Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai persoalan yang berkembang dalam berbagai perkara-perkara kepailitan yang terjadi di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, terutama apabila menyangkut kepailitan terhadap perusahaan asing dalam bentuk holding company. Perusahaan grup semakin mendominasi kegiatan usaha dan memiliki peran penting dalam pembangunan. Konstruksi perusahaan grup terpisah secara hukum namun berada dalam satu kesatuan ekonomi. Permohonan PKPU oleh anak perusahaan terhadap holding company yang berakhir pailit dalam satu perusahaan grup merupakan hal yang tidak biasa. Permohonan PKPU tersebut terjadi pada kasus kepailitan AcrossAsia Limited sebagai holding company yang berkedudukan di Hong Kong dan dipailitkan oleh anak perusahaannya yaitu PT. First Media Tbk. Apakah permohonan PKPU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah hukum kepailitan, bagaimana tanggung jawab holding company yang pailit terhadap anak perusahaan dalam satu perusahaan grup, dan apa saja hambatan dalam penerapan cross-border insolvency dalam hukum kepailitan terkait adanya putusan pengadilan asing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, sejarah, dan pendekatan analisis. Kepailitan terhadap holding company oleh anak perusahaan merupakan penyalahgunaan kekuasaan holding company dan trik bisnis yang memanfaatkan instrumen hukum kepailitan untuk menghindari kewajiban terhadap pihak ketiga. Hukum kepailitan di Indonesia perlu merumuskan insolvensi tes terhadap permohonan pailit debitor, hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kepailitan terhadap perusahaan yang masih solven. Dalam pengaturan cross-border insolvency, UU Kepailitan Indonesia belum mengakomodasi aturan mengenai cross-border insolvency dalam UNCITRAL Model Law. Hal tersebut menyulitkan proses eksekusi harta debitor pailit di luar negeri dan pemerintah Indonesia juga perlu melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara lain dalam hal pengakuan putusan pengadilan asing.

---

Various problems that develop in various cases of bankruptcy that occurred in Indonesia still has many weaknesses, particularly when it concerns of foreign companies bankruptcy in the form of holding company. The domination of Company group business activity increasingly raising and have an important role in development. The construction of group company is legally separated but it is in one economic entity. The Suspension of Debt Payment Obligation PKPU petition by subsidiaries against its holding company that ends in insolvency in one of the group company is uncommon. The PKPU petition occurred in the bankruptcy case of AcrossAsia Limited as a holding company with legal domiciled in Hong Kong and bankrupted by its subsidiary PT. First Media Tbk. Is the PKPU petition of its case is in accordance with the principle of bankruptcy law, how is the responsibility of the insolvent holding company to its subsidiary in the one of the group company, and what 39 s are the obstacles in implementing of the cross border insolvency in bankruptcy law related to the foreign court resolution. The legal research method that used is legal normative research, with the statute, case, historical and analytical approach. The bankruptcy of a holding company by its subsidiary is an abuse of holding company powers and business tricks that take an advantage of bankruptcy legal instruments to avoid liability to the third parties. Bankruptcy law in Indonesia needs to formulating insolvency test to the debtor bankruptcy petitioner, due it is necessary to avoid bankruptcy against the company that is still solvent. In a cross border insolvency regulations, the Indonesian Bankruptcy Law has not accommodated the rules of UNCITRAL Model Law on cross border insolvency. This matter makes complicating the execution process of the bankrupt debtor assets abroad and Indonesian government also needs to enter into bilateral and multilateral agreements with other countries in the recognitions of foreign courts resolution."

