Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejahatan semakin berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dunia. Kejahatan atau tindak pidana yang awalnya berkutat di dalam satu wilayah Negara saja semakin berkembang hingga dirasakan hingga di luar wilayah suatu Negara. Jenis kejahatan yang seperti itu disebut sebagai kejahatan transnasional. Dalam rangka menanggulangi kejahatan jenis tersebut semakin merajalela, dilaksanakan suatu mekanisme yang diharapkan akan efektif memfasilitasi kerjasama antar Negara. Kerjasama yang dimaksud adalah Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral internasional hingga perjanjian multilateral internasional. Pengikatan antar Negara dalam bentuk perjanjian bilateral dianggap lebih efektif karena melibatkan dan berlaku hanya dalam yurisdiksi dua Negara.

---

Crimes are growing along with the development of the world community. Crime which initially taken place just in one state?s territory then growing up to be taken place in more than one state?s territory. This type of the crime called as transnational crime. In order to cope with that increasing crime there is one mechanism that is expected to facilitate effective international cooperation which can be called as Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Mutual Assistance In Criminal Matters were made in the form of international bilateral agreements or in multilateral international treaties. Bilateral agreements are considered to be more effective because it involves and applies only in the jurisdiction of two states."

"Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban dan larangan Notaris, tetapi hingga saat ini masih ada Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat di dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 di mana pelapor sepasang suami istri yang berinisial B dan BS merasa dirugikan atas tindakan seorang Notaris berinisial BH yang berkedudukan di Kota Tangerang. Pelapor menyampaikan pengaduan atas tindakan Notaris yang diduga melakukan tindakan tidak profesional tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang karena menurut pelapor, Notaris BH telah melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terkait dengan tidak dilaksanakannya pembacaan dan penandatanganan akta sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Oleh karenanya, dalam tesis ini permasalahan yang akan diangkat adalah mengenai tanggung jawab notaris dan akibat hukum terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan dan tidak ditandatangani sesuai dengan UUJN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian eksplanatoris, data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisis kualitatif serta bentuk hasil penelitian sistematis dan kualitatif. Terhadap Notaris yang tidak melaksanakan pembacaan dan penandatanganan akta sesuai dengan UUJN dapat dikenakan tanggung jawab berupa sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi Kode Etik Notaris. Sedangkan akibat hukum terhadap aktanya adalah akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik namun apabila ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini adalah B dan BS serta hakim yang mengadili mendegradasi kekuatan pembuktian akta, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Perjanjian dalam akta tetap sah, namun apabila ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini adalah B dan BS, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan.

---

The Law on Notary Position (UUJN) had clearly set out the obligations of and prohibitions for Notaries; however, there are still Notaries who have ignored those obligations and prohibitions in carrying out their professional work. This is evident in the Territorial Examiner Council of Notaries of Banten Province Decision Number 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018, where the reporting party, a husband and wife with the initials of B and BS respectively, felt aggrieved due to the actions of a Notary domiciled in Tangerang City with the initial of BH. According to the reporting party, Notary BH had committed a violation of the mandatory obligations of a Notary by not carrying out the reading and signing of the deed in accordance with the provisions of UUJN, therefore the reporting party submitted a complaint regarding the Notary's alleged unprofessional act to the Regional Supervisory Council of Notaries of Tangerang City. Therefore, the problems raised by the author in this thesis are regarding to the responsibilities of Notaries, as well as the legal consequences of deeds which are not read and signed in accordance with the UUJN. This study was conducted in a form of normative juridical research with explanatory research typology, had utilized secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with data collection by document studies and interviews, had qualitative analysis method, and had resulted in the form of qualitative and systematic research. Notaries who do not read and sign deeds in accordance with the UUJN may be subject to civil sanction, administrative sanction, as well as other form of sanctions. As of the legal consequence of the deeds, such deed would still have evidentiary power as an authentic deed, but if any party filed a lawsuit to the court and the judge degrades the evidentiary power of the deed, then such deed shall only have evidentiary power as an underhand deed."

