Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai masalah tentang pengaturan pengakuan anak yang terdapat didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pengakuan anak hanya dapat dilakukan bagi yang orang tuanya telah menikah secara hukum agama namun belum sah secara hukum negara. Oleh karena itu didalam skrispi akan dibahas mengenai pengaturan hukum tentang status anak luar nikah serta pengakuan anak, menurut eraturan perundang-undangan di Indonesia dan menganalisa penetapan No. 587/PDT.P/2-13/PN.JKT.BAR tentang pengakuan anak luar nikah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan ini akan dianalisa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan umum untuk studi analisis yuridis terhadap Undang-Undang No. 24 tahun 2013 mengenai kedudukan anak luar nikah dalam hal status keperdataan dengan kedua orang tuanya di Indonesia.

---

The discussion in this paper is on the issue of Regulation problem of Child Acknowledgement in Article 49 of Law Number 24 Year 2013 concerning Population Administration stating that the acknowledgement of children is only possible for the parents were married in a religious law but not of legal state. Therefore in this paper will discuss the legal arrangements regarding the status and recognition of illegitimate children, according to the laws and regulations in Indonesia and analyze setting No. 587 / PDT.P / 2-13 / PN.JKT.BAR about the recognition of an illegitimate child are in accordance with the provisions of applicable law. This determination will be analyzed according to the Book of the Law of Civil Law, Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration and Law Number 24 Year 2013 on the Amendment of the Law on Population Administration. The General aim of this research to study the juridical analysis of the Act No. 24 of 2013 on the status of illegitimate children in terms of civil status with both parents in Indonesia."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sebelumnya tidak diisi atau bertanda strip (-). Dengan putusan MK tersebut negara secara nyata telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan penghayat kepercayaan yang selama ini banyak mendapatkan diskriminasi dibandingkan warga negara yang menganut 6 (enam) agama (Islam, Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Konghucu) lainnya terutama berkaitan dengan proses Administrasi Kependudukan. Dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengandung multitafsir yang mana kata "agama" dalam kedua pasal tersebut tidak mengandung makna "kepercayaan" di dalamnya serta masih digunakannya penggunaan istilah "agama yang diakui" dan "agama yang belum diakui". Akibatnya hal tersebut pelaksana pelayanan administrasi kependudukan, tidak dapat secara maksimal pada warga negara penghayat kepercayaan. Metode yang digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis dan putusan pengadilan.Hasil penelitian bahwa sebelum adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 legalitas penghayat kepercayaan tidak diakui akibat dari dikosongkannya kolom agama bagi penghayat kepercayaan, mereka mendapatkan berbagai bentuk perlakuan diskriminasi seperti sulitnya mendaftarkan pernikahan, sulitnya mendapatkan akses pekerjaan hingga tidak diterimanya pemakaman jenazah bagi penghayat kepercayaan di tempat pemakaman umum.  Akibat Putusan MK tersebut kini kedudukan hukum penghayat kepercayaan setera dengan warga negara lainnya dalam konteks hukum administrasi. Pemerintah menindaklanjuti dengan dikeluarkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2017 dan Surat Edaran 471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan KK bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dinilai sudah tepat dalam mengisi kekosongan hukum dan pada tatanan pengimplementasian faktanya sudah banyak penghayat kepercayaan yang telah mendapatkan KK dan KTP-el dengan keterangan kolom agama berisikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, diharapkan kedepannya prinsip non-diskriminasi dari Putusan MK dapat terimplemtasikan dengan baik dengan berasaskan pada kepastian hukum, kesamaan hak dan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif.

