Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 98 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aveto Faisal
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S6479
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: PTIK Press,
350 JIK
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Meliala, Adrianus Eliasta, 1966-
Abstrak :
Telah lama disepakati bahwa keberhasilan tugas-tugas kepolisian salah satunya ditentukan oleh tinggi-rendahnya tingkat partisipasi masyarakat (Rahardjo & Tabah, 1993). Namun di pihak lain, tingkat partisipasi itu sendiri nampaknya ditentukan pula oleh variabel lain seperti pengetahuan masyarakat pada umumnya maupun pengetahuan masing-masing individu pada khususnya mengenai peran polisi, kemampuan serta kewenangan polisional yang dimilikinya. Bila dikhususkan pada kualitas pengetahuan individu baik terhadap peran polisi, kemampuan maupun terhadap kewenangan polisional itu sendiri, nampaknya banyak ditentukan oleh bagaimana hal-hal tersebut di atas dikomunikasikan ke masyarakat. Komunikasi tersebut tentulah dapat terjadi melalui suatu proses penginformasian maupun pencitraan yang dilakukan entah oleh individu polisi itu sendiri ataupun oleh Poiri sebagai organisasi kepolisian, baik secara sengaja atau langsung (misalnya dalam suatu forum penyuluhan) maupun tidak sengaja atau tidak langsung (dengan kata lain melalui penampilan para anggota polisi sehari-harinya). Demikian pula pengkomunikasian itu dapat berlangsung secara teratur (misalnya bila seseorang tengah ikut dalam suatu program pendidikan yang diadakan oleh kepolisian), setengah teratur {misalnya, tatkala seseorang tengah belajar ilmu hukum dan sesekali pasti membicarakan tentang polisi) ataupun tidak teratur sama sekali (tergantung dari seberapa mungkin seseorang terlibat sebagai obyek kegiatan kepolisian berkaitan dengan aktivitas kesehariannya). Kebervariasian tersebut di atas nampaknya cukup wajar terjadi mengingat kompleksnya peran, kemampuan serta kewenangan polisi itu sendiri saat berinteraksi dengan masyarakatnya. Kenyataan bahwa polisi bertugas dan juga tinggal berbaur di tengah masyarakat juga sedikit banyak akan mempengaruhi pandangan kalangan yang lebih luas terhadapnya. Dalam kaitan itu perlu disebutkan bahwa bila peran polisi sebagai elemen sistem peradilan pidana saja, katakanlah sebagai penumpas kejahatan, yang terlalu banyak diperlihatkan (khususnya oleh media-massa), maka peran, kemampuan maupun kewenangan polisi yang lain (yakni bidang non penegakan hukum) sulit tumbuh atau tidak akan dikenal dalam struktur kognisi seseorang. Demikian pula bila media-massa senantiasa menginformasikan secara intens citra anggota polisi yang korup saja, tak pelak hal itu akan mempengaruhi dengan cara bagaimana seorang yang awam dalam bidang ini kemudian secara serba sedikit dapat memahami profil orang-orang yang seharusnya bertugas memelihara ketertiban mereka. Bisa diduga bahwa proses di ataslah yang juga terjadi saat seseorang mengembangkan dan memelihara stereotipi tertentu tentang polisi. Stereotipi secara psikologis adalah konsep yang dibangun berdasarkan anggapan (belief) serta persepsi, dan bukannya oleh pengetahuan yang benar atau sahih tentang obyek tertentu (Sarwono, 1996). Singkatnya, orang dapat membangun pengetahuan tentang polisi berdasarkan isyu atau anggapan `miring' bahkan salah tentang polisi atau yang lain berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Sebaliknya, secara teoritis, anggapan yang benar dapat saja terjadi walaupun faktanya tidak sejalan atau salah sama sekali.
