Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1180 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Arry Yuswandi
Abstrak :
Akses pelayanan kesehatan dianggap berkontribusi pada status kesehatan. Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi dengan unmet need yang tinggi, artinya banyak penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi mereka tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan data BPS (2003) terdapat 27,6% penduduk tanpa akses pelayanan kesehatan. Pada tahun 2003 ada sebanyak 16,90% penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan tidak diobati. Akses pelayanan kesehatan biasanya diukur dengan melihat tingkat penggunaan pelayanan kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan, diantaranya adalah jenis kelamin, pendidikan, umur, pekerjaan, pendapatan, jaminan kesehatan, wilayah tempat tinggal, pengalaman kesehatan, keluhan kesehatan, tingkat keparahan penyakit, jarak fasilitas kesehatan, dan transportasi.
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan memahami akses penduduk Sumatera Barat ke pelayanan kesehatan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004 (SUSENAS 2004) yang terdiri dari kuesioner kor (VSEN2004K) dan dan kuesioner modul perumahan dan kesehatan (VSEN2004MPK). Populasi target dalam penelitian ini adalah penduduk Sumatera Barat. Sampel penelitian adalah individu yang menjadi sampel Susenas 2004 dalam hal ini adalah responden terpilih. Akses pelayanan kesehatan diukur dengan melihat penggunaan pelayanan kesehatan. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan akses pelayanan kesehatan. Uji statistik yang digunakan untuk analisis bivariat adalah uji kai kuadrat dan uji t. Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui probabilitas dan rasio odds penggunaan pelayanan kesehatan. Uji statistik yang digunakan adalah uji regresi logistik.
Hasil penelitian dibagi dalam dua kelompok yaitu penggunaan pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap. Penggunaan pelayanan rawat jalan sebesar 16,90% dan rawat inap sebesar 1,68%. Faktor-faktor yang berhubungan dengan akses pelayanan rawat jalan adalah jenis kelamin, pendidikan, umur, pekerjaan, pendapatan, jaminan kesehatan, wilayah tempat tinggal, pengalaman sakit, keluhan kesehatan, tingkat keparahan penyakit. Adapun faktor-faktor yang berhubungan akses pelayanan rawat inap adalah jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan wilayah tempat tinggal. Di dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa perempuan lebih rendah dalam penggunaan pelayanan rawat jalan dibandingkan laki-laki. Penduduk yang tinggal di kota lebih rendah dalam penggunaan pelayanan rawat jalan dibandingkan penuduk yang tinggal di desa. Jaminan kesehatan meningkatkan penggunaan pelayanan rawat jalan demikian juga dengan keluhan kesehatan (batuk, pilek, sakit lainnya) dan tingkat keparahan pennyakit meningkatkan penggunaan pelayanan rawat jalan. Jarak ke fasilitas kesehatan menjadi faktor penghambat penggunaan pelayanan rawat jalan. Pada pelayanan rawat inap, penduduk yang bekerja mempunyai peluang lebih rendah dibandingkan penduduk yang tidak bekerja dalam menggunakan pelayanan rawat inap. Penyakit asma merupakan keluhan utama untuk menggunakan pelayanan rawat inap. Saran yang dapat diberikan adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyebaran tenaga kesehatan yang merata, memberikan kesempatan pelayanan kesehatan swasta untuk dapat berkembang, dan penyediaan fasilitas kesehatan pada perusahaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses seperti Puskesmas Pembantu, Polindes dan meningkatkan cakupan asuransi kesehatan kepada masyarakat yang belum tercakup dalam askes PNS, Jamsostek, dan askeskin.

The access to health services is considered contributing to health status. West Sumatra is one of provinces with high unmet need, which means that there are many people in the province needing health services but they are not able to have them. Based on data from BPS (Central Bureau of Statistics) (2003) there were 27.6% of the people without access to the services. In 2003, 16.90% of the people complained their health but they were not cured. The access to health services is generally measured by studying the level of health service utilization. A variety of factors affect the access to health services, among others, sex, education, age, occupation, income, health insurance, residence area, health experience, health complaints, severity of illness, distance to health facilities, and transportation.
This research attempts to find out and understand the access of West Sumatra's people to health services using secondary data from National Social and Economic Survey (SUSENAS) 2004 which consist of core questionnaire (VSEN2004K) and questionnaire of housing and health module (VSEN2004MPK). The population is West Sumatra's people. The samples are selected respondents, which were the samples of Susenas 2004. The access was measured by observing the utilization of health services. Bivariate analysis was conducted to find out factors related to health service access. Statistical tests used in the bivariate analysis are chi-square test and t test. Multivariate analysis was conducted to find out the probability and odds ratio of health service utilization. Statistical test used is logistic regression test.