"Tindak pidana perikanan (illegal fishing) di Exclusive Economic Zone atau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara didunia. Indonesia juga terkena dampaknya adanya tindak pidana perikanan (illegal fishing) antara lain kerugiann yang cukup besar, kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan di laut serta menyangkut hak kedaulatan negara Indonesia. Tesis ini membahas ketentuan tindak pidana perikanan (illegal fishing), penerapan yurisdiksi negara dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dalam rangka mengetahui penerapan yurisdiksi negara untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional telah mengatur kewenangan Indonesia sebagai negara pantai menerapkan yurisdiksi negara untuk mengadili dan menanggulangi tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Dalam penegakan hukum terdapat titik kelemahan yaitu hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antar negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukum badan lainnya. Upaya yang dapat dilakukan kerjasama internasional maupun asean dan patroli bersama antar aparat penegak hukum di ZEEI.

---

Fisheries (illegal fishing) in the Exclusive Economic Zone (EEZ) is one of the global issues faced by countries in the world. Indonesia is also affected by the occurrence of fisheries crime (illegal fishing), including significant losses, damage to ecosystems and fisheries resources in the sea and concerning the sovereign rights of Indonesia. This thesis discusses the provisions of fisheries crime (illegal fishing), the application of state jurisdiction and efforts made to tackle and adjudicate fisheries crime using a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications in order to know the application of state jurisdiction to tackle and adjudicate fisheries crime in Indonesian Exclusive Economic Zone. The provisions of International Law and National Law have regulated Indonesia's authority as a coastal state to apply state jurisdiction to prosecute and tackle fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). In law enforcement there is a weakness point, namely that the coastal state punishment imposed on violations of fisheries legislation in the EEZ may not include confinement, if there is no reverse agreement between the countries concerned or any other form of legal entity. Efforts can be made both international and ASEAN cooperation and joint patrols between law enforcement officers in ZEEI."

"Demokratisasi di Indonesia telah merebak disegala bidang, bukan saja dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi lebih jauh lagi, pemilihan kepala daerah pun sudah memakai mekanisme pemilihan langsung. Dengan payung hukum yang sudah disediakan dalam hal mekanisme, mulai dan langkah-langkah persiapan sampai dengan saat pemilihan kepala daerah, bahkan antisipasi bila terjadi sengketa pun sudah dibuatkan peraturan perundangannya. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, untuk sengketa Pilkada telah diatur bahwa kewenangan penyelesaiannya oleh Panwas untuk sengketa dalam proses penyelenggaraan Pilkada, sedangkan untuk sengketa hasil penghitungan suara Pilkada, ditangani oleh Lembaga Peradilan. Lembaga peradilan yang ditunjuk oleh Undang-Undang tersebut adalah Mahkamah Agung. Dalam hal pemilihan kepala daerah Kabupaten dan Kota, Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangan penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi, dalam lingkup Peradilan Umum, yang putusannya bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi. Yang menjadi permasalahan adalah ketika putusan Pengadilan Tinggi dalam sengketa pilkada tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut. Pada kenyataannya dalam menyelesaikan persoalan diatas, para pihak dapat melakukan terobosan hukum dengan melakukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memang mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, pendelegasian kewenangan dan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi dalam hal kewenangan menyelesaian sengketa hasil penghitungan suara Pilkada dapat ditarik kembalildiambil alih oleh Mahkamah Agung dan kemudian diselesaikan sendiri oleh Mahkamah Agung, bilamana Pengadilan Tinggi telah melampaui kewenangan yang diberikannya, yaitu hakim telah melakukan kesalahan yang nyata. Dan ini juga merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dan mahkamah Agung kepada lembaga peradilan dibawahnya. Menjadi permasalahan berikutnya adalah selama proses peninjauan kembali dalam hal sengketa pilkada tentunya didaerah yang sedang bersengketa tersebut belum ada kepala daerah yang difinitif. Ini tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja dari pemenntahan daerah, apalagi kalau putusan peninjauan kembali berlarut-larut tidak kunjung selesai. Untuk itu perlu dibuat aturan baru atau diamandirnya peraturan yang sudah ada, dan dimasukkan klausul yang berkenaan dengan berapa lama proses peninjauan kembali yang berkenaan dengan sengketa pilkada tersebut dapat diselesaikan oleh Mahkamah Agung."

