Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 96 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ivone Nurul Fu`adah
"Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya sah. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Pada kenyataannya ada terjadi perkawinan beda agama. Sebelum berlakunya UUP perkawinan beda agama diatur dengan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, St. 1898 No. 158) selanjutnya disingkat GHR dan Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia-Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. 1933 No. 74) atau disingkat HOCI. Perkawinan beda agama dengan cara penundukan diri pada aturan hukum pihak perempuan. Penundukan diri pada hukum perempuan ini dibuat dengan suatu akta otentik. Akta otentik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Yang dimaksud dengan pejabat umum dalam pasal tersebut adalah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta. Hal ini diatur dalam Pasal 1 juncto Pasal 15 ayat 1 UUJN. Metode penelitian yang dipakai adalah kepustakaan penelitian hukum (legal research) yang bersifat yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dan analisis data dengan pendekatan kualitatif. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui sejauh mana perkawinan beda agama yang teijadi di Indonesia dikaitkan dengan pembuatan akta pernyataan tunduk ke KUHperdata pada perkawinan beda agama dan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan perkawinan beda agama tersebut. Hasil penelitian ternyata perkawinan beda agama teijadi dan dimungkinkan dilakukan mengacu pada aturan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 66 UUP, Pasal 35 huruf a berserta penjelasannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986.

The problem is the difference between religious marriage is not much appear before the introduction of Law Number 1 Year 1974 on Marriage (hereinafter abbreviated UUP). After UUP which States that marriage is considered legitimate when carried out according to legal procedure religious of each. According to the valid State when the legitimate reiigion. UUP does not set the different religious marriage. In fact, there occurred the marriage is religious. Before the introduction of UUP religious marriage is regulated by intermarriage (Regeling op de Gemengde Huwelijken St. No. 1898. 158) and then truncated GHR ordinance Perkawinan The Indonesian Christians in Java, Minahasa and Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. No. 1933. 74) or abbreviated HOCI. Marriage is religious in a way bending the rules of law on women. Bending the law on women is made with an authentic letter. Authentic letter must meet the conditions stipulated in article 1868 KUHPerdata. The definition of public official in the notary clause. Notary is a public official who has the authority to make of authentic letter. Notary is a public official who has the authority to make of authentic letter. This is stipulated in Article 1 juncto Article 15 paragraph 1 UUJN. Research method used is literature study law (legal research) of juridical normative, a descriptive analytical, and data analysis with a qualitative approach. The purpose of writing is to know the extent to which marriage is a religious place in Indonesia is associated with the making of a statement of authentic letter to KUHperdata on the subject of marriage is religious and regulations related to marriage are different religions. Results of research that religious marriage is going on and made possible to the rules Switching Rules Article I of the 1945 Constitution, Article 66 UUP, Article 35 letter a with explanation of Law No. 23 Year 2006 about administration of residence and jurisprudence of MA No. 1400 K/Pdt/1986."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26042
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Murtiningtyastuti
"ABSTRAK
Mengingat jumlah pertambahan penduduk Cina yang semakin meningkat, yang menjadikannya sebagai negara yang paling padat penduduknya di dunia, dan karena munculnya kekhawatiran pemerintah akan pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi negara, maka dengan sekuat tenaga mereka memerangi jumlah pertambahan penduduknya itu. Meskipun KB pernah didengungkan pada tahun 1952, Baru tahun 1979 hal tersebut diperkeras dengan mengkampanyekan Satu Keluarga Satu Anak (yige hai zhihao). Untuk itu pemerintah pun membentuk pasukan yang diperintahkan untuk bergerak ke setiap pelosok. Di desa-desa, pasukan tersebut menuntut masyarakat untuk menggunakan berbagai alat kontrasepsi dan bahkan dengan cara memaksa mereka meminta para wanita yang sedang mengandung anak kedua atau anak selanjutnya untuk melakukan pengguguran. Imbalan atau tunjangan akan diberikan kepada siapa yang sudi melakukannya. Dari adanya kebijaksanaan ini timbul pula banyak dampak tersendiri di dalam masyarakat. Diantaranya adalah dengan, melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi mereka dan yang terutama adalah bayi perempuan, demi memiliki bayi lagi yang laki-laki. Perbuatan seperti itu adalah karena masih adanya tuntutan dalam masyarakat Cina untuk memiliki anak laki-laki. Akan tetapi sejauh itu pemerintah RRC menganggapnya sebagai sesuatu yang legal dan bagi para pelakunya pun tidak akan dituntut tindakan apapun.

