Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Sebagai Aparatur Penegak Hukum di Indonesia. Dalam melaksanakannya tugasnya Kepolisian mempunyai Kewenangan Diskresi untuk membantu melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Penegak Hukum di Indonesia.Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Polda Metro Jaya. Permasalahannya bagaimana Penggunaan Asas Diskresi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum, bagaimana tata cara, syarat dan tanggungjawab hukum dalam pelaksanaan Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam Penggunaan Asas Diskresi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum harus mengikuti syarat-syarat yang telah diatur baik dalam Peraturan Perundang-Undangan ataupun Peraturan Internal dari Instansi Kepolisian itu sendiri.Penulis juga mendapat kesimpulan bahwa tata cara, syarat dan tanggungjawab hukum dalam pelaksanaan Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu baik pengaturan Internal Kepolisian maupun Pengaturan Pengaturan dari Instansi lain yang berhubungan dengan kasus yang bersangkutan atau sesuai dengan fakta di lapangan, dan dalam kasus ini dikarenakan berhubungan dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum maka berikut adalah pengaturan diluar dari Pengaturan Internal Kepolisian dan Undang-Undang."

"Latar belakangTelah lama disepakati bahwa keberhasilan tugas-tugas kepolisian salahsatunya ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat (Rahardjo & Tabah, 1993). Namun di pihak lain, tingkat partisipasi itu sendiri nampaknya ditentukan pula oleh variabel lain seperti pengetahuan masyarakat pada umumnya maupun pengetahuan masing-masing individu pada khususnya mengenai peran polisi, kemampuan serta kewenangan polisional yang dimilikinya. Bila dikhususkan pada kualitas pengetahuan individu baik terhadap peran polisi, kemampuan maupun terhadap kewenangan polisional itu sendiri, nampaknya banyak ditentukan oleh bagaimana hal-hal tersebut di atas dikomunikasikan ke masyarakat. Komunikasi tersebut tentulah dapat terjadi melalui suatu proses penginformasian maupun pencitraan yang dilakukan entah oleh individu polisi itu sendiri ataupun oleh Polri sebagai organisasi kepolisian, baik secara sengaja atau langsung (misalnya dalam suatu forum penyuluhan) maupun tidak sengaja atau tidak langsung (dengan kata lain melalui penampilan para anggota polisi sehari-harinya). Demikian pula pengkomunikasian itu dapat berlangsung secara teratur (misalnya bila seseorang tengah ikut dalam suatu program pendidikan yang diadakan oleh kepolisian), setengah teratur (misalnya, tatkala seseorang tengah belajar ilmu hukum dan sesekali pasti membicarakan tentang polisi) ataupun tidak teratur sama sekali (tergantung dari seberapa mungkin seseorang terlibat sebagai obyek kegiatan kepolisian berkaitan dengan aktivitas kesehariannya). Kebervariasian tersebut di atas nampaknya cukup wajar terjadi mengingat kompleksnya peran, kemampuan serta kewenangan polisi itu sendiri."