Depok: Universitas Indonesia, 2001
LP-Pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Tampubolon, Musa
Abstrak :
Penelitian tentang konflik dan kegiatan Kepolisian dengan pemecahan masalah di terminal Kalideres ini menempatkan gejala tersebut dalam konteks tingkah laku kekerasan kolektif yang dapat mengarah pada corak etno religion localism apabila penanganannya tidak dapat dikelola dengan baik sebab masyarakat di sekitar terminal bus Kalideres terdiri dani masyarakat majemuk. Dengan demikian, unsur yang menjadi unit analisis adalah kolektifitas dan pemecahan masalah yang beriorientasi pada situasi menang-menang atau win-win solution, sehingga potensi konflik atau konflik yang terjadi tidak menjadi besar dan tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat meresahkan masyarakat. Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah metodologi kualitatif dengan cara pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman serta kajian dokumen. Peneliti mengamati faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dan kekerasan antar-kelompok yang terjadi selama tahun 2004-2005. Disain penelitian adalah studi kasus. Pengumpulan data mempergunakan teknik pengamatan dan wawancara. Penanggulangan kelemahan penelitian dilakukan dengan memperbanyak sumber data metalui berbagai media dan keterlibatan langsung peneliti dalam pencaharian data. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya konflik dan kejahatan kekerasan antarkelompok. Faktor tersebut berupa pendorong struktural, yaitu terdapatnya persaingan, ketidakadilan, perbedaan budaya antarkelompok yang menimbulkan ketegangan. Hal ini disebarluaskan kepada anggota kelompok hingga terjadi upaya mobilisasi kolektif, yang dipicu oleh suatu peristiwa dan intervensi aparat pengendali sosial format yang tidak maksimal sehingga terjadi kejahatan kekerasan kolektif. Penyelesaian permasalahan konflik dan kejahatan kekerasan antarkelompok dilakukan melalui pertama, faktor persaingan dilakukan upaya menciptakan goal bersama yang menyangkut kepentingan bersama (superordinate goal) dan mencairkan polarisasi antara dua kutub yang berkonflik. Kedua, faktor ketidak-adilan dilakukan melalui upaya pendekatan negosiasi, membangkitkan kepercayaan (trust) dan arbitrasi. Ketiga, faktor perbedaan budaya melalui pendekatan mediasi dan dialog blending atau mengurangi perbedaan yang ada, mencari persamaan, dan berangkat dari persamaan untuk mengurangi perbedaan dengan bersama-sama berangkat menuju titik tengah. Penyelesaian konflik dengan cara-cara di atas, untuk 'sementara waktu' dapat mencairkan situasi yang sempat memanas dan meredakan konflik dan kekerasan antar-kelompok. Kesimpulan peneliti adalah proses terjadinya konflik dan kejahatan kekerasan antar-kelompok di terminal bus Kalideres, pada dasarnya sesuai dengan teori tingkah laku kolektif dari Smelser dan budaya kelas bawah (lower class culture).
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15034
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ristra Lemdikasari
Abstrak :
Saat ini dengan semakin berkembangnya jaman, kebutuhan akan rumah menjadi hal yang sangat penting bagi seseorang. Memiliki rumah adalah adalah kebutuhan yang paling mendasar yang merupakan hak bagi setiap orang. Dilingkungan Polri, upaya dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan masyarakat tentu ada faktor-faktor pendukung yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar (basic need) hidup anggotanya seperti hak dapat menghuni/memiliki rumah secara layak dan memadai baik melalui pengadaan rumah dinas oleh dinas maupun kepemilikan secara pribadi. Rumah dinas sendiri memilik arti yaitu rumah negara yang dimiliki dan atau dikuasi oleh Polri yang disediakan bagi personel Polri. Penempatan rumah dinas sendiri dilingkungan Polri telah diatur dalam Keputusan Kapolri No. 17/VIII/2001 tentang petunjuk pelaksanaan penempatan rumah dinas dengan penerbitan SIP. Inti dari disediakan rumah dinas itu sendiri adalah diperuntukan untuk personel Polri yang masih aktif sehingga dapat terjamin kesejahteraannya dan dapat lebih baik dalam melaksanakan tugasnya dalam hal kesigapan dan tepat waktu. Akan tetapi pada kenyataannya penghuni dari rumah dinas adalah personil Polri yang sudah tidak aktif lebih banyak dari pada personil yang masih aktif sengan status SIP yang kadaluarsa maupun belom memiliki dengan alasan masih dalan proses. Lemahnya dalam pengendalian atau penunjukan penghuni rumah dinas ini yang menjadi cikal bakal adanya Pemidahan Hak Menempati rumah dinas yang dilakukan secara tertutup atau yang lebih dikenal dengan nama ?jualbeli? atau uang ganti kunci, hal tentunya tidak diketahui oleh dinas. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan utama dalam pengadaan rumah dinas itu sendiri di Kepolisiam.
