Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 98 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Ari Nuzul aulia
Abstrak :
Implementasi Manajemen Talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya dinilai belum efektif seperti yang diharapkan sebelumnya. Adapun tujuan diterapkannya manajemen talenta Polri adalah untuk kaderisasi anggota Polisi yang masuk dalam kategori unggul untuk dapat menjadi pimpinan-pimpinan Polri. Data yang didapatkan menyebutkan bahwa terdapat 34 anggota Polri yang terseleksi dan digolongkan unggul untuk menjadi peserta dimana ke-34 anggota ini ditempatkan langsung di 34 propinsi. Mereka adalah anggota yang masuk dalam kategori terbaik pada saat mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian (AKPOL) dan menjadi lulusan terbaik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa program manajemen talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini bisa terjadi. Pertama, frekuensi program dilaksanakan hanya dua kali dan yang efektif terhitung bahkan hanya satu kali saja karena pertemuan pertama hanya berisi arahan-arahan dan belum masuk materi yang diharapkan. Kedua, faktor ketidak-konsistenan para petinggi Polri dalam menerapkan program-program yang berasal dari Peraturan Kapolri (Perkap). Ketiga, materi yang disajikan hanya materi pengulangan yang bersifat perbaikan (Improvement) dan bukan pengayaan (Enrichment). Penelitian ini membahas alasan mengapa implementasi manajemen talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum efektif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode wawancara yang diterapkan mengundang beberapa informan yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan manajemen talenta Polri di Polda Metro Jaya. Metode observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam program manajemen talenta. Sementara studi dokumentasi yang digunakan adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan manajemen talenta Polri. Temuan penelitian adalah bahwa manajemen talenta Polri diwilayah hukum Polda Metro Jaya belum efektif meski sudah dikeluarkan Perkap No.3 Tahun 2019 sebagai payung hukum diterapkannya manajemen talenta Polri diseluruh wilayah hukum di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya. ......The implementation of Polri Talent Management in the judicial area of Polda Metro Jaya is justified to be ineffective as expected before. The aim of the implementation of Polri talent management is to regenerate police members who are in the category of “excellence” to be leaders in the Indonesian National Police (Polri). Data gained affirm that there are at least 34 Polri members who are shortlisted to be excellent to be included as the participants of talent management program where those 34 members have been placed in the 34 provinces. They are members who are in the category of “excellence” during their school at Police Academy and become the best graduates upon the completion of their studies. There are several factors of the reasons why the talent management program in the judicial are of Metro Jaya is ineffective. First, the program frequency was only twice where the effective one was only once because during the first meeting there was no important contents except information from the Polri leaders. Second, the inconsistencies of the Polri leaders to implement the programs derived from Perkap. Third, the materials presented during the program was only about improvements rather than enrichments. This study discusses the reasons of why the implementation of talent management in the judicial area of Polda Metro Jaya is not effective yet. The approach adopted was qualitative research with the methods of interviews, observations, and documentation study. Interview method was by inviting several informants who play important roles in the administration of talent management program in the judicial area of Polda Metro Jaya. Observation method involved the glancing at the situations having occurred during the program of talent management. Meanwhile, documentation study adopted was by learning important documents to run the talent management program. The research finding lie in the statement that Polri talent management program in the judicial area of Polda Metro Jaya is ineffective yet despite the fact that the program is under the official document of Perkap No.3 year 2019 as the legality to implement Polri talent management program in all judicial areas, including the judicial are of Polda Metro Jaya.