"ABSTRAKDalam hukum kepailitan, penjualan aset debitur merupakan poin penting karena penjualan aset pailit adalah tujuan dari UU Kepailitan. Masalah muncul jika ada harta pailit milik debitur yang berada di luar wilayah hukum negara Indonesia. Permasalahan tersebut muncul akibat penerapan asas kewilayahan yang dianut oleh negara Indonesia, yang mengakibatkan diterapkannya asas timbal balik. UU Kepailitan yang berlaku tidak menjelaskan secara lengkap eksekusi harta pailit yang berada di luar negeri, tetapi hanya mengatur bahwa seluruh harta kekayaan debitur pailit, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penerapan hukum perdata internasional yang memungkinkan kurator untuk melakukan eksekusi harta kekayaan pailit di luar negeri, yaitu dengan mengajukan permohonan penegakan putusan pengadilan, yaitu putusan pailit, dan dengan Indonesia mengadakan perjanjian atau perjanjian bilateral. multilateral.ABSTRACTIn bankruptcy law, the sale of debtor's assets is an important point because the sale of bankruptcy assets is the goal of the Bankruptcy Law. Problems arise if there is a debtor's bankruptcy property that is outside the jurisdiction of the Indonesian state. These problems arise as a result of the application of the territorial principle adhered to by the Indonesian state, which results in the application of the principle of reciprocity. The applicable Bankruptcy Law does not fully explain the execution of bankruptcy assets located abroad, but only stipulates that all assets of the bankrupt debtor, both domestically and abroad. However, this problem can be overcome by the application of international civil law which allows curators to carry out the execution of bankruptcy assets abroad, namely by submitting applications for enforcement of court decisions, namely bankruptcy decisions, and with Indonesia entering into bilateral agreements or agreements. multilateral."

"Koperasi merupakan badan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemakmuran rakyat pada umumnya. Namun, masih terdapat kasus dimana anggota memohonkan pailit Koperasinya sendiri dan juga anggota yang tidak setuju atas kepailitan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) hal yaitu mengenai perlindungan terhadap anggota koperasi yang telah dinyatakan pailit dan mengenai peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (“Kemenkop UKM”) dalam memberikan perlindungan terhadap anggota Koperasi dalam perkara kepailitan Koperasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah secara kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif yaitu pengkajian melalui hukum positif yang berlaku. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa belum terdapat aturan yang dapat mengakomodasi kepentingan anggota dalam hal kepailitan Koperasi dan masih terdapat kurangnya kesadaran hukum anggota akan kedudukannya dalam koperasi. Di sisi lain, peran Kemenkop UKM dalam upaya perlindungan anggota Koperasi dalam kepailitan adalah dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah dan melakukan sinkronisasi dengan pihak eksternal. Namun, sebagai upaya preventif, Kemenkop UKM belum membuat kebijakan kepailitan Koperasi secara terkhusus sehingga masih terdapat Koperasi yang bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan usahanya.

---

Cooperatives are legal entities that are oriented towards the welfare of members in particular and the prosperity of the people in general. However, there are still cases where members apply for bankruptcy of their own Cooperative and also members who disagree with the insolvency. This thesis discusses 2 (two) things, namely regarding the protection of cooperative members who have been declared bankrupt and regarding the role of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises ("Ministry of Cooperatives and SMEs") in providing protection for cooperative members in cooperative bankruptcy cases. The research method used in this thesis is qualitatively with a juridical-normative form of research, namely assessment through applicable positive law. The results of research that has been carried out by the author show that there are no rules that can accommodate the interests of members in terms of cooperative insolvency and there is still a lack of legal awareness of members about their position in the cooperative. On the other hand, the role of the Ministry of Cooperatives and SMEs in efforts to protect cooperative members in bankruptcy is to form a Task Force for Handling Problematic Cooperatives and synchronize with external parties. However, as a preventive measure, the Ministry of Cooperatives and SMEs has not made a cooperative insolvency policy specifically so that there are still cooperatives that act arbitrarily in carrying out their business."

"Rasio solvabilitas merupakan salah satu alat ukur untuk menentukan kemampuan utang jangka panjang suatu entitas berdasarkan kondisi laporan keuangannya. Dalam kepailitan tidak disebutkan secara eksplisit mengenai rasio solvabilitas bahkan laporan keuangan sekali pun. Tidak terdapat kepastian dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai ketentuan perkiraan kemampuan debitor untuk membayar utangnya. Tanpa adanya kepastian mengenai tolok ukur kemampuan debitor untuk membayar utangnya tersebut dapