Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mengambil rumusan, visi, misi, tujuan, peran, fungsi, tugas pokokdan tugas-tugas kepolisian negara RI, dari rumusan resmi berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama UU NO. 2. 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia."

"Kepolisian pada hakikatnya lahir bersamaan dengan kebutuhan masyarakatakan ketentraman dan ketertiban serta kepatuhan atas norma sosial yang berlakudi dalam lingkungan masyarakat. Semula fungsi tersebut diemban oleh masing-masing individu dalam hubungan informal satu sama lain (informal social control). Kepolisian sebagai suatu kekuatan dibentuk setelah pranata informal tidakmampu mengatasi masalah-masalah, gangguan keamanan dan ketertiban sertapelanggaran hukum sehingga merupakan kendala bagi upaya pencapaiankesejahteraan masyarakat."

"Tesis ini membohas standar pengamanan yang dilaksanakan oleh Detasemen Pengamanan Objek Vital, Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok. Perhatian utama tesis ini adalah kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Detasemen Penggunanan Objek Vital Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengimplementasikan standar pengamanan guna mengamankan Pelabuhan Tanjung Priok sesuai dengan Skep Kapolri No. 738 I X I 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode ethnografi dan teknik pengumpulan data pengamatan dan wawancara bebas. Den Pam Obvit merupakan bagian dari Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok yang diberikan tugas mengamankan Pelabuban Tanjung Priok. Kegiatan pengamanan dilaksanakan secara melekat di 7 buab industri dengan kegiatan dan kebijakan pengamanan yang berbeda. Sebagian besar pengamanan dilaksanakan dalam bentuk pengaturan, penjagaan, patroli dan program community policing serta pelaksanaan audit pengamanan. Penelitian menunjukan babwa Den Pam Obvit belum mengimplementasikan Skep Kapolri No. 738 I X I 2005 tentang Sistem

---

The thesis analyses the implemenilllion of safety standard conducted by Detasernen Pengamanan Objek Vital Tanjung Priok Harbour Police Resort. The main attention of this thesis is policing activity conducted by members of Den Pam Obv:it Tanjung Priok Harbour Pollee Resort in implementing the safety standard to maintan the safety of Tanjung Priok Harbour, besed on Skep Kapolri No. 7381 X I 2005 about Safety of Vital Objects. The research uses qualitative approach with ethnographic method by eolleeting data through observation and interview.

Den Pam Obv:it is a part of Tanjung Priok Harbour Police Resort, with main duty to maintain the safety of Tanjung Priok Harbour. Den Pam Obvit is zespomible to 1>lke care the safety of seven industries, each has different condition and safety policy. Den Pam Obvit generally maintains safety by dning "turjawalf', community policing prognnn and implementing safety audit.

The research shows that the Den Pam Obvit has not implemented the Skep Kapolri No. 7381X/2005 on Safety of Vital Objeets at the optimal level For that reason, a number of oases on safety problems were fuund in"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya konsep penegakan hukum penuh yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik kejahatan pencurian sebagai tindak pidana utama yang diikuti dengan pemeriksaan kejahatan penadahan sebagai tindak lanjut. Pemeriksaan kejahatan penadahan merupakan upaya Penegakan Hukum yang bertujuan agar barang yang dicuri dapat ditemukan dan dikembalikan kepada korbannya sehingga masyarakat sebagai korban dapat dipulihkan keadaannya. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap metode kerja yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik, dilanjutkan dengan melakukan wawancara terhadap 15 Orang personil Satuan Reserse Kriminal serta dengan kasubnit dan kanit Operasional. Penelitian juga dilakukan dengan melakukan telaahan dokumen dan berkas penyidikan serta melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus pencurian dan penadahan yang ditangani.Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, teori integritas, teori keadilan, konsep peran dan fungsi kepolisian serta konsep untuk mendapatkan dan mengembalikan barang hasil curian. Teori-teori tersebut sebagai pisau analisa untuk melihat lebih dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian dan penadahan. Data yang ditemukan jumlah pengungkakpan kasus pencurian di Satreskrim Polrestro Jakarta Selatan pada tahun 2017-2018 masih sangat kecil, begitupun juga dengan pengungkapan kasus penadahan. Sesuai dengan teori penegakan hukum, terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi yaitu : hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Penyidik Satuan Reskrim Polrestro Jaksel juga menghadapi permasalahan baik dari internal yaitu ketiadaan aturan internal dan terbatasnya sarana prasarana serta secara eksternal yaitu problem operasional dilapangan.Kesimpulan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Selatan belum dapat melakukan penegakan hukum secara penuh sehingga belum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Polri, sebagaimana digariskan dalam program Promoter Polri. Sehingga rekomendasi penelitian adalah mengembangkan sistem penyidikan yang berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan deteksi adanya penyelewengan kewenangan dalam proses penyidikan kasus pencurian dan penadahan.

