agricultural land price, weakening the social function of land in rural area, and social stress."

"Untuk mewujudkan kedaulatan pangan terlebih dahulu harus terdapat ketersediaan pangan yang cukup dan menjamin hak atas pangan bagi rakyat yang berasal dari sumber daya lokal. Karena kebutuhan akan lahan untuk pembangunan semakin besar akibat laju pertumbuhan penduduk dan industrialisasi, maka alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Jika alih fungsi lahan ini tidak diantisipasi dan tidak dilakukan upaya perlindungan terhadap lahan pertanian maka akan mengancam ketersediaan pangan yang cukup dan tidak tercapainya kedaulatan pangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan ketersediaan lahan pertanian yang dapat ,menghasilkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan adanya pengaturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaanya memberikan jaminan atas keberadaan lahan pertanian untuk ketersediaan pangan yang cukup agar dapat tercipta kedaulatan pangan. Dalam mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini pemerintah mengupayakan ekstensifikasi lahan dengan pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Diperlukan pula pelaksanaan kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan merumuskannya dalam bentuk instrumen hukum serta perencanaan lahan pertanian yang baik di daerah yang menjadi lokasi pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

---

To realize food sovereignty, there must be sufficient food availability and guarantee the right to food for the people who come from local resources. Because the need for land for development is greater due to the rate of population growth and industrialization, then the conversion of agricultural land to non-agriculture becomes something that is difficult to avoid. If the conversion of land is not anticipated and no safeguards against agricultural land are carried out, it will threaten adequate food availability and not achieve food sovereignty. This research was conducted by normative juridical method.The results of this study indicate that to realize food sovereignty, the availability of agricultural land is needed, producing enough food to meet the food needs of the community. With the regulation regarding the Protection of Sustainable Food Agriculture in Law No. 41 of 2009 along with its implementing regulations, it guarantees the existence of agricultural land for sufficient food availability so that food sovereignty can be created. In realizing this sustainable food agriculture land, the government seeks to expand the land by procuring sustainable food agricultural land and controlling the conversion of agricultural land into non-agricultural land. Also required is the implementation of obligations from the Regional Government to ensure food availability for the community through sustainable food agriculture land protection by formulating it in the form of legal instruments as well as good agricultural land planning in the area where sustainable food agriculture is procured."