Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tuntutan yang diberikan oleh Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat terhadap Kebijakan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang lebih adil terhadap kaum minoritas, yakni African American. Kemunculan Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat adalah bentuk respon dari ketidaksetaraan rasial yang masih melekat dalam kehidupan sosial, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, gerakan sosial ini akhirnya mengalami kemunculannya pada tahun 2013, serta memberikan tuntutan berupa aksi-aksi serta Platform Kebijakan yang dibentuk pada tahun 2016. Dalam prinsip kesetaraan yang dimiliki, aksi tuntutan serta platform kebijakan yang dibuat oleh Black Lives Matter pun lebih mengacu terhadap kesetaraan ras dalam Sistem Peradilan Pidana. Serta pada akhirnya, penelitian ini juga memberikan kontekstualisasi demokrasi pluralisme mengenai dampak terhadap beberapa perubahan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang bertahap dipengaruhi oleh Gerakan Black Lives Matter sejak kemunculan aksi serta Platform Kebijakan tahun 2016 tersebut.

---

This thesis discusses the demands provided by a Social Movement called Black Lives Matter against Criminal Justice and Police System Policy in the United States. This demands require a Criminal Justice Policy that prioritizes equality towards minorities, particularly for African-Americans. The emergence of Black Lives Matter Movement in United States is a response to racial inequalities that still inherent within social life in general, especially in the Criminal Justice System in the United States. Therefore, this Social Movement finally emerged in 2013, and provided such demands in the form of actions and Policy Platform established in 2016. In principle of equality owned by this movement, the action demands and Policy Platform created by Black Lives Matter were referring to more racial equality in the Criminal Justice System. In the end, this research also provides contextualization of pluralism democracy on the impact of several changes in the Criminal Justice and Police System which are gradually affected by the Black Lives Matter Movement since their appearance of the action and Policy Platform in 2016. "

"Gawai adalah perangkat yang memiliki peran penting pada kehidupan manusia saat ini seperti menjadi alat belajar, alat berkomunikasi dan bersosialisasi, alat melakukan kegiatan ekonomi, dan masih banyak lagi. Gawai juga memiliki data-data pribadi dari pemiliknya yang membuat keamanan gawai sangat dibutuhkan. Mekanisme pelaporan dan penanganan gawai yang hilang/rusak di Indonesia saat ini masih belum menggunakan sistem pemblokira IMEI gawai tersebut karena penggunaan IMEI dan CEIR di Indonesia hanya digunakan sebagai pemblokiran gawai ilegal dari luar negeri. Oleh karena itu, peneliti ingin membuat sebuah mekanisme baru dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, yaitu kepolisian, operator seluler, dan pemerintah. Mekanisme dibangun dengan melihat penelitian yang terkait, melakukan analisis mekanisme yang ada di luar negeri (Malaysia, Korea Selatan, Perancis, Filipina, Australia, Inggris), melakukan analisis mekanisme kehilangan/kecurian untuk benda lain di Indonesia serta peraturan yang terkait, serta melakukan identifikasi risiko untuk keadaan dimana mekanisme baru diterapkan atau tidak diterapkan. Kuesioner juga dilakukan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap mekanisme yang telah dibuat. Hasil dari peneltian ini adalah mekanisme baru dengan menggunakan KTP, IMEI gawai, kotak asli/struk pembelian gawai untuk pelaporan ke kepolisian, lalu menggunakan berkas sebelumnya dan surat keterangan kehilangan dari polisi untuk melakukan pemblokiran kartu SIM ke operator seluler dan nomor IMEI ke pemerintah yang mengurus IMEI dan CEIR.

