Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai mengenai Kebijakan Dualisme Pembinaan Pengadilan Pajak Terhadap Kebebasan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah Undang Undang Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu perlu diadakannya perubahan Undang Undang Pengadilan Pajak agar sesuai dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman sedangkan kebijakan dualisme pembinaan pengadilan pajak tidak berimplikasi pada kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak serta kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak.

---

This research discuss regarding The Duality of Development Policy And Effect on The Independence of Tax Court Judge Due To Review And Make Final Decision On Tax Dispute Settlement. This research is a qualitative descriptive research type of analysis.The Results of this study is Tax Court?s Constitution is not rely on Judicial Power Constitution , it is suggested to make amandment of Tax Court Constitution therefore the duality of development Policy do not affect to independence of tax court judge, law enforcement and justice to tax payer due to dispute settlement."

"Yurisprudensi tetap merupakan salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu hukum. Salah satu fungsi dari yurisprudensi tetap ialah sebagai rujukan hakim dalam mengadili perkara. Kendati demikian, yurisprudensi tetap sering diabaikan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara. Hal ini terjadi dikarenakan, adanya pandangan bahwa yurisprudensi tetap, bukan merupakan suatu sumber hukum di civil law serta dianggap mencederai nilai-nilai kemerdekaan hakim. Meskipun demikian harus dipahami bahwa yurisprudensi tetap adalah norma undang-undang yang dikonkritkan, sehingga sebenarnya yurisprudensi tetap adalah salah satu sumber hukum tata negara di Indonesia. Oleh karenanya, yurisprudensi tetap tidak mencederai kemerdekaan hakim.

---

Precedent is one of the law products from Supreme Court that has important role in the development of the jurisprudence. One of the functions of the precedent is being a reference of the judges in adjudication. Nevertheless, precedent is often being ignored by the judge in adjudicating a case. This is happens because of some argument that said that the precedent is not a the source of law in civil law and considered wounded the judiciary independence. However it should be understood that the precedent is the norm of the statutes, that is being concreted, so the precedent is one of the sources of the constitutional law in Indonesia actually. Therefore, the precedent does not harm the judiciary independence."

"Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia adalah ?kekuasaan kehakiman yang merdeka?. Hakim disini memegang peran sentral dalam peradilan sebagai personifikasi dari peradilan, sehingga kedudukan hakim dan kemerdekaan hakim harus dijamin dalam sebuah undang-undang (UU). Saat ini, kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis materi UU No. 48 Tahun 2009 dalam melindungi kemerdekaan hakim di Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang terdapat pada UUD 1945 dan instrumen-instrumen internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilengkapi dengan pendekatan sejarah, perbandingan dengan negara lain dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 48 Tahun 2009 telah memiliki norma-norma yang mengatur kemerdekaan hakim, namun tetap masih terdapat kekurangan dan ketidaklengkapan dari materi UU No. 48 Tahun 2009 dalam melindungi kemerdekaan hakim, sehingga perlu diadakan perbaikan terhadap UU No. 48 Tahun 2009.

---

Article 24 of The 1945 Amended Constitution of Republic of Indonesia stated that "The judicial power branch shall be independent". In here, judge has a central role on the judiciary, that judge as the personification of judiciary, therefore judge's status and independence shall be secured by law. Now, the judicial power is regulated on Act No. 48 Year 2009 (The Judical Power Act), so then the purpose of this writing is to analyze the substance of Act No. 48 Year 2009 in accomodating judge's independence in the Republic of Indonesia based on the judicial principles on the 1945 Constitution and international instruments. This is a normative study and also be improved by historical approach, comparative approach and case study method. The result of this study showed that the Act of No. 48 Year 2009 has contained the general norms to protect judge?s independence, but still has to be revised because of its material incompleteness in order to protect judge's independence."

"Kasus korupsi yang melibatkan dua orang hakim agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh seolah meruntuhkan marwah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Terjadinya korupsi bahkan pada jabatan hakim agung yang berada di Mahkamah Agung, dimana seharusnya Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan tertinggi secara internal kepada hakim di bawah Mahkamah Agung itu sendiri. Hal tersebut menggambarkan degradasi moral dan etika telah sampai ke tubuh lembaga penegak hukum itu sendiri. Kasus korupsi yang melibatkan dua hakim agung tersebut tidak lepas dari pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai analisis pengaturan pengawasan hakim di Indonesia beserta analisis implementasi penegakannya yang terdapat pada kasus korupsi Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh sebagai hakim agung. Metode penelitian pada tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber hukum dan kepustakaan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Penelitian ini juga mencoba menganalisis temuan permasalahan yang menjadi hambatan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim mulai dari tidak adanya pengaturan secara normatif terkait kapan pelaksanaan pemeriksaan etik dilakukan saat bersamaan dengan pemeriksaan pidana, sulitnya bersinergi dengan POLRI dan KPK untuk mendapat bantuan penyadapan dalam rangka mengawasi hakim, hingga akses keterbukaan publik terhadap temuan pelanggaran etik hakim yang dianggap sulit oleh masyarakat sebagai mitra dalam pengawaasan hakim. Untuk mengetahui implementasi pemeriksaan kode etik yang dilakukan saat bersamaan dengan pemeriksaan pidana pada profesi lain, penelitian dilakukan dengan membandingkan penegakan kode etik hakim dengan kode etik POLRI dan hakim konstitusi. Analisis terhadap penegakan pengawasan hakim ini diharapkan agar kedepannya dapat dilakukan perbaikan terhadap penegakan dan pengawasan etik hakim untuk mencapai peradilan yang bersih dan adil.

