Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 98 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Kepolisian pada hakikatnya lahir bersamaan dengan kebutuhan masyarakat
akan ketentraman dan ketertiban serta kepatuhan atas norma sosial yang berlaku
di dalam lingkungan masyarakat. Semula fungsi tersebut diemban oleh masing-
masing individu dalam hubungan informal satu sama lain (informal social control). Kepolisian sebagai suatu kekuatan dibentuk setelah pranata informal tidak
mampu mengatasi masalah-masalah, gangguan keamanan dan ketertiban serta
pelanggaran hukum sehingga merupakan kendala bagi upaya pencapaian
kesejahteraan masyarakat.
"
Jurnal Polisi Indonesia, Vol. 7 (2005) Juli : 42-50, 2005
JPI-7-Jul2005-42
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ihsan
"Dalam pelaksanaan tugas pokok menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, salah satu tugas yang dilaksanakan Kepolisian RI, adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. penyidikan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pencarian informasi. Informasi yang telah dikumpulkan ini kemudian digolong-golongkan, untuk dilihat segi manfaat dan peruntukannya yang dapat menunjang kegiatan pengungkapan suatu kasus. Selain itu kegiatan penyidikan ditata secara manajerial dan dilakukan dengan melibatkan disiplin ilmu lainnya, guna membantu kegiatan pengungkapan perkara.
Sebagai gerbang awal masuknya kasus pidana umum, penyidik Polri juga harus memahami mengenai pembuktian, kendati pun ketentuan pembuktian lebih ditujukan pada pengadilan tetapi kebanyakan terjadi bahwa yang pertama-tama menemukan bukti sehubungan dengan kejahatan adalah kepolisian dan disamping itu Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa tugas penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Pasal 183 Undang-Undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Berpijak dari ketentuan tersebut, maka penyidik setidak-tidaknya harus mengumpulkan minimal 2 (dua) bukti yang saling bersesuaian dan dari persesuaiannya itu membuat terang suatu tindak pidana.
Semakin canggihnya teknologi, modus operandi kejahatan juga dilakukan secara rapi dan semakin minim bukti yang ditemukan sehingga menyulitkan dalam pengungkapannya. Oleh karena itu, kepolisian juga harus mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi dalam penyidikan tindak pidana agar pengungkapan tindak pidana berjalan lebih objektif. Disinilah peranan ahli dalam bidang tertentu yang latar belakang keahliannya ilmu pengetahuan dan teknologi membantu proses penyidikan dan keterangan yang diberikannya juga termasuk alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16447
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indawati Gunardi
"ABSTRAK
Rumah sakit kepolisian Pusat, yang disebut juga Rumkit Polpus R. S. Sukanto, merupakan fasilitas kesehatan ABRI yang menyediakan program pelayanan Askes. Dalam pelaksanaannya, kerjasama antara Rumah Sakit Kepolisian Pusat dengan PT (Persero) Askes dilakukan melalui ketentuan tarif paket perawatan untuk rawat jalan maupun rawat inap.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pasien Askes dibandingkan dengan pelayanan pasien umum sehubungan adanya perbedaan tarif/biaya perawatan yang dikenakan. Untuk itu, penulis mengambil rawat inap pada unit yang melibatkan banyak unsur dan personil serta jumlah pasien Askes yang terbanyak dirawat dengan insiden penyakit tertentu. Di unit bedah, pasien Askes dengan appendicitis berjumlah 13% dari jumlah total pasien Askes yang mendapat perawatan sehingga diambil sebagai subjek penelitian.
Penelitian ini didisain secara cross sectional untuk mengetahui kualitas pelayanan pasien Askes dan pasien umum sebagai variabel terikat dengan indikator: infeksi, obat obatan, biaya, komplikasi, lama perawatan, pelayanan dokter (berupa kunjungan dokter), prosedur operasi dan penunjang medik. Untuk variabel bebasnya adalah sumber biaya dari jenis pasien yaitu Askes dan umum, sedangkan umur dan jenis kelamin sebagai variabel confounding. Tehnik pengumpulan data adalah dengan abstraksi catatan medik selama periode 2 tahun (1995 - 1996), menggunakan seluruh kasus pasien Askes dan pasien umum. Selanjutnya analisa secara univariat dan bivariat dilakukan melalui uji t dan atau uji anova, dan uji khi kuadrat dengan bantuan perangkat lunak (epi info).
