Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat adalah dengan dikembangkannya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Bagi pegawai negeri, jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut berbentuk Asuransi wajib Kesehatan.Dalam hal ini perlu diadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan sejumlah faktor pemanfaatan kartu Askes oleh peserta wajib PT. ASKES dengan upaya mendapatkan pengobatan rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tahun 2002. Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang. Sedangkan responden yang diteliti adalah sebanyak 110 orang.Faktor-faktor yang diteliti dikategorikan atas pertama faktor predisposing yang terdiri dari umur, jenis kelamin, status perkawinan, pangkat/golongan, suku/keturunan, agama/kepercayaan, status pekerjaan, status pendidikan, pengetahuan. Kedua faktor enabling terdiri dari jarak ke Puskesmas dan kepesertaan asuransi lain. Faktor yang ketiga faktor need yaitu persepsi keseriusan penyakit.Secara statistik, penelitian ini menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat. Analisis univariat digunakan untuk melihat gambaran secara deskriptif. Analisis bivariat dengan uji chi square digunakan untuk melihat bagaimana hubungan diantara faktor-faktor yang ada pada peserta wajib PT. ASKES dengan pemanfaatan kartu Askes. Sedangkan analisis multivariat berfungsi untuk menemukan faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan pemanfaatan kartu Askes.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan kartu Askes adalah umur, pangkat/golongan, status pendidikan, status pekerjaan, jarak ke Puskesmas, kepesertaan asuransi, dan faktor need. Dari hasil analisis multivariat ketujuh variabel tersebut, ternyata variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan kartu Askes adalah umur, status pekerjaan dan faktor need. Sedangkan variabel yang paling berhubungan dengan pemanfaatan kartu Askes adalah variabel umur.Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dianjurkan antara lain, pertama PT. Askes hendaknya mengkaji ulang pemanfaatan kartu Askes khususnya bagi peserta yang usia lanjut (manula). Kedua PT. ASKES hendaknya menyediakan Poliklinik yang memadai bagi peserta yang usia lanjut (manula).

---

Some Factors Related to ASKES Card Usage by Compulsory in Obtaining Mobile Care Treatment at the Public Health Service of South Jambi Sub district in Jambi Municipality in 2002

One of government attempts of keeping public health care is developing public health insurance. For the governmental officers, this insurance is given in the form of health compulsory insurance.

In the respect, there should be a research aimed at obtaining a description on relationship between ASKES card usage factors by its compulsory holders and their attempts of getting mobile health care at South Jambi Sub district Public Health Service (PHS) in Jambi Municipality in 2001. This research uses cross sectional design. Its respondents are 110.

The factors studied in this research are classified into predisposing, enabling and need factor. The first includes age, sex, marital status, social stratification, race/descendant, customs/belief, occupation status, education status, and knowledge. The second consists of distance to PHS and other insurance membership. While the third is perception on disease fatality.

Statistically, this research uses univariate, bivariate and multivariate analyses. Univariat analysis is used to perceive description. Bivariate analysis with chi square trial is applied to see how is the relationship between available factors of PT. ASKES compulsory members and their ASKES card usage. On the other hand, multivariate analysis is functioned to find the most dominant factor related to ASKES card usage.

The research result show that variables related to ASKES card usage are age, social stratification, education status, distance to PHS, other insurance membership and need. Based on multivariate analysis, the factors related to ASKES card usage are age, occupation status and need. On the other hand, the most related factor is age.

As the result, there are some suggestions, for example the first is that PT ASKES should evaluated ASKES card usage particularly by elder people. The second is that PT. ASKES should provide proper medical clinic for elder people."

"This book lays out an action agenda to move Germany to a high value system: care must be reorganized around patients and their medical conditions, providers must compete around the outcomes they achieve, health plans must take an active role in improving subscriber health, and payment must shift to models that reward excellent providers. Also, private insurance must be integrated in the risk-pooling system.

These steps are practical and achievable, as numerous examples in the book demonstrate. Moving to a value-based health care system is the only way for Germany to continue to ensure access to excellent health care for everyone."

