Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 98 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Sinar Grafika, 1993
347.01 UND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
I Ketut Adi Purnama
Bandung: Refika Aditama, 2018
344.05 IKE h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Irsyaad Nur Gunandar
Abstrak :
Dalam cerita detektif, insiden kematian seorang tokoh merupakan titik awal penyuguhan kemisterian cerita kepada para pembaca. Penelitian ini membahas konspirasi kejahatan yang terjadi dalam novel Manekin (2011) karya Abdullah Harahap. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan struktural, yakni pada alur, tokoh, dan latar. Hasil analisis mengungkapkan bahwa konspirasi kejahatan diungkap oleh pihak kepolisian dengan menggunakan metode investigasi standar dan memanfaatkan kekuatan supernatural tokoh. Dalam novel ini, terdapat dua tokoh yang memiliki kekuatan supernatural. Pihak kepolisan memanfaatkan kekuatan supernatural dua tokoh tersebut untuk menangkap para pelaku kejahatan. Para tokoh yang menjalankan konspirasi kejahatan dipimpin oleh seorang tokoh yang memiliki jabatan tinggi di masyarakat. Motif konspirasi kejahatan diungkap dengan cara menelusuri relasi tokoh, alur, dan latar insiden. Demikian, bahwa kekuatan supernatural yang dimiliki dua tokoh tersebut sangat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap konspirasi kejahatan dalam novel ini. ......In detective stories, the character’s death incident is the starting point for presenting the mystery story’s mystery to the readers. This study discusses the conspiracy of crimes that occurred in a novel titled Manekin (2011) by Abdullah Harahap. The method used in this research is a descriptive qualitative method with a structural approach, including the plot, character, and setting. The result from the analysis found that the crime conspiracy was revealed by the police, using standard investigative methods, and exploiting the character supernatural powers. In this novel, there are two characters who have supernatural powers. The police used the supernatural powers of the two figures to arrest the perpetrators. The characters who run the crime conspiracy are led by a figure who has a high position in society. The motive of the crime conspiracy is revealed by tracing the relationship of the characters, plot, and incident background. Thus, the supernatural powers possessed by these two figures greatly helped the police in uncovering the crime conspiracy in this novel.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Azis Saputra
Abstrak :
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah penting diketahui karena keterlibatan segenap masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, termasuk kinerja berbagai lembaganya. Tulisan ini membahas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri tahun 2020. Tujuannya ialah 1) mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri, baik terhadap keseluruhan lima fungsi layanan kepolisian maupun terhadap tiap fungsi layanan kepolisian; 2)mengetahui inovasi yang dilakukan berbagai Polres untuk memberikan layanan prima kepada masyarakatdan kendala yang dihadapi kepolisian untuk mewujudkan layanan prima kepolisian kepada masyarakat. Penelitian dilakukan pada seratus sebelas Polres terpilih di jajaran 24 Polda dengan menggunakan metode campuran. Secara keseluruhan, kinerja Polri berkategori baik dengan persentase tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 80,98%. Urutan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lima fungsi layanan kepolisian dari yang tertinggi sampai yang terendah ialah fungsi Intelkam 82,66%, fungsi Lantas 82,05%, fungsi Binmas81,85%, fungsi Sabhara 81,35%, dan danfungsi Reskrim 77%. Inovasi yang dilakukan oleh masing-masing Polres terpilih di jajaran 24Polda untuk memberikan layanan prima kepolisian kepada masyarakat ialah dengan 1)memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi; 2) memberikan pelayanan dengan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat; 3) menyediakan fasilitas pelayanan; 4) membangun kemitraan dengan masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan inovasi layanan prima kepada masyarakat ialah ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan personel, anggaran, sarana,dan prasarana yang berdampak terhadap beban kerja berlebih, ketidak optimalan pencapaian target kerja, dan penilaian masyarakat. Rekomendasi yang ditawarkan adalah penerapan manajemen pengetahuan dan pendekatan kesisteman dalam pelaksanaan tugas Polri sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.
Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021
320 LIT 24:1 (2021)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Awang Parikesit
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui, bentuk tindakan yang diambil oleh aparatkepolisian dalam proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sertapertimbangan aparat kepolisian mengambilan tindakan dalam proses penyelesaiankasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini dilakukan denganmetode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yangbersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier, danuntuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepadapenyidik Institusi Kepolisian Metro Jakarta Barat khusus bagian UnitPerlindungan Perempuan dan Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalampenyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini tindakan yang diambiloleh penyidik dengan menggunakan jalur penal dan mediasi penal. Mediasi penaltidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP namundalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai yang dilandasi dalam suratedaran kapolri tentang penanganan kasus melalui alternative dispute resolution ADR , dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan jalur penal diperolehuntuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sedangkan mediasi penal diperolehuntuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan terhadap kasus kekerasan dalamrumah tangga. Sehingga disimpulkan peranan aparat Kepolisian dalam PenyidikanKasus Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalamperwujudan proses pelaksanaan hukum guna meminimalisir kasus kekerasandalam rumah tangga yang telah banyak terjadi.
ABSTRACT
This study aims to find out, the form of action taken by the police in theinvestigation of cases of domestic violence, as well as consideration of the policeaction in the process of retrieval of cases of domestic violence is. This researchwas conducted with qualitative descriptive methods, using data collectiontechniques derived from secondary data is the primary legal materials, secondary,tertiary, and secondary data to support the use of interviewing techniques toinvestigators Institution Kepolisian Resort West Java special section Women andChildren Protection Unit. The results showed that in the settlement of domesticviolence cases in the current actions taken by the investigator using the path Penaland Penal mediation. Penal mediation is not recognized in the book of the law ofcriminal procedure Criminal Code , but in practice the authorities often offer apeace effort that is based in Jakarta Police chief circulars about the handling ofcases through alternative dispute resolution ADR , where consideration of takingpenal action path is obtained to achieve justice and legal certainty, whilemediation is obtained for the creation of penal justice and expediency in cases ofdomestic violence. Thus concluded the role of police officers in the investigationof domestic violence cases is a very important role in the realization of theimplementation process of law in order to minimize cases of domestic violencethat has occurred.
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wildan Al Kautsar Ananputra
Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara kemanan danketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi mengayomi dan melayanimasyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggihak azasi manusia dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan merupakan tugasdan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini jumlahanggota Kepolisian di Indonesia sebanyak 430 ribu personel. Dari 430 ribupersonel Polri, 10 merupakan perwira dan 90 merupakan bintara dantamtama. Setiap anggota Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggimemiliki kewenangan melakukan diskresi kepolisian termasuk dalam penggunaansenjata api. Perkap No 1 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pengunaankekuatan Polri dalam tugas penegakkan hukum dimana didalam beberapapasalnya tercantum prosedur penggunaan senjata api. Lokasi penelitian di lakukandi Polres Jakarta Pusat. Hasil penelitian didapati bahwa Personel Polri dilapanganbanyak yang belum memiliki pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasarpenggunaan senjata api dalam pelaksanaan kewenangan diskresi. Masih seringterjadinya abuse of power dalam penggunaan senjata api yang menimbulkanketakutan bagi masyarakat. Terjadinya multi intrepertasi di kalangan anggotaPolri yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian di lapangan.Pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Polri di Lapangan berbeda-beda sehinggatindakan yang dilakukan dalam melakukan diskresi banyak yang tidak sesuaiprosedur.
ABSTRACT
One of the functions of state government in maintaining the security and publicorder, enforcing the law, protecting the nurturing and serving the society, and theestablishment of the tranquility of the people by upholding human rights inrelation to the governance system is the duty and authority of the Police of theRepublic of Indonesia. Currently the number of Police members in Indonesia asmuch as 430 thousand personnel. Of the 430 thousand Police personnel, 10 areofficers and 90 are NCOs and enlisted. Each member of the Police from thelowest rank to the highest rank has the authority to conduct police discretionincluding in the use of firearms. Perkap No. 1 Tahun 2009 has regulated the use ofpolice force in law enforcement duties where in some articles listed procedures offirearms use. The research location is done in Central Jakarta Police Resort. Theresults of the study found that many Police Personnel in the field who do not havean understanding of the code of ethics and the basic principles of the use offirearms in the exercise of discretionary authority. Still often the occurrence ofabuse of power in the use of firearms that cause fear to the public. The occurrenceof multi intrepertation among members of the Police who carry out the duties,functions and authority of the police in the field. The knowledge possessed bymembers of the Police in the Field is different so that the actions taken indiscretion do not fit the procedures.