"
1989
S12716
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Soimatun
"Penelitian analisis sitiran dalam berbagai disiplin ilmu telah banyak dilakukan. Penelitian analisis sitiran kali ini dilakukan untuk bidang kependudukan. Tujuannya: (1). Berusaha mengetahui judul, peringkat, usia dan bahasa dari majalah yang disitir oleh para ilmuwan kependudukan dalam laporan penelitiannya dan artikelnya yang ditulis dalam Malalah Demografi Indonesia terbitan tahun 1980-1986. (2). Berusaha mengetahui berbagai bentuk literatur, usianya dan bahasanya yang disitir oleh para ilmuwan kependudukan dalam laporan penelitiannya dan artikelnya yang ditulis dalam majalah Demografi Indonesia terbitan tahun 1980-1986. Laporan Penelitian dan Majalah Demografi Indonesia terbitan tahun 1980-1986 adalah terbitan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD FEUI). Dari 36 judul Laporan Penelitian dan 45 judul artikel majalah tercatat 1320 sitiran dalam berbagai bentuk literatur yang setelah dianalisis menghasilkan: (1). Diperoleh 28 judul majalah yang masing-masing mendapat 3-28 sitiran. 3 dari 28 judul majalah tersebut menduduki peringkat tinggi yaitu Majalah Demografi Indonesia mendapat 28 sitiran, Population Studies mendapat 25 sitiran dan Bulletin of Indonesian Economic Studies mendapat 20 sitiran. Bahasa Pada majalah yang paling banyak digunakan adalah bahasa Inggris dan usia majalah yang paling banyak digunakan adalah 5-9 tahun. (2). Diperoleh 7 bentuk literatur yang disitir. Bentuk literatur monograf mendapat sitiran tertinggi. Urutan kedua majalah kemudian disusul secara berurutan dengan laporan penelitian, terbitan pemerintah, kertas kerja konperensi, tesis atau disertasi dan terakhir bentuk lain-lain. Bahasa yang paling banyak digunakan dari ketujuh bentuk literatur tersebut adalah bahasa Inggris dan usia ketujuh bentuk literatur yang paling banyak digunakan adalah 0-4 tahun."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ivone Nurul Fu`adah
"ABSTRAK
Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan
sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa
perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya
dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya
sah. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Pada kenyataannya ada teijadi
perkawinan beda agama. Sebelum berlakunya UUP perkawinan beda agama diatur
dengan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, St.
1898 No. 158) selanjutnya disingkat GHR dan Ordonansi Perkawinan Orang-orang
Indonesia-Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-
Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. 1933 No. 74) atau disingkat HOCI.
Perkawinan beda agama dengan cara penundukan diri pada aturan hukum pihak
perempuan. Penundukan diri pada hukum perempuan ini dibuat dengan suatu akta
otentik. Akta otentik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868
KUHPerdata. Yang dimaksud dengan pejabat umum dalam pasal tersebut adalah
notaris. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta.
Hal ini diatur dalam Pasal 1 juncto Pasal 15 ayat 1 UUJN. Metode penelitian yang
dipakai adalah kepustakaan penelitian hukum (legal research) yang bersifat yuridis
normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dan analisis data dengan pendekatan
kualitatif. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui sejauh mana perkawinan
beda agama yang teijadi di Indonesia dikaitkan dengan pembuatan akta pernyataan
tunduk ke KUHperdata pada perkawinan beda agama dan peraturan perundangundangan
yang terkait dengan perkawinan beda agama tersebut. Hasil penelitian
ternyata perkawinan beda agama teijadi dan dimungkinkan dilakukan mengacu pada
aturan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 66 UUP, Pasal 35 huruf a berserta
penjelasannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan
yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986.

