Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya telah menuntut berbagai pihak untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut, termasuk pemerintah. E-government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kegiatan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada berbagai pihak secara efektif dan efisien. Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah dan pemerintah daerah otonom harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Pelaksanaan student project ini menghasilkan suatu kerangka dasar (template) untuk standardisasi aplikasi situs e-government untuk instansi pemerintah (Pusat, Dati I dan Dati II) yang dapat diterapkan sesuai keadaan dan situasi daerah tersebut, di mana di dalam kerangka dasar tersebut terdapat pula contoh fitur layanan untuk modul pelayanan masyarakat untuk Dati II dan modul pelayanan antar instansi pemerintah di bidang kependudukan untuk Dati II yang diimplementasi kan dalam student project ini. Kerangka dasar e-government ini di diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan e-government yang lebih luas serta terstandardisasi dan dapat menyediakan layanan lebih luas antar instansi pemerintah, layanan bisnis hingga mencakup Dati I dan pemerintah pusat. Laporan ini membahas pelaksanaan student project dengan topik pengembangan prototipe standardisasi aplikasi e-government untuk instansi pemerintah. Laporan terbagi dalam beberapa bagian dengan mengacu kepada FAST Methodology sebagai kerangka acuan, dan juga dilampirkan kerangka acuan, jadwal dan log pelaksanaan survey."

"Skripsi ini membahas terjadinya dinamika terhadap kependudukan Palestina pada rentang tahun 1947-1967 karena pendudukan Israel. Penelitian ini adalah penelitian studi literatur dengan metode sejarah dan disajikan dalam deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam mengkaji demografi Palestina perlu selektif dalam menentukan rentang waktu karena berpengaruh pada ketersediannya data karena Palestina-Israel merupakan dua negara yang sampai saat ini masih bergulat dengan konflik.

---

The focus of this study is the demographic dynamics of Palestinian in the years 1947-1967 because range of Israel. This research study with the methods of historical litelature are presented in descriptive and analytical. Results of research suggest that the demography in Palestine need to selective in determining the time period because the effect of data availability for Palestine-Israel are two countries who still wrestle with conflict."

"Sudah menjadi, ciri kota besar bahwa pertumbuhan penduduk dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan, disebabkan . oleh kelahiran serta tingkat urbanisasi yang tinggi. Akibatnya wilayah perkotaan menjadi semakin padat dan tanah untuk perumahan bertambah sempit. Situasi seperti ini dialami juga oleh Jakarta, dimana pada akhir 1989 jumlah penduduk telah mencapai 7,8 juta jiwa dan pada tahun 2005 nanti dengan berbagai upaya seperti pelaksanaan program keluarga berencana, akan dipertahankan pada tingkat 12 juta jiwa. Oleh karena itu maka kebutuhan kota Jakarta akan tempat tinggal terus bertambah. Sebagai sal ah satu alternatif pemecahan, pemerintah telah mulai memasyarakatkan rumah susun, karena dengan bentuk ini akan lebih banyak rumah yangbisa dibangun guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi kelihatannya pembangunan rumah jenis ini belum begitu berkembang karena masyarakat kurang tertarik antara lain disebabkan oleh faktor budaya. Disamping itu para pengusaha pun masih enggan menanamkan modal karena dianggap tingkat resiko cukup tinggi yang dilihat dari pertimbangan pemasaran. Padahal sebagai contoh Singapura yang pada avyal tahun j960-an mengalami problem relatif sama, hamun dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan sektor perumahannya, bahkan telah menjadi kebanggaan seluruh pemerintah dan masyarakatnya. Dewasa ini empat perlima penduduk Singapura telah bertempat tinggal dirumah-rumah susun yang dirasakan lebih nyaman, 1ebih sehat dan lebih aman. Faktor dominan dalam pembangunan perumahan adalah unsur tanah, karena selain di perkotaan semakin langka, juga harganya terus meningkat yang berakibat harga rumah menjadi sangat mahal, sehingga sukar dijangkau oleh sebahagian besar anggota masyarakat. Maka dari itu pemilihan lokasi yang tepat akan merupakan awal dari keberhasilan kegiatan pembangunan perumahan. Kelihatannya, pemerintah perlu lebih meningkatkan peranannya dalam hal pengadaan lokasi tanah yang diperlukan serta menunjang usaha swasta dalam memasyarakatkan kehadiran rumah susun ini. Keberhasilan Jakarta dalam membangun rumah susun akan merupakan dorongan bagi kota-kota besar lainnya untuk menerapkan pola sejenis dalam rangka pemerataan tempat tinggal yang layak dihuni."