---

Gadgets are devices that have an important role in human life today, such as being a learning tool, a tool for communicating and socializing, a tool for carrying out economic activities, and many more. Devices also have personal data from their owners which makes device security very necessary. The mechanism for reporting and handling lost/damaged devices in Indonesia currently still does not use the device's IMEI blocking system because the use of IMEI and CEIR in Indonesia is only used to block illegal devices from abroad. Therefore, researchers want to create a new mechanism involving all parties involved, namely the police, mobile operators, and the government. The mechanism was built by looking at related research, analyzing existing mechanisms abroad (Malaysia, South Korea, France, the Philippines, Australia, England), analyzing the mechanism of loss/theft for other objects in Indonesia and related regulations, and identifying risks for circumstances where new mechanisms are implemented or not implemented. Questionnaires were also conducted with the public to provide input on the mechanisms that have been created. The result of this research is a new mechanism using KTP, device IMEI, original box/gathering purchase receipt for reporting to the police, then using the previous file and loss certificate from the police to block the SIM card to the cellular operator and the IMEI number to the government in charge of IMEI and CEIR."

"Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara pemolisian akibat adanya pembatasan sosial, namun kemudian berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka publik tidak dapat dicegah, karena hal ini merupakan hak asasi manusia. Pengendalian massa pada masa pandemi, salah satunya pengawalan terhadap konvoi komunitas, kemudian menjadi tugas yang menantang bagi kepolisian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penerapan diskresi kepolisian dalam pengawalan konvoi komunitas selama masa Pandemi Covid-19. Metode kualitatif digunakan dalam pengembangan penelitian ini, dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Analisa dalam penelitian ini didasarkan pada teori diskresi dan Teori Keadilan Prosedural. Hasil analisa menunjukkan bahwa sekarang ini pemolisian bergeser untuk menyesuaikan kondisi pandemi, salah satu unsur pentingnya adalah perluasan kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan pandemi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum terutama mengenai kebijakan pembatasan sosial. Diskresi ini kemudian perlu diterapkan dalam manajemen ketertiban umum dan pengendalian massa. Cara yang dapat dilakukan polisi dalam pengendalian massa adalah dengan mengembangkan komunikasi yang intens dengan masyarakat untuk menciptakan solusi berbasis dialog yang dengan sukarela akan dipatuhi oleh masyarakat. Implementasi pengawalan konvoi komunitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kepolisian yang melakukan pengawalan masih belum dapat menerapkan diskresi dengan tepat sehingga menyebabkan adanya diskresi diskriminatif dan penyimpangan diskresi non-function. Hal ini kemudian menyebabkan kesangsian masyarakat terhadap kemampuan polisi untuk menerapkan diskresi demi mencapai keadilan.

---

The Covid-19 pandemic has affected the way of policing due to social restrictions, but then gathering and expressing opinions in public cannot be prevented, because this is a part of human right. Crowd control during the pandemic, one of which was escorting community convoys, then became a challenging task for the police. This paper aims to analyze the application of police discretion in escorting community convoys during the Covid-19 pandemic. Qualitative methods were used in the development of this research, by conducting literature studies and interviews in collecting data. The analysis in this study is based on discretionary theory and procedural justice theory. The results of the analysis show that currently policing is shifting to adjust to pandemic conditions, one of the important elements is the expansion of the police's discretionary authority in handling pandemics in the field related to law enforcement, especially regarding social restriction policies. This discretion then needs to be applied in public order management and crowd control. The way that the police can do in crowd control is to develop intense communication with the community to create dialogue-based solutions that the community will voluntarily comply with. The implementation of escorting community convoys in the jurisdiction of Polda Metro Jaya shows that the police who carry out escorts are still unable to apply discretion properly, causing discriminatory discretion and non-function discretionary deviations. This then causes public doubts about the ability of the police to exercise discretion in order to achieve justice."

"Pemilihan umum atau pemilu di tahun 2019, khususnya pemilihan presiden oleh nomor urut 1 dan 2 merupakan pesta demokrasi untuk masyarakat Indonesia. Informasi seputar politik tentunya ramai di kehidupan nyata dan di ranah cyberspace. Perkembangan zaman yang maju mendukung segala penyebaran pesan kampanye politik melalui cyberspace dengan media sosial sebagai wadah berbagi informasi. Namun, pesan kampanye politik yang tersebar tidak sedikit mengandung suku, agama, ras (SARA) dan politik identitas yang tujuannya membuat konflik satu sama lain. Informasi seputar kampanye politik di ranah cyberspace yang memuat infromasi berita palsu atau hoaks. Fenomena ini kemudian, menghadirkan upaya-upaya literasi digital oleh lembaga Kepolisian RI dan Kominfo melalui cyberspace. Tulisan ini berfokus pada konten visual yang diunggah pada platform media sosial, situs resmi, dan situs berita oleh kedua instansi tersebut, sebagai upaya literasi digital. Kerangka pemikiran dan analisis pada tulisan ini dilandasi oleh tiga konsep yaitu post truth, pengendalian sosial di ranah cyberspace yang memuat legal measures, informal request, outsourcing, just-in-time blocking, patriotic hacking, targeted surveillance and social – malware attacks, dan kriminologi visual yang memuat visuality dan remaking. Hasilnya, pengendalian sosial di ruang siber pada masa pemilu 2019 oleh Kepolisian RI dan Kominfo dengan visualisasi konten yang diunggah, dapat membantu kedua instansi tersebut dalam memberikan literasi digital terkait konten hoaks ke masyarakat.

---

The general eletions in 2019, spesifically the presidential election number 1 and 2, is a democratic party for the people of Indonesia. Information about politics is certainly spread in real life and in the realm of cyberspace. The development of the modern era bolsters all the deployment of political campaign messages through cyberspace with social media as a platform for sharing information. Nevertheless, the political campaign messages that were spread contain a lot of ethnicity, religion, race (SARA) and identity politics with the aim of creating conflicts with each other. This phenomenon presents digital literacy efforts by the Indonesian Police and Ministry of Communication and Informatics institutions through cyberspace. This paper focuses on visual content uploaded on social media platforms, official websites and news sites by the two agencies, as a digital literacy effort. The framework and analysis are based on three concepts, namely post truth, social control in the realm of cyberspace which includes legal measures, informal requests, outsourcing, just-in-time blocking, patriotic hacking, targeted surveillance and social - malware attacks, and visual criminology that include visuality and remaking. As a result, social control in cyberspace during the election of 2019 by the Indonesian Police and Ministry of Communication and Informatics institutions with the visualization of uploaded content, it can help the two agencies in providing digital literacy related to hoax content to the society."

"Penelitian mengenai adanya hubungan antara budaya malu dengan keberhasilan penerapan sistem kooban pada kepolisian Jepang, telah dilakukan sejak bulan Maret 2004. Tujuannya adalah untuk menganalisa, bagaimana budaya malu yang kuat dalam masyarakat Jepang menahan mereka dari bertindak melanggar hukum, dan membantu pihak kepolisian menciptakan suatu keadaan yang aman dan harmonis. Pengumpulan data-data yang mendukung untuk mencapai tujuan penulisan dilakukan melalui metode kepustakaan, dengan jalan menelusuri referensi-referensi yang terkait dengan tema permasalahan. Teori yang dipakai adalah teori Ruth Benedict tentang budaya malu, juga teori-teori dari para peneliti kepolisian Jepang, seperti Katsuei Hirasawa, Walter.L.Ames, dan David Bayley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara budaya malu dan keberhasilan sistem kooban dalam menciptakan keadaan yang aman di Jepang. Dengan adanya budaya malu ini, masing-masing pihak, yaitu polisi dan masyarakat akan merasa malu jika bertindak menyimpang. Budaya malu menjadikan seseorang peka terhadap mata masyarakat, dan sebisa mungkin menghindari dari mendapat sanksi sosial dari masyarakatnya tersebut."

"Aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja menuai banyak protes di masyarakat hingga mencapai eskalasi gelombang perlawanan yang cukup besar. Sayangnya, negara tidak memerdulikan kritik dari masyarakat, bahkan mereka mengancam keberadaan kebebasan berpendapat. Melalui aparat negara yaitu Kepolisian, mereka mengandalkan praktik kekerasan dan represi melalui berbagai cara pemolisian untuk menekan aksi massa. Pemolisian yang terjadi di antaranya dengan melakukan ancaman, intimidasi, kekerasan fisik dan mental, penangkapan tak berdasar yang dilakukan secara serampangan, dan terdapat upaya pengembangan narasi dari negara untuk mengkerdilkan gerakan aksi massa. Ternyata praktik kekerasan dan represi yang dilakukan oleh pihak kepolisian mendapatkan semacam justifikasi melalui legitimasi negara secara sistematis dan terstruktur. Upaya penekanan dan penyalahgunaan kekuasaan dimanfaatkan oleh negara untuk memberangus kritik masyarakat atas suara ketidaksetujuannya terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Penelitian ini berusaha menggambarkan praktik kekerasan dan represi yang dilegitimasi langsung oleh negara dan mengungkapkan pengabaian hak-hak masyarakat sipil di panggung demokrasi.