ABSTRACT
The problem is the difference between religious marriage is not much appear
before the introduction of Law Number 1 Year 1974 on Marriage (hereinafter
abbreviated UUP). After UUP which states that marriage is considered legitimate
when carried out according to legal procedure religious of each. According to the
valid state when the legitimate religion. UUP does not set the different religious
marriage. In fact, there occurred the marriage is religious. Before the introduction of
UUP religious marriage is regulated by intermarriage (Regeling op de Gemengde
Huwelijken St. No. 1898. 158) and then truncated GHR ordinance Perkawinan The
Indonesian Christians in Java, Minahasa and Ambon (Huwelijksordonnantie
Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. No. 1933. 74) or abbreviated
HOCI. Marriage is religious in a way bending the rules of law on women. Bending
the law on women is made with an authentic letter. Authentic letter must meet the
conditions stipulated in article 1868 KUHPerdata. The definition of public official in
the notary clause. Notary is a public official who has the authority to make of
authentic letter. Notary is a public official who has the authority to make of authentic
letter. This is stipulated in Article 1 juncto Article 15 paragraph 1 UUJN. Research
method used is literature study law (legal research) of juridical normative, a
descriptive analytical, and data analysis with a qualitative approach. The purpose of
writing is to know the extent to which marriage is a religious place in Indonesia is
associated with the making of a statement of authentic letter to KUHperdata on the
subject of marriage is religious and regulations related to marriage are different
religions. Results of research that religious marriage is going on and made possible to
the rules Switching Rules Article I of the 1945 Constitution, Article 66 UUP, Article
35 letter a with explanation of Law No. 23 Year 2006 about administration of
residence and jurisprudence of MA No. 1400 K/Pdt/1986."
2009
T37554
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mayang Noviantika Selly
"

Pemerintah terus berupaya untuk dapat meningkatkan keakuratan data kependudukan yang dimiliki. Upaya peningkatan data kependudukan bagi anak  salah satunya dengan memudahkan proses pengurusan dokumen kependudukan melalui program Sistem Terintegrasi Dokumen Kependudukan Tiga Instansi (Si Dukun 3 in). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penerapan program Si Dukun 3 in 1 di Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan positivisme dengan melalui penyebaran kuisioner, wawancara, dan juga studi kepustakaan. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Balanced e-Government Scorcard yang dikembangkan oleh Booz, Allen, dan Hamilton (2002) yang didalamnya terdapat 5 dimensi yaitu Benefit, Efficiency, Participacy, Transparency, dan Change Management. Hasil dari penelitian ini yaitu diketahui bahwa dilihat dari perspektif masyarakat dapat diketahui bahwa masyarakat merasa puas dengan adanya program Si Dukun 3 in 1 di Jakarta Timur, meskipun dilihat dari sistemnya Si Dukun 3 in 1 ini masih belum bagus.

 

Kata Kunci: Dokumen Kependudukan, Pelayanana Publik, e-Government, Integrasi Data, Balanced-e-Government Scorecard

 



The government continues to improve the accuracy of population data owned. One of the efforts to increase population data for children is through simplifying document civil registration by using Sistem Terintegrasi Dokumen Kependudukan Tiga Instansi (Si Dukun 3 in 1)  at East Jakarta. This study is aims to see the performance of implementation Si Dukun 3 in 1 program at East Jakarta. The Study using positivism methods through surveys, interviews, and library study. This study will analyzed by using Balanced e-Government Scordcard by Booz, Allen, and Hamilton. It consist five dimensions which is Benefits, Efficiency, Participation, Transparency, and Change Management. The results of the study are known to the citizens perception that the citizen is satisfied with Si Dukun 3 in 1 at East Jakarta, although the system is not well enough