---

The aims of this reasearch is to explain how importance an full law enforcement concept carried out by investigators as the main crime followed by fancing as a second crime. Criminal investigation is a kind of activity to find out the stuff and we can give it back to the victim, so that the stuff can be recovered. This research is carried out by observing the methods used by the investigators, followed by interviewing 15 investigator Criminal Investigation Unit include chief of criminal sub unit and chief of operational unit. This research also done by studying investigation document and adjust deeper investigation for theft cases.This research uses law enforcement theory, integrity theory, the theory of justice, concept of police role and function, and concept of obtaining and returning swag. These theories are used as knives analysis to the reach deeper investigation for theft and fancing cases In fact based on the data, the number of reveled theft in south Jakarta metropolitan police resort at the period 2017-2018 shows us a minimum number. This condition also happen for the fancing cases. according to the theory of law enforcement, there are affected by : law, law enforcement officers, the facilities and infrastructure, society and culture. Criminal investigator of south Jakarta metropolitan police resort also investigator also faces problem both from internal, no internal rules and the minimum facilities as an internal factor also known as an operational problem.We can conclude that the application at law enforcement especially in CID is unable to work properly, it is equal with the increase of trust building for Police integrity best on INP programe (PROMOTER). The recomendation of this research is to developing investigation system based on technology information as the purpose to increase detection and control in the procedure at handling theft and fancing."

"Dalam pelaksanaan tugas pokok menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, salah satu tugas yang dilaksanakan Kepolisian RI, adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. penyidikan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pencarian informasi. Informasi yang telah dikumpulkan ini kemudian digolong-golongkan, untuk dilihat segi manfaat dan peruntukannya yang dapat menunjang kegiatan pengungkapan suatu kasus. Selain itu kegiatan penyidikan ditata secara manajerial dan dilakukan dengan melibatkan disiplin ilmu lainnya, guna membantu kegiatan pengungkapan perkara.Sebagai gerbang awal masuknya kasus pidana umum, penyidik Polri juga harus memahami mengenai pembuktian, kendati pun ketentuan pembuktian lebih ditujukan pada pengadilan tetapi kebanyakan terjadi bahwa yang pertama-tama menemukan bukti sehubungan dengan kejahatan adalah kepolisian dan disamping itu Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa tugas penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.Pasal 183 Undang-Undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Berpijak dari ketentuan tersebut, maka penyidik setidak-tidaknya harus mengumpulkan minimal 2 (dua) bukti yang saling bersesuaian dan dari persesuaiannya itu membuat terang suatu tindak pidana.Semakin canggihnya teknologi, modus operandi kejahatan juga dilakukan secara rapi dan semakin minim bukti yang ditemukan sehingga menyulitkan dalam pengungkapannya. Oleh karena itu, kepolisian juga harus mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi dalam penyidikan tindak pidana agar pengungkapan tindak pidana berjalan lebih objektif. Disinilah peranan ahli dalam bidang tertentu yang latar belakang keahliannya ilmu pengetahuan dan teknologi membantu proses penyidikan dan keterangan yang diberikannya juga termasuk alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana."

