Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mispricing harga saham merupakan salah satu dampak dari lemahnya bentuk efisiensi pasar modal Indonesia. Penelitian terdahulu yang menggunakan indeks sentimen pasar Baker dan Wurgler (2006) menunjukkan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh sentimen investor. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, Twitter menjadi salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk mengukur sentimen investor yang akurat. Penelitian dengan 600 observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sentimen investor pada Twitter terhadap mispricing harga saham Indonesia tahun 2017. Dengan menggunakan Vector Autoregressive (VAR), mispricing harga saham dibagi menjadi dua komponen, yaitu earning mispricing dan required return mispricing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham Indonesia tahun 2017 mengalami undervalue sebesar 19,5% dan sentimen investor berhubungan negatif signifikan terhadap mispricing harga saham di Indonesia. Oleh karena itu, investor disarankan untuk memperhatikan kondisi pasar modal dan sentimen pada Twitter sebelum mengambil keputusan investasi.

---

Stock mispricing is one of the effects of the weak form of Indonesia's capital market efficiency. Previous research using market sentiment index by Baker and Wurgler (2006) shows that it was affected by investor sentiment. However, along with the development of technology, Twitter has become one of the social media that can be used to measure investor sentiment accurately. This study, using 600 observations, aims to analyze the impact of investor sentiment on Twitter on Indonesia’s stock mispricing in 2017. By using Vector Autoregressive (VAR), stock mispricing is divided into two components, earning mispricing and required return mispricing. The results show that Indonesia's stock price in 2017 experienced undervalue of 19,5% and investor sentiment had a significantly negative relationship with stock mispricing in Indonesia. Therefore, investors are advised to pay attention to capital market conditions and sentiment on Twitter before making investment decisions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap biaya utang perusahaan non-keuangan di ASEAN-5 dengan menggunakan regresi data panel. Penelitian ini mengklasifikasikan hasil ke dalam tiga kelompok yakni berdasarkan kategori corporate governance yang dimiliki perusahaan, berdasarkan sistem hukum negara, dan berdasarkan struktur dewan perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari corporate governance terhadap biaya utang di ASEAN-5 pada perusahaan yang termasuk dalam kategori poor. Corporate governance juga berpengaruh secara negatif dan signifikan baik pada struktur dewan one-tier maupun two-tier. Masing-masing sub-indeks corporate governance juga memiliki pengaruh terhadap biaya utang di ASEAN-5. Demikian pula faktor lainnya seperti usia, ukuran, kinerja perusahaan, dan tingkat inflasi, yang juga dipertimbangkan oleh debtholders di ASEAN-5. Penelitian ini berkontribusi memberikan bukti baru terkait pengaruh corporate governance dan masing-masing sub-indeksnya terhadap biaya utang perusahaan publik di negara-negara ASEAN-5.

---

This study aims to investigate the effect of corporate governance on the cost of debt of non-financial firms in the ASEAN-5 using panel data regression. This study classifies result into three groups namely, based on the corporate governance categories, the country law system, and the structure of the companys board. The result of this study finds that there is significant effect of corporate governance on the cost of debt in ASEAN-5 in poor category firms. Corporate governance also has a negative and significant effect on both the one-tier and two-tier board structure. Each corporate governance sub-indices also has an impact on cost of debt in ASEAN-5. Likewise, other factors such as firm age, size, performance, and inflation rate, are also considered as important factors that affect cost of debt by debtholders in ASEAN-5 countries. This study contributes to a sense about the impact of corporate governance and each of the sub-indices on the cost of debt in ASEAN-5 countries."

"Sebagai salah bentuk perlindungan hukum terhadap investor, arbitrase investasi internasional memberikan sarana kepada investor asing untuk mengajukan klaim atas dasar perlindungan-perlindungan substantif yang menjadi hak investor. Dalam perkembangannya, tribunal arbitrase seringkali dihadapkan dengan isu korupsi yang dijadikan argumentasi oleh para pihak untuk menolak yurisdiksi tribunal atau meniadakan klaim pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan komplikasi dan ketidakpastian terkait perlindungan investor mengingat sarana terhadap arbitrase merupakan bentuk perlindungan prosedural bagi investor. Sifat dari tindak pidana korupsi yang luas, multi-dimensional dan memiliki sisi pemberi dan penerima juga berperan dalam menambah komplikasi permasalahan ini. Penelitian ini akan membahas komplikasi tersebut serta mengkaji kesiapan hukum investasi Indonesia dalam menghadapi permasalahan tersebut.