 

Keyword: Civil document registration, Public Service, e-Government, Data Integrated, Balanced-e-Government Scorecard

 

"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Husin
"Pembauran budaya antar suku bangsa, kebudayaan agama, dan negara yang menyebabkan perubahan pandangan terutama pada ikatan antar individu seperti ikatan perkawinan antar orang yang berbeda agama. Perbedaan agama ini sebelumya tidak menjadi masalah hingga timbul pengaturan terbaru dalam hukum positif di Indonesia, yakni adanya definisi perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian pada tahun 2006 keluar Undang-Undang Adminduk yang menyatakan perkawinan beda agama dapat dicatat berdasarkan penetapan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri No. 112/Pdt.P/2008/PN.Ska yang akan dikaitkan dengan peraturan terkait seperti UU No.1 tahun 1974, UU No. 23 tahun 2006. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis normatif dengan sumber data melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan kemudian diubah menjadi UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan saat ini yang dijadikan sebagai dasar permohonan perkawinan beda agama.

The assimilation of cultures between ethnic, religious, cultural and country changes the views of individual especially for their relation such as different religion marriage. In the beginning there isn’t problem with the different of the religion, but after arising arrangement until recent positive law in Indonesia is a existence of the definition of marriage in article 1 of the law Number 1/ 1974 about Marriage that stating “marriage was born inner ties between a man with a woman as husband and wife with the aim of forming a family (of a household) happy and eternal based on God". Based on that, the writer will analyze the determination of District Court Number 112/Pdt.P/2008/PN.Ska will be associated with the regulations such as Act Number 1 of 1974, Act Number 23 of 2006. The methodology in this study use juridical normative with data source through the study of librarianship. The results of this research is that law Number 23 of 2006 about the Residency and Changed to Administration of Act No. 24-2013 about changes of Act Number 23 of 2006 about the Administration of the Population here, currently used to have the marriage of difference religious request."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57174
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yovita Elvie Setianingsih
"ABSTRAK
Tesis ini mengkaji tentang pemahaman materi pendidikan kependudukan terhadap informan yang merupakan anak anak kelas 1 3 SD melihat bahwa anak sebagai aset perlu memahami tentang konsep konsep dasar kependudukan ditambah lagi adanya bonus demografi yaitu keadaan dimana akan banyak jumlah penduduk usia produktif yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 serta akan adanya ledakan lansia pada tahun 2050 tentu anak anak yang masih belia saat ini akan menjadi penentu kebijakan pada tahun 2030 dan 2050 nanti Maka tentu sangat tepat memberikan pemahaman tentang konsep konsep dasar kependudukan sedari dini Hasil dari proses pemahaman sekarang tidak dapat dilihat dalam 2 3 tahun mendatang tetapi akan terlihat hasilnya 5 10 tahun kemudian Karena kependudukan itu sendiri sangat luas maka peneliti menfokuskan kepada 5 issue kependudukan yang masih hangat dalam topik global yaitu jumlah dan pertumbuhan penduduk penduduk usia lanjut penduduk usia produktif urbanisasi dan remaja Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan ELM dimana melihat apakah informan siswa kelas 1 3 SD menggunakan jalur sentral atau central route ataukah memilih jalur peripheral dalam memproses informasi tentang materi pendidikan kependudukan Metode utama yang digunakan adalah wawancara terhadap informan masing masing 5 orang kelas 1 5 orang kelas 2 dan 5 orang kelas tiga Sebelum itu juga peneliti mensosialisasikan materi pendidikan kependudukan dengan memaparkan 5 materi tersebut kepada informan Metode lain yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari beberapa buku tentang pendidikan dan kependudukan dokumen dokumen serta artikel artikel terkait Hasil penelitian dalam hasil karya ini antara lain bahwa informan kelas 1 2 dan 3 dapat memproses informasi tentang pendidikan kependudukan berdasarkan 5 issue yaitu jumlah dan pertumbuhan penduduk penduduk usia produktif penduduk lanjut usia urbanisasi dan remaja melalui jalur sentral yang memikirkan argumen secara aktif dan menanggapinya dengan hati hati maka hal tersebut mengarahkannya pada perubahan yang permanen yang mungkin mempengaruhi bagaimana ia berperilaku sebenarnya dengan dimensi yang mempengaruhi yaitu motivasi dari informan dan tingkat kognitif dari informan Dengan demikian dapat terjadi perubahan sikap pengetahuan dan perilaku dari informan untuk lebih peduli terhadap permasalahan kependudukan yang kelak akan mereka hadapi ketika mereka dewasa Kata Kunci Kependudukan ELM Jalur Sentral Motivasi Kognitif