The results of the research are divided into two groups, namely outpatient service and in-patient service. The utilization of outpatient service is 16.90% and of in-patient service is 1.68%. Factors related to the access of outpatient service are sex, education, age, occupation, income, health insurance, residence area, health experience, health complaints, and severity of illness. Factors related to in-patient service are sex, education, occupation, and residence. It was found that the utilization of outpatient service by women is lower compared to men. The utilization is lower for people who live in towns than those who live in villages. Health insurance increases the utilization of outpatient services and so do health complaints (cough, influenza, other illnesses) and severity of illness. The distance to health facilities is a constraint factor to the utilization of outpatient service. People who work have a lower probability to use the in-patient services compared to those who do not. Asthma is major complaint for the in-patient service utilization. What can be suggested are approaching health services to people, distributing health personnel equally, giving opportunity to private health service to develop, providing health facilities at company, improving the quality of health service which is easily accessed such as Puskesmas Pembantu (branch of conununity health center), Polindes (polyclinic in villages) and increasing the coverage of health insurance for people who have not been covered in the health insurance of PNS (civil servants), Jamsostek (social insurance for workforce), and Askeskin.
2006
T18986
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rusli Marzuki
Abstrak :
Perpustakaan merupakan salah satu tempat di mana berbagai informasi terdokumentasi secara sistematis. Salah satu fungsi informasi adalah mengurangi ketidakpastian. Oleh karena itu potensi perpustakaan sebagai sumber informasi berperan dalam usaha pemerataan distribusi informasi dan mengurangi kesenjangan informasi. Perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII-LIPI) merupakan salah satu perpustakaan yang ada untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, PDII-LIPI secara berkesinambungan melengkapkan koleksinya, menyediakan sarana atau alat untuk rnempermudah penemuan dokumen serta menyediakan staf petugas terampil dalam rnelayani para penggunanya. Peningkatan jasa layanan ini dilaksanakan seining dengan tingginya tuntutan para pengguna jasa berkaitan dengan era globalisasi yang membuat informasi semakin mudah didapatkan.
Dalam usaha merealisasikan tugas dan tantangan tersebut dibutuhkan suatu iklim komunikasi yang kondusif di kalangan para petugas layanan dan juga kepada atasan mereka. Dengan demikian tujuan organisasi dapat dicapai yaitu kualitas layanan yang lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pengguna jasa. Dalam kenyataannya, perpustakaan PDII-LIPI mengalami berbagai kendala dalam mewujudkan tugas dan tantangan tersebut. Terdapat keprihatinan menyangkut semakin berkurangnya apresiasi masyarakat pada kedatangan dan keterpakaian koleksi perpustakaan dari tahun ke tahun. Studi evaluasi perpustakaan terakhir yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa para pengguna jasa menyatakan ketidakpuasannya terhadap koleksi perpustakaan dan kualitas layanan petugas perpustakaan.
Dari hasil studi empiris, ada tiga unsur pokok yang menentukan keberhasilan suatu perpustakaan, yaitu kelengkapan atau keragaman koleksi, kemudahan alat atau sarana penemuan dokumen, serta kemampuan dan kehandalan petugas dalam melaksanakan tugasnya. Kelengkapan koleksi dan sarana alat bantunya merupakan bagian dan manajemen perpustakaan. Sedangkan kehandalan dan kemampuan petugas dapat ditentukan dari berbagai sebab, salah satunya iklim komunikasi yang berlangsung di bagian jasa perpustakaan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana iklim komunikasi yang terjadi di kalangan petugas internal di bagian jasa perpustakaan dan juga bagaimana kualitas layanan para petugas perpustakaan kepada para pengguna jasa. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, penulis telah melakukan wawancara mendalam kepada para petugas internal dan para pengguna jasa sebagai pihak eksternal.
Dari hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa iklim komunikasi internal di antara petugas layanan di bagian jasa perpustakaan berlangsung tidak baik atau belum berjalan sebagaimana mestinya. Dan 5 (lima) dimensi iklim komunikasi (model Redding dalam Goldhaber) yaitu, dukungan; kepercayaan, keyakinan dan kredibilitas; partisipasi dalam pengambilan keputusan; keterbukaan dan keterusterangan; serta tujuan kinerja yang tinggi, tiga di antaranya belum ditemukan dalam iklim komunikasi yang selama ini berjalan yaitu dimensi kepercayaan, keyakinan dan kredibilitas; partisipasi dalam pengambilan keputusan; dan tujuan kinerja yang tinggi.
