Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Taiyang Zhao zai Sanggan He shang atau Matahari, bersinar di atas Sungai Sanggan (disingkat: Matahari) adalah novel terbesar yang dihasilkan Ding Ling, penulis wanita terkemuka di Republik Rakyat Cina (RRC). Novel itu mulai ditulis pada bulan September tahun 1946 di Fuping (propinsi Hebei), setelah Ding Ling ikut serta dalam tim kerja land reform pada bulan Juli 1946 di Huailai (propinsi Chahaer).1 Berdasarkan pengalamannya itulah tema cerita yang ditampilkan dalam novel Matahari a_dalah land reform.2 Gagasan tentang latar cerita, yaitu desa Nuanshui yang terletak.di daerah tepian Sungai Sanggan (propinsi Hebei), baru muncul ketika Ding Ling menerima berita yang sangat mengesankan dari daerah tersebut. Hal itu dinyatakannya pada bagian pendahuluan novel: Pada waktu menulis, saya menerima beberapa bahan materi dari tim pernbela tanah di tepian Sungai Sanggan. Sungguh merupakan materi, yang sangat menyentuh (Ding,1949 :1). Pada tahun 1948, novel Ding Ling yang cukup pan-jang itu selesai ditulis. Berkat kemampuan Ding Ling me_nyajikan cerita, pada tahun 1951 karyanya tersebut ber hasil memenangkan Penghargaan Stalin di bidang kesusastraan. Tidak lama setelah Ding Ling menerima Penghargaan Stalin, pada tahun 1957 novel Matahari dinyatakan sebagai satu karya yang terlarang. Sebagai suatu karya yang pernah mendapat Penghar_gaan Stalin (1951), kemudian dilarang (1957) dan akhirnya diperbolehkan beredar kembali (1979), novel Matahari adalah suatu karya yang cukup menarik untuk diketengahkan sebagai topik skripsi. Hal-hal yang melatar belakangi pengambilan novel tersebut sebagai topik skripsi adalah sebagai berikut: Matahari merupakan novel besar yang telah berhasil memenangkan Penghargaan Stalin. Belum pernah ada mahasiswa seksi Cina yang membahas novel Matahari.. Menariknya jumlah tokoh yang ditampilkan oleh Ding Ling dalam novel tersebut. Matahari, memperkenalkan lima puluh satu tokoh dalam 58 bab. Hal itu benar-benar merupakan pengalaman baru bagi penulis dalam membaca sebuah novel, sebab belum pernah penulis baca sebelumnya sebuah karya dengan jumlah tokoh begitu banyak. Untuk membedakan satu nama tokoh dengan tokoh lainnya dituntut suatu ketelitian tersendiri. Berdasarkan alasan-alasan di atas, hendak dicoba mamberikan suatu analisis terhadap novel tersebut sebatas ke_mampuan yang ada."

"Adanya pangkalan militer asing di suatu negara pada umumya akan mengundang masalah. Apalagi bila pangkalan militer tersebut adalah pangkalan militer salah satu negara adidaya. Di Jepang, pada tahun 1952-1960 terjadi gerakan anti Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika yang dimotori oleh Partai Sosialis Jepang dan Partai Komunis Jepang. Gerakan ini didukung oleh mahasiswa dan kaum buruh. Mereka melakukan demonstrasi massa dan pemogokan umum yang pada akhirnya menyebabkan PM Nobusuke Kishi (1957-1960) harus mundur dari jabatannya."

"ABSTRAKKemenangan Cina komunis atas Cina Nasionalis dalam Perang Saudara III telah mengakibatkan pihak yang kalah, dalam hal ini Kuomintang, harus menyingkir ke Taiwan (Formosa) dan membentuk pemerintahan di sana yang sekarang dikenal dengan nama Republik Cina. Sedangkan di Cina daratan, pada tanggal 1 Oktober 1949 pihak yang menang mendirikan Republik Rakyat Cina.Dua kekuatan besar yang mempunyai kepentingan berbeda pada saat yang sama berada di tengah pertikaian tersebut. Kehadiran mereka (AS dan US) pada mulanya untuk melawan musuh bersama, yaitu Jepang; setelah Jepang menyerah. Masing-masing ingin meningkatkan pengaruh mereka atas Cina.Sejauh mana keterlibatan kedua negara ini terungkap dari laporan Departemen Luar Negeri AS dan buku harian Chang Kia-ngau yang masing-masing menunjukkan bantuan secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak yang mereka dukung.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan ideologis pada masa itu sangat penting bagi suatu negara untuk melibatkan diri dalam suatu pertikaian (perang saudara) dengan harapan bahwa pemenangnya paling tidak memiliki ideologi yang sesuai dengan negara yang melibatkan diri tersebut."