ABSTRAK
This thesis examines the comprehension of population education materials to the informant who is a children 39 s grade 1 3 elementary school seeing that child as an asset needs to understand about the basic concepts of population plus the existence of a demographic dividend Demographic dividend is a condition that population of productive age will reach its peak in 2030 and will be an explosion of elderly in 2050 certainly children who are still young at this time will be the decision makers in 2030 and 2050 So certainly giving understanding of the basic concepts of population to young people is a appropriate action The results of the current understanding can not be seen in the next 2 3 years but the results will be appeared in 5 10 years later Because the population itself is very spacious the researcher focused on the 5 issues of population which still discussed in the global topic number and population growth aging population the productive population urbanization and adolescents In this study researchers used a qualitative approach using ELM approach whereby see if the informant grade 1 3 elementary school students using a central line or central route or choose the path of peripherals in processing information on population education materials The main methods used are interviews with each informant 5 grade 1 5 grade 2 and 5 grade three In advance the researchers also disseminate educational materials on population by exposing the material to the informant Another method used is secondary data sourced from several books on education and population as well as documents related articles The results of this research among others that the informant classes 1 2 and 3 can process information about education population by 5 issue namely the number and population growth the population of productive age the elderly population urbanization and adolescents in central thought of the arguments that are actively and respond with caution then it is pointed at the permanent changes which may affect how he behaves in fact with dimensions that affect the motivation of the informant and the informant 39 s cognitive level Thus it can be a change in attitudes knowledge and behavior of informants to be more concerned about the population problems that they will face in the future when they are adults Keywords Population ELM Central Line Motivation Cognitive"
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T41598
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wiena Maryna Julia Susanti
"Inovasi dari bawah yang bersifat kolaboratif diharapkan dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki sektor publik serta meluasnya cakupan isu dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Tesis ini membahas proses difusi inovasi Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan Teori Difusi Inovasi Everett.M. Rogers. Lima dimensi kolaborasi dari Thomson digunakan untuk menggambarkan proses kolaborasi antar mitra dalam seluruh tahapan proses difusi inovasi program ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan strategi penelitian studi kasus, hasil penelitian mengungkapkan bahwa difusi inovasi Sekolah Siaga Kependudukan di Sukabumi berlangsung sesuai dengan tahapan proses inovasi dalam organisasi menurut Rogers dan bahwa perencanaan konsep inovasi yang matang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan keseluruhan proses difusi inovasi tersebut.