Dan ke-tiga dimensi tersebut didapatkan bahwa atasan tidak memberikan kepercayaan penuh kepada bawahan sehingga bawahan menjadi apatis dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari. Ide atau gagasan yang mereka sampaikan umumnya tidak ditanggapi oleh atasan. Hal ini membuat kendala atau hambatan kelancaran pekerjaan terus berlangsung. Para bawahan sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, hal ini sering menimbulkan efek yang bersinggungan dengan kepentingan karyawan. Selain itu bawahan tidak diberi kesempatan mendapatkan tambahan pengetahuan atau keterampilan guna meningkatkan kualitas kerja mereka.
Sementara itu, dari sisi pengguna perpustakaan penelitian ini menemukan adanya indikasi ketidakpuasan terhadap pelayanan perpustakaan. Hal tesebut disebabkan ketiadaan orientasi pemakai (user oriented) dan budaya layanan. Motivasi yang merupakan salah satu dimensi budaya layanan tidak dirniliki oleh petugas layanan pada umumnya. Dimulai dari ketidaksenangan akan pekerjaan mereka sehari-hari, ketidakdisiplinan mereka untuk dating dan pulang tepat waktu sampai ketidakpuasan dan ketidakadilan atas imbalan yang mereka dapatkan. Hampir semua para pengguna jasa mendatakan bahwa para petugas di bidang pelayanan hanya melaksanakan tugas sesuai job deskripsinya tanpa ada upaya untuk memberikan pelayanan lebih dalam memahami apa kebutuhan yang mereka inginkan. Selain itu, mereka juga melihat bahwa peraturan atau prosedur yang diterapkan di jasa perpustakaan masih berbelit-belit dan menggunakan jalur birokrasi.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21516
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dananjaya
Abstrak :
Perkembangan teknologi komputer sudah sedemikian cepatnya sehingga implementasi sistem teknologi informasi akan menghasilkan suatu sistem yang rumit, yang tentunya akan membuat rumit pula pemeliharaannya. Sistem tersebut harus selalu di pelihara agar terjaga ketersediaannya dan dapat bermanfaat bagi operasi bisnis suatu perusahaan. Tanpa adanya ketersediaan sistem informasi sangatlah mungkin suatu perusahaan tidak dapat beroperasi sehingga mengalami kerugiaan. Tetapi saat ini banyak perusahaan yang kurang mempedulikan hal-hal yang sebenarnya sangat kritis dalam menjaga ketersediaan dari suatu sistem informasi. Bertambah banyaknya fasilitas dari berbagai vendor untuk memberikan solusi ketersediaan tinggi pada sistem informasi sebagai salah satu sebab diperlukannya suatu analisa dari kebutuhan bisnis perusahaan sampai sejauh mana pentingnya ketersediaan sistem informasi tersebut terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Sehingga solusi ketersediaan tinggi yang diterapkan adalah yang paling optimal. Proyek akhir ini akan membuat suatu analisa perancangan sistem ketersediaan tinggi berdasarkan implementasi aplikasi CIS-RISI pada PT PLN. CIS-RISI adalah suatu sistem informasi yang berfungsi untuk menghasilkan tagihan rekening listrik setiap bulannya kepada pelanggan. Analisa akan dilakukan berdasarkan pengaruh kegagalan aplikasi CIS-RISI terhadap operasi bisnis PT PLN dan juga berdasarkan dari Service Level Agreement yang telah di setujui untuk pemeliharaan aplikasi CIS-RISI. Langkah yang akan dilakukan dalam proyek akhir ini pertama adalah melakukan analisa proses bisnis yang terjadi pada PT PLN terutama adalah proses-proses bisnis yang berhubungan secara langsung dengan aplikasi CIS-RISI, kemudian melakukan analisa terhadap komponen pembentuk dari aplikasi CIS-RISI, komponen ini adalah hal yang harus di lindungi agar aplikasi CIS-RISI selalu tersedia. Untuk mendapatkan pembenaran atas solusi ketersediaan tinggi yang akan di implementasikan, digunakan Business Impact Analysis (BIA) untuk menganalisa seberapa penting ketersediaan aplikasi CIS-RISI dalam pengaruhnya terhadap kelancaran proses bisnis PT PLN. Berdasarkan hasil BIA maka akan dibuat beberapa solusi ketersediaan tinggi berdasarkan kebutuhan PT PLN terhadap aplikasi CIS-RISI.