---

The corruption case involving two Supreme Court judges, Sudrajad Dimyati and Gazalba Saleh, seemed to undermine the spirit of the Supreme Court as the executor of judicial power in Indonesia in upholding law and justice. The occurrence of corruption even in the position of supreme court judge in the Supreme Court, where the Supreme Court should carry out the highest supervision internally to judges under the Supreme Court itself. This illustrates that moral and ethical degradation has reached the body of the law enforcement agency itself. The corruption cases involving the two Supreme Court justices cannot be separated from violations of the Code of Ethics and Judge Behavior. Therefore, this thesis will discuss the analysis of the regulation of supervision of judges in Indonesia and the analysis of the implementation of its enforcement contained in the corruption cases of Sudrajad Dimyati and Gazalba Saleh as supreme court judges. The research method in this paper uses normative juridical research that uses legal sources and literature in analyzing existing problems. This research also tries to analyze the findings of problems that become obstacles for the Judicial Commission in supervising judges ranging from the absence of normative arrangements related to when the implementation of ethical examinations is carried out at the same time as criminal examinations, the difficulty of synergizing with POLRI and KPK to obtain wiretapping assistance in order to supervise judges, to access to public disclosure of findings of ethical violations of judges which are considered difficult by the public as partners in supervising judges. To find out the implementation of code of ethics examinations conducted simultaneously with criminal examinations in other professions, research was conducted by comparing the enforcement of judges' code of ethics with the code of ethics of POLRI and constitutional judges. This analysis of the enforcement of judges' supervision is expected to improve the enforcement and supervision of judges' ethics in the future to achieve a clean and fair judiciary."

"Tulisan ini menganalisa bagaimana independensi pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XXI/2023. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode Social-Legal Studies. Suatu lembaga peradilan merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif yang harus independen dan terbebas dari pengaruh pihak manapun. Namun, Pengadilan Pajak belum dapat independen dalam penyelesaian sengketa pajak. Kementerian Keuangan mengatur pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan sementara Mahkamah Agung mengatur pembinaan teknis pengadilan pajak mengakibatkan Kementerian Keuangan lebih dominan dalam mengelola dan mengatur kelembagaan Pengadilan Pajak. Bahkan dalam hal remunerasi dan pensiun hakim pengadilan pajak diatur berbeda dengan hakim pengadilan tinggi lainnya. Hakim pengadilan pajak juga mendapatkan intervensi dalam pengambilan putusan dikarenakan putusan hakim pengadilan pajak akan menentukan pendapatan negara atau APBN dari sektor pajak. Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pengadilan pajak di bawah Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan masih berkoordinasi secara internal perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hakim Pengadilan Pajak tidak mengharapkan ketika pengadilan pajak dialihkan di bawah Mahkamah Agung, pendapatan hakim pengadilan pajak tidak turun dan masih sama seperti sekarang ketika berada di bawah Kementerian Keuangan. Pemerintah diharapkan mampu memberikan keadilan dan tetap menjaga independensi perihal remunerasi, promosi, jenjang karir dan status kepegawaian ketika pegawai dan hakim pengadilan dialihkan statusnya ke Mahkamah Agung.

---

This article analyzes the independence of the tax court in resolving tax disputes after the Constitutional Court decision Number: 26/PUU-XXI/2023. This article was prepared using the method Social-Legal Studies. A judicial institution is part of the judicial power which must be independent and free from influence from any party. However, the Tax Court cannot be independent in resolving tax disputes. The Ministry of Finance regulates organizational, administrative and financial guidance, while the Supreme Court regulates technical guidance for tax courts, resulting in the Ministry of Finance being more dominant in managing and regulating the Tax Court institution. Even in terms of remuneration and pensions, tax court judges are regulated differently from other high court judges. Tax court judges also intervene in decision making because the tax court judge's decision will determine state income or APBN from the tax sector. After the Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 which mandated a tax court under the Supreme Court, the Ministry of Finance is still coordinating internally regarding the follow-up to the Constitutional Court Decision. Tax Court Judges do not expect that when the tax court is transferred under the Supreme Court, the tax court judge's income will not fall and will remain the same as now when it is under the Ministry of Finance. The government is expected to be able to provide justice and maintain independence regarding remuneration, promotions, career levels and employment status when court employees and judges are transferred to the Supreme Court."