"Penelitian ini membahas mengenai peran serta perkembangan civil society dalam mendorong demokrasi di Vietnam dan akan berfokus pada tuntutan demokrasi yang dikeluarkan oleh Bloc 8406. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan teori serta konsep, yakni: Democratic Centralism, dan Civil Society. Dalam menjelaskannya akan menggunakan democratic centralism sebagai perspektif dasar untuk melihat konteks demokrasi di Vietnam. Lebih lanjut, penelitian ini akan menjelaskan mengenai pertumbuhan civil society pasca diterapkannya Doi Moi, serta kemuncuan aliansi pro-demokrasi Bloc 8406 yang menjadi tantangan tersendiri bagiPartai Komunis Vietnam (PKV) pada tahun 2006. Meskipun belum sampai tahap terjadinya perubahan politik di Vietnam. Namun, kemunculan Bloc 8406 ini merupakan pertanda baik bagi perkembangan jangka panjang penerapan demokrasi di Vietnam.Sehingga berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini dapat dilihat bahwa demokrasi yang menjadi tuntutan civil society disini bukan langsung kepada hasil, melainkan sebagai suatu proses secara perlahan dalam perubahan politik menuju demokratisasi itu sendiri. Karena dalam konteks Vietnam, demokrasi dapat dilihat sebagai suatu proses adanya perubahan politik ke arah demokrasi itu sendiri.

---

This research discusses the role and development of civil society on encouraging

democracy in Vietnam and focused on the democratic demands issued by Bloc 8406.

Using a qualitative approach, this study uses theories and concepts, namely: Democratic

Centralism, and Civil Society. In explaining this i would used democratic centralism

theory as a basic perspective to see the context of democracy in Vietnam. Furthermore, this research would explain the growth of civil society after the implementation of Doi Moi, as well as the emergence of the pro-democracy Bloc 8406, which became a challenge for the Communist Party of Vietnam (CPV) in 2006. Although it has not reach the stage of political change in Vietnam. However, the emergence of Bloc 8406 is a good sign for the long-term development of implementing democracy in Vietnam. So based on the findings of this study it can be seen that democracy which is demanded by civil society here is not directly to the results, but rather as a gradual process of political change towards democratization itself. Because in the context of Vietnam, democracy can be seen as a process of political change towards democracy itself."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi Grassroot Democracy sebagai upaya dalam mempertahankan legitimasi rezim komunis satu partai di Vietnam. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan triangulasi terhadap data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan berangkat mengunakan teori Hegemoni, Mobilizational Coorporatism, dan Democratic Centralism peneliti mencoba megaitkan hubungan antara penerapan Grassroot Democracy dengan maksud upaya dari pemerintah Vietnam dalam melanggengkan legitimasi negaranya. Sebagaimana asumsi peneliti yang mengklaim bahwa terdapat keberkaitan implementasi Grassroot Democracy terhadap penguatan legitimasi rezim komunis satu partai, hasil temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Grassroot Democracy berimplikasi terhadap meningkatnya stabilitas dan kepercayaan masyarakat Vietnam terhadap pemerintahnya. Hal ini secara tidak sadar menjadi sebuah motif pemerintah Vietnam guna mempertahankan eksistensi legitimasi rezim komunis satu partai di Vietnam dengan menggunakan Grassroot Democracy sebagai alat untuk meredam gejolak masyarakat serta mewadahi aktivitas masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Grassroot Democracy as an effort to defend the legitimacy of the one party communist regime in Vietnam. This research uses qualitative research method by doing triangulation to secondary data obtained through literature study. With the Hegemony, Mobilizational Coorporatism, and Democratic Centralism approach, researchers attempted to link the relationship between the application of Grassroot Democracy to the efforts of the Vietnamese government to perpetuate the legitimacy of the country. As the researcher assumes that there is a relationship between Grassroot Democracy implementation and the strengthening of legitimacy of one party 39 s communist regime, the findings of this study also show that the successful implementation of Grassroot Democracy has implications for the stability and confidence of the Vietnamese community towards their government. This unconsciously became a motive for the Vietnamese government to maintain the legitimacy of the one party communist regime in Vietnam by using Grassroot Democracy as a tool to curb public upheaval and to accommodate community activities."