---

The act of rejecting Omnibus Law on Job Creation drew a lot of protests in the community until it reached an escalation of a fairly large wave of resistance. Unfortunately, the state does not pay attention to criticism from the public, they even threaten the existence of freedom of expression. Through the state apparatus, namely the Police, they rely on the practice of violence and repression to suppress mass action. The policing that took place included threats, intimidation, physical and mental violence, arbitrary arrests, and attempts to develop narratives from the state to undermine mass action movements. It turned out that the practice of violence and repression carried out by the police received some kind of justification through systematic and structured state legitimacy. Efforts to suppress and abuse power are used by the state to suppress public criticism of its disapproval of the Omnibus Law on Job Creation. This study seeks to describe the practice of violence and repression which is directly legitimized by the state and reveals the neglect of civil society's rights on the democratic stage."

"Pemilihan umum menjadi salah satu tombak terpenting berjalannya demokrasi di Indonesia. Untuk mengamankan dan menertibkan pemilu 2024, Polres Cilegon meluncurkan aplikasi Cilegon Election on Hand (CEO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keberlanjutan dari aplikasi ini setelah pemilu 2024 berakhir dan bagaimana implementasi aplikasi ini dapat berkontribusi pada usaha Satu Data Polri untuk pemolisian prediktif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini menemukan bahwa aplikasi CEO memiliki potensi keberlanjutan setelah Pemilu 2024 usai karena komponen penting Continual Security seperti adanya legitimasi hukum, urgensi dan manfaat penggunaan aplikasi, motivasi dan komitmen pengguna, evaluasi berkala, serta pelatihan SDM. Kemudian, peneliti menyimpulkan bahwa Polres Cilegon telah berkontribusi pada keselarasan aplikasi CEO terhadap prinsip Satu Data Polri untuk mendukung pemolisian prediktif yang handal secara garis besar. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu membuktikan penggunaan teori Continuity Security dan Pemolisian Prediktif dapat menjelaskan fenomena studi kasus dalam ranah implementasi teknologi digital untuk pengawasan pemilu oleh lembaga kepolisian di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi lembaga kepolisian untuk mereplikasi kesuksesan implementasi CEO pada inisiatif digital lainnya dan dapat memberikan evaluasi kepada praktisi pengembang aplikasi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terkait kepolisian dan pengembangan teknologi yang berdampak terhadap Masyarakat Indonesia. Batasan dan saran penelitian juga dijabarkan pada studi ini.

---

General elections are one of the most important spearheads of democracy in Indonesia. To secure and organize the 2024 elections, the Cilegon Police launched the Cilegon Election on Hand (CEO) application. This study aims to analyze the sustainability of this application after the 2024 elections end and how the implementation of this application can contribute to the Satu Data Polri effort for predictive policing. This study uses a qualitative approach method by conducting literature studies, documentation, and interviews as data collection techniques. This study found that the CEO application has the potential for sustainability after the 2024 Election is over because of important Continual Security components such as legal legitimacy, urgency and benefits of using the application, user motivation and commitment, periodic evaluation, and HR training. Then, the researcher concluded that the Cilegon Police have contributed to the alignment of the CEO application with the Satu Data Polri principle to support reliable predictive policing in general. The theoretical benefits of this study are to prove that the use of the Continuity Security and Predictive Policing theories can explain the phenomenon of case studies in the realm of implementing digital technology for election supervision by police institutions in Indonesia. Practically, this research is useful for police institutions to replicate the success of CEO implementation in other digital initiatives and can provide evaluation to application developer practitioners. This research is expected to add to the scientific knowledge related to the police and the development of technology that has an impact on Indonesian society. Research limitations and suggestions are also described in this study.