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haekal Febriansyah Ramadhan
Abstrak :
Gawai adalah perangkat yang memiliki peran penting pada kehidupan manusia saat ini seperti menjadi alat belajar, alat berkomunikasi dan bersosialisasi, alat melakukan kegiatan ekonomi, dan masih banyak lagi. Gawai juga memiliki data-data pribadi dari pemiliknya yang membuat keamanan gawai sangat dibutuhkan. Mekanisme pelaporan dan penanganan gawai yang hilang/rusak di Indonesia saat ini masih belum menggunakan sistem pemblokira IMEI gawai tersebut karena penggunaan IMEI dan CEIR di Indonesia hanya digunakan sebagai pemblokiran gawai ilegal dari luar negeri. Oleh karena itu, peneliti ingin membuat sebuah mekanisme baru dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, yaitu kepolisian, operator seluler, dan pemerintah. Mekanisme dibangun dengan melihat penelitian yang terkait, melakukan analisis mekanisme yang ada di luar negeri (Malaysia, Korea Selatan, Perancis, Filipina, Australia, Inggris), melakukan analisis mekanisme kehilangan/kecurian untuk benda lain di Indonesia serta peraturan yang terkait, serta melakukan identifikasi risiko untuk keadaan dimana mekanisme baru diterapkan atau tidak diterapkan. Kuesioner juga dilakukan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap mekanisme yang telah dibuat. Hasil dari peneltian ini adalah mekanisme baru dengan menggunakan KTP, IMEI gawai, kotak asli/struk pembelian gawai untuk pelaporan ke kepolisian, lalu menggunakan berkas sebelumnya dan surat keterangan kehilangan dari polisi untuk melakukan pemblokiran kartu SIM ke operator seluler dan nomor IMEI ke pemerintah yang mengurus IMEI dan CEIR. ......Gadgets are devices that have an important role in human life today, such as being a learning tool, a tool for communicating and socializing, a tool for carrying out economic activities, and many more. Devices also have personal data from their owners which makes device security very necessary. The mechanism for reporting and handling lost/damaged devices in Indonesia currently still does not use the device's IMEI blocking system because the use of IMEI and CEIR in Indonesia is only used to block illegal devices from abroad. Therefore, researchers want to create a new mechanism involving all parties involved, namely the police, mobile operators, and the government. The mechanism was built by looking at related research, analyzing existing mechanisms abroad (Malaysia, South Korea, France, the Philippines, Australia, England), analyzing the mechanism of loss/theft for other objects in Indonesia and related regulations, and identifying risks for circumstances where new mechanisms are implemented or not implemented. Questionnaires were also conducted with the public to provide input on the mechanisms that have been created. The result of this research is a new mechanism using KTP, device IMEI, original box/gathering purchase receipt for reporting to the police, then using the previous file and loss certificate from the police to block the SIM card to the cellular operator and the IMEI number to the government in charge of IMEI and CEIR.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ricky Ananda Nafarin
Abstrak :
Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara pemolisian akibat adanya pembatasan sosial, namun kemudian berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka publik tidak dapat dicegah, karena hal ini merupakan hak asasi manusia. Pengendalian massa pada masa pandemi, salah satunya pengawalan terhadap konvoi komunitas, kemudian menjadi tugas yang menantang bagi kepolisian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penerapan diskresi kepolisian dalam pengawalan konvoi komunitas selama masa Pandemi Covid-19. Metode kualitatif digunakan dalam pengembangan penelitian ini, dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Analisa dalam penelitian ini didasarkan pada teori diskresi dan Teori Keadilan Prosedural. Hasil analisa menunjukkan bahwa sekarang ini pemolisian bergeser untuk menyesuaikan kondisi pandemi, salah satu unsur pentingnya adalah perluasan kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan pandemi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum terutama mengenai kebijakan pembatasan sosial. Diskresi ini kemudian perlu diterapkan dalam manajemen ketertiban umum dan pengendalian massa. Cara yang dapat dilakukan polisi dalam pengendalian massa adalah dengan mengembangkan komunikasi yang intens dengan masyarakat untuk menciptakan solusi berbasis dialog yang dengan sukarela akan dipatuhi oleh masyarakat. Implementasi pengawalan konvoi komunitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kepolisian yang melakukan pengawalan masih belum dapat menerapkan diskresi dengan tepat sehingga menyebabkan adanya diskresi diskriminatif dan penyimpangan diskresi non-function. Hal ini kemudian menyebabkan kesangsian masyarakat terhadap kemampuan polisi untuk menerapkan diskresi demi mencapai keadilan. ......The Covid-19 pandemic has affected the way of policing due to social restrictions, but then gathering and expressing opinions in public cannot be prevented, because this is a part of human right. Crowd control during the pandemic, one of which was escorting community convoys, then became a challenging task for the police. This paper aims to analyze the application of police discretion in escorting community convoys during the Covid-19 pandemic. Qualitative methods were used in the development of this research, by conducting literature studies and interviews in collecting data. The analysis in this study is based on discretionary theory and procedural justice theory. The results of the analysis show that currently policing is shifting to adjust to pandemic conditions, one of the important elements is the expansion of the police's discretionary authority in handling pandemics in the field related to law enforcement, especially regarding social restriction policies. This discretion then needs to be applied in public order management and crowd control. The way that the police can do in crowd control is to develop intense communication with the community to create dialogue-based solutions that the community will voluntarily comply with. The implementation of escorting community convoys in the jurisdiction of Polda Metro Jaya shows that the police who carry out escorts are still unable to apply discretion properly, causing discriminatory discretion and non-function discretionary deviations. This then causes public doubts about the ability of the police to exercise discretion in order to achieve justice.