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ada dua macam perbedaan kualitas pelayanan yaitu dalam kunjungan dokter dan pemberian obat. Kelompok pasien umum mendapat lebih baik kunjungan dokter selama perawatan dibandingkan kelompok pasien Askes.
Pada pemberian obat, jumlah obat dan biaya obat untuk pasien Askes lebih rendah dibandingkan dengan jumlah dan biaya obat untuk pasien umum. Hal ini tentu saja mempunyai dampak yang baik, mengingat dengan biaya obat murah dan jumlah obat yang sedikit, mempunyai kualitas hasil pelayanan yang sama dengan pasien umum yang diukur dengan angka infeksi, komplikasi, lama rawat inap, prosedur operasi dan pemeriksaan penunjang medik.
Dengan demikian penulis menyarankan agar Rumah Sakit Kepolisian Pusat mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai pelayanan dokter, dalam hal ini kunjungan dokter, serta melaksanakan standar operasional di tiap unit, baik dalam manajemen administrasi maupun manajemen klinik untuk tiap kasus penyakit.
Dalam hal pemberian obat obatan, standar prosedur operasional dapat lebih menolong menseragamkan pedoman standar pengobatan untuk tiap diagnosa penyakit. Rumah sakit dapat mengambil langkah kebijaksanaan melalui instansi terkait untuk kenaikan tarif paket askes, mengingat keadaan dan kondisi perkembangan sekarang ini, serta menetapkan beberapa petugas yang bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi Askes dan bagian keuangan.

ABSTRACT
The Central Police Hospital, which is also called Rumkit Polpus R.. S. Sukanto, is ABRI's health facility, serving the Askes Program. In practice, the working agreement between the Central Police Hospital and PT Askes is in the form of scheme for ambulatory service and ward services.
This observation is to establish how the quality assurance given to the general patients offers from that of Askes patients based on the price difference charged to them. For this reason, the writer has concentrated on the ward which includes substantial variation in the service units as well as personnel and a high incident diagnoses for Askes patients. In the surgery unit it was discovered that the appendicitis case represented 13 % of the total Askes patients who received the ward services. Consequently appendicitis cases become the subject of this study.
This observation is a cross sectional study to find out about the quality assurance for the general and Askes patients with dependant variables indicated by infections, medicines, complications, length of stay, the doctor's services (visiting doctor), operations procedure, supporting medical examination. The independent variables are source of the costs, the type of patients i.e. Askes and general patients. The data collection has been carried out by cross sectional study for 2 years (1995 - 1996), using all evidence of Askes and general patients. The univariat and bivariat analysis were also by t - test or anova, and chi square test in computer (epi info).
The observation has established two kinds of differences, the visiting doctors and the medicines. The general patients receive better services during their stay in the hospital than Askes's patients. On medicines, the total medicines prescribed and the cost of medicines are more limited and cheaper for Askes patients than the general patients. This has a good effect, because the same quality assurance is given to the Askes patients at cheaper price with less medicines being consumed , for example, infections, complications, length of stay, operation procedures and supporting medical examination.
So, the writer suggests for The Central Police Hospital to collect more definition information about doctors services, in this case : visiting doctors, and to prepare a standard operational procedure for both the administrative and the clinical management in each diagnosis.
"
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eka Wahyudianta
"Latar belakang tesis ini diangkat clan adanya perlindungan hukum terhadap talon TM di terminal II keberangkatan dan terminal III kedatangan TKI oleh Petugas Bandara Soekarno Hatta, dengan fokus pada sistem pengamanan TKI di terminal II dan terminal III oleh petugas kepolisian Bandara Soekarno Hatta yang didasarkaa pads. Surat Keputusan Bersama (SKB) aritari piliiik Kepolisiaa Bandara Soekarno Hatta dengan Administrator Bandara dan PT. Angkasa Pura II. Dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian menggunakan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan wawancara dan telaah dokumen.