---

As one of a form of protection toward investors, international investment arbitration provides a way for foreign investor to file a lawsuit based on the substantive protection provided to them as a right. In its development, arbitral tribunal often faced with an issue of corruption that serve as a killing argument against the claim of other parties, this condition has the potential to complicate the issue and create uncertainty towards investor protection in which the international investment arbitration itself serves as a procedural protection of investor. The nature of the corruption which is broad, multi-dimensional, and got supply and demand side in it, furtherly complicate the issue. This study will discuss on this complicated issue and review about the readiness of Indonesian Investment Law to deal with the issue."

"Seturut dengan semakin maraknya pemberitaan isu global, perkembangan konsep sustainabilitas dalam rangka membantu menanggulangi kerusakan bumi masuk kedalam sektor finansial terwujud dalam bentuk indeks saham ESG. Milenial sebagai generasi yang sangat awam akan fenomena tersebut memikul beban tanggung jawab untuk turut memperbaiki dan mengikuti konsep sustainabilitas. Selain itu, milenial sebagai generasi terbesar yang juga mendominasi populasi investor di Indonesia memiliki pengaruh penting terhadap kemajuan sektor finansial. Keterkaitan keinginan generasi milenial berkontribusi dalam menjalankan sustainabilitas serta aktif dalam sektor finansial khususnya investasi menjadi benang merah bagi regulator investasi. Namun untuk lebih menarik minat investor milenial, regulator perlu mengetahui kriteria yang saat ini paling diminati oleh investor milenial di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan tabulasi silang untuk mencari kriteria ESG yang paling diminati oleh generasi milenial kemudian diolah dengan regresi logistik multinomial untuk mencari variabel yang memiliki signifikansi pengaruh terbesar terhadap pemilihan kriteria ESG. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa saat ini investor milenial Indonesia sangat meminati kriteria tata kelola perusahaan serta pengaruh rekan memiliki peran besar terhadap peminatan para investor.

---

The development of the idea of sustainability to aid in reversing environmental harm has entered the financial industry as a result of the rising prevalence of global challenges in the form of the ESG stock index. The burden of obligation to advance and uphold the notion of sustainability falls on the millennial generation, which is quite unaccustomed to this problem. Additionally, millennials have a significant impact on the development of the financial industry being the largest generation and the majority of investors in Indonesia. For investment regulators, there is a connection between the millennial generation's willingness to participate in sustainability initiatives and their involvement in the financial industry, particularly in investing. Regulators must be aware of the requirements that millennial investors in Indonesia are now looking for, though, if they want to draw in more of them. Cross tabulation was used in this study to identify the ESG criteria that the millennial generation is most interested in, followed by multinomial logistic regression to identify the factors that significantly affect the choice of ESG criterion. The findings of this study also demonstrate that millennial investors in Indonesia are now extremely interested in corporate governance standards, and peer influence plays a significant role in investor interest. "

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana perusahaan Aplikasi Super dapat menjadi untung di tengah memelihara pertumbuhan perusahaan tanpa adanya dana dari investor. Metode analisis yang dilakukan menggunakan metode studi kasus yang menekan pada satu kasus. Metode yang digunakan adalah case study dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aplikasi Super dapat bertahan tanpa perlu mendapatkan uang lagi dari investor dengan cara menaikkan laba kotor hingga 5,51% melalui memproduksi barang sembako sendiri seperti makanan, minuman, dan lain-lain yang memberikan laba kotor lebih dari 30% dan melalui Corporate Action akuisisi perusahaan penghasil sembako.

---

This research aims to find out how a Super Application company can becomeprofitable while maintaining the company's growth without any funding from investors. The analytical method used is the case study method which emphasizes one case. The method used is a case study with a qualitative and quantitative descriptive method. The results of this study indicate that Super Applications can survive without the need to get funding from investors by increasing gross profit up to 5.51% through producing basic food items such as food, beverages, etc., which

provide a gross profit of more than 30% and through Corporate Actions to acquire food-producing companies."