---

The Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 concerning the Testing of the Population Administration Law, has allowed guardians to put their beliefs in the religion column on the Family Card (KK) and Electronic Identity Card (KTP-el) that were previously not filled or marked with a strip (-). With the Constitutional Court`s verdict, the state has actually given recognition to the existence of the beliefs who have been discriminated so far compared to other citizens who adhere to 6 (six) religions (Islam, Protestant, Catholic, Buddhist, Hindu and Confucianism), especially in relation to the Population Administration process . In article 61 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as well as Article 64 paragraph (1) and paragraph (5) of Law Number 23 of 2006 concerning Amendment to Law Number 23 years 2006 concerning Population Administration, contains multiple interpretations in which the word "religion" in the two articles does not contain the meaning "belief" in it and still uses the term "recognized religion" and "unrecognized religion". As a result, the implementation of population administration services cannot be maximized to citizens of belief groups. The method used is normative juridical research method with a statutory approach, history and court decisions.The results of the study show that before the Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 the legality of the trustees was not recognized as a result of the emptiness of the religious column for the believers, they received various forms of discrimination such as the difficulty of registering marriages, difficulty in obtaining employment access and not receiving funeral services for beliefs in the public cemetery. As a result of the Constitutional Court`s Decision, the position of the law of faith is equal to other citizens in the context of administrative law. The government followed up with the issuance of Minister of Home Affairs Regulation No. 118 of 2017 and Circular 471.14/10666/Dukcapil concerning the Issuance of family card for the Believers of Belief in God Almighty which was considered appropriate in filling the legal vacuum and in the fact that there were many beliefs who had obtained KK and KTP-el with a description of the religion column containing trust in God Almighty. Thus, it is expected that in the future the principle of non-discrimination from the Constitutional Court Decision can be implemented properly based on legal certainty, equality of rights and equality of treatment / non-discrimination."

"Transformasi digital melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pelayanan publik dari pelayanan bersifat konvensional menjadi pelayanan berbasis internet. Perubahan paradigma ini memicu kemunculan Kota Cerdas (Smart City) yang telah marak dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu perwujudan implementasi Kota Cerdas adalah e-government, yang salah satunya direalisasikan melalui aplikasi layanan kependudukan berbasis internet yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Depok dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat Kota Depok terhadap layanan dokumen kependudukan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kotanya. Lokus penelitian dilakukan di dua kelurahan di Kecamatan Cinere, yaitu Kelurahan Cinere dan Kelurahan Gandul dengan pertimbangan bahwa kedua kelurahan ini merupakan yang terpadat di Kecamatan Cinere. Secara sosial ekonomi, Kecamatan Cinere merupakan kecamatan yang termaju di antara kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Depok, sehingga kemungkinan penggunaan sistem aplikasi online dalam pelayanan dokumen kependudukan oleh masyarakat lebih besar dibandngkan penggunaan oleh masyarakat di bagian wilayah lainnya di Kota Depok. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dianalisis dengan statistika deskriptif dan statistika inferensial (regresi logistik biner). Secara umum tidak ada perbedaan signifikan dalam hal tingkat kepuasan menurut kategori variabel bebas yang diajukan dalam penelitian ini. Perbedaan yang signfikan terjadi pada Status Migrasi Seumur Hidup responden dan durasi penyelesaian dokumen kependudukan. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Depok untuk mengedepankan dan meningkatkan integritas melalui penguatan e-governance dalam pengelolaan aplikasi dukcapil.

---

Digital transformation through advances in information and communication technology has changed the paradigm of public services from conventional services to internet-based services. This paradigm shift has triggered the emergence of Smart Cities, which have flourished in the last few decades. One of the embodiments of Smart City implementation is e-government, one of which is realized through the application of internet-based population services organized by the Depok City Government in recent years. This study aims to analyze the level of satisfaction of the people of Depok City with the service of population documents organized by the City Government. The research locus was carried out in two villages in Cinere District, namely Cinere Village and Gandul Village with the consideration that these two villages were the most densely populated in Cinere District. Socio-economically, Cinere District is the most advanced sub-district among the sub-districts in Depok City, so the possibility of using an online application system in the service of population documents by the community is greater than the use by the community in other parts of Depok City. The approach of this research is quantitative research which is analyzed by descriptive statistics and inferential statistics (binary logistic regression). In general, there is no significant difference in the level of satisfaction according to the category of independent variables proposed in this study. Significant differences occur in the Lifelong Migration Status of respondents and the duration of completion of residence documents. This study recommends the Depok City Government to prioritize and improve integrity through strengthening e-governance in managing the Dukcapil application."