Tesis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap calon TKI pada saat keberangkatan di terminal II dan kedatangan TKI dari luar negeri di terminal III Bandara Soekarno Hatta dilakukan oleh 3 instansi yaitu Administrator Bandana Soekarno Hatta, Kepolisian Bandana Soekarno Hatta clan PT, Angkasa Pura II yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) melalui sistem pengamanan yang terbagi dalam 2 wilayah area yaitu daerah umum (public area) dan daerah terbatas (restricted area). Dalam daerah terbatas kewenangan pengamanan dari pihak administrator bandara dan yang memfasilitasi adalah pihak PT. Angkasa Pura II sedangkan polisi dalam area terbatas ini tidak mempunyai kewenangan kecuali apabila ada suatu kasus tindak pidana. Sedang,kan untuk daerah publik sepenuhnya merupakan kewenangan polisi dengan melakukan tindakan-tindakan patroli, penjagaan, bimbingan masyarakat dan penegakan hukum.
Rekomendasi yang dapat diberikan adalah : (1) Perlunya petugas kepolisian Bandana Soekarno Hatta memberikan himbauan kepada TKI ketika tiba di terminal - 3 agar menabungkan atau mengirimkan uangnya melalui jasa Bank; (2) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polres Bandara Soekarno Hatta khususnya untuk pelibatan personil Polwan; (3) Perlunya pembentukan pos pelayanan satu atap.

The Background of this thesis was lift from the existing of law protection against aspirant of Indonesia Labor in Terminal II Departure and Terminal III Arrival of Indonesia Labor by official of Soekarno-Hatta Airport, with the focus on the security system Of Indoiiesiaii labor which based Oh the Jont Letter Of Agreement betVveen Soekarno-Hatta Airport Police and Airport Administrator and PT . Angkasa Pura H. This thesis applies qualitative approach, the research method is study case method, and the data collection technique is using interview observation and document research.
This thesis shows that law protection against aspirant of Indonesian labor at the time of departure in terminal II and their arrival from abroad in Terminal III Soekarno-Hatta Airport is conducted by three institution that is, Soekarno- Hatta Airport Administrator, Soekarno Hatta Airport Police and PT. Angkasa Pura H which based on the Joint Letter of Agreement (SKB) through security system which divided into two area territory, that is public area and restricted area. In the restricted area, the authority of security is in the hand of airport administrator and facilitated by PT. Angkasa Pura II, while Police in this restricted area has no authority unless in case of the committing of an offences. Meanwhile for public area is fully controlled by police by doing patrol activity, guarding, community counseling and law enforcement.
Recommendations that can be rendered are: (1) it is necessary for the Airport police officer to appeal the Indonesia Labor on their arrival in Terminal III in order to save their money or to send it via bank;(2) it is necessary to enhance quality and quantity of Airport police personnel especially the involvement of Police Women;(3) it is necessary to established one stop service center."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20742
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Ahsan Hamidi
"Tesis ini membahas tentang upaya penerapan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Pnnsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan ini mengandung muatan norma HAM yang lengkap dan alat yang berguna bagi pembudayaan HAM di internal Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi tentang sejauh mana peratuan ini diterapkan di internal POLRI Semua data diperoleh penulis melalui proses pengamatan wawancara mendalam diskusi terfokus dan interaksi intensif dengan polisi selama dalam tugas Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRI memperoleh dukungan kuat dan berbagai pihak termasuk lembaga mtemasional untuk menginternalisasi Peraturan Kapolri tentang HAM secara berjenjang, mulai dan Perwira Tinggi Kepala Polisi Daerah dan peserta didik di Pusdik Kapolri juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung implementasi HAM Namun demikian dalam konteks penerapan Perkap POLRI terkendala oleh masalah kelembagaan yang selalu membelit organisasi seperti masalah struktur organisasi sistem pengawasan yang lemah tradisi kekerasan yang sudah lama terjadi biaya operasional terbatas sistem remunerasi yang belum layak, sistem rekrutmen dan promosi jabatan yang tidak transparan, sistem pengembangan kapasitas SDM di POLRI dll Sosialisasi Perkap HAM yang selama ini dilakukan oleh POLRI belum bisa menjamin bahwa HAM bisa diimplementasikan Keteladanan dari pimpinan POLRI dalam penerapan HAM memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penerapan HAM di institusi POLRI"
2012
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dipo Ramdhanu Wicaksono
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP-Anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

ABSTRACT
This study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP-A Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries's fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found that the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."