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rani Arfiani
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27254
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Penelitian mengenai adanya hubungan antara budaya malu dengan keberhasilan penerapan sistem kooban pada kepolisian Jepang, telah dilakukan sejak bulan Maret 2004. Tujuannya adalah untuk menganalisa, bagaimana budaya malu yang kuat dalam masyarakat Jepang menahan mereka dari bertindak melanggar hukum, dan membantu pihak kepolisian menciptakan suatu keadaan yang aman dan harmonis. Pengumpulan data-data yang mendukung untuk mencapai tujuan penulisan dilakukan melalui metode kepustakaan, dengan jalan menelusuri referensi-referensi yang terkait dengan tema permasalahan. Teori yang dipakai adalah teori Ruth Benedict tentang budaya malu, juga teori-teori dari para peneliti kepolisian Jepang, seperti Katsuei Hirasawa, Walter.L.Ames, dan David Bayley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara budaya malu dan keberhasilan sistem kooban dalam menciptakan keadaan yang aman di Jepang. Dengan adanya budaya malu ini, masing-masing pihak, yaitu polisi dan masyarakat akan merasa malu jika bertindak menyimpang. Budaya malu menjadikan seseorang peka terhadap mata masyarakat, dan sebisa mungkin menghindari dari mendapat sanksi sosial dari masyarakatnya tersebut.
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004
S13499
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Riki Wiyardi
Abstrak :
ABSTRAK
Beberapa penelitian mengenai hubungan psycap dan komitmen organisasi telah dilakukan, dan didapatkan hasil yang signifikan. Namun, dalam penelitian tersebut tidak ditemukan peneliti yang menghubungkan variabel psycap dengan dimensi komitmen organisasi. Penelitian kali ini, dengan desain ex post facto field study, bertujuan untuk melihat hubungan psycap dan komitmen organisasi dam juga dengan dimensi-dimensinya. Selain itu, penelitian ini juga melihat hubungan antar dimensi psycap dan komitmen organisasi. Sebanyak 179 anggota Polri yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian menjadi sampel dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara psycap dan komitmen organisasi dengan r = 0,102. Namun terjadi hubungan yang signifikan antara psycap dan setiap dimensi komitmen organisasi. Bentuk hubungan tersebut ada yang berupa hubungan positif dan ada pula yang berhubungan negatif. Selain itu dalam penelitian ini dilihat pula, hubungan antar dimensi psycap dan komitmen organisasi. Hasil analisis menunjukkan, terdapat hubungan yang signifikan antara setiap dimensi psycap dengan komitmen afektif dan normatif. Sedangkan hubungan antara psycap dengan komitmen kontinuans didapat hubungan yang negatif signifikan atau tidak ada hubungan.
