Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Visa merupakan sebuah instrumen untuk menyaring orang asing yang akan masuk ke suatu negara dan sebagai bentuk pengendalian migrasi. Jika sebelumnya Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 169 negara maka baru-baru ini pemerintah mengkaji ulang hal tersebut dan kembali menerapkan kebijakan visa on arrival dengan menambah daftar negara subjek penerima fasilitas tersebut. Penelitian ini ingin mengkaji implementasi kebijakan migrasi melalui Visa on Arrival terhadap WNA dan dampaknya terhadap keamanan di TPI Bandara Soekarno-Hatta. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dengan dilengkapi data-data empiris. Hasil penelitian adalah kebijakan visa on arrival memang mampu membantu pemulihan ekonomi nasional dengan warga negara asing yang datang dan membayar biaya PNBP sebagai biaya yang dibebankan bagi pengguna Visa On Arrival, namun dalam implementasi dan dampaknya masih ditemukan ancaman terhadap keamanan nasional, dan fungsi keamanan yang dianut oleh keimigrasian belum optimal sehingga kasus pelanggaran keimigrasian dan bahkan kejahatan pidana masih terjadi. Peneliti menyarankan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan visa selanjutnya agar tetap mempertimbangkan aspek keamanan nasional dan tidak hanya fungsi pembangunan kesejahteraan masyarakat atau pendapatan terhadap negara saja.

---

Visa is an instrument to filter foreigners who will enter a country and as a form of migration control. If previously Indonesia implemented a visa-free visit policy for 169 countries, recently the government has reviewed this and re-implemented the visa on arrival policy by adding to the list of countries subject to receiving the facility. This study aims to examine the implementation of the migration policy through Visa on Arrival for foreign nationals and its impact on security at the Soekarno-Hatta Airport TPI. This study is qualitative using a literature study equipped with empirical data. The results of the study are that the visa on arrival policy is indeed able to help restore the national economy with foreign nationals who come and pay PNBP fees as fees charged to Visa On Arrival users, but in its implementation and impact, threats to national security are still found, and the security function adopted by immigration is not optimal so that cases of immigration violations and even criminal crimes still occur. The researcher suggests that this study can be used as a consideration for the next visa policy so that it continues to consider aspects of national security and not only the function of developing community welfare or income for the country."

"Indonesia is the biggest archipelago country,Unfortunately, the result of national development has not yet evenly distributed to remote Islands along the borderlines

---

"

"Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan jumlah pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia. Faktor pendorong utama yang menyebabkan migrasi ini adalah kondisi yang memburuk di kamp pengungsi Cox's Bazar di Bangladesh, termasuk kekurangan pangan, layanan kesehatan yang tidak memadai, kurangnya keamanan, serta ketidakpastian masa depan di kamp pengungsian.Di sisi lain, Indonesia dianggap sebagai negara yang lebih baik dalam menangani pengungsi, ini sebagai faktor penarik bagi para pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanganan pengungsi dengan menyediakan tempat penampungan, makanan, dan layanan kesehatan dasar. Namun, tantangan yang dihadapi dalam menangani arus pengungsi ini cukup kompleks, termasuk keterbatasan sumber daya maupun timbulnya penolakan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor pendorong dan penarik pengungsi Rohingya melakukan migrasi ke Indonesia, ancaman serta kerentanan yang ditimbulkan, serta mengkaji langkah-langkah dan strategi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan mengelola dampak yang ditimbulkan oleh pengungsi Rohingya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dipengaruhi oleh pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini juga menemukan tingkat ancaman dari pengungsi Rohingya di Indonesia berada pada tingkat medium dengan kerentanan yang tinggi. Insiden seperti konflik sosial dengan penduduk lokal, tindak pidana penyelundupan manusia, dan potensi pelanggaran hukum merupakan beberapa dampak yang ditimbulkan, Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan langkah-langkah mitigasi seperti peningkatan pengawasan, dan revisi kebijakan terkait penanganan pengungsi

---

In recent years, there has been a significant increase in the number of Rohingya refugees seeking protection in Indonesia. The primary push factors driving this migration include the deteriorating conditions in the refugee camps at Cox's Bazar in Bangladesh, which encompass food shortages, inadequate healthcare services, lack of security, and the overall uncertainty of the future in these camps.

Conversely, Indonesia is perceived as a better country for handling refugees, serving as a pull factor for the Rohingya refugees. The Indonesian government has demonstrated a strong commitment to managing refugees by providing shelter, food, and basic healthcare services. However, the challenges faced in managing this influx of refugees are quite complex, including limited resources and the emergence of societal resistance.

