Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menganalisis pengaruh dari perlindungan asuransi kesehatan terhadap pengurangan kematian bayi di Indonesia. Untuk mengestimasi pengaruh asuransi kesehatan terhadap kematian bayi di Indonesia, studi ini menggunakan data yang berupa data panel dan menggunakan survey berkelanjutan keluarga Indonesia pada tahun 2000 dan tahun 2007. Model yang digunakan adalah model logit yang bersyarat untuk menangkap karakteristik yang tidak teramati. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa pengenalan asuransi kesehatan di Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kematian bayi.

---

This study analyzes the effect of health insurance coverage on infant mortality reduction in Indonesia. To estimate the impact of health insurance coverage on infant mortality reduction in Indonesia, this study utilizes balanced panel data and uses Indonesia Family Longitudinal Survey (IFLS) in year 2000 and 2007. This study uses the conditional logit model to capture unobserved characteristics. The result shows that the introduction of health insurance in Indonesia significantly reduces the probability of infant mortality."

"Skripsi ini memuat perbandingan hukum mengenai asuransi kesehatan nasional di Indonesia dan di Singapura. Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga tetapi juga merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Karena itu negara berkepentingan agar seluruh warganya sehat, sehingga ada kebutuhan untuk melembagakan pelayanan kesehatan semesta. Ada dua isu mendasar untuk mewujudkan tujuan pelayanan, yaitu bagaimana cara membiayai pelayanan kesehatan untuk semua warga, dan bagaimana mengalokasikan dana kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan efektif, efisien, dan adil.Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Singapore dan Indonesia melakukan kewajibannya sebagai negara untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan, terutama dalam hal asuransi kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hokum positif tertulus maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Singapura memiliki sistem pembiayaan berlapis untuk mencover penduduknya agar semua penduduk tanpa terkecuali memiliki akses ke kesehatan. Di Indonesia, hal tersebut masih belum bisa diterapkan karena sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan sistem pembiayaan Out of Pocket yang sangat bergantung kepada kemampuan ekonomi masing-masing individu. Dengan demikian, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah akan sangat sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan. Untuk itu, Indonesia harus terus berbenah diri di bidang sistem kesehatan nasionalnya agar penduduk Indonesia mampu mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses about legal comparative study regarding national health insurance between Indonesia and Singapore. Health is not only a citizen right but also an investment that determines productivity and economic growth of a country. Therefore, the state is concerned that all its citizens are healthy thus there is a need to institutionalize universal health services. There are two fundamental issues for realizing service goals, namely how to finance health services for all citizens, and how to allocate health funds to provide health services effectively, efficiently and fairly. The main problem in this thesis is how Singapore and Indonesia do their duty as a country to protect their citizens to obtain prosperity, especially in terms of health insurance. The method used in this undergraduate thesis is normative juridical research, i.e. a research conducted on the positive law that is both not written and written. The research concludes that Singapore has a layered financing system to cover its population so that all residents without exception have access to health. In Indonesia, it is still not applicable because most of the people still use the Out of Pocket financing system which is highly dependent on economic capability of each individual. Thus, people with low economic levels will find it very difficult to access health services. To that end, Indonesia must continue to improve itself in the field of its national health system so that the Indonesian people can achieve a better level of health."

"ABSTRAKBPJS Kesehatan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya seringkali mendapatkan kendala dalam memberikan pelayanan kesehatannya kepada peserta BPJS Kesehatan. Hal tersebut berdampak kepada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan oleh penyelenggara fasilitas kesehatan, padahal pasien peserta BPJS Kesehatan memiliki hak yang sama dengan pasien non BPJS Kesehatan lainnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dimana fungsi, tugas maupun kewajiban BPJS Kesehatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 Tahun 2004, juga dalam Undang-Undang BPJS Kesehatan No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini meneliti dengan metode yuridis normatif mengenai pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam pelaksanaan sistem jaminan kesehatan ini, BPJS Kesehatan memiliki kendala yang antara lain adalah masalah kepesertaan, biaya operasional dan juga pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Penulis menyarankan BPJS Kesehatan untuk lebih memperhatikan perihal masalah kepesertaan, biaya operasional, pelayanan kesehatan maupun kerjasama dengan penyelenggara fasilitas kesehatan. Dengan demikian, Pembaca akan mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban oleh BPJS Kesehatan dalam menjalankan sistem jaminan kesehatan.