Depok: 2018
T49489
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Ketut Widiarta
Abstrak :
ABSTRAK
Model pemetaan TASP+T sebagai pengembangan dari model pemetaan TASP digunakan dan diuji keberlakuannya untuk memetakan potensi perilaku koruptif dalam pelayanan lalu lindas di kepolisian. Alih-alih menekankan pada proses identifikasi suatu peristiwa tergolong sebagai korupsi, penelitian ini difokuskan untuk menunjukkan faktor penyebab internal dan pola-pola dari suatu peristiwa yang memenuhi unsur sebagai korupsi. Secara khusus, penelitian ini membuktikan asumsi bahwa setiap peristiwa yang melibatkan perilaku koruptif dapat dipetakan kedalam lima dimensi pemetaan TASP+T yaitu Type, Activitiy, Sector, Place, dan Time. Hasil pemetaan perilaku koruptif dalam pelayanan lalu lintas di kepolisian menunjukkan bahwa perilaku dan potensi perilaku koruptif tertinggi adalah Pungli melalui pungutan melebihi ketentuan yang dilakukan secara rutin oleh unit pelayanan SIM yang merupakan revenue earning units di lokasi pelayanan. Tingginya perilaku koruptif oleh unit-unit yang memberikan pelayanan secara rutin menunjukkan bahwa pelaku kejahatan cenderung melakukan kejahatan pada wilayah-wilayah yang mereka kenal dan pahami melalui kegiatannya sehari-hari dan teridentifikasi memberikan peluang untuk melakukan kejahatan, dan pilihan untuk melakukan perbuatan menyimpang / kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang bersifat seketika, namun juga pengalaman dan perilaku sehari-hari.
ABSTRACT
The TASP + T mapping model as a development of the TASP mapping model was used and tested in this study to analyze corruptive events in the INP traffic police service. Instead of emphasizing to the identification process of an event to be classified as corruption, this study is focused on indicating the underlying factors and patterns of an event that meets the elements of corruption. This research finds that every corruptive events in the INP traffic police service can be mapped into five dimensions, which are Type, Activity, Sector, Place, and Time. In particular, TASP+T mapping models shows that the highest possibility of corruptive behavior in the INP traffic police service is illegal levies over the base fare that occurred routinely by the driving license service unit within the service location. Higher corruptive events occurred within the regular based service unit shows that the corrupt officers tend to committed corrupt conduct within familiar and well understand area and activities, with any incidental factors or daily experiences as the supporting element.
2017
T49019
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Laksamana Andriansyah Nugroho
Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang mekanisme Badan Reserse Kriminal KepolisianRepublik Indonesia Bareskrim Polri dalam penanganan korban tindak pidana,yang menggunakan studi kasus penanganan para korban tindak pidana penipuaninvestasi Dream for Freedom D4F . Penelitian mendeskripsikan bagaimanaBareskrim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yaitu melakukanpenegakan terhadap pelaku tindak pidana tetapi juga mengurusi korban dari tindakpidana tersebut. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korbankejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, makadasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori yaituteori utilitas, teori tanggung jawab, dan teori ganti kerugian. Secara teoretis, bentukperlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara,bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contohuntuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentukmateri/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihanmental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderia kerugian secaramateriil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Bentukperlindungan diberikan melalui pemberian restitusi, konseling, pelayanan/bantuanmedis, bantuan hukum, dan pemberian informasi. Dalam upaya penanganan korbantindak pidana, kepolisian, yang dalam hal ini adalah Bareskrim Polri, membukaPosko Pengaduan. Sejauh ini, Bareskrim Polri hanya bisa sesuai dengankewenangan Polri. Padahal, yang diharapkan oleh korban lebih dari sekadarinformasi tentang perkaranya. Oleh karenanya penelitian ini menjadi awal untukpembenahan administrasi kepolisian tentang penanganan korban tindak pidana. ...... This study discusses the mechanism of Criminal Investigation Police PoliceCriminal Investigation Police in the handling of victims criminal offense, whichuses case studies of the handling of victims of theinvestment fraud crime Dreamfor Freedom D4F . The study describes how Bareskrim not only acts as a lawenforcement that enforces the perpetrators of criminal acts but also takes care of thevictims of the crime. With reference to the application of the protection of the rightsof victims of crime as a result of violation of the human rights concerned, the basisof the protection of victims of crime can be seen from several theories of utilitytheory, theory of responsibility, and compensation theory. Theoretically, the formof protection against crime victims can be given in various ways, depending on thesuffering loss suffered by the victim. For example, for mental psychologicallosses, surely the form of compensation in the form of material money is notsufficient if not accompanied by mental recovery efforts of the victim. Conversely,if the victim only experience material loss, the service of a psychic nature seem tooexcessive. Forms of protection are provided through the provision of restitution,counseling, medical services assistance, legal assistance, and informationprovision. In the effort to handle victims of criminal acts, the police, in this case thePolice Bareskrim, opened a Complaint Post. So far, Criminal Investigation Policecan only be in accordance with the authority of the Police.. Therefore, this researchbecomes the beginning for revamping the police administration about the handlingof victims of crime.