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2005
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nany Ariyanti
Abstrak :
ABSTRAK
Jasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil konstruksi yang berkualitas.Isu hukum utama disini adalah sejauh mana kontrak kerja konstruksi dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada para pihak khususnya pihak penyedia jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan tender yang saat ini tengah berjalan peraturan teknis utama yang digunakan adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dirubah dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diadakan berubahan kembali dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut secara otomatis menyatakan bahwa Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, tidak berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, secara tegas mengatur tentang jaminan berlakunya kontrak kerja konstruksi, yakni diaturnya wanprestasi/cidera janji, mekanisme dan tata cara penyelesaiannya. Peraturan pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Metode pengumpulan data yang dipakai adalah melalui studi kepustakaan atau library research dan data yang diperoleh dianalisis serta diolah dengan metode analisis kualitiatif.Masyarakat yang berperan sebagai penyedia barang/jasa harus mematuhi segala ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.Peranan pemerintah selaku pembuat kebijakan harus bersifat mengatur (regulerent), mengikat secara umum artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu saja.Pada akhirnya Peneliti akan memberi kesimpulan yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta memberikan saran perlunya penyempurnaan terhadap peraturan dalam Undang-undang yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa khususnya jasa konstruksi pemerintah.

ABSTRACT
The national contruction service is expected to develop its role in the national development by improving its expertise, supported by strong business structure, in order to achieve premium quality construction projects. The principal legal issue in this respect is the extent of which a construction work contract may provide sufficient legal protection to the relevant parties, particularly the construction services provider. In the currently applicable implementation of tender process, the applicable principal technical regulation is the Presidential Regulation Number 80 of 2003 as amended by Presidential Regulation Number 54 of 2010 as further amended by Presidential Reulation Number 35 of 2011 on Procurement of Government Goods/Services. Such Presidential Decrees revoked the Presidential Decree Number 80 of 2003 on Guidance for Implementation of Procurement Government Goods/Services. Further, Law of Number 18 of 1999 on Construction Services provides a guarantee in respect of enforceability of a construction work contract, namely provisions concerning default of contract, the mechanism and procedures for resolutions.
The implementing regulation is governed in Goverenment Regulation Number 29 of 2000 on Implementation of Construction Services. The research method applied in this thesis is by conducting a normative judicial approach with specification of analytical descriptive research method. The data collection method is library research. Whereby such data shall be further analyzed and processed with qualitative analysis method. The public, with their role as supplier of Goods/services must comply with all provisions stipulated in the prevailing laws and regulations. The Government as a policy maker must regulate and issue regulations and policies, which shall bind the public in whole: in this regard its policy should encompass all people and not just designed for specific person or individual. In the end, the Researcher shall provide her conclusion relevant tokey issues and advise on the need for improvement on regulation and the laws related to procurement of Goods/Services.,particulary in government contruction services.
2013
T33006
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fitri Sari Dewi
Abstrak :
Konsep pelayanan kesehatan kerja pada Puskesmas di kawasan industri dikembangkan berdasarkan SK Menkes No 128/Menkes/SK/II/2004. Puskesmas yang dalam wilayah kerjanya terdapat kawasan industri mempunyai tanggung jawab mengembangkan pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pekerja yaitu di Puskesmas sebagai tempat kerja yang memiliki risiko kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugasnya. Selain itu Puskesmas di kawasan/sentra industri mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja di sektor formal maupun non formal.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cakupan pemenuhan program pelayanan kesehatan kerja di Puskesmas, sektor formal dan non formal dan melakukan analisa aspek input, proses dan output terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan kerja di Puskesmas Kabil Kota Batam tahun 2010-2012. Jenis penelitian ini adalah studi evaluasi yang menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan kualitatif untuk melihat pemenuhan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja pada Puskesmas Kabil.
Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan, sumber daya dan perencanaan program pelayanan kesehatan kerja di Puskesmas Kabil masih kurang. Program pelayanan kesehatan kerja di Puskesmas Kabil masih memfokuskan pada upaya kuratif untuk penegakan diagnosa, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan dari PAK/PAHK/KAK. Upaya promosi kesehatan kerja masih terbatas pada upaya sosialisasi dan SOP kesehatan kerja di lingkungan Puskesmas Kabil. Saran dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan komitmen, kebijakan, sumber daya dan perencanaan program pelayanan kesehatan kerja dan kerjasama lintas sektoral di Puskesmas Kawasan Industri.