"Penelitian ini memaparkan mengenai pengaruh karakteristik kepemimpinan Mao Zedong dalam terlaksananya Mars Panjang oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana karakteristik kepemimpinan Mao Zedong memungkinkan PKT untuk berhasil melaksanakan Mars Panjang. Metode penelitian yakni studi pustaka dengan membaca, menggabungkan, dan menganalisa sumber-sumber sejarah primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Kesimpulan atas penelitian ini adalah dengan karakteristik yang Mao Zedong miliki sebagai seorang pemimpin, PKT dapat menyelesaikan Mars Panjang dan memperoleh keuntungan yang dapat menutupi kerugian atas pelaksanaan Mars Panjang sebelum dipimpin oleh Mao Zedong.

---

This study describes the influence of Mao Zedong's leadership characteristics in the execution of the Long March by the Chinese Communist Party (CCP). This study aims to provide insight into how Mao Zedong's leadership characteristics enabled the CCP to successfully carry out the Long March. The research method is literature study by reading, combining, and analyzing primary and secondary historical sources that have been collected. The conclusion of this study is that with the characteristics that Mao Zedong had as a leader, the CCP was able to complete the Long March and gain profits that could cover the losses from carrying out the Long March before being led by Mao Zedong."

"Cancel Culture atau dikenal sebagai aksi boikot merupakan fenomena memboikot seseorang akibat mengucapkan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Aksi boikot ini banyak terjadi di media sosial dan mayoritas menargetkan seorang selebriti. Fenomena Cancel Culture ramai terjadi di berbagai negara, termasuk di Tiongkok. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan fenomena Cancel Culture oleh pemerintah Tiongkok untuk mengendalikan industri hiburan dan dampaknya bagi perkembangan industri hiburan di Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan budaya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam industri hiburan Tiongkok umumnya berkaitan dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat Tiongkok. Pemerintah menggunakan aksi pemboikotan untuk mengatur kembali industri hiburan sekaligus mengingatkan kembali masyarakat atas nilai-nilai budaya yang dianut Tiongkok.

---

Cancel Culture or known as boycott action is a phenomenon of boycotting someone due to their saying or taking actions that are contrary to the norms that exist in society. These actions happen a lot on social media and the majority target is celebrities. The Cancel Culture phenomenon is happening in various countries, including China. This research article discusses the use of the Cancel Culture phenomenon by the Chinese government to control the entertainment industry and its impact on the development of the entertainment industry in China. This study article used the qualitative research method with a cultural approach. And also collected data through literature studies. The results show that infractions that occur in the Chinese entertainment industry are generally related to cultural values ​​in Chinese society. The government uses boycotts to reorganize the entertainment industry, as well as reminding back the people of China of their cultural roots. "

"Artikel ini menganalisis prinsip berdiri di atas kaki sendiri oleh Dipa Nusantara Aidit dalam kurun waktu 1963-1965. Prinsip tersebut populer di khalayak umum sebagai prinsip yang dikemukakan oleh Presiden Sukarno. Namun, prinsip tersebut nyatanya juga digunakan oleh D.N. Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI berhubungan erat dengan Presiden Sukarno selama masa Demokrasi Terpimpin. Periode penelitian ini dimulai dari tahun 1963, di mana saat itu D.N. Aidit menggunakan semboyan “berdiri di atas kaki sendiri” dalam menolak rencana pemberian bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Aidit menekankan bahwa perekonomian Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada bantuan luar negeri, terlebih lagi bantuan dari Blok Barat. Kemudian, prinsip ini juga digunakan Aidit untuk menekankan independensi Partai Komunis Indonesia dalam menyikapi Perpecahan Tiongkok-Soviet, dan dalam menekankan pentingnya pelaksanaan landreform secara sepihak. Penggunaan prinsip berdiri di atas kaki sendiri oleh Aidit dalam perkembangannya memberikan pengaruh kepada kebijakan ekonomi dan politik Presiden Sukarno dan pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Periode penelitian ini berakhir pada tahun 1965, yaitu tahun di mana terjadi Gerakan 30 September yang menjadi awal dari kehancuran PKI. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai pidato dan tulisan D.N. Aidit, arsip, surat kabar sezaman, serta berbagai buku dan artikel jurnal.