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018
T52184
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fajar Kiansantang
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi budaya organisasi dan kompetensimanajerial pada Kesatuan Brmob Polda Metro Jaya. Budaya organisasi menjadi salah satubagian dalam agenda reformasi Polri yang merupakan elemen penting dan strategis dalamtransformasi organisasi. Perubahan budaya organisasi tidak mudah sebab akan mempengaruhiperubahan nilai, kebiasaan, pola pikir, dan perilaku individu didalam organisasi. Penelitianini menggunakan konsep Organizational Culture Assessment Instrument OCAI andManagement Skill Assessment Instrument MSAI yang dikembangkan oleh Cameron andQuinn 2006 .180 petugas kepolisian menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk menjawabpertanyaan didalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif untukmendeskripsikan persepsi setiap responden terhadap budaya saat ini existing dan budayayang diharapkan preferred di dalam organisasi. Analisis kompetensi manajerialmenggunakan skala dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5 pada setiap managerialbehaviour, managerial effectiveness, dan importance competencies. Akhirnya dari hasilpenelitian, bahwa petugas Satuan Brimob mengharapkan adanya perubahan budayahierarchy, clan, adhocracy dan market culture. Kemudian dalam kompetensi manajerial,pada budaya Clan kompetensi mengelola pengembangan anggota organisasi dinilai sangatpenting. Pada budaya Adhocracy,kompetensi mengelola perbaikan berkelanjutan lebihpenting. Kemudian budaya market ,kompetensi mengelola karyawan lebih penting dan padabudaya hierarchy kompetensi mengelola koordinasi lebih penting dibandingkan kompetensiyang lain pada budaya hierarchy.
ABSTRACT
This research is to examine the organizational culture and managerial competency ofBrimob unit at Metro Jaya Regional Police Department. The organizational culture is part ofthe national police reform agenda due to its strategic and important element in organizationtransformation. The changing of organizational culture is not easy because it will involve thechange in values, habit, mindset, and behaviour of the people in organization. This researchused the Organizational Culture Assessment Instrument OCAI and Management SkillAssessment Instrument MSAI developed by Cameron and Quinn 2006 .The 180 police officer and brigadier was selected as the samples in the study. Toanswer the research questions in the study, the research used descriptive analysis to describethe perception of respondents towards the existing culture and the preferred culture inorganization. The analysis of managerial competency used the five scale for each managerialbehaviour, managerial effectiveness and importance competencies. The results indicated thatthe police officer and brigadier police preferred hierarchy, clan, adhocracy and market cultureshould be improved. In terms of managerial competencies, managing the development ofother in Clan culture is more important. In adhocracy culture, managing continuousimprovement was more important. In market culture, energizing employees was moreimportant and in hierarchy culture, managing coordination was more important
2018
T52195
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gregorius Michael Patria Tama
Abstrak :
Kegiatan penelitian melalui analisis perspektif motivasi kerja anggota Sat Resnarkoba dalam manajemen kepolisian Polres Metro Jakarta Barat, merupakan penjabaran dari hasil kerja anggota dalam rangka mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan narkoba (pengedar dan pengguna) yang telah merusak moril dan mental generasi muda. Metode penulisan menggunakan penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini, ada faktor yang mempengaruhi motivasi anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dalam rangka pemberantasan narkoba, antara lain : sumber daya manusia anggota Polri yang direkrut harus berdasarkan hasil seleksi yang ketat, kemudian proses rekruitmen secara transparan dan akuntabel serta penggunaan teknologi untuk menentukan keberhasilan kelulusan yang menunjukan kompetensi atau kemampuan personel Polri tersebut. Kemudian ada faktor ketidakpuasan dan faktor kepuasan motivasi atau hygine motivator atau faktor intrnsik-ekstrinsik dalam perspektif anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, terwujud karena adanya dukungan prestasi kerja melalui bantuan teknologi Direction Finder (DF) dan pemberian