The concept of occupational health services at the Community Health Center in the industrial area developed based on Menkes (Ministry of Health) Decree No. 128/Menkes/SK/II/2004. The Community Health Center in its working area there is an industrial area has the responsibility to develop health services performed by implementing health services to workers communities at the Community Health Center as a workplace that has a health and safety risks for officers. In addition Community Health Centers in the industrial area has the responsibility for the implementation of occupational health services in the formal and non-formal sectors.
This type of research is a study of evaluation using the method of content analysis with a qualitative approach to see the fulfillment and the rate of successful of occupational health services implementation at Kabil Community Health Center.
The results of this research is that the policies, resources and occupational health services program planning at Kabil Community Health Center is still lacking. The Occupational health services program in Kabil Community Health Center still focused on curative measures for the enforcement of diagnosis, medical examination and treatment from PAK/PAHK/KAK. The effort of occupational health promotion still limited to the socialization efforts and Standard Operating Procedures of occupational health in the area of Kabil Community Health Center. Suggestion of this research is the need for increase of commitment, policies, resources and program planning of occupational health services and cross-sectoral cooperation in the Community Health Center of Industrial Area.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
T35494
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Desriana Elisabeth
Abstrak :
Penelitian ini menguji hubungan antara variabel indikator kinerja mutu pelayanan, kepedulian kepada masyarakat, dan kepedulian terhadap lingkungan dengan kepuasan pelanggan terhadap 14 rumah sakit vertikal di Indonesia. Untuk melihat kinerja dan hubungan di antara indikator-indikator tersebut, digunakan analisis deskriptif dan uji korelasi regresi dengan bootstrapping. Selain itu, dilakukan pula pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Dari hasil penilaian kinerja, didapatkan sebagian dari sasaran strategik belum mencapai nilai optimum. Sementara dari hasil analisis bivariat, didapatkan tidak ada hubungan antara variabel indikator kinerja mutu pelayanan, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan yang berkorelasi dengan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, diperlukan adanya perbaikan manajemen dan sistem di internal rumah sakit, maupun Kementerian Kesehatansebagai regulatorterkait indikator kinerja yang digunakan dalam penilaian BLU, termasuk indikator sasaran strategik di dalamnya.

This study examines relationship between the variables of service quality performance indicators, public awareness and concern for the environment and customer satisfaction among 14 vertical hospitals in Indonesia. To see the performance and the relationship between these indicators, used descriptive analysis and correlation regression with bootstrapping. In addition, a qualitative approach through in-depth interviews was also applied. Performance evaluation results obtained from a portion of the strategic objectives have not yet reached the optimum value. The results of the bivariate analysis, found no association between the variables of service quality performance indicators, public awareness, environmental awareness is correlated with customer satisfaction. Thus, it is necessary improve management and internal systems in hospitals, and the Ministry of Health as a regulator on the performance indicators used in the hospital autonomy (BLU) assessment, including its strategic targets.
Depok: Fakultas Kesahatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heydi Rininta
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang praktek dari penerapan strategi pada pengumuman Merjer dan Akuisisi dengan objek Industri keuangan di Indonesia pada tahun 2008-2013. Perusahaan pembeli ("pembeli" atau "yang melakukan penawaran" atau "objek perusahaan") di artikan disini sebagai perusahaan terdaftar pada BEI (yang merupakan perusahaan yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri) yang terlibat dengan transaksi merjer dan akuisisi dengan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di Indonesia selama periode tahun 2008-2013. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengidentifikasi strategi apakah yang diterapkan oleh para perusahaan pembeli tersebut dalam melakukan pengumuman merjer dan akuisisi dan apakah strategi tersebut berperan dalam perubahan harga saham perusahaan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (1) Adanya hubungan antara quantitative-future oriented disclosure strategy dengan kenaikan harga saham; (2) tidak ada hubungan antara kenaikan harga saham yang lebih tinggi dengan mengimplementasikan future-oriented disclosure strategy dibandingkan dengan retrospective disclosure strategy; (3) Credibility disclosure strategy suatu perusahaan tidak memiliki efek yang jelas dalam kenaikan harga saham perusahaan; (4) tidak ada hubungan antara kenaikan dividen yang dibagikan dengan kenaikan harga saham (5) stock repurchase disclosure strategy dapat berperan dalam kenaikan harga saham.