2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmad Yulianto
"Tesis ini membahas tentang pembuatan dan penggunaan checklist yang dapat menjadi tool bagi intelijen kepolisian dalam mengantisipasi terjadinya kerusuhan sosial. Pada checklist yang dibangun atau dibuat pada penelitian ini, isi checklist menggunakan konsep perilaku kolektif yang dikemukakan oleh Neil Smelser yang terdiri dari enam tahapan atau determinan, yaitu kondusivitas struktural, ketegangan struktural, penyebaran kepercayaan umum, adanya pemicu, mobilisasi massa dan kegagalan kontrol sosial.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melaksanakan dua kali Focus Group Discussion dengan peserta para anggota intelijen kepolisian pada level perwira menengah dan bintara dalam rangka pembuatan checklist. Selanjutnya melaksanakan wawancara dalam ujicoba checklist kepada para siswa Pusdik Intelkam selaku pelaksana lapangan dan calon pengguna checklist.
Analisa terhadap penggunaan checklist dengan model analisa interaktif serta menggunakan diagram tulang ikan yang menunjukkan bahwa isi checklist yang merupakan tahapan dan indikasi terjadinya kerusuhan sosial merupakan kepingan-kepingan informasi yang harus dikumpulkan oleh intelijen kepolisian. Oleh karena itu checklist ini dapat digunakan oleh intelijen kepolisian sebagai pedoman pengumpulan informasi dan membantu dalam perencanaan pengumpulan informasi sekaligus sebagai sarana kontrol dalam kegiatan pengumpulan dan analisis. Selain itu melalui pendekatan konsep peringatan intelijen dari Cynthia Grabo, adanya pembobotan, penilaian terhadap determinan serta isyarat peringatan pada checklist ini dapat menjadi tool bagi intelijen kepolisian dalam melakukan proses penelitian intelijen, menilai terhadap kemungkinan/potensi kerusuhan, membantu dalam pengambilan keputusan dan keyakinan untuk melakukan tindakan antisipasi kerusuhan sosial.

This thesis is to discuss on the manufacture and usage of a checklist as a tool for Police Intelligence in order to anticipate social unrest. On manufactured and built checklist in this study, content of relevant checklist is using collective behavior concept proposed by Neil Smelser which includes six sequences or determinants, which are structural conductivity, structural strain, generalized belief, precipitating factors, mobilization for action and failure of social control.
In this thesis, in making a checklist, used method is a qualitative with using two-times Focus Group Discussion, and the participants are members of police intelligence from intermediate officers and warrant officers. And then interview is carried out in order to test the checklist to students on Pusdik Intelkam as field officers and candidates to use this checklist.
Analysis on checklist usage with interactive analysis model and using fishbone diagram which showed that the content of checklist is the sequence and indication for social unrest as information fragments which have to be gathered by police intelligence. Therefore, this checklist can be used by police intelligence as a guidance to gather information and to assist in gathering activities and analyses. Nevertheless, by concept approach on intelligence warning from Cynthia Grabo, there shall be integrity, evaluation on warning cues and determinants under this checklist, so it can be a tool for police intelligence in order to process intelligence research, in evaluating the likely or potential unrest, in assisting on decision taking as well as a belief in carrying out anticipation of social unrest."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manurung, Aldinan Robby Jevri Hanter
"Tesis ini membahas mengenai bagaimana kepolisian di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI menggunakan kewenangannya dalam melakukan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi. Kewajiban untuk menerapkan rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika bersumber dari Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pada tahun 2014, 7 lembaga negara telah mengeluarkan peraturan bersama yang mengatur tentang penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Peraturan bersama tahun 2014 membawa perubahan yang cukup besar bagi penerapan rehabilitasi, termasuk peran kepolisian sebagai penyidik. Peran kepolisian dalam menerapkan rehabilitasi, bagaimana cara menerapkan rehabilitasi, serta dampak rehabilitasi yang diterapkan menjadi pembahasan utama dalam tesis ini.

This thesis discussess how the police in Directorate of Narcotic Crime of BARESKRIM POLRI on using its authority to punish drug abusers to implement the treatment. Obligation of treatment implementation comes from article 54 of Narcotic Act. In 2014, 7 agents of state have released the joint regulation about the implementation of treatment fo drug abusers. Those regulation bring the big change for treatment implementation, including the role of police as an investigator. The role of police on implement the treatment, the way of those implementation, and the impact of those implementation are the main discussion of these thesis."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dipo Ramdhanu Wicaksono
"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP – anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.
......This study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP – a Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries’s fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>