"ABSTRAKSecara garis besar penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimanakah budaya hukum dan sub-budaya hukum (kepentingan) masyarakat Batak Toba pada umumnya, yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris dengan berbagai dampaknya bagi perempuan, menyebabkan kelompok perempuan tertentu mcnciptakan budaya hukum dan sub budaya hukumnya sendiri, hal mana tercermin melalui cara perempuan memilih institusi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa warisJanda dan anak perempuan Batak membawa sengketa ke pengadilan negara dengan alasan dan latar belakang yang berbeda. Janda baru membawa sengketa ke pengadilan sebagai the last resort, sedangkan dibawanya sengketa ke pengadilan oleh anak perempuan lebih merupakan pilihan (choice). Keberanian anak perempuan untuk berperkara di pengadilan dengan risiko social loss yang besar, menjadikan mereka agent of change dalam hal waris di kalangan masyarakatnya. Para pihak yang terlibat dalam sengketa dan para hakim menggunakan hukum adat dan hukum negara secara bergantian. Dengan demikian sebenarnya para pihak tunduk sebagian kepada institusi hukum negara, dan sebagian pada hukum adat (borrowing), atau kadang-kadang ?mengemas? substansi hukum adat melalui institusi hukum ncgara (neo-traditional norms). Terdapat variasi hasil akhir dari konflik individual yang berlangsung bersamaan dengan konflik institusional, yaitu: kemenangan bagi perempuan, atau win-win solutions bagi semua pihak, atau kekalahan bagi perempuan. "

"Revolutionary Justice narrates the power struggle between the free officers and their adversaries in the aftermath of Egypts July revolution of 1952 by studying trials held at the revolutions court and the peoples court. The establishment of these tribunals coincided with the most serious political crisis between the new regime and the opposition, primarily the muslim brothers and the wafd party, but also senior officials in the previous government. By this point, the initial euphoria and the unbridled adoration for the free officers had worn off, and the focus of the public debate shifted to the legitimacy of the armys continued rule. Revolutionary justice focuses on what happened both within and outside the courtroom. The tribunals transcripts, which constitute the prime source of this study, afford a rare glimpse of the direct dialogue between opposing parties. The books principle argument is that the rhetoric generated by Egypts special courts played a crucial role in the denouement of the countrys political struggles, the creation of new historical narratives, and the shaping of both the regimes and the oppositions public image. The courtroom deliberations perpetuated the prevailing emergency atmosphere, which helped the junta tighten its grip on the helm and advance its plans for a new dispensation. At the same time, the responses of defendants and witnesses during the trials exposed weaknesses in the official hegemonic narrative. Paradoxically, oppositional views that the regime tirelessly endeavored to silence were tolerated and recorded in the courtroom."

"Pada prinsipnya, ICJ hanya memiliki yurisdiksi asli, di mana ICJ bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Namun, beberapa perjanjian internasional ICAO memberikan yurisdiksi banding kepada ICJ, di mana ICJ bertindak sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO. Adapun ICJ telah menjatuhkan tiga putusan sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO. Walaupun demikian, instrumen hukum ICJ dan ICAO serta praktik ICJ dalam putusan-putusannya tidak memberikan landasan yang komprehensif mengenai yurisdiksi banding ICJ. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis (1) dasar hukum dan ruang lingkup yurisdiksi ICJ sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO berdasarkan instrumen hukum ICJ dan ICAO; (2) praktik penerapan yurisdiksi ICJ sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO dalam Kasus ICAO 1972; dan (3) konsistensi praktik penerapan yurisdiksi ICJ sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO dalam Kasus ICAO 2020. Melalui penelitian dengan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Pasal 84 Konvensi Chicago, Pasal II(2) IASTA, serta Pasal 36(1) dan 37 Statuta ICJ menjadi dasar hukum yurisdiksi ICJ sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO; tetapi instrumen hukum ICJ dan ICAO tidak mengatur secara spesifik mengenai ruang lingkup yurisdiksi tersebut. Kedua, praktik ICJ dalam Kasus ICAO 1972 memperjelas ruang lingkup yurisdiksi bandingnya—terutama mengenai jenis putusan yang dapat diajukan banding, yakni meliputi bukan hanya putusan Dewan ICAO atas merits, tetapi juga atas yurisdiksi; serta ruang lingkup peninjauan yang diterapkan pada persidangan banding, yakni standar peninjauan de novo. Ketiga, praktik ICJ dalam Kasus ICAO 2020 konsisten dengan praktiknya dalam Kasus ICAO 1972; dan semakin memperjelas ruang lingkup yurisdiksi banding ICJ—terutama memperjelas bahwa standar peninjauan de novo diterapkan bukan hanya terhadap pertanyaan hukum, tetapi juga terhadap pertanyaan fakta.