"

"Pada saat ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semakin lama semakin meningkat, baik kekerasan seksual, kekerasan anak, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, dilaporkan bahwa dari 24 juta perempuan atau 11,4% dari 217 juta penduduk Indonesia pernah mengalami kekerasan. Kekerasan anak di Indonesia berdasarkan Laporan YKAI, selama tahun 1992-2002 mencatat 2.611 kasus (65,8%).Unit PPT RS POLRI Kramat Jati mencatat telah terjadi peningkatan jumlah kasus korban kekerasan, yaitu dari 127 kasus pada tahun 2002-2003 meningkat menjadi 232 kasus pada tahun 2004, dan sampai bulan Agustus 2005 terjadi peningkatan menjadi 569 kasus.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor di Unit PPT RS POLRI Kramat Jati serta adanya hubungan karakteristik korban kekerasan dengan jenis kekerasan di Unit PPT RS POLRI. Penelitian dilakukan di Unit PPT RS POLRI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan melakukan uji statistik terhadap karakteristik pasien, kemudian dilakukan analisis univariat dan bivariat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik korban kekerasan yang datang di Unit PPT RS POLRI sebagian besar berumur kurang dari 18 tahun (52,1%), berjenis kelamin perempuan (92,1%), berdomisili di daerah Jakarta Timur (58,1%), dan mempunyai tingkat pendidikan SD (37,8%). Mayoritas korban belum menikah (64,8%), beragama Islam (86,3%), bekerja sebagai pelajar/mahasiswa (44,1%), dan diantar oleh keluarga (53,7%), dengan 46,0% merupakan kekerasan pada anak-anak. Hasil uji menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara golongan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tempat tinggal, status menikah, jenis pekerjaan, dan jenis kunjungan dengan jenis kekerasan dari korban yang datang di Unit PPT RS POLRI Kramat Jati Jakarta (p-value < 0,05).Dari hasil penelitian ini, disarankan untuk membuat suatu strategi pelayanan terhadap korban kekerasan berdasarkan segmentasi geografi dan psikografi pasien korban kekerasan, perlunya meningkatkan program rehabilitasi terhadap korban kasus kekerasan, meningkatkan dan melakukan sosialisasi terhadap korban kekerasan dan masyarakat sekitarnya, serta perlu adanya psikologi serta peningkatan upaya hukum dan sosialisasi hukum kepada masyarakat umumnya dan perempuan serta anak pada khususnya."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai serangkaian aksi kriminal yang dilakukanoleh The Kelly Gang di wilayah koloni Victoria yang dimulai pada tahun 1878dan berakhir pada tahun 1883. Kelompok ini dikepalai oleh Ned Kelly, seorangbushranger asal Irlandia yang menganggap pemerintah kolonial telah bertindaksewenang-wenang. Skripsi ini mencoba untuk menjelaskan mengenai responmasyarakat dan pemerintah Victoria terhadap kehadiran The Kelly Gang. Untukpertama kalinya kepolisian Victoria mengalami perombakan besar-besaranberdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Royal Comission on Policeantara tahun 1881-1883 terkait kinerja mereka dalam upaya menangkap The KellyGang. Perombakan kepolisian Victoria menandakan buruknya kualitas polisiVictoria hingga tidak mampu menaklukkan The Kelly Gang dalam waktu singkat.Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber arsip yangdimiliki oleh National Library of Australia berupa laporan kepolisian, hasilputusan pengadilan dan dokumen yang dipublikasi oleh pemerintah Victoriaseperti kesaksian orang-orang terkait peristiwa The Kelly Gang. Surat kabar yangmemberitakan The Kelly Gang juga turut digunakan dalam penelitian ini.Penelitian ini menggunakan metode sejarah.

