Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas penyelenggaraan program jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pasal 26 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Adapaun implikasi yang timbul dari pelaksanaan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu hilangnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan hari tua karena dapat dinyatakan batal demi hukum namun untuk membatalkannya perlu pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung atau dapat dibatalkan, dicabut, atau diubah dengan peraturan yang setingkat atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Dalam penelitian ini menyarankan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, serta adanya kewajiban untuk melaksanakan penjaringan partisipasi publik agar menghasilkan peraturan perundang-undangan efektif.

---

This thesis discusses the implementation of old age security program as stipulated in Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program and Government Regulation No. 60 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program. This study is a qualitative research design analytical prescriptive.The result showed that the Article 26 and Article 22 of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program contrary to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System. There is implications arising from the implementation of Article 26 paragraph (5) of Government Regulation No. 60 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 46 Year 2015 on Implementation Program Old Age Security contrary to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System is a loss legal certainty in the administration of old age security program because it can be declared null and void but to cancel it needs to filing a judicial review to the Supreme Court or it can be canceled, revoked, or modified by the regulatory level or with legislation of higher.In this study suggest changes to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System and Government Regulation No. 46 of 2015 on Implementation Program Old Age Security, as well as their obligation to carry out activities to gain public participation in order to produce legislation effective."

"Sistem kesehatan merupakan salah satu isu global yang telah terjadi di banyak negara di dunia sejak lama. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya yang salah satunya yaitu dengan menerapkan undang-undang baru. Salah satu mekanisme yang diterapkan dari undang-undang tersebut yang digunakan oleh pemerintah adalah disebut juga sebagai sistem jaminan sosial. Skripsi ini menjelaskan penelitian mengenai perbandingan dan analisis antara Obamacare di Amerika Serikat dan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dibawah kelola skema BPJS Kesehatan. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk membandingkan skema Obamacare di Amerika Serikat dan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengelaborasi perbandingan dan analisis dalam hal keanggotaan, perawatan medis dan layanan yang dicakup, penyedia perusahaan asuransi, subsidi pemerintah, dan penyedia jaringan layanan kesehatan. Hasil penelitian skripsi ini menyajikan kesamaan yang signifikan dalam dasar pemikiran jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar. Namun, terdapat juga perbedaan signifikan dalam hal skema, konsep, peratutan, dan pasar jaminan kesehatan.

---

Health system is a global issue that has occurred in many countries around the world since long time ago. Various attempts have been made by the government to improve health care for its citizens, one of which is by implementing new laws. One of prominent mechanism used by the government is called as social security system. The research elaborate the comparison and analysis between Obamacare and National Health Insurance (JKN) under Healthcare Social Security (BPJS Kesehatan) scheme. The objectives of this research are to compare the scheme of Obamacare in the United States and National Health Insurance (JKN) in Indonesia. The research use the normative approach to elaborate the comparison and analysis in respect of membership, medical treatment and services covered, insurance company providers, government subsidies, and network health providers. In conclusion, this research presents the significant similarities in the rationale of health security and basic health services. Thus, the significant differences also presented in the matters of schemes, concept, regulations, and the market of health security."

"Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap calon peserta PBPU yang sedang mendaftar di kantor BPJS Kesehatan tentang sistem rujukan berjenjang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 107 calon peserta PBPU. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden memiliki tingkat pengetahun tinggi 63,6 dan sikap favorable mendukung/positif 51,4 terhadap sistem rujukan berjenjang. Terdapat perbedaan yang signifikan antara usia dengan tingkat pengetahuan p-value 0,048 dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap p-value 9,199.

---

This research discusses the factors associated with the knowledge and attitude of PBPU candidates applying in the Main Branch Office of BPJS Kesehatan Bekasi towards the Tiered Referral System of Health Services. The study takes on a quantitative approach with a cross sectional design. The respondents of this study consist of 107 PBPU candidates. The result of this research shows that respondents have a high level of knowledge 63.6 and a favorable attitude supportive positive 51.4 towards the tiered referral system. A significant difference was shown between age and level of knowledge p value 0.048 , while no significant difference was shown between level of knowledge and attitude p value 9.199."

"ABSTRAKPelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupunditingkatkan kualitas nya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Namun kenyataannya sebagaimana dapat kita lihat saat ini berbagai pemberitaan di media baik media massa maupun media elektronik, masih banyak kita temukan peserta jaminan sosial yang ditolak oleh rumah sakit dengan berbagai alasan bahkan sampai meninggal dunia karna tidak diberi atau terlambat diberikan tindakan medis oleh rumah sakit. Bagaimanakah kedudukan peserta jaminan sosial kesehatan dalam kaitannya dengan aspek perlindungan konsumen, bagaimanakah peran rumah sakit swasta sebagai salah satu penyedia jasa pelayanan kesehatan dalam kaitannya dengansistem jaminan sosial, dan bagaimanakah konsekuensi hukum dari penolakanrumah sakit terhadap peserta jaminan sosial dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan pendekatan analisis. Dalam kedudukannya sebagai konsumen, hak-hak peserta jaminan sosial dalam proses pelayanan kesehatan tentunya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan konsumen sektor lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tentunya memiliki konsekuensi hukum baik terhadap pasien maupun terhadap rumah sakit. Sehingga ke depannya pasien yang merasa dirugikan kepentingannya dapat menggunakan instrumen hukum perlindungan konsumen untuk melindungi kepentingannya. Hal ini di rasa penting selain untuk melindungi pasien (konsumen) juga untuk memberikan efek jera kepada rumah sakit.

---

ABSTRACTHealth services is an important thing that must be maintained or improved quality according to applicable service standards, so that the community as consumers can feel the services provided. The service itself is essentially an attempt to help prepare everything needed by others and can give satisfaction in accordance with the wishes expected by consumers. But the reality as we can see today various news in the media both the mass media and electronic media, we still find many social security participants who rejected by the hospital for various reasons even to death because not given or late given medical treatment by the hospital. So, what is the position of the participant of the social health insurance in relation to the consumer protection aspect, how is the role of the private hospital as one of the providers of health services in relation to the social security system, and how are the legal consequences of the hospital's refusal of the social security participants from the perspective of consumer protection law. The research method used is law juridical normative research with approach of legislation, history and approach of analysis. In its position as a consumer, the rights of social security participants in the health care process are of course protected by the Consumer Protection Act, and have the same rights and obligations as other sector consumers as mandated in Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection which of course has legal consequences both to patients and to hospital. So in the future the patient who feels aggrieved his interests can use the instrument of consumer protection law to protect his interests. This is important in addition to protecting patients (consumers) as well as to provide a deterrent effect to thehospital."

"ABSTRAKTesis ini membahas perlindungan hukum bagi Rumah Sakit atas keterlambatanpembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan sebagai akibat defisit Dana JaminanSosial. Sistem pembayaran paket atau INA CBgs membuat rumah sakit harusberfikir efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan. Rumah sakit harusmenanggung dulu beban pembiayaan operasional dan pelayan kesehatan sertaobat-obatan bagi peserta JKN. Setelah itu dapat mengajukan klaim pembayaran beban manfaat kepada BPJS Kesehatan. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 38 Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang JK, BPJS Kesehatan paling lama 15 hari sejak pengajuan dokumen klaim diterima lengkap wajib membayar kepada fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan. Namun BPJS Kesehatan seringkali terlambat melakukan pembayaran selama berbulan-bulan. Keterlambatan tersebut membuat arus keuangan/cash flow Rumah Sakit menjadi terganggu, bahkan beberapa Rumah Sakit terancam bangkrut. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1. Upaya Hukum Rumah Sakit untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim, 2. Kebijakan untuk mengatasi defisit Dana Jaminan Sosial. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Rumah Sakit untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim dapat dilakukan dengan Upaya Hukum Non Adjudikasi melalui alternatif penyelesaian sengketa meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Kemudian melalui upaya hukum Adjudikasi, Rumah Sakit dapat menuntut BPJS Kesehatan dengan dasar melanggar ketentuan Perundang-Undangan, Wanprestasi, dan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Analisis Kebijakan dalam Rangka Mengatasi Defisit Dana Jaminan Sosial ialah dengan cara Meningkatkan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran, Meningkatkan jumlah peserta PPU terutama yang berasal dari Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD maupun sektor swasta, Meningkatkan batasan tertinggi upah/gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran JKN bagi peserta PPU, dan Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai gatekeeper dalam program JKN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the legal protection of hospitals for late payment of claims by BPJS Kesehatan as a result of Social Security Fund Deficit. Package payment system or INA CBgs make the hospital must think effectively and efficiently in financial management. The hospital must bear the burden ofoperational financing and health care and medication for JKN participants. After that Hospital can claim payment of benefit expense to BPJS Kesehatan. In accordance with Article 24 Paragraph (2) of the Social Security Law and Article 38 of Presidential Regulation Number 12 of 2013 on Health Insurance, BPJS Kesehatan shall pay to the health facility no later than 15 days from the receipt of the complete claim document received for the services provided. However BPJS Kesehatan is often late in making payments for months. The delay caused the hospital's financial flow to be disrupted, even some hospitals were threatened with bankruptcy. The problems in this thesis are 1. Hospital's Law Efforts to overcome the delay in payment of claim, 2. Policy to overcome the deficit of Social Security Fund. This legal research use normative juridical approach method with analytical descriptive research. The results of the research in this thesis is the legal effort that can be done by Hospital to overcome the delay of payment of claim can be done with Non-Adjudication Law Efforts through alternative dispute settlement include negotiation, mediation, conciliation and arbitration. Then through an Adjudicationlawsuit, the Hospital may sue BPJS Kesehatan on the grounds of violating theprovisions of the Legislation, Default/Breach of contract, and Conduct UnlawfulActs. Policy Analysis in Order to Overcome Social Security Fund Deficit is byIncreasing the compliance of PBPU participants in paying dues Increasing thenumber of PPU participants mainly from ministries / Institutions / BUMN /BUMD and private sector, Increasing the highest limit of salary used as the basis for calculating the amount of the Contribution JKN for PPU participants, and Strengthening FKTP as gatekeeper in JKN program."