"ABSTRAKRumah sakit kepolisian Pusat, yang disebut juga Rumkit Polpus R. S. Sukanto, merupakan fasilitas kesehatan ABRI yang menyediakan program pelayanan Askes. Dalam pelaksanaannya, kerjasama antara Rumah Sakit Kepolisian Pusat dengan PT (Persero) Askes dilakukan melalui ketentuan tarif paket perawatan untuk rawat jalan maupun rawat inap.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pasien Askes dibandingkan dengan pelayanan pasien umum sehubungan adanya perbedaan tarif/biaya perawatan yang dikenakan. Untuk itu, penulis mengambil rawat inap pada unit yang melibatkan banyak unsur dan personil serta jumlah pasien Askes yang terbanyak dirawat dengan insiden penyakit tertentu. Di unit bedah, pasien Askes dengan appendicitis berjumlah 13% dari jumlah total pasien Askes yang mendapat perawatan sehingga diambil sebagai subjek penelitian.Penelitian ini didisain secara cross sectional untuk mengetahui kualitas pelayanan pasien Askes dan pasien umum sebagai variabel terikat dengan indikator: infeksi, obat obatan, biaya, komplikasi, lama perawatan, pelayanan dokter (berupa kunjungan dokter), prosedur operasi dan penunjang medik. Untuk variabel bebasnya adalah sumber biaya dari jenis pasien yaitu Askes dan umum, sedangkan umur dan jenis kelamin sebagai variabel confounding. Tehnik pengumpulan data adalah dengan abstraksi catatan medik selama periode 2 tahun (1995 - 1996), menggunakan seluruh kasus pasien Askes dan pasien umum. Selanjutnya analisa secara univariat dan bivariat dilakukan melalui uji t dan atau uji anova, dan uji khi kuadrat dengan bantuan perangkat lunak (epi info).Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ada dua macam perbedaan kualitas pelayanan yaitu dalam kunjungan dokter dan pemberian obat. Kelompok pasien umum mendapat lebih baik kunjungan dokter selama perawatan dibandingkan kelompok pasien Askes.Pada pemberian obat, jumlah obat dan biaya obat untuk pasien Askes lebih rendah dibandingkan dengan jumlah dan biaya obat untuk pasien umum. Hal ini tentu saja mempunyai dampak yang baik, mengingat dengan biaya obat murah dan jumlah obat yang sedikit, mempunyai kualitas hasil pelayanan yang sama dengan pasien umum yang diukur dengan angka infeksi, komplikasi, lama rawat inap, prosedur operasi dan pemeriksaan penunjang medik.Dengan demikian penulis menyarankan agar Rumah Sakit Kepolisian Pusat mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai pelayanan dokter, dalam hal ini kunjungan dokter, serta melaksanakan standar operasional di tiap unit, baik dalam manajemen administrasi maupun manajemen klinik untuk tiap kasus penyakit.Dalam hal pemberian obat obatan, standar prosedur operasional dapat lebih menolong menseragamkan pedoman standar pengobatan untuk tiap diagnosa penyakit. Rumah sakit dapat mengambil langkah kebijaksanaan melalui instansi terkait untuk kenaikan tarif paket askes, mengingat keadaan dan kondisi perkembangan sekarang ini, serta menetapkan beberapa petugas yang bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi Askes dan bagian keuangan.

---

ABSTRACT

The Central Police Hospital, which is also called Rumkit Polpus R.. S. Sukanto, is ABRI's health facility, serving the Askes Program. In practice, the working agreement between the Central Police Hospital and PT Askes is in the form of scheme for ambulatory service and ward services.

This observation is to establish how the quality assurance given to the general patients offers from that of Askes patients based on the price difference charged to them. For this reason, the writer has concentrated on the ward which includes substantial variation in the service units as well as personnel and a high incident diagnoses for Askes patients. In the surgery unit it was discovered that the appendicitis case represented 13 % of the total Askes patients who received the ward services. Consequently appendicitis cases become the subject of this study.

This observation is a cross sectional study to find out about the quality assurance for the general and Askes patients with dependant variables indicated by infections, medicines, complications, length of stay, the doctor's services (visiting doctor), operations procedure, supporting medical examination. The independent variables are source of the costs, the type of patients i.e. Askes and general patients. The data collection has been carried out by cross sectional study for 2 years (1995 - 1996), using all evidence of Askes and general patients. The univariat and bivariat analysis were also by t - test or anova, and chi square test in computer (epi info).