This study aims to analyze the push and pull factors influencing the migration of Rohingya refugees to Indonesia, the threats and vulnerabilities posed, and to examine the measures and policy strategies adopted by the Indonesian government in addressing and managing the impacts of the Rohingya refugees.

The findings indicate that the Indonesian government’s policy towards Rohingya refugees is driven by humanitarian considerations. The study also reveals that the threat level posed by Rohingya refugees in Indonesia is medium, with high vulnerability. Incidents such as social conflicts with local residents, human smuggling activities, and potential legal violations are among the impacts identified. To mitigate these risks, it is necessary to implement measures such as enhanced surveillance and revisions to policies related to refugee management."

"Penelitian in berfokus pada diplomasi Jepang terhadap ASEAN dalam isu keamanan siber. Beberapa tahun belakangan ini, isu keamanan siber menjadi salah satu fokus baru bagi Jepang dan ASEAN dalam mengembangkan kerja sama bidang keamanan kedua negara. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kepentingan Jepang dalam memberikan dukungan terkait masalah keamanan siber di Kawasan ASEAN, serta bagaimana Jepang melakukan upaya-upaya dukungan dalam konteks pengembangan kapasitas keamanan siber di Kawasan ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik penelitian studi kepustakaan digunakan dengan mengolah data yang berkaitan dengan kebijakan Jepang dalam isu keamanan siber di Kawasan ASEAN. Hasil penelitian ini adalah diplomasi siber dalam bentuk dukungan terkait isu keamanan siber di Kawasan ASEAN dilakukan Jepang sebagai salah satu langkah untuk menjamin keamanan nasional Jepang. Upaya-upaya dukungan yang telah dilakukan Jepang dalam konteks pengembangan kapasitas keamanan siber di Kawasan ASEAN di antara lain adalah penyelenggaraan Dialog tentang Kejahatan Siber Jepang-ASEAN, pemberian pelatihan tentang manajemen keamanan informasi untuk para pejabat pemerintah ASEAN, bekerja sama dengan Interpol dalam ASEAN Cyber Capacity Development Project (ACCDP), serta pembangunan Pusat Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber ASEAN-Jepang.This research focuses on Japan`s diplomacy towards ASEAN on the issue of cybersecurity. In recent years, the issue of cyber security has become a new focus for Japan and ASEAN in developing security cooperation between the two countries. The problem discussed in this study is about Japan`s interest in providing support related to cyber security issues in the ASEAN Region, as well as how Japan is making support efforts in the context of cybersecurity capacity building in the ASEAN Region. This research uses descriptive analysis method. The literature study research technique is used by processing data related to Japan`s policy on cybersecurity issues in the ASEAN Region. The results of this study are cyber diplomacy in the form of support related to cybersecurity issues in the ASEAN Region carried out by Japan as one of step to ensure Japan's national security. Supporting efforts that have been undertaken by Japan in the context of cybersecurity capacity building in the ASEAN Region include organizing Dialogues on Japanese-ASEAN Cyber Crimes, providing training on information security management for ASEAN government officials, cooperating with Interpol in the ASEAN Cyber Capacity Development Project (ACCDP), and establishing the ASEAN-Japan Cyber Security Capacity Building Center (AJCC-BC)."

"Tesis ini mengangkat masalah kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dengan aransemen kebijakan yang melibatkan beragam spektrurn instrumen dari so/9 power (sepcrli pcrsuasi dan deradikaiisasi) hingga penggunaan hard power, ojiénsyf hingga deffénsf serta diplornasi dalam konteks terorisme internasional Aransemen pengambilan dan penggunaan instmmen tersebut berada dalam tiap level pemerintahan yang harus terintegrasi dan terkoordinasi. BNPT dihadirkan oleh pemerintah Indonesia sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk tujuan itu dengan lL\gk1S dari pembuatan kebijakan, mengkoordinasikannya, hingga merjalankanya.Metode penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah melalui wawancara, Studi pustaka, terutama mengenai pengelolaan kebijakan penanggulangan terorisrme di Jerman, Inggris, Perancis, Australia, Singapura, Sierra Leone, dan Amerika Serikat.Temuan yang didapat memperlihatkan bahwa: lntegrasi dan Koordinasi kebijakan penanggulangan terorisme di berbagai negara dipengaruhi pandangan atas terorisme yang, berbeda dan struktur pengambilan kebijakan dan kcpulusan dalam keamanan nasional dan khususnya bidang penanggulangan terorisme."