Nowadays, as time goes by the growing needs of houses is very important for a person. Owning a house is the most basic need and also a rights for everyone. In police sector,efforts to improve the professionalism of public service there are certainly several factors related to the fulfillment of the supported are fundamental rights (basic need) life members such as rights can inhabit/owning the house adequate either through the procurement service by service and home owneship in private. The home office itself has a meaning that is the home state-owned and or by the police and provided for the personnel of the national police. The placement of the house office?s own in national police (polri)sector have been provided for The Head of National police Decission N0.17/VIII/2001 concerning the implementation of the directive by the publishing house placement service of the SIP. The core of the provide of the provided home service itself is intended to exist national police (polri) personnel still active so that it cant be secured and can be better doing their job in terms of promptness and timely.but in fact, the occupant of the home office is national police personnel has been in active more than personnel still active with sip status expired or have not lived by weakness in the control of the designation of the residents of this service which became the forerunner of the move was the rights to occupy or better known by the name of ?sale and purchase? or ?key money? is certainly not known by the service. This condition doesn?t satisfy the main purpose of the procurement service itself in house Police Departement.
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31189
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Wantoro
Abstrak :
Disertasi ini merupakan hasil kajian mengenai Kepolisian wilayah Kedu dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai produk hubungan antara Polisi dengan masyarakat yang saling mempengaruhi daram mewujudkan rasa aman dalam masyarakat melalui kegiatan dan operasi kepolisian baik ditingkat manajerial maupun operasional yang implementasinya merupakan interpretasi para petugas Polwil Kedu terhadap peraturan perundang-undangan, petunjuk-petunjuk, pedoman, kebijakan pimpinan, dan responsif terhadap corak masyarakat, Serta pemolisian reaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dalam mewujudkan rasa aman masyarakat, berlangsung hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara Polisi dan masyarakat telah menghasilkan corak manajemen pemeiiharaan kamtibmas Polwil Kedu yang reaktif dan responsif terhadap corak masyarakat, dengan kata Iain bahwa corak manajemen pemetiharaan kamtibmas di wilayah Kedu bersifat reaktif, tidak seragam dan lebih menekankan pada iindakan penegakan hukum. Polwil Kedu dalam melakukan pemeliharaan kamtibmas masih menggunakan model pemolisian konvensional yang oenderung pasif menunggu laporan atau pengaduan dan berlindak setelah ada kejadian, meski demikian telah ada upaya-upaya untuk menggunakan model pemolisian yang proaklif yang terwujud dalam memecahkan masalah-rnasalah sosial melalui kerja sama dengan masyarakat dan stakehofderlainnya. Pelaksanaan manajemen pemehharaan keamanan dan ketertiban masyamkat di wilayah Kedu sebagai produk interaksi yang kompleks diantara struktur, penafsiran dan dinamika sosial masyarakat di wilayah Kedu. Memperhatikan bahwa dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Senantiasa berubah menurut waktu dan tempat, maka dapat dinyatakan bahwa manajemen pemeliharaan kamtibmas di Polwil Kedu merupakan produk dinamis yang mencerminkan respon aktif para petugas Polwil Kedu terhadap struktur disatu pihak, dan tuntutan masyarakat serta masalah-masalah sosial di lain pihak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa manajemen pemeliharaan kamtibmas di Polwil Kedu merupakan sebuah siruktur baru yang terwujud melalui bentuk tindakan petugas yang respon-kreatif atas kompleksitas kekuatan dan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi serta kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
D1777
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Henry Sugito
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1980
S6156
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Irwan Heriyanto
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S7287
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haleda Riezka Hairunnisa Ns
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran sikap aparat kepolisian terhadap korban pemerkosaan pada bagian SPKT dan unit PPA di Jajaran Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama dalam pengambilan data. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah Attitude Toward Rape Victims Scale (ARVS) yang dikembangkan pertama kali oleh Ward (1988) dan telah diadaptasi oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah 30 aparat polisi yang bertugas pada bagian SPKT dan unit PPA di jajaran Polda Metro Jaya. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap yang mendukung terhadap korban pemerkosaan dengan tidak menyalahkan atau merendahkan korban, tidak meremehkan pengalaman korban, tidak memiliki anggapan bahwa korban pantas mengalami pemerkosaan dan tidak melemahkan kredibilitas korban, meskipun secara keseluruhan responden cenderung ragu-ragu dalam melihat pengalaman korban pemerkosaan. ......This study aims to see an overview of attitudes toward rape victims among police officers on duty at SPKT and PPA subdivision in Polda Metro Jaya Corps. This study used a questionnaire as the main instrument in the data collection. Questionnaire used in this study was Attitude Toward Rape Victims Scale (ARVS), which was first developed by Ward (1988) and has been adapted by researcher. Respondents in this study were 30 police officers on duty at SPKT and PPA subdivision in Polda Metro Jaya Corps. The results in this study shows that the majority of respondents had favorable attitudes toward rape victims by not blame or denigrate victims, not trivialize victims’ experience, not highlight victims’ deservingness nor undermine victims’ credibility, although overall respondents tend to hesitant in viewing victims’ experience.
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>