---

ABSTRACTThis study explains about a series of crime action by The Kelly Gang inVictoria colony area which started in 1878 and finished in 1883. The leader of thisgroup was Ned Kelly. He was bushranger from Ireland who had felt thegovernment of colonial had acted arbitrarily. This study tries to explain therespons of society and the government of Victoria about the presence of The KellyGang. For the first time the police of Victoria experienced a massive changeaccording to the result of investigation by Royal Comission on Police around1881-1883 related to their endeavor for catching The Kelly Gang. When thepolice of Victoria was change which indicated a low quality of Victoria police thatthey couldn?t defeat The Kelly Gang at glance. The resource which was used inthis research was based on courtesy of archive which belongs to National Libraryof Australia such as police reports, the result of a court decision and documentspublished by the Victorian government as the witness of the related events of TheKelly Gang. Newspapers were publish The Kelly Gang were also used in thisstudy. The research used a historical method.;"

"Tesis ini membahas tentang sistem pengamanan Markas Besar Kepolisian yaitu kantor pusat pelaksanaan kegiatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing) yaitu sistem kepolisian yang terpusat/ tersentralisasi dimana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung Markas Besar Polri. Dalam melaksanakan peran dengan sistem terpusat ini, sehingga Polri memiliki ciri yakni menggunakan sistem komando secara terpusat, terdapat standarisasi profesionalisme, wilayah kewenangan hukum lebih luas. Tesis ini khusus membahas terkait sistem pengamanan Mabes Polri dalam perspektif manajemen sekuriti fisik. Menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil tesis ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan Mabes Polri dalam persepktif sekuriti fisik masih kurang dikarenakan hasil penentuan level sistem pengamanan sekuriti fisik Mabes Polri pada level 2 dan belum pada level 1 atau level optimal, hasil ini juga dikuatkan oleh perhitungan Obyek vital tertentu yang menguatkan nilai level tersebut. Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen kajian di Mabes Polri masih terbatas pada level kepolisian wilayah. Rekomendasi dalam tesis ini yaitu agar dibuat kajian khusus level Markas besar secara spesifik terkait sekuriti fisik, baik dalam hal menentukan level keamanan Markas Besar hingga secara jelas menyusun dan melaksanakan standar personil, alat, serta prosedur yang terpusat, kemudian sebaiknya Polri dapat membuat acuan sistem pengamanan agar masyarakat dapat menerapkannya di tempat tinggal, lingkungan, perkantoran, maupun sarana publik lainnya, karena seperti yang kita ketahui bahwa Polri berwenang terhadap penyelenggaraan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), Namun terkait manajemen sekuriti fisik Polri belum mempunyai acuan dan standar baku. Rekomendasi lain bagi Markas Polri dari penulis yakni sebaiknya Markas Polri mengatur ulang pemetaan zona, mulai dari zona publik, zona semi khusus hingga zona sangat khusus misalnya area Densus, intel dan ruang-ruang penyimpanan senjata.

---

This thesis discusses the Security system the headquarters of Indonesia National Police an overview of the perspective of physical security management, which is a central office of police activity that adheres to the Centralized System of Policing, a centralized / centralized police system in which the police system is under direct control or supervision by the National Police Headquarters. In case of this role with a centralized system so that the Police of the Unitary State of the Republic of Indonesia has the characteristic of using a centralized command system, there is a standardization of professionalism, a wider area of ​​legal authority, the scope of supervision in this system is broad. This thesis discusses specifically related to the security system of the Indonesia National Police Headquarters in the perspective of physical security management related to various events that have occurred such as fires, bomb explosions, and threats, besides those that often occur today such as large demonstrations, then the Headquarters security system. The results of this thesis indicate that the police Headquarters security system in terms of physical security is still lacking and the reach level is 2, not reach level 1 yet. Existing documents studies in Indonesia National Police Headquarters are still limited to the regional police level. Recommendations in this thesis for security systems in Headquarters so that specific Headquarters level studies are specifically made regarding physical security, both in terms of determining the security level of Headquarters to clearly formulate and implement centralized standard so the community can apply it in residences, environment, offices, and other public facilities, as we know that the National Police has the authority to organize the Swakarsa Security (Pam Swakarsa). Another recommendation for the Indonesia National Police is that doing rearrange the mapping of zones, starting from public zones, public reports, semi-special to zones very special for example Detachment area, intelligence and weapons storage rooms."