reward yang didasari pada keputusan Pimpinan Polri, bagi anggota yang berhasil dalam mengungkap kasus peredaran narkoba. Dan ada harapan kondisi yang ideal dalam rangka memaksimalkan motivasi kerja anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, antara lain : setiap anggota Sat Resnarkoba mampu melakukan antisipasi setiap menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba, mampu melakukan komunikasi dua arah baik kepada pimpinan maupun kepada bawahan serta penataan manajemen kepolisian melalui reformasi organisasi maupun struktur jabatan, diberikan reward yang disesuaikan dengan peraturan Polri sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian disarankan pemberian reward perlu diberikan berdasarkan aturan yang berlaku di Polri bagi anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dukungan alat Direction Finder (DF) perlu lebih dioptimalkan lagi melalui pengadaan alat baru hingga mencapai 5 unit setiap Polres, perpanjangan lisensi dan dukungan biaya pemeliharaan material khusus (Harmatsus) yang digunakan anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Perlu dipertahankan budaya reward berupa pemberian Pin Emas Kapolri, Pendidikan Alih Golongan (PAG), Promosi Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) bagi anggota yang gugur dalam melaksanakan tugas, serta pemberian Piagam Penghargaan disertai uang kesejahteraan guna mewujudkan motivasi kerja yang optimal. ...... Research activities through analysis of the perspective of work motivation of members of Sat Resnarkoba in the management of the West Jakarta Metro Police, is an elaboration of the work of members in order to uncover and arrest drug offenders (dealers and users) who have damaged the morale and mentality of the younger generation. The writing method uses qualitative research. The conclusion from this study, there are factors that influence the motivation of West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba members in the context of eradicating narcotics, including: the human resources of Polri members who are recruited must be based on the results of strict selection, then the recruitment process is transparent and accountable and the use of technology to determine the success of graduation which shows the competency or ability of the Polri personnel. Then there are dissatisfaction factors and motivational satisfaction factors or hygine motivators or intrinsic-extrinsic factors in the perspective of West Jakarta Metro Police Narcotics Unit members, manifested due to support for work performance through the help of Direction Finder (DF) technology and awarding rewards based on the decisions of the National Police leadership, for members who succeed in uncovering cases of drug trafficking. And there is hope for ideal conditions in order to maximize the work motivation of West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba members, including: every member of the Narcotics Sat Residency is able to anticipate every time they face cases related to drugs, able to carry out two-way communication both to leaders and to subordinates as well as structuring police management through organizational reforms and position structures, rewards are given according to Polri regulations according to the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 3 of 2016 concerning Administration of the Ranks of Members of the Indonesian National Police. The results of the study suggest that giving rewards needs to be given based on the rules in force at the National Police for members of the West Jakarta Metro Police Narcotics Residency Unit who have carried out their duties properly. Direction Finder (DF) support needs to be further optimized through the procurement of new tools up to 5 units per Polres, license extensions and support for maintenance costs for special materials (Harmatsus) used by members of the West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba. It is necessary to maintain a reward culture in the form of giving the National Police Chief's Gold Pin, Class Transfer Education (PAG), Police Inspector School Promotion (SIP), Extraordinary Rank Promotions (KPLB), Posthumous Extraordinary Rank Promotions (KPLBA) for members who fall in carrying out their duties, and the awarding of a Certificate of Appreciation along with welfare money in order to realize optimal work motivation..
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik Dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   3 4 5 6 7 8 9 10   >>