---

In principle, the ICJ only has an original jurisdiction, wherein it acts as a court of first and last instance. However, several ICAO treaties provide the ICJ with an appellate jurisdiction, wherein it acts as a court of appeal from the ICAO Council. The ICJ has rendered three judgments as a court of appeal from the ICAO Council. Nevertheless, the legal instruments of the ICJ and ICAO as well as the ICJ’s practice in its judgments do not provide a comprehensive basis regarding the ICJ’s appellate jurisdiction. Therefore, this study analyzes (1) the legal basis and scope of the ICJ’s jurisdiction as a court of appeal from the ICAO Council based on the legal instruments of the ICJ and ICAO; (2) the practice in applying the ICJ’s jurisdiction as a court of appeal from the ICAO Council in the 1972 ICAO Case; and (3) the consistency of the practice in applying the ICJ’s jurisdiction as a court of appeal from the ICAO Council in the 2020 ICAO Case. Through research using normative juridical method and qualitative approach, the following conclusions can be drawn. First, Article 84 of the Chicago Convention, Article II(2) of the IASTA, as well as Articles 36(1) and 37 of the ICJ Statute constitute the legal basis of the ICJ’s jurisdiction as a court of appeal from the ICAO Council; but the legal instruments of the ICJ and ICAO do not specifically regulate the scope of that jurisdiction. Second, the ICJ’s practice in the 1972 ICAO Case clarifies the scope of its appellate jurisdiction—particularly regarding the types of decisions that are subject to appeal, which include not only the ICAO Council’s decisions on the merits, but also on jurisdiction; and the scope of review that applies in appellate proceedings, namely a de novo standard of review. Third, the ICJ’s practice in the 2020 ICAO Case is consistent with its practice in the 1972 ICAO Case; and further clarifies the scope of the ICJ’s appellate jurisdiction—particularly by clarifying that a de novo standard of review is applied not only to questions of law, but also to questions of fact."

"Masyarakat dalam menjalankan kegiatan membutuhkan peran Notaris dalam hal membuat akta otentik yang berfungsi untuk memberikan kepastian hokum agar hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat akta dapat terpenuhi, terutama terkait pembuktian dimuka hakim dalam pengadilan. Akta yang dibuat oleh Notaris harus berdasarkan kehendak dari para pihak, selanjutnya Notaris mengkonstantir keinginan para pihak kedalam suatu akta dengan berpedoman pada Undang-undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004. Dalam kasus yang dibahas penulis, Notaris dalam membuat akta melakukan penyimpangan, dimana akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat Notaris HS ditandatangani para pihak diluar wilayah jabatan notaris pada hari yang berbeda tanpa persetujuan salah satu pihak. Menurut penulis penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris H.S telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUJN yang mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi akta dibawah tangan. Tidak terdapat kesepakatan salah satu pihak dalam akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut juga mengakibatkan tidak dipenuhinya syarat subyektif di dalam perjanjian, sehingga akta dapat dibatalkan. Pihak yang dirugikan dapat memintakan pembatalan melalui pengadilan. Akibat dari dibatalkannya akta perjanjian pengikatan jual beli oleh pengadilan maka akan kembali kekeadaan semula."