This thesis discussed the practice of Mergers and Acquisitions ("M&A") announcements strategy particularly in the financial services industry in Indonesia, with the case study of Bank BRI and Bank Niaga. The acquirers ("the acquirers" or "the bidders" or the "object companies") are defined here as publicly listed companies (Indonesian company or overseas company) who are involved in M&A transaction with Indonesian financial services company during the period of 2008-2013. The aim of the study is to identify what are the strategies acquirers implement towards the announcement of their M&A deals and does the strategy have the effect on their share price movement. This study has found that(1) there is a relationship between quantitative-future oriented disclosure strategy with the increase in share price; (2) implementing a future-oriented disclosure strategy rather than retrospective disclosure strategy not always result in higher increase in share price; (3) there is not enough evidence to conclude that credibility disclosure strategy has effect on the increase of share price of the acquirer; (4) implementing an increase in dividend payment not always result in increase of an acquirer's share price (5) stock repurchase disclosure strategy might have an effect on increase in acquirer's share price.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T44195
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fazlia Yulinda
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang implikasi dari konglomerasi di jasa keuangan pada jasa perbankan dalam hal ini kasus pada Mandiri Group terhadap hukum persaingan usaha sebagai stimulasi dari Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kesimpulan dari tesis ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum, Mandiri Group untuk beberapa pasal dalam undang-undang itu melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Untuk dapat melindungi kesejahteraan rakyat sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, pemerintah seharusnya melakukan pengawasan lebih ketat lagi di jasa perbankan.

The thesis discusses about the conglomeration implication of financial services in banking services in this case Mandiri Group in terms of antitrust law a as a stimulation in Law No 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The conclusion of the thesis shows that based on the laws, Mandiri Group for some Article is practicing monopolistic and unfair competition. In order to protect the interests of livelihood of the people as stated in Article 33 of the Constitution of 1945, government should supervised more the banking services.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rosna Meutia
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas layanan rawat inap dengan loyalitas pasien. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Responden berjumlah 79 orang dan merupakan pasien yang telah melakukan rawat inap di pelayanan rawat inap Rumah Sakit Siloam Bogor minimal dua kali. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan melalui google form. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis univariate, bevariate (pearson chi-square), dan analisis multivariate (logistic regretion). Hasil penelitian diperoleh tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel karakteristik pasien sebagai variabel kontrol yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, sumber biaya pengobatan dengan loyalitas pasien. Variabel penghasilan, jarak tempat tinggal dan jumlah kunjungan memiliki hubungan signifikan dengan loyalitas pasien dengan p-value < 0.05. Terdapat hubungan yang signifikan juga antara tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty dengan loyalitas pasien dengan p-value 0.000 (<0.05). Jumlah kunjungan yang berulang merupakan variabel yang memiliki hubungan paling kuat dengan loyalitas pasien dengan OR 5.176.

This study aims to determine the relationship between quality of inpatient services and patient loyalty. This study is a quantitative study with a cross-sectional study design. Respondents were 79 people and were patients who had been hospitalized at the inpatient services of Siloam Hospital Bogor at least twice. Data collection by using a questionnaire conducted via google form. The data collected were analyzed using univariate, bevariate (Pearson chi-square) analysis methods, and multivariate analysis (logistic regretion). The results showed that there was no significant relationship between the variables patients characteristic as control variable of age, gender, education, employment status, sources of medical expenses and patient loyalty. The variables of income, distance of residence and number of visits have a significant relationship with patient loyalty with p-value <0.05. There is also a significant relationship between tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy with patient loyalty with p-value 0.000 (<0.05). The number of repeated visits is the variable that has the strongest relationship with patient loyalty with OR 5.176.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naufi Ahmad Naufal
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang liberalisasi jasa konstruksi di indonesia dan kesesuaian dengan komitmen dalam General Agreement on Trade in Services (GATS-WTO) di bidang jasa konstruksi.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa konstruksi untuk asing. Pembukaan jasa konstruksi asing hanya untuk bidang usaha jasa konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa konstruksi merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

Main purpose of this study is the construction services liberalization in Indonesia and conformity with commitment in General Agreement on Trade in Services (GATS-WTO) in construction services sector.
This research is juridical-normative, because this research emphasized on library research, which researched law principles, law systematic, and law synchronization by analyzing them. The data obtained are analyzed using qualitative descriptive method.
Based on the analysis conclusion of this study shows that the present Indonesia has opened the market for construction services. Market for foreign supplier only for construction services sector which are high risk and/or high technology and/or high capital. National Regulation on construction sector is main principal in the Indonesia schedule of commitments.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T25130
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>