"Pada penelitian ini membahas tentang layanan kependudukan yaitu Website Sobat Dukcapil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan Sobat Dukcapil. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan data mix method, yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif melalui survei, wawancara mendalam, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-service quality pada pelayanan kependudukan elektronik Aplikasi Sobat Dukcapil Kota Tangerang termasuk ke dalam kategori baik dengan 90%. Hal ini terbukti dari tujuh dimensi e-service quality yang dikemukakan Danilo.et.al (2022) tergolong ke dalam kategori baik yang ditunjukkan pada dimensi Interactivity and Personalization, Ease of Use, Information Quality, Quality of Assistance, Website functionality, Privacy and Security, dan Aesthetic.

---

This research discusses population services, namely the dukcapil buddy website. This study aims to determine the quality of dukcapil buddy services. The research approach taken in this study is quantitative with a mix method data collection technique, which combines quantitative methods and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, The results of this study indicate that e-service quality in electronic population services on the Sobat Dukcapil application in Tangerang City is included in the good category with 90%. This is evident from the seven dimensions of e-service quality proposed by Danilo.et.al (2022) which are classified into the good category shown in the dimensions of Interactivity and Personalization, Ease of Use, Information Quality, Quality of Assistance, Website functionality, Privacy and Security, and Aesthetic."

"Pemerintah Kota Cimahi menggagas pelayanan publik “jemput bola” bagi warga difabel. Pelayanan publik “Jemput bola” adalah tindakan pencatatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga negara penyandang disabilitas, lanjut usia, dan sakit akut, dengan mendatangi langsung ke rumah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan publik “jemput bola” bagi warga difabel di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, beserta kendala-kendala yang terjadi selama proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi langsung, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pelayanan publik jemput bola bagi warga difabel terdapat beberapa kendala, yaitu belum adanya SOP, kualitas jaringan internet, karakter warga difabel, dan akses menuju lokasi rumah warga. Untuk mengatasi kendala utama, peneliti membuat dokumen Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pelayanan publik “jemput bola” bagi warga difabel. Untuk masalah jaringan internet, petugas dapat menyiapkan sistem jaringan internet khusus yang bekerja di wilayah sasaran dan juga memunculkan jaringan cadangan. Untuk kendala yang berkaitan dengan gangguan mood warga difabel, petugas perlu pelatihan khusus untuk menangani situasi yang menantang, agar dapat melayani dengan lebih tepat. Untuk kendala terkait akses menuju lokasi rumah warga, petugas dapat membawa alat perekam ke rumah warga. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik “jemput bola” bagi warga difabel dan juga sebagai referensi untuk penelitian sejenis"

"Perkembangan teknologi dan informasi, menuntut pemerintahan daerah harus mampu memberikam pelayanan publik yang cepat, terjangkau, dan berkualitas. Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, salah satunya dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan pengelolaan data"

"Adalah suatu keharusan bagi negara-negara berkembang dan industri baru, terutama untuk mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam proses pembangunan. Indonesia memulai kebijakan kependudukan yang terarah dan sistematis sejak era "Orde Baru". Kini diperlukan reformasi kebijakan kependudukan yang didukung oleh "stakeholders" dari penerapan suatu "good governance" yang merupakan cita-cita dari perjuangan pembaharuan tata pemerintahan dengan berpegang pada amanat konferensi cairo (tahun 1994). Untuk itu diperlukan sosok visi dan misi bahwa penduduk secara menyeluruh harus mampu dijadikan modal bagi pembangunan dan sekaligus penikmat hasil pembangunan tersebut."