---

ABSTRACTBPJS Health Insurance in performing its functions, duties and obligations often get constraints in providing health services to BPJS Health Insurance participants. It affects health services provided to BPJS Health Insurance participants by health facility providers, whereas BPJS Health Insurance participants have the same rights as other non BPJS Health Insurance patients in obtaining health services. Where, the functions, duties and obligations of BPJS Health Insurance has been regulated in the National Social Security System Act No. 40 of 2004, also in the Law No. 24 Year 2011 on the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Based on this background, this thesis examines with the normative juridical method of performing the functions, duties and obligations of BPJS Health Insurance in providing health services. The results obtained are in the implementation of this health insurance system, BPJS Health Insurance has an obstacle that among others is the issue of membership, operational costs and health services. Therefore, the author suggests BPJS Health Insurance to pay more attention to the issue of membership, operational costs, health services and cooperation with health facility providers. Thus, the reader will know how the implementation of functions, duties and obligations by BPJS Health Insurance in running the health insurance system"

"Household cannot avoid unpredictable things like illness happened, which needs high health expenditure for health treatment. This expenditure may leads to indirect cost like decreasing of non health consumption Gertler Gruber, 2002. The large out of pocket expenditure can make a household become impoverish since they need to spend more. That is why health insurance appeared as the prevention of big spending in health expenditure, especially curative one. Health insurance works by pooling arrangements of their user. This arrangement of health insurance is also used by government to make sure everyone in the country has the same opportunity to get healthcare services. Liu, 2016 and Kolukuluri, 2017 have found in their studies that public insurance is useful for decreasing the effect caused by illness. By using data from Susenas 2013 and 2016, this research compares household with insurance to know whether they got better off compare with non user. It is found in this research that Jaminan Kesehatan Nasional can save households health expenditure when they need inpatient treatment and also significantly better off in terms of food consumption whether the household need inpatient or outpatient treatment. In terms of inpatient, JKN user is also better off on housing and utilities consumption. While for outpatient household, JKN user is better off on transportation expenditure. Although it is only two years after the launching of JKN, it has already showed positive result in health financing. It can still be improvised a lot, especially in terms of outpatient health treatment expenditure.

---

Rumah tangga tidak dapat menghindar dari kejadian tidak terduga seperti terserang penyakit yang dapat menyebabkan tingginya pengeluaran kesehatan untuk penyembuhan. Pengeluaran ini dapat menyebabkan biaya langsung dan tidak langsung seperti turunnya konsumsi non-kesehatan Gertler Gruber, 2002 . Pengeluaran out-of-pocket yang tinggi dapat menyebabkan rumah tangga jatuh ke kemiskinan sebagai akibat dari pengeluaran besar di waktu singkat. Itulah mengapa asuransi kesehatan hadir sebagai pencegahan dalam pengeluaran besar di kesehatan, terutama pengeluaran kuratif. Sistem dari asuransi kesehatan adalah pooling arrangement dari penggunanya, namun pengguna bisa mendapatkan manfaat langsung berupa rendahnya pengeluaran out-of-pocket. Sistem ini juga digunakan pemerintah untuk asuransi kesehatan nasional agar seluruh warga dapat merasakan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak kesehatannya. Liu, 2016 dan Kolukuluri, 2017 telah menemukan dalam studinya bahwa kebijakan asuransi kesehatan nasional dapat mengurangi dampak dari penyakit terutama di biaya tidak langsung. Dengan menggunakan data dari Susenas 2013 dan 2016, penelitian ini akan membandingkan konsumsi rumah tangga dengan asuransi kesehatan untuk mengetahui apakah mereka dapat konsumsi lebih baik dibandingan rumah tangga yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Ternyata dapat ditemukan dalam penelitian ini bahwa Jaminan Kesehatan Nasional mampu mengurangi pengeluaran kesehatan rumah tangga ketika mereka membutuhkan pelayanan rawat inap. Tidak hanya itu, JKN juga mempengaruhi konsumsi makanan baik di perawatan rawat jalan maupun rawat inap. Dalam perawatan rawat inap, pengguna JKN dapat mengonsumsi pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga lebih baik. Sementara dalam perawatan rawat jalan, pengguna JKN dapat mengonsumsi pengeluaran transportasi lebih baik. Walaupun peresmian JKN baru dilakukan selama dua tahun, namun kebijakan ini sudah menunjukkan dampak positif dalam hal health financing. Namun JKN masih bisa dikembangkan lebih banyak lagi, terutama dalam hal pengeluaran kesehatan untuk perawatan rawat jalan."