"Credit Default Swaps (CDS) sparked the interests of government and financial institutions around the globe due to its role within the 2008 financial crisis in the United States of America. A CDS is used by an investor to earn profits from selling protection or to hedge against the likeability of a counterparty to default (credit event). CDS is often traded within the OTC market, however since financial crisis of 2008, CDS are categorized as a high risk financial instrument and types of CDS required to be traded, executed, and cleared through designated entities. Though played a role within the financial crisis of 2008, CDSs are still often used for investment tools for investors, as the regulatory framework of the derivative has been improved drastically since the overhaul of the American financial system by Title VII of the Dodd Frank Act of 2010. Within Indonesia’s legal framework CDSs are acknowledged however lacks comprehensive investor legal protection such as in the United States of America. Therefore, the Author finds it interesting to comprehend CDS in Indonesia and then comparing it to the legal framework in the United States of America. The main focus of this undergraduate thesis is discussing the investor legal the investor legal protections provided in Indonesia and the United States of America; and to further elaborate how the both governments enact laws to overcome risks within the CDS transactions. This research uses the micro-comparison method that results in a juridical-normative research. The purpose of this research is to provide insight to improve the legal framework of CDSs in Indonesia. This research concludes that there are little to none investor protection provided in Indonesia regarding CDS, moreover Indonesia may adapt the regulations the government of the United States of America utilized to overcome the 2008 financial crisis.

---

Credit Default Swaps (CDS) menarik perhatian pemerintah dan lembaga keuangan di seluruh dunia karena perannya dalam krisis keuangan tahun 2008 di Amerika Serikat. CDS digunakan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan proteksi atau untuk melakukan lindung nilai terhadap kemungkinan gagal bayar dari pihak lawan (credit event). CDS sering diperdagangkan di pasar OTC, namun sejak krisis keuangan 2008, CDS dikategorikan sebagai instrumen keuangan yang berisiko tinggi dan jenis CDS harus diperdagangkan, dieksekusi, dan dikliringkan melalui entitas tertentu. Meskipun berperan dalam krisis keuangan tahun 2008, CDS masih sering digunakan sebagai alat investasi bagi investor, karena peraturan derivatif telah diperbaiki secara drastis sejak perombakan sistem keuangan Amerika Serikat melalui Title VII Dodd Frank Act tahun 2010. Dalam hukum Indonesia, CDS diakui namun tidak memiliki perlindungan hukum yang komprehensif bagi investor seperti di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Penulis merasa tertarik untuk memahami CDS di Indonesia dan kemudian membandingkannya dengan kerangka hukum di Amerika Serikat. Fokus utama dari skripsi ini adalah membahas perlindungan hukum bagi investor yang diberikan di Indonesia dan Amerika Serikat, serta bagaimana kedua negara tersebut memberlakukan hukum untuk mengatasi risiko dalam transaksi CDS. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang bersifat yuridis-normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan untuk memperbaiki hukum CDS di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan investor yang diberikan di Indonesia terkait CDS masih sangat minim, sehingga Indonesia dapat m"

"Waran Terstruktur merupakan salah satu produk derivatif saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual atau membeli aset yang mendasari Waran Terstruktur pada harga dan waktu tertentu. Terdapat banyak keuntungan yang dapat diperoleh investor dengan menggunakan instrumen investasi Waran Terstruktur. Di lain sisi, Waran Terstruktur juga memiliki risiko-risiko besar yang dapat berpotensi merugikan investor. Dalam hal ini diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor Waran Terstruktur. Di Indonesia, Waran Terstruktur merupakan instrumen investasi yang ketentuannya baru diserap dalam peraturan di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, salah satunya mengenai ketentuan khusus terkait perlindungan hukum bagi Investor Waran Terstruktur. Adapun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur hanya mengatur terkait ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan Waran Terstruktur. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah peraturan terkait perdagangan Waran Terstruktur di Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai perlindungan investor?; dan (2) bagaimana ketentuan perlindungan investor dalam perdagangan Waran Terstruktur diatur dalam peraturan di United Kingdom, Singapura dan Hong Kong serta hal-hal yang harus diperbaiki dalam peraturan terkait di Indonesia?. Pada dasarnya, konsep Waran Terstruktur yang diperdagangkan di Indonesia sekilas memiliki kemiripan dengan konsep Structured Warrant di berbagai negara di dunia, termasuk di United Kingdom, Singapura, dan Hong Kong walaupun terdapat beberapa perbedaan pula dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan Waran Terstruktur di Indonesia dengan negara-negara yang telah menerapkannya. Hasil dari penelitian ini nantinya adalah untuk menyarankan pemerintah dan regulator pasar modal di Indonesia untuk melengkapi peraturan Waran Terstruktur yang sudah ada dengan ketentuan khusus yang mengatur perlindungan Investor Waran Terstruktur.