"Penelitian tentang konflik dan kegiatan Kepolisian dengan pemecahan masalah di terminal Kalideres ini menempatkan gejala tersebut dalam konteks tingkah laku kekerasan kolektif yang dapat mengarah pada corak etno religion localism apabila penanganannya tidak dapat dikelola dengan baik sebab masyarakat di sekitar terminal bus Kalideres terdiri dani masyarakat majemuk. Dengan demikian, unsur yang menjadi unit analisis adalah kolektifitas dan pemecahan masalah yang beriorientasi pada situasi menang-menang atau win-win solution, sehingga potensi konflik atau konflik yang terjadi tidak menjadi besar dan tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat meresahkan masyarakat.Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah metodologi kualitatif dengan cara pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman serta kajian dokumen. Peneliti mengamati faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dan kekerasan antar-kelompok yang terjadi selama tahun 2004-2005. Disain penelitian adalah studi kasus. Pengumpulan data mempergunakan teknik pengamatan dan wawancara. Penanggulangan kelemahan penelitian dilakukan dengan memperbanyak sumber data metalui berbagai media dan keterlibatan langsung peneliti dalam pencaharian data.Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya konflik dan kejahatan kekerasan antarkelompok. Faktor tersebut berupa pendorong struktural, yaitu terdapatnya persaingan, ketidakadilan, perbedaan budaya antarkelompok yang menimbulkan ketegangan. Hal ini disebarluaskan kepada anggota kelompok hingga terjadi upaya mobilisasi kolektif, yang dipicu oleh suatu peristiwa dan intervensi aparat pengendali sosial format yang tidak maksimal sehingga terjadi kejahatan kekerasan kolektif.Penyelesaian permasalahan konflik dan kejahatan kekerasan antarkelompok dilakukan melalui pertama, faktor persaingan dilakukan upaya menciptakan goal bersama yang menyangkut kepentingan bersama (superordinate goal) dan mencairkan polarisasi antara dua kutub yang berkonflik. Kedua, faktor ketidak-adilan dilakukan melalui upaya pendekatan negosiasi, membangkitkan kepercayaan (trust) dan arbitrasi. Ketiga, faktor perbedaan budaya melalui pendekatan mediasi dan dialog blending atau mengurangi perbedaan yang ada, mencari persamaan, dan berangkat dari persamaan untuk mengurangi perbedaan dengan bersama-sama berangkat menuju titik tengah. Penyelesaian konflik dengan cara-cara di atas, untuk 'sementara waktu' dapat mencairkan situasi yang sempat memanas dan meredakan konflik dan kekerasan antar-kelompok.Kesimpulan peneliti adalah proses terjadinya konflik dan kejahatan kekerasan antar-kelompok di terminal bus Kalideres, pada dasarnya sesuai dengan teori tingkah laku kolektif dari Smelser dan budaya kelas bawah (lower class culture)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang tanggung jawab atas benda sitaan oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan ketika telah tersedia Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) di suatu wilayah. Menurut undang-undang, benda sitaan dapat disimpan dan berada di bawah tanggung jawab instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, hanya apabila belum tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan. Dewasa ini, instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap menempatkan penanganan fisik benda sitaan di bawah tanggung jawabnya, walaupun telah tersedia Rupbasan di wilayahnya. Penyimpanan demikian dipandang sah karena dilakukan berdasarkan peraturan internal masing-masing instansi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dimana data yang digunakan merupakan data sekunder dari bebarapa literatur dan data primer dari hasil wawancara, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dalam suatu wilayah telah tersedia Rupbasan, maka peraturan internal di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat secara otomatis berlaku terhadap penyimpanan benda sitaan. Dalam hal telah tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan, benda sitaan yang disimpan di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap berada dalam tanggung jawab Rupbasan, jika penyimpanan pada masing-masing instansi tersebut secara konsisten dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis studies about the execution of physical responsibility for confiscated goods by Police Department and Office of a Public Prosecutor institutions when the house for keeping the state confiscated goods (Rupbasan) have been made available in a region. According to the Law, confiscated goods can be kept and under the responsibility of Police Department or Office of a Public Prosecutor institution, only if Rupbasan has not yet been made available in related area. But it is different from what happened these days, where Police and Office of a Public Prosecutor institutions remain to place handling of physical of confiscated goods under their responsibility, even though Rupbasan have been made available in a region. The storage is viewed as validated since it was conducted pursuant to internal regulation of each institution. This research is a normative-empirical law research, where the data used are secondary from several literature and primary data from the result of interview which later analyzed by qualitative approach. This research result shows that if in region a Rupbasan has been available, the internal regulations in Police Department and Office of a Public Prosecutor institutions can not be automatically applied for the storage of a confiscated good and physical responsibility for confiscated goods is remain at Rupbasan even though the confiscated goods are kept outside Rupbasan. "