"ABSTRAKKondisi demografis berupa peningkatan angkatan usia tua, yang berasal dari generasi baby-boom, mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan pendanaan pensiun yang mencukupi di masa mendatang. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, pemerintah Prancis yang saat itu dipimpin oleh Nicolas Sarkozy, mencanangkan beberapa perubahan dalam sistem pensiun. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 ikut menjadi alasan pendorong pemerintah dalam melakukan reformasi tersebut. Perubahan besar dalam sistem pensiun ini adalah penundaan masa pensiun selama dua tahun yang kemudian mendapat penolakan dari masyarakat Prancis dan berujung pada pemogokan dan demonstrasi di berbagai kota. Pemerintah akhirnya memutuskan konsesi kecil dalam reformasi kebijakan pensiun yang dilakukan namun tidak mengubah rencana utama yaitu penundaan usia pensiun selama dua tahun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk memaparkan perkembangan kebijakan sistem pensiun pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy. Melalui pengumpulan data kepustakaan, peneliti meninjau reaksi masyarakat yang muncul pasca diumumkannya rencana perubahan kebijakan pensiun serta meninjau dinamika kebijakan pensiun dan implementasinya.Setelah mengulas pembahasan di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kebijakan yang terjadi sejak adanya rencana perubahan kebijakan hingga perubahan dilakukan, bersifat cukup dinamis karena pemerintah melakukan perubahan besar pada awal reformasi sebelum kemudian menambahkan perubahan kecil setelah adanya gerakan resistensi. Hal ini juga mempengaruhi dinamika reaksi masyarakat yang juga ditemukan bersifat cukup dinamis. Masyarakat pada awalnya memberikan reaksi yang cukup besar dengan melibatkan jumlah massa yang banyak dan kemudian mereda setelah kebijakan akhir diterbitkan. "

"Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of INA-CBGs tariffpolicy of JKN program. This research used qualitative method by conducting indepthinterview. The research informants involved stakeholder actors such asCenter of Health Financing and Insurance (P2JK) Ministry of Health, BPJS Health,professional associations, and private health insurance. The results showed thatprivate hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA-CBGsbecause the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expenseof hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda inorder to improve the implementation of the INA-CBGs tariff policy, including IDIpreparing the quality standard of medical services that should be proposed to theMinistry of Health. This research concluded that INA-CBGs tariff policy requiresbetter formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INACBGstariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Job Crafting terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Organizational Trust dan Person Job Fit sebagai Variabel Mediasi.  Organizational Citizenship Behavior sangat penting dimiliki karyawan demi peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam menghadapi bonus demografi. Jumlah responden adalah sebanyak 137 karyawan tetap Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan yang didapatkan dengan teknik non probability. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis inferensial menggunakan simple linier regression dan hierarchical multiple regression. Hasil penelitian menemukan bahwa Job Crafting berpengaruh kuat menuju sangat kuat terhadap Organizational Citizenship Behavior. Job Crafting berpengaruh sedang menuju kuat terhadap Organizational Trust. Job Crafting berpengaruh sedang menuju kuat terhadap Person Job Fit. Job Crafting berpengaruh kuat menuju sangat kuat terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Organizational Trust sebagai variabel mediasi. Job Crafting berpengaruh sangat kuat terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Person Job Fit sebagai variabel mediasi.

---

The aim of this study is to expain the influence of Job Crafting on Organizational Citizenship Behavior with Organizational Trust and Person Job Fit as Mediation Variable. Organizational Citizenship Behavior is very important for employees to improve the performance of BPJS Ketenagakerjaan, especially in the face of demographic bonuses. Total of respondents were 137 permanent employees of the Central Office of BPJS Ketenagakerjaan obtained with non-probability techniques. Data analysis uses descriptive and inferential analysis. Inferential analysis uses simple linier regression and hierarchical multiple regression. This results of the study found that Job Crafting has a strong towards very stong influence on Organizational Citizenship Behavior. Job Crafting has a moderate influence on Organizational Trust. Job Crafting has a moderate influence on Person Job Fit. Job Crafting has a strong towards very strong influence on Organizational Citizenship Behavior with Organizational Trust as mediation variable. Job Crafting has a very strong influence on Organizational Citizenship Behavior with Person Job Fit as mediation variable."