---

Waran Terstruktur is a stock derivative product that gives the holder the right to sell or buy the Waran Terstruktur Underlying Asset at a certain price and time. There are many advantages that investors can get by using Waran Terstruktur investment instruments. On the other hand, Waran Terstruktur also have big risks that can potentially harm investors. In this case, regulations are needed that can provide legal protection for Structured Warrant investors. In Indonesia, Waran Terstruktur are investment instruments whose provisions have only been absorbed into Indonesian regulations, until now there are still several matters that have not been comprehensively regulated, one of which is regarding special provisions related to legal protection for Structured Warrants Investors. As for the Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2021 concerning Waran Terstruktur, it only regulates provisions relating to the trading of Waran Terstruktur in general. Based on this, in this thesis the following main issues will be discussed: (1) Do regulations related to Waran Terstruktur trading in Indonesia regulate provisions regarding investor protection?; and (2) how are the provisions for investor protection in Waran Terstruktur trading regulated in regulations in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong as well as matters that must be corrected in related regulations in Indonesia? Basically, the concept of Waran Terstruktur traded in Indonesia at a glance has similarities with the concept of Structured Warrants in various countries in the world, including in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong, although there are some differences in a number of aspects. Therefore, this study will use normative juridical research methods with a comparative approach to compare the provisions on Waran Terstruktur in Indonesia with those of countries that have implemented them. The results of this research will be to advise the government and capital market regulators in Indonesia to complement the existing Waran Terstruktur regulations with special provisions governing the protection of Waran Terstruktur Investors."

"Maraknya transaksi yang terjadi dalam pasar modal dapat menyebabkan peluang untuk melakukan pelanggaran dalam pasar modal demi mendapatkan keuntungan lebih. Investor selaku pelaku dalam pasar modal yang merupakan pihak yang cenderung lemah kerap menjadi korban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dalam pasar modal lainnya. Pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal kerap dilakukan oleh pihak perusahaan efek selaku pengelola modal milik investor. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dan regulator dalam sektor jasa keuangan wajib mengikuti perkembangan yang terjadi dalam pasar modal sehingga dapat menindaklanjuti pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu sanksi yang dapat dikenakan apabila adanya pelanggaran oleh perusahaan efek. Hal ini dilakukan agar perusahaan efek tersebut tidak akan membahayakan aset-aset milik investor dan akan memberikan perlindungan bagi investor. Namun, dengan pencabutan izin usaha perusahaan efek, pemulihan keadaan atau ganti kerugian terhadap pihak investor yang telah mengalami kerugian akibat perbuatan pelanggaran perusahaan efek tersebut masih diperlukan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dengan dilakukan pencabutan izin usaha terhadap perusahaan efek yang melakukan pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka perusahaan efek tersebut tidak akan membahayakan aset milik investor dan mencegah adanya kehilangan aset serta memberikan efek jera terhadap perusahaan efek tersebut, kemudian apabila terdapat investor yang masih mengalami kerugian dapat menempuh jalan keluar melalui gugatan, dana perlindungan pemodal, disgorgement fund, maupun cara lain yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

The frequent amount of transactions that occur in the capital market can lead to opportunities to commit violations in the capital market in order to gain more profits. Investors as one of the actors in the capital market who are parties that tends to be weaker than other parties often become victims of violations committed by other parties in the capital market. Violations that occur in the capital market are often committed by securities companies as investors' capital managers. Therefore, the Financial Services Authority as the supervisor and regulator in the financial services sector must be aware of developments in the capital market so that they can take actions on parties who commit violations. Revocation of a business license by the Financial Services Authority is one of the sanctions that can be imposed if there is a violation by a securities company. This is done so that the securities company will not endanger the investors' assets and will provide protection for investors. However, with the revocation of the securities company's business license, recovery or compensation for investors who have suffered losses as a result of the securities company's violations is still required. The results of the thesis shows that by revoking the business license of securities companies that commit violations by the Financial Services Authority, these securities companies will not be able to endanger the assets of investors anymore and prevent further loss of assets and provide a deterrent effect on these securities companies, then if there are investors who still experiencing a loss can find a way out through lawsuits, investor protection funds, disgorgement funds, or other methods determined by the Financial Services Authority."