The observation has established two kinds of differences, the visiting doctors and the medicines. The general patients receive better services during their stay in the hospital than Askes's patients. On medicines, the total medicines prescribed and the cost of medicines are more limited and cheaper for Askes patients than the general patients. This has a good effect, because the same quality assurance is given to the Askes patients at cheaper price with less medicines being consumed , for example, infections, complications, length of stay, operation procedures and supporting medical examination.

So, the writer suggests for The Central Police Hospital to collect more definition information about doctors services, in this case : visiting doctors, and to prepare a standard operational procedure for both the administrative and the clinical management in each diagnosis."

"Latar belakang tesis ini diangkat clan adanya perlindungan hukum terhadap talon TM di terminal II keberangkatan dan terminal III kedatangan TKI oleh Petugas Bandara Soekarno Hatta, dengan fokus pada sistem pengamanan TKI di terminal II dan terminal III oleh petugas kepolisian Bandara Soekarno Hatta yang didasarkaa pads. Surat Keputusan Bersama (SKB) aritari piliiik Kepolisiaa Bandara Soekarno Hatta dengan Administrator Bandara dan PT. Angkasa Pura II. Dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian menggunakan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan wawancara dan telaah dokumen.Tesis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap calon TKI pada saat keberangkatan di terminal II dan kedatangan TKI dari luar negeri di terminal III Bandara Soekarno Hatta dilakukan oleh 3 instansi yaitu Administrator Bandana Soekarno Hatta, Kepolisian Bandana Soekarno Hatta clan PT, Angkasa Pura II yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) melalui sistem pengamanan yang terbagi dalam 2 wilayah area yaitu daerah umum (public area) dan daerah terbatas (restricted area). Dalam daerah terbatas kewenangan pengamanan dari pihak administrator bandara dan yang memfasilitasi adalah pihak PT. Angkasa Pura II sedangkan polisi dalam area terbatas ini tidak mempunyai kewenangan kecuali apabila ada suatu kasus tindak pidana. Sedang,kan untuk daerah publik sepenuhnya merupakan kewenangan polisi dengan melakukan tindakan-tindakan patroli, penjagaan, bimbingan masyarakat dan penegakan hukum.Rekomendasi yang dapat diberikan adalah : (1) Perlunya petugas kepolisian Bandana Soekarno Hatta memberikan himbauan kepada TKI ketika tiba di terminal - 3 agar menabungkan atau mengirimkan uangnya melalui jasa Bank; (2) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polres Bandara Soekarno Hatta khususnya untuk pelibatan personil Polwan; (3) Perlunya pembentukan pos pelayanan satu atap.

---

The Background of this thesis was lift from the existing of law protection against aspirant of Indonesia Labor in Terminal II Departure and Terminal III Arrival of Indonesia Labor by official of Soekarno-Hatta Airport, with the focus on the security system Of Indoiiesiaii labor which based Oh the Jont Letter Of Agreement betVveen Soekarno-Hatta Airport Police and Airport Administrator and PT . Angkasa Pura H. This thesis applies qualitative approach, the research method is study case method, and the data collection technique is using interview observation and document research.This thesis shows that law protection against aspirant of Indonesian labor at the time of departure in terminal II and their arrival from abroad in Terminal III Soekarno-Hatta Airport is conducted by three institution that is, Soekarno- Hatta Airport Administrator, Soekarno Hatta Airport Police and PT. Angkasa Pura H which based on the Joint Letter of Agreement (SKB) through security system which divided into two area territory, that is public area and restricted area. In the restricted area, the authority of security is in the hand of airport administrator and facilitated by PT. Angkasa Pura II, while Police in this restricted area has no authority unless in case of the committing of an offences. Meanwhile for public area is fully controlled by police by doing patrol activity, guarding, community counseling and law enforcement.Recommendations that can be rendered are: (1) it is necessary for the Airport police officer to appeal the Indonesia Labor on their arrival in Terminal III in order to save their money or to send it via bank;(2) it is necessary to enhance quality and quantity of Airport police personnel especially the involvement of Police Women;(3) it is necessary to established one stop service center."