"Masalah kemiskinan tidak terlepas dari masalah kesehatan, keduanya memiliki hubungan yang timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi angka kemiskinan akan semakin menciptakan kondisi kesehatan yang semakin buruk pula. Salah satu upaya Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui program jaminan kesehatan guna mengatasi ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan.Namun pada kenyataannya, masih terdapat ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan antara masyarakat miskin dan kaya. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui determinan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2013 dan 2017 dengan unit analisis individu pada kuintil 1 dan 2 yang memiliki jaminan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi kunjungan rawat jalan pada masyarakat miskin mengalami penurunan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun2017, dengan rasio kunjungan tertinggi yaitu 1-3 kali. Sedangkan proporsi kunjungan rawat inap mengalami peningkatan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun 2017, dengan rasio hari rawat inap tertinggi yaitu 1-10 hari. Faktor predisposisi, pemungkin, dan kebutuhan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat periode pra dan pasca JKN Tahun 2013 dan 2017. Faktor yang paling dominan terhadap pemanfaatan rawat jalan dan rawat inap periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017 adalah keluhan kesehatan.

---

The problem of poverty is inseparable from health problems, related to reciprocal relationships that cannot be resolved. The higher the poverty rate the more it will create health conditions that are getting worse. One of the governments efforts in tackling poverty is through the Health Insurance program to overcome inequality inaccess to health services. But in reality, there is still an inequality in access to health services between the poor and the rich. The purpose of this study was to determine the determinants of the utilization of health services in the poor pre and post JKN period in 2013 and 2017. The study used secondary data from the results of the 2013 and 2017 National Socio-Economic Survey with individual analysis units in quintiles 1 and 2 that had health insurance. The results showed that the proportion of outpatient visits in the poor had decreased from pre JKN in 2013 to post JKN in 2017, with the highest visit ratio of 1-3 times. While the proportion of inpatient visits has increased from pre JKN in 2013 to post JKN in 2017, with the highest hospitalization ratio of 1-10 days. Predisposing, enabling, and need factors have a significant relationship with the utilization of healthservices in the community before and after JKN in 2013 and 2017. The most dominant factor in the use of outpatient care and hospitalization for the pre and post JKN periods in 2013 and 2017 is health complaints."

"Adanya dualisme dalam kebijakan mengenai jaminan kesehatan di Kota Bekasi, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Kartu Sehat berbasis NIK, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dari segi aturan maupun biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan menggunakan pengertian implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan merujuk pada teori Edward III (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan melalui wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi sudah dijalankan sebagaimana apa yang telah dikonsepkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Namun, masih ditemukan kendala yang menciptakan terjadinya berbagai perubahan pada sistem pelayanan menggunakan KS-NIK. Dari 13 Dimensi yang mengukur faktor yang mempengaruhi implementasi, hanya 5 dimensi yang tercapai. Masih ditemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan KS-NIK sebagai Jamkesda, diantaranya keterbatasan Sumber Daya, intruksi yang tidak disampaikan dengan jelas, ketidaktersediaan insentif, prosedur yang masih menimbulkan keluhan, serta kondisi politik yang tidak mendukung pelaksanaan Jamkesda. Penelitian ini merekomendasikan untuk menjadikan skema jamkesda hanya sebagai pelengkap dari kekurangan yang dimiliki JKN.The dualism in the policy of health insurance in Bekasi City such as National Health Insurance (JKN) and Local Health Insurance (Jamkesda) through Kartu Sehat Berbasis NIK, causes the occurance of overlap from the side of rules or cost that must be issued by the government of Bekasi City. This research aims to analyze the implementation of KS-NIK policy by using the implementation definition from Van Metter and Van Horn (1975) and analyze the factors that influence the policy implementation of KS-NIK by referring to the theory of Edward III (1980). The research uses post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interview and literature study. The research results show that KS-NIK implementation as Jamkesda in Bekasi City has been run in line withpolicy implementation concept (Van Metter and Van Horn, 1975). However, there are still some obstacles that cause the change in the service system using KS-NIK. Out of 13 dimensions that measure the factor which influences its implementation, there are only 5 dimensions achieved. There are still various obstacles in the implementation of KS-NIK as Jamkesda such as limited human resources, unclear instruction, inequal insentive, unclear procedures, and political condition that do not support Jamkesda implementation. This research suggest that Jamkesda neet to in line with national regulation and fill the gap from national insurance."

""Ensuring Fairness in Health Care Coverage" helps organizations make the difficult choices necessary when considering the health benefits they provide to their employees. Based on a study by the Ethical Force Program, led by the Institute for Ethics at the American Medical Association, this groundbreaking book provides a proactive approach to safeguard against employee resentment, legal appeals, and adverse publicity. The book takes into consideration both the fairness - and the perceived fairness - of the health benefits companies provide to employees, and lays the groundwork for readers to make the best possible choices."