"Munculnya fenomena perkembangan Peer-to-Peer Lending yang merupakan buah dari pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi teknologi di sektor keuangan yang membutuhkan rezim pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan terhadap para pemangku kepentingan di industri tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kelebihan dan kekurangan rezim pengaturan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan cara membandingkannya dengan rezim pengaturan di Korea Selatan. OJK sebagai pemegang kekuasaan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah mengeluarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia. Investor sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam industri tersebut tentu membutuhkan adanya perlindungan hukum untuk menjamin kepentingannya. Substansi dari peraturan yang telah diterbitkan OJK menjadi bahan kajian utama dalam tulisan ini. Korea Selatan menjadi negara pembanding karena memiliki peraturan khusus di tingkat undang-undang yang mengatur mengenai Peer-to-Peer Lending. Perbedaan pendekatan masing-masing negara dalam mengatur industri Peer-to-Peer Lending tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum ekonomi yang dianut di masing-masing negara. Dengan demikian, tiap-tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam pengaturannya itu. Penelitian ini memberi saran untuk pihak pembuat regulasi di Indonesia agar dapat meneladani dan mencontoh langkah negara lain yang lebih memperkuat perlindungan investor.

---

The emergence of Peer-to-Peer Lending as a phenomenon and a clear sign of development which is the result of rapid progress in the field of information and communication technology is a technological innovation in the financial sector that requires a regulatory regime that can guarantee legal certainty and fulfill a sense of justice for stakeholders in the industry. This thesis aims to examine the advantages and disadvantages of the Peer-to-Peer Lending regulatory regime in Indonesia by comparing it with the regulatory regime in South Korea. OJK as the holder of regulatory and supervisory powers in the financial services sector has issued POJK No. 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services as a legal umbrella for Peer-to-Peer Lending in Indonesia. Investors as one of the stakeholders in the industry certainly need legal protection to guarantee their interests. The substance of the regulations issued by OJK is the main study material in this paper. South Korea is the country of comparison because it has special regulations at the level of laws governing Peer-to-Peer Lending. Differences in the approach of each country in regulating the Peer-to-Peer Lending industry cannot be separated from the economic legal politics adopted in each country. Thus, each country has its own advantages and disadvantages in this arrangement. This research provides suggestions for regulators in Indonesia to emulate and copy the steps of other countries to further strengthen investor protection."

"Terlepas dari peran penting putusan arbitrase dan kesetaraannya dengan putusan pengadilan, penegakan dalam praktis dan pelaksanaan putusan ini menghadapi tantangan berat, khususnya dalam konteks keterlibatan negara berdaulat. Pihak negara sering mengajukan argumen yang menentang yurisdiksi arbitrase atau menegaskan hak untuk pengabaian, memerlukan panduan yang tepat yang berasal dari ketentuan undang-undang yang menghindari ambiguitas dan bias, memohon kekebalan kedaulatan mereka sebagai perisai terhadap penegakan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Studi ini secara komprehensif menganalisis interaksi rumit antara sistem pengadilan nasional dan proses ISDS. Menggunakan pendekatan studi kasus yang mencakup yurisdiksi hukum umum seperti Australia, Hong Kong, dan Kanada, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengadilan nasional dengan sistem hukum yang berbeda menyelaraskan kerangka hukum mereka dengan tujuan dan tujuan mendasar arbitrase ICSID. Temuan penting dari penyelidikan ini menekankan pentingnya keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, yang bergantung pada kejelasan dan integritas peraturan arbitrase itu sendiri.

---

Despite the vital role of arbitration awards and their equivalence to court judgments, the practical enforcement and execution of these awards encounter formidable challenges, particularly in the context of sovereign state involvement. State parties often raise arguments contesting the arbitration jurisdiction or asserting entitlement to waivers, necessitating precise guidance derived from statutory provisions that avoid ambiguity and bias, invoking their sovereign immunity as a shield against the enforcement and execution of arbitration awards. This study comprehensively analyses the intricate interplay between national court systems and ISDS processes. Employing a case study approach encompassing common law jurisdictions such as Australia, Hong Kong, and Canada, this research explores how national courts with distinct legal systems align their legal frameworks with the ICSID arbitration's fundamental objectives and purposes. A salient finding of this investigation emphasizes the essentiality of justice for the parties involved, which hinges on the clarity and integrity of the arbitration rules themselves."