ABSTRACT
A few researches on a relationship between psycap and organizational commitment have been undertaken, and that there has been a significant result obtained. In the researches undertaken, however, researches seem to find no such a relationship between psycap variable and organizational commitment component. This particular research using ex post facto field study design is intended to look at the relationship between psycap and organizational commitment including their components. Apart from that this research has also focused on the relationship between psycap dimensions and organizational commitment. As many as 179 INP officers attending academic course in PTIK have become participant in this research. The results show that there is no significant relationship available between psycap and organizational commitment (r = 0.102). However, there is a significant relationship between psycap and each organizational commitment components. Such results indicate both positive and negative relationships. Further, in this particular research relationship between psycap and organizational commitment components have also been looked into. The results show that there is significant relationship between psycap with both affective and normative commitments. On the contrary, the relationship between psycap and continuance commitment shows negative relationship or not related at all
2010
S3660
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Chintya Dewi
Abstrak :
Pengalihan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal peradilan anak telah menjadi bagian dari kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengalihan dilakukan melalui mediasi yang mengacu pada pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk jaminan atas kepentingan terbaik anak. Penelitian ini berfokus pada praktik diversi di tingkat kepolisian dengan landasan bahwa polisi merupakan aparat penegak hukum pertama yang bersentuhan dengan anak. Semakin awal diversi dilakukan maka semakin besar komitmen Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menghambat efek negatif akibat proses administrasi peradilan, misalnya stigma sebagai "anak nakal" yang dihasilkan oleh sidang pengadilan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus melalui observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik diversi di kepolisian terhadap sembilan anak yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bogor masih jauh dari praktik ideal. Diversi hanya menekankan pada penjauhan anak dari proses formal tanpa memperhatikan unsur kepentingan terbaik anak. Praktik tetap berjalan secara formal dan menghasilkan dampak negatif bagi anak, seperti stigma, keputusan yang tidak mempertimbangkan kemampuan anak, dan tidak adanya treatment berkelanjutan sebagai pemenuhan kebutuhan anak. ...... Child diversion scheme has become a part of Juvenile Justice System's policies in Indonesia. Diversion scheme is conducted through the mediation which refers to restorative justice approach as a guarantee for the best interests of the child. This research focuses on police diversion program with a solid base that police force is the first law enforcement officer who deals with the child. The earlier diversion program is conducted, the bigger commitment that Juvenile Justice System has to hold off the negative impact which is caused by the system of justice administration, such as "delinquent" stigma as a result of the court. Researcher uses qualitative method with observations of case study through themes of participant observation, depth interview, and documentary study. The result of this research shows that the police diversion program in accordance to nine children guidance by Probationer in Bogor Correctional Center is still far from the ideal practices. Diversion program only emphasis on distancing children from formal systems without considering the elements of child?s best interests. Diversion program is still formal and result negative impact, such as stigma, the decision without considering the child?s capability, and the lack of continuous treatment as fulfilling the needs of children.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S65514
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salma Qiani Chairunnisa
Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik pada Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Twitter X. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada empat informan penelitian. Dengan mengaitkannya dengan konsep-konsep dalam restorative justice, peneliti menemukan faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice. Selain itu, peneliti juga menganalisis elemen yang terdapat dalam penerapan restorative justice, peranan kepolisian, dan keberhasilan restorative justice. Hasil penelitian membuktikan, bahwa ada faktor internal, termasuk keputusan korban, pelaku, dan peran kepolisian, yang dapat mempengaruhi penerapan restorative justice. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi penerapan restorative justice adalah isu yang sedang beredar di masyarakat dan peranan media. Sebenarnya, penerapan elemen dan keberhasilan restorative justice sudah tercapai, namun belum maksimal karena reaksi masyarakat yang negatif pada korban atau pelaku. Sedangkan, peranan kepolisian, sebagai inisiator dan fasilitator dalam restorative justice, sebenarnya sudah baik. Namun, masih perlu ada sosialisasi dan pelatihan penerapan restorative justice, supaya interpretasi terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dapat sama dan keterampilan yang dimiliki dapat lebih baik. ......This thesis discusses the application of restorative justice in solving defamation cases at Sub Directorate IV Cyber Crime Polda Metro Jaya. This thesis uses a qualitative approach with a case study of defamation that occurred on X's Twitter. The researcher conducted observations and interviews with four research informants. By associating it with the concepts in restorative justice, the researcher found the factors that influence the application of restorative justice. In addition, the researcher also analyzed the elements contained in the application of restorative justice, the role of the police, and the success of restorative justice. The results of the research prove that there are internal factors, including the decisions of victims, perpetrators, and the role of the police, which can affect the application of restorative justice. Meanwhile, external factors that influence the application of restorative justice are issues currently circulating in society and the role of the media. Actually, the application of the elements and the success of restorative justice has been achieved, but it has not been maximized because of the negative public reaction to the victim or perpetrator. Meanwhile, the role of the police, as the initiator and facilitator in restorative justice, is actually good. However, there is still a need for socialization and training in the application of restorative justice, so that the interpretation of the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 can be the same and the skills possessed can be better.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vanesha Febrilly
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tuntutan yang diberikan oleh Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat terhadap Kebijakan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang lebih adil terhadap kaum minoritas, yakni African American. Kemunculan Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat adalah bentuk respon dari ketidaksetaraan rasial yang masih melekat dalam kehidupan sosial, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, gerakan sosial ini akhirnya mengalami kemunculannya pada tahun 2013, serta memberikan tuntutan berupa aksi-aksi serta Platform Kebijakan yang dibentuk pada tahun 2016. Dalam prinsip kesetaraan yang dimiliki, aksi tuntutan serta platform kebijakan yang dibuat oleh Black Lives Matter pun lebih mengacu terhadap kesetaraan ras dalam Sistem Peradilan Pidana. Serta pada akhirnya, penelitian ini juga memberikan kontekstualisasi demokrasi pluralisme mengenai dampak terhadap beberapa perubahan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang bertahap dipengaruhi oleh Gerakan Black Lives Matter sejak kemunculan aksi serta Platform Kebijakan tahun 2016 tersebut. ......This thesis discusses the demands provided by a Social Movement called Black Lives Matter against Criminal Justice and Police System Policy in the United States. This demands require a Criminal Justice Policy that prioritizes equality towards minorities, particularly for African-Americans. The emergence of Black Lives Matter Movement in United States is a response to racial inequalities that still inherent within social life in general, especially in the Criminal Justice System in the United States. Therefore, this Social Movement finally emerged in 2013, and provided such demands in the form of actions and Policy Platform established in 2016. In principle of equality owned by this movement, the action demands and Policy Platform created by Black Lives Matter were referring to more racial equality in the Criminal Justice System. In the end, this research also provides contextualization of pluralism democracy on the impact of several changes in the Criminal Justice and Police System which are gradually affected by the Black Lives Matter Movement since their appearance of the action and Policy Platform in 2016.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reni Wahyuniarti
Abstrak :
Skripsi ini membahas Sistem Kepolisian Khususnya kouban dan interaksi antara polisi di kouban dengan masyarakat di Jepang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dalam menganalisis interaksi polisi di kouban dengan masyarakat menggunakan teori simbiosis mutualisme. Hasil penelitian menyimpulkan adanya hubungan simbiosis mutualisme antara polisi di kouban dengan masyarakat yang terlihat pada kegiatan polisi di kouban. Hubungan ini sesuai dengan pernyataan Robert R. Friedmann yang mengemukakan adanya hubungan saling ketergantungan, saling membutuhkan dan saling membantu antar polisi dan masyarakat di Jepang.
The focus of this study is The Japanese Police System especially kouban and interaction police at kouban with society in Japan. This research is qualitative descriptive interpretive. In analyse interaction police at kouban with Japanese society using symbiosis mutualisme theory. Result of research is availability relationship symbiosis mutualisme between police at kouban with society, that relationship pervalent in police activity at kouban. This relationship suitable with Robert R. Friedmann statement. He said the relationship between police and society in Japan are dependence, involve and aiding each other.
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S13792
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   4 5 6 7 8 9 10   >>