"Masalah kependudukan adalah salah satu masalah penting yang dihadapi dunia. Hal ini menyebabkan ilmu kependudukan menjadi penting dan dipelajari di seluruh dunia, sehingga muncul istilah-istilah yang beragam.Sifat unik dan universal bahasa memungkinkan munculnya persamaan dan perbedaan dalam istilah kependudukan berbahasa Prancis dan Indonesia. Dan kenyataan di atas, penelitian mengenai istilah kependudukan ini dilakukan dengan tujuan untuk memerikan perbedaan dan persamaan antaristilah kependudukan berbahasa Prancis dan Indonesia.Data dikumpulkan dari buku tahunan tentang keadaan penduduk dunia yang diterbitkan oleh UNFPA dalam berbagai bahasa. Penelitian dilakukan terhadap komponen makna istilah dan hubungan makna antaristilah dengan menggunakan metode analisis kontrastif Penelitian dilakukan dalam dua tahap : secara intralingual dan secara interlingual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 72 istilah kependudukan berbahasa Prancis dan 53 istilah kependudukan berbahasa Indonesia, diperoleh 44 istilah berbahasa Prancis dan 37 istilah berbahasa Indonesia yang memiliki persamaan wilayah makaa; serta 6 istilah berbahasa Prancis dan 6 istilah berbahasa Indonesia yang berhubungan secara generik.Besarnya persentase persamaan wilayah makna (> 50%) menunjukkan bahwa permasalahan kependudukan yang dihadapi negara-negara berbahasa Prancis tidal( jauh berbeda dengan Indonesia. Munculnya istilah berbahasa Prancis yang memiliki hubungan generik dengan istilah berbahasa Indonesia menunjukkan bahwa di setiap negara, pendekatan terhadap suatu masalah berbeda-beda, tergantung pada masing-masing negara. Hal ini mempengaruhi makna istilah. Istilah-istilah tertentu mengalami perluasan atau penyempitan makna."

"ABSTRAKTesis ini merupakan suatu hasil studi mengenai tradisi penyelesaiansengketa yang dilandasi oleh adanya pluralisme hukum yang hidup (berlaku)pada masyarakat di wilayah hukum Polsek Pendopo, yang mempunyaì implikasiterhadap pelaksaan tugas pokok dan fungsi utama kepolisian di wilayah itu.Tradisi penyelesaian sengketa tersebut terimplementasi ke dalam 5 (lima) ?polaalternatif pilihan penyelesaian sengketa bagi warga masyarakat setempat, yangmereka gunakan secara selektif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan: (a)paling masuk akal; (b) paling menguntungkan dari segi efisiensi waktu dan biaya;(d) paling sesuai dengan rasa keadilan menurut persepsi mereka; serta (e) palingefektif dan bersifat wín-win solution bagi para pihak yang bersengketa.Sedangkan aparat Polsek Pendopo juga telah melakukan penginterpretasianterhadap ?pola-pola alternatif penyelesaian? yang digunakan oleh wargamasyarakat setempat, dengan bersikap tegas dan aktif sepanjang hal ¡tuberkaitan dengan hukum positif, serta bersikap pasif ? tidak melarang dan jugatidak mau terlibat ? sepanjang ?pola alternatif pilihan? penyelesaian sengketayang digunakan warga masyarakat berkaitan dengan upaya musyawarah untukmencapai kesepakatan damai berdasarkan tradisi masyarakat setempat. Tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat di wilayah hukum PolsekPendopo ini dapat disimpulkan sebagai salah satu perwujudan dari apa yang didalam terminologi ilmu hukum dinamakan sebagai model ?PSA Tradisional.?Suatu model penyelesaian sengketa yang telah lama dikenal dan berlaku diberbagai daerah di Indonesia dalam berbagai bentuk dan sifat yang beranekaragam, tetapi mekanisme pemanfaatannya secara yuridis-formal belum diatur didalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Secara teoritis, hasil studi ini bemianfaat bagi pengembangan khazanahKajian Ilmu Kepolisian yang bersifat antar-bidang, terutama di dalam upayamengembangkan konsep dan teori yang lebih relevan untuk: (a) memahami?realitas hukum? (law ¡n action) dalam konteks penegakan hukum oleh aparatkepolisian pada Iingkungan suatu masyarakat tertentu; (b) memahami salah satuperwujudan ?hukum yang hidup di dalam masyarakat? (living law) dalam kontekspluralisme hukum yang berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu; (c)memahami salah satu model PSA Tradisional pada língkungan suatu masyarakattertentu; dan (d) memahami bagaimana hak-hak korban kejahatan maupun hakhak pelaku kejahatan, balk sebagal individu maupun sebagal kelompok, telahtertindungi atau terakomodasikan di dalam tradisi penyelesaian sengketa yangbertaku pada lingkungan suatu masyarakat tertentu di Indonesia."