"Dalam hal terjadi putusan pailit terdahap pengusaha berdasarkan putusan Pengadilan Niaga maka implikasinya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja. Konsekuensi dari PHK sangat erat dengan pembayaran kompensasi berupa hak pekerja dan perlindunganya. Pelunasan harta pailit dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan yaitu tidak terbukanya proses dan pelunasanya sehingga pekerja selalu dirugikan. Upah dan pesangon menjadi prioritas dalam masasalah kesejahteraan atas putusan pailit tetapi pekerja kesulitan atas penagihan utang pailit yang mana asset perusahaan tidak lagi mencukupi. Untuk itu penulis akan menganalisa permasalahan kepailit terkait hak pekerja (pesangon dan jaminan sosial), dampak terjadinya pailit terhadap pekerja, dan peran pemerintah dalam perlindungan bagi pekerja akibat pailit. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hak pekerja dan jaminan sosial akibat putusanya hubungan kerja sering terabaikan bahkan tidak terbayarkan. Dengan peraturan yang ada saat ini kinerja kurator dan hakim pengawas belum sepenuhnya menjawab permasalahan hak pesangon yang tidak terbayarkan maka harus ada instrument yang dapat membantu hak pekerja yang terabaikan. Selain itu belum adanya jaminan sosial pekerja akibat kehilangan pekerjaan menjadi kebijakan yang dapat membantu mengurangi permasalahan pekerja. Perlindungan hak pekerja dan jaminan sosial sangat penting, mengingat pesangon dan jaminan sosial merupakan aspek penting bagi pekerja yaitu menjamin kesejahteraan pekerja.

---

In the event of a bankruptcy decision made by an employer based on a Commercial Court decision, the implication is termination of employment (PHK) for workers. The consequences of layoffs are very closely related to payment of compensation in the form of workers' rights and protections. Repayment of bankruptcy assets in practice often results in irregularities, namely not opening up the process and paying it off so workers are always disadvantaged. Wages and severance are a priority in the issue of welfare over bankruptcy decisions, but workers find it difficult to collect bankruptcy debt in which company assets are no longer sufficient. For this reason, the authors will analyze bankruptcy issues related to workers' rights (severance pay and social security), the impact of bankruptcy on workers, and the role of the government in protecting workers due to bankruptcy. To answer the problems that have been formulated in this study, normative legal methods are used that are analytical descriptive. The results of this study are the protection of workers' rights and social security due to termination of employment are often neglected or even unpaid. With current regulations, the performance of curators and supervisory judges has not fully answered the problem of severance pay that is not paid, so there must be an instrument that can help the rights of workers who are neglected. In addition, the absence of workers 'social security due to job loss is a policy that can help reduce workers' problems. Protection of workers' rights and social security is very important, considering severance pay and social security are important aspects for workers, namely ensuring the welfare of workers."

"Tekanan globalisasi yang dilihat sebagai ekspansi pasar global memberikan konsekuensi terhadap pembagian kerja internasional yang menekan negara. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki kemampuan yang berbeda dalam merespon tekanan globalisasi akibat terspesialisasi dalam peran penyokong komoditas. Penelitian ini melihat respon Indonesia terhadap tekanan globalisasi melalui rezim kesejahteraan. Pudarnya commodity boom (ledakan komoditas) membuat Indonesia melakukan penyesuaian model rezim kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan kerangka model rezim kesejahteraan dari Rudra (2008) beserta perubahannya pada negara berkembang. Argumen yang dibangun adalah tidak terjadi perubahan model rezim kesejahteraan di Indonesia walaupun terdapat perubahan institusi jaminan sosial. Pudarnya ledakan komoditas berdampak kepada cakupan masyarakat yang mendapatkan akses bantuan sosial. Kelompok missing middle merupakan kelompok yang paling terdampak dalam tekanan globalisasi di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen secara daring dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder yang bersumber dari literatur akademik, laporan, maupun media massa.

---

The pressure of globalization, seen as the expansion of global markets, has consequences for the international division of labor that puts pressure on the state. Developing countries such as Indonesia have different abilities in responding to globalization pressures due to specialization in supporting commodities. This research examines Indonesia responds to globalization pressures through the welfare regime. The fading of the commodity boom made Indonesia adjust its welfare regime. This study uses the welfare regime model framework from Rudra (2008) and its changes in developing countries. This paper argues that there has been no change in the model of the welfare regime in Indonesia, even though there have been changes in social security institutions. The fading of the commodity boom impacted the range of people accessing social security. The missing middle group is the group most affected by the pressures of globalization in Indonesia. The data collection technique used in this study was an online document study using primary and secondary data sources from academic literature, reports, and the mass media."