Collaborative bottom-up innovation is expected to overcome the limitations of the public sector and the widespread coverage of issues and the complexity of the problems they faced. This thesis describes the diffusion of innovation process of Sekolah Siaga Kependudukan in Sukabumi using Everett. M Roger?s Diffusion of Innovation Theory. Five dimensions of collaboration from Thomson is used to describe the process of collaboration among partners in all phases of the diffusion of innovation process of this program. Using a qualitative approach with case study research strategy, this research reveals that the diffusion of innovation process of Sekolah Siaga Kependudukan in Kabupaten Sukabumi is taking place in accordance with Rogers stages of the innovation process in the organization and that there should be a well prepared concept of innovation planning to support the overall implementation process of diffusion of innovation.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T46681
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda Nasha Dito Putri
"Aplikasi e-Open (Elektronik Online Pelayanan Kependudukan) merupakan sebuah bentuk pelayanan elektronik yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi. Pembentukan aplikasi e-Open ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kota Bekasi mendapatkan berbagai pelayanan administrasi kependudukan hanya dalam satu aplikasi. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah permasalahan seperti sulitnya pengguna mengakses aplikasi e-Open, sistem yang tidak berjalan dengan baik saat sedang mengajukan permohonan, keterlambatan waktu proses layanan, serta informasi terbaru yang tidak sampai kepada masyarakat. Masalah- masalah tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan penggunaan layanan e-Government pada aplikasi e-Open, sehingga dalam penelitian ini faktor-faktor yang mendeterminasi penggunaan layanan pada aplikasi e-Government menjadi fokus dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method, yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif yakni survei dan metode kualitatif berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis dari teori yang telah dikemukakan oleh Yadav et al. (2019) terkait faktor yang paling mendeterminasi penggunaan aplikasi e- Open di Kota Bekasi adalah keamanan dan privasi. Sedangkan, faktor yang terdapat pada urutan terakhir dalam mendeterminasi penggunaan layanan pada aplikasi e-Open adalah kemudahan penggunaan dalam layanan yang ditawarkan.

The e-Open (Electronic Online Population Services) application is a form of electronic service created by the Bekasi City Population and Civil Registry Service (Disdukcapil). The establishment of the e-Open application aims to make it easier for the people of Bekasi City to get various population administration services in just one application. However, there are still a number of problems such as difficulty for users to access the e-Open application, a system that does not work properly when submitting requests, delays in service processing time, and the latest information that does not reach the public. These problems can affect the successful use of e-Government services in e- Open applications, so that in this study the factors that determine the use of services in e-Government applications are the focus of this study. This study uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques, which combines quantitative methods, namely surveys and qualitative methods, in the form of in-depth interviews and literature studies. The research results show that based on the results of the analysis of the theory proposed by Yadav et al. (2019) regarding the factors that most determine the use of the e-Open application in Bekasi City are security and privacy. Meanwhile, the last factor in determining the use of services in the e-Open application is the ease of use of the services offered."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Rheza Maulana
"Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengumpulkan aspirasi dan pengaduan dari masyarakat dalam rangka mendukung partisipasi publik yang merupakan prinsip good governance. SP4N-LAPOR! telah menjadi satu inovasi yang besar bagi pelayanan publik Indonesia karena telah berhasil menghubungkan Kementerian, Lembaga, Institusi, dan Pemerintah Daerah melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Karena banyaknya frekuensi pengaduan yang datang dari masyarakat, SP4N-LAPOR! mengumpulkan data pribadi pelapor, khususnya data administrasi kependudukan untuk keperluan verifikasi dan validasi. Sebagai sistem elektronik yang mengumpulkan data pribadi, SP4N- LAPOR! perlu mematuhi peraturan tentang perlindungan data pribadi serta keamanan sistem. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengumpulan Data Administrasi Kependudukan di SP4N-LAPOR! serta kepatuhannya terhadap peraturan perlindungan data pribadi dan keamanan sistem elektronik di Indonesia.

The National Complaint Handling Mechanism (SP4N-LAPOR!) is one of the government tools in collecting aspirations and complaints from the public in order to support public participation as one of the principles of good governance. SP4N-LAPOR! has been a game-changer for Indonesia’s public service as it connects Ministries, Agencies, Institutions, and Regional Government through integrated electronic systems. Due to the numerous complaints coming from the public, SP4N-LAPOR! collects personal data of the complainants specifically the population administration data in order to conduct a verification and validation method. As an electronic system that collects personal data, SP4N-LAPOR! needs to comply with the regulation concerning personal data protection as well as system security. Using the normative legal research methods, this thesis aims in identifying the need to collect Population Administration Data in SP4N-LAPOR! as well as its compliance with the personal data protection and electronic system security regulation in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   4 5 6 7 8 9 10   >>