"Koordinasi manfaat adalah suatu proses dimana dua atau lebih penanggung, yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama, membatasi total benefit dalam jumlah tertentu agar tidak ada cakupan ganda atau klaim melebihi biaya layanan kesehatan. Koordinasi manfaat merupakan salah satu cara agar badan usaha dapat mendaftar BPJS Kesehatan tanpa kehilangan manfaat dari asuransi komersial. Selain itu, dengan koordinasi manfaat iuran JKN yang harus dibayar karyawan otomatis dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dapat mengurangi risiko peserta menunggak iuran ke BPJS Kesehatan. penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan program COB pada karyawan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI)  pada Tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Sumber data dari penelitian ini merupakan data primer yang didapat dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Sampel yang digunakan sebanyak 70 responden karyawan tetap FKM UI yang diasuransikan oleh fakultas. Hasil analisis multivariat menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan signifikan dengan keikutsertaan COB adalah pengetahuan (P value = 0,004 ; OR = 8,130), pendapatan (P value = 0,016; OR= 1), pendidikan (P value = 0,014; OR= 1), keterpaparan informasi (P value = 0,004; OR= 8,914), persepsi risiko sakit (P value = 0,040; OR= 3,949), dan kegunaan COB (P value = 0,001; OR= 9,333).

---

Coordination of Benefits is the process which of two or more insurer covering the same member for the same insurance benefits, limiting the total of benefits intended to prevent the duplication of benefits (coverage) or reimburse for more than the healthcare service cost. Its one of the ways for business entity to be a member of BPJS Kesehatan without losing the benefits from commercial insurance. Furthermore, in coordination of benefits the premium of JKN is automatically paid by the company to insurer (commercial insurance). This could prevent from member arrears the premium payment of JKN. This study aims to determine factors associated with the participation of coordination of benefit program in staff of Faculty of Public Health University of Indonesia 2019. Type of this study is quantitative research with cross-sectional design. Source of data for this study is primary data obtained by spreading questionnaire to respondents. Sample used in this study is 70 respondents, staff of FKM UI. The result of multivariate analysis shows factors associated with the participation of COB are knowledge (P value = 0,004 ; OR= 8,130), income (P value = 0,016 ; OR= 1), education (P value = 0,014; OR = 1), exposure of information (P value = 0,004; OR = 8,914), perception of health risk (P value = 0,040 ; OR = 3,949), dan usablity COB (P value = 0,001 ; OR = 9,333)."

"In 2014 the Indonesian government introduced a national health insurance program and provided insurance premium subsidies for poor people. This study aims to evaluate the health subsidy policy’s impact on the utilization of different kinds of health care facilities. Two waves of Indonesian socio-economic surveys, namely 2013 and 2018, and two analysis methods, namely logistic regression, and difference-in-differences, were applied in this study. The results show that in first-level healthcare facilities, the health subsidy improves the probability of outpatient visits in public health centres and polyclinics but decreases the probability of outpatient visits in medical practices. Then, in secondary-level health care facilities, the health subsidy increased the likelihood of outpatient visits in public hospitals; however, it lowers the probability of outpatient visits in private hospitals.

---

Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia menciptakan program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan subsidi premi asuransi bagi masyarakat miskin. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan subsidi kesehatan terhadap pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Studi ini menggunakan survei sosial ekonomi Indonesia (SUSENAS) tahun 2013 dan 2018, serta menerapkan dua metode analisis, yaitu regresi logistik, dan difference-in-differences. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, subsidi kesehatan meningkatkan kemungkinan kunjungan rawat jalan di puskesmas dan poliklinik, tetapi menurunkan kemungkinan kunjungan rawat jalan di praktik tenaga medis. Kemudian, pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut, subsidi kesehatan dapat meningkatkan kemungkinan kunjungan rawat jalan di rumah sakit umum, namun menurunkan kemungkinan kunjungan rawat jalan di rumah sakit swasta.

"