---

This article analyzes the principle of self-reliance by Dipa Nusantara Aidit in the period 1963-1965. The principle is popular among the general public as a principle put forward by President Sukarno. However, the principle was actually also used by D.N. Aidit, the Chairman of the Communist Party of Indonesia (PKI). The PKI was in closely relation with President Sukarno during the Guided Democracy era. The research period began in 1963, when D.N. Aidit used the slogan "self-reliance" in rejecting the plan to provide economic assistance from the United States to Indonesia. Aidit emphasized that the Indonesian economy must be self-reliant without relying on foreign aid, especially aid from the Western Bloc. Later, Aidit also used this principle to emphasize the independence of the Communist Party of Indonesia in responding to the Sino-Soviet Split, and in emphasizing the importance of implementing land reform unilaterally. The use of the principle of self-reliance by Aidit in its development influenced the economic and political policies of President Sukarno and the Guided Democracy government. The research period ended in 1965, the year in which the September 30th Movement occurred, which was the beginning of the destruction of the PKI. This research uses the historical method which consists of several stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this research are various speeches and writings of D.N. Aidit, archives, contemporary newspapers, and various books and journal articles."

"Artikel ini menganalisis prinsip berdiri di atas kaki sendiri oleh Dipa Nusantara Aidit dalam kurun waktu 1963-1965. Prinsip tersebut populer di khalayak umum sebagai prinsip yang dikemukakan oleh Presiden Sukarno. Namun, prinsip tersebut nyatanya juga digunakan oleh D.N. Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI berhubungan erat dengan Presiden Sukarno selama masa Demokrasi Terpimpin. Periode penelitian ini dimulai dari tahun 1963, di mana saat itu D.N. Aidit menggunakan semboyan “berdiri di atas kaki sendiri” dalam menolak rencana pemberian bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Aidit menekankan bahwa perekonomian Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada bantuan luar negeri, terlebih lagi bantuan dari Blok Barat. Kemudian, prinsip ini juga digunakan Aidit untuk menekankan independensi Partai Komunis Indonesia dalam menyikapi Perpecahan Tiongkok-Soviet, dan dalam menekankan pentingnya pelaksanaan landreform secara sepihak. Penggunaan prinsip berdiri di atas kaki sendiri oleh Aidit dalam perkembangannya memberikan pengaruh kepada kebijakan ekonomi dan politik Presiden Sukarno dan pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Periode penelitian ini berakhir pada tahun 1965, yaitu tahun di mana terjadi Gerakan 30 September yang menjadi awal dari kehancuran PKI. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai pidato dan tulisan D.N. Aidit, arsip, surat kabar sezaman, serta berbagai buku dan artikel jurnal.

---

This article analyzes the principle of self-reliance by Dipa Nusantara Aidit in the period 1963-1965. The principle is popular among the general public as a principle put forward by President Sukarno. However, the principle was actually also used by D.N. Aidit, the Chairman of the Communist Party of Indonesia (PKI). The PKI was in closely relation with President Sukarno during the Guided Democracy era. The research period began in 1963, when D.N. Aidit used the slogan "self-reliance" in rejecting the plan to provide economic assistance from the United States to Indonesia. Aidit emphasized that the Indonesian economy must be self-reliant without relying on foreign aid, especially aid from the Western Bloc. Later, Aidit also used this principle to emphasize the independence of the Communist Party of Indonesia in responding to the Sino-Soviet Split, and in emphasizing the importance of implementing land reform unilaterally. The use of the principle of self-reliance by Aidit in its development influenced the economic and political policies of President Sukarno and the Guided Democracy government. The research period ended in 1965, the year in which the September 30th Movement occurred, which was the beginning of the destruction of the PKI. This research uses the historical method which consists of several stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this research are various speeches and writings of D.N. Aidit, archives, contemporary newspapers, and various books and journal articles."