"Penduduk yang padat di Jakarta menyebabkan adanya persaingan yang keras untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Di samping penduduknya padat, penduduk Jakarta juga sangat heterogen. Hal ini memungkinkan terjadinya kriminalitas sangat besar. Menurut statistik, Jakarta masih menempati urutan tertinggi untuk seluruh peristiwa kejahatan dalam hal angka laju kejahatan. Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya kriminalitas, di mana terjadinya kriminalitas adalah bertemunya faktor niat berbuat jahat dari calon pelaku dengan kesempatari atau peluang yang ada. Peluang untuk timbulnya kriminalitas antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda , yang tentunya akan berakibat pada pola kriminalitas. Dari data statistik tahun 1988 diperoleh bahwa Jakarta Barat mempunyai jumlah kriminalitas yang tertinggi di DKI Jakarta. Di mana sebanyak 27 persen dari jumlah kriminalitas di DKI Jakarta terjadi di Jakarta Barat. Sehubungan dengan itu, masalah yang dibahas adalah: - Di mana terdapat jumlah kriminalitas tertinggi dan terendah dan bagaimana karakteristik kriminalitas di Jakarta Barat?- Bagaimana pola kriminalitas di Jakarta Barat sehubungan dengan kepadatan penduduk, kepadatan pendatang, kualitas rumah, kerapatan jalan, dan pusat-pusat keramaian? Batasan: Yang dimaksud dengan kriminalitas adalah segala tindakan atau tingkah laku manusia yang diancam pidana oleh hukum. Karakteristik kriminalitas dalam tulisan ini adalah ciri-ciri kriminalitas yang dilihat dari kejadian kriminalitas dan pelaku kriminalitas, di mana kejadian kriminalitas meliputi tempat dan waktu kejadian yang terdiri dari bulan kejadian, tanggal kejadian, dan jam kejadian; sedang pelaku kriminalitas meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, dan daerah asal pelaku kriminalitas. Tulisan ini menekankan pada faktor keseinpatan atau peluang tenhadap timbulnya kriminalitas yang meliputi variabel kepadatan penduduk, kepadatan pendatang, kualitas rumah, kenapatan jalan, dan pusat-pusat keramaian. Data kriminalitas yang digunakan adalah data tahun 1990. Daerah penelitian adalah Jakarta Barat, dengan satuan analisis yang digunakan adalah wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek). Untuk menjawab masalah tersebut di atas digunakan metode dan juga dengan korelasi peta. Hasil yang diperoleh dapat diringkas sebagai berikut: - Daerah dengan jumlah kriininalitas tertinggi adalah wilayah hukuin Folsek Tamansari, Tambora, Tanjung Duren dan terendah adalah wilayah hukuin Folsek Kalideres. Kriminalitas kelompok pencurian dan penipuan mendominasi di wilayah hukum Polsek Tatnansari, Tambora, Tanjung Duren; penganiayaan mendominasi di wilayah hukum Polsek Tamansari dan Tambora. Untuk kriminalitas perbuatan tak inenyenangkan mendominasi di wilayah hukum Polsek Tainansari, Tambora, Tanjung Duren, Kebon Jeruk; sedangkan keloinpok peinbunuhan, perkosaan, narkotika inendoininasi di wilayah hukum Polsek Tanjung Duren dan Cengkreng. Kriminalitas di Jakarta Barat banyak terjadi di kuartal ketiga (untuk tahunan), pada tanggal 11 - 20, Selain hari dan banyak terjadi di daerah pemukiman; sedang pelakunya paling banyak berumur di bawah 25 tahun, berpendidikan SD, pengangguran, dan berasal dan, DKI Jakarta. Sedangkan jenis kniminalitas yang paling banyak terjadi adalah kelompok pencurian dan yang terkecil adalah kelompok pembunuhan, perkosaan, narkotika. - Kriminalitas di Jakarta Barat memperlihatkan pola sebagai berikut: Jumlah kniminalitas tinggi terdapat di daerah dengan kepadatan penduduk, kepadatan pendatang, pensentase rumah permanen, kerapatan jalan, dan pusat-pusat keramaian yang tinggi, dan sebaliknya. Demikian pula untuk semua kelompok jenis kriminalitas, kecuali kelompok pembunuhan, perkosaan, narkotika tidak ada dominasi khusus terhadap kepadatan penduduk dan kepadatan pendatang. Tetapi dari segi waktu dan tempat kejadian terdapat perbedaan untuk setiap kelompok jenis kriminalitas yaitu: Kriminalitas kelompok peneunian, penganiayaan, perbuatan tak menyenangkan banyak tenjadi di kuartal ketiga (untuk tahunan), pada tanggal 11 - 20; kelompok penipuan di kuartal ke-dua (untuk tahunan), pada tanggal 1 - 10 dan untuk kelompok pembunuhan, perkosaan, narkotika di kuartal pertama (untuk tahunan), pada tanggal 1 - 10. Kriininalitas yang banyak tenjadi di pagi hari adalah kelompok penipuan, perbuatan tak menyenangkan dan pembunuhan, perkosaan, narkotika; sedangkan pericunian dan penganiayaan banyak terjadi pada malainkan. Di samping itu semua kelompok jenis kriminalitas banyak terjadi di daerah pemukiman, kecuali kelompok penganiayaan yang banyak terjadi di jalan-jalan umum."

"Skripsi ini membahas tentang pencatatan dan perkawinan beda agama di Indonesia yang diatur tidak hanya di dalam peraturan hukum nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Skripsi ini dibuat untuk menganalisa penetapan nomor 85/PDT.P/2014/PN. PTI menurut ketentuan yang berlaku mengenai perkawinan beda agama di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

---

This Thesis about Registration and Cross Religion Mariage in Indonesia, despite the regulation under Burgerlijk Wetboek and regulation number 1 / 1974 about marriage, the scope of this thesis is to analyze court judgement number 85/PDT.P/2014/PN. PTI under Civil Administration regulation number 23 / 2006."