"Penelitian ini memeriksa peran aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing dalam melawan praktik profit shifting bermotif pajak. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa dalam rezim aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing yang ketat, penegakan hukum dapat mengurangi praktik profit shifting bermotif pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Studi ini berfokus pada apakah peraturan terkait transfer pricing baru yang disarankan oleh OECD dapat mempengaruhi penghindaran pajak internasional di negara-negara ASEAN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh Proyek BEPS yang diinisiasi oleh OECD dan G20 terhadap penghindaran pajak internasional oleh perusahaan multinasional, khususnya di negara-negara berkembang yang berpartisipasi dalam Proyek BEPS. Penelitian ini menggunakan model modified-HRA atau pendekatan Hines and Rice, untuk mengukur elastisitas perbedaan tarif pajak terhadap profitabilitas yang dilaporkan sebagai ukuran penghindaran pajak internasional. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana sampelnya adalah perusahaan publik di ASEAN yang dimiliki oleh perusahaan asing. Penelitian ini kemudian membahas efek moderasi dari aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing pada penghindaran pajak internasional secara umum, dan selanjutnya di setiap kategori negara dan perusahaan. Dengan menggunakan komponen peraturan terbaru, penelitian ini menilai ulang skor keketatan aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing untuk setiap negara selama tahun pengamatan 2012-2019. Penelitian ini menemukan bahwa pembaruan peraturan dan kerja sama multilateral yang disarankan oleh OECD dapat mengurangi praktik penghindaran pajak internasional di negara-negara berkembang ASEAN, terutama oleh perusahaan subsider yang tidak terafiliasi negara low tax jurisdiction. Penelitian ini juga memeriksa peran keanggotaan Inclusive Framework dalam penghindaran pajak internasional. Penelitian ini menemukan bukti lemah tentang pengaruh Inclusive Framework terhadap penghindaran pajak internasional.

---

This study examined the role of transfer pricing anti-avoidance rules in countering tax-motivated profit-shifting practices. Previous research has found that in a strict transfer pricing anti-avoidance rules regime,  law enforcement can reduce tax-motivated profit-shifting activities conducted by multinational companies. This study focused on whether the new transfer pricing regulations suggested by the OECD could affect international tax avoidance in ASEAN countries. The purpose of this study is to provide empirical evidence of the influence of the BEPS project initiated by the OECD and G20 on international tax avoidance by multinational companies, especially in ASEAN developing countries participating in the BEPS project. This study incorporated a modified Hines and Rice approach (HRA) fixed-effect regression model to measure the elasticity of tax rates difference to reported profitability as a measure for international tax avoidance. This study use purposive sampling techniques, where the samples are public companies in ASEAN owned by foreign companies. This study then discuss the moderating effect of transfer pricing anti-avoidance rules on international tax avoidance in general, and further in each category of countries and companies. Using the latest regulatory components in country transfer-pricing guidelines, This study re-score the transfer pricing anti-avoidance rules for each country along the observation years of 2012-2019. This study found that regulatory updates and multilateral cooperation suggested by the OECD could reduce international tax avoidance practice in ASEAN developing countries, especially by subsidiaries which are not low tax jurisdiction affiliates. This study also examined the role of Inclusive Framework membership on international tax avoidance. This study found weak evidence of the influence of Inclusive Framework toward international tax avoidance."

"Skripsi ini pertama menjelaskan pengertian yurisdiksi serta penjelasan perkembangan dan pengaturan yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum internasional yang mencakup prinsip-prinsip munculnya yurisdiksi ekstrateritorial juga batasan terhadapnya. Skripsi ini kemudian menganalisa kasus-kasus sebelum kasus Al-Skeini and others v. UK berkaitan dengan penerapan yurisdiksi yang dimaksud di dalam Pasal 1 European Convention on Human Rights (ECHR) oleh European Court of Human Rights (ECtHR). Skripsi ini selanjutnya menganilisa penerapan Pasal 1 ECHR dalam putusan House of Lords Inggris serta putusan ECtHR dalam kasus Al-Skeini. Putusan ECtHR menyatakan keberadaan Public Power dalam kasus Al-Sekini menimbulkan yurisdiksi ekstrateritorial atas kasus tersebut. Putusan tersebut berpihak kepada perlindungan Hak Asasi Manusia tetapi di lain sisi tetap meninggalkan kebingungan mengenai syarat jelas timbulnya yurisdiksi ekstrateritorialitas dalam ECHR.

---

This research explains the definition of jurisdiction, development of the extraterritorial jurisdiction and its regulation in international law which includes its principle and also boundaries. This research then analyzes cases before Al- Skeini and others v. UK case regarding the application of jurisdiciton mentioned in Article 1 of the European Convention on Human Rights (ECHR) by European Court of Human Rights (ECtHR). Furthermore, this research analyzes the applications of Article 1 ECHR in United Kingdom?s House of Lords decision and ECtHR decision in Al-Skeini. In its decision ECtHR stated that the existance of Public Power in Al-Skeini causes an extraterritorial jurisdiction in that case. The judgement cater to the human rights protection but on the other hand it still leaves a confusion in determining the requirement of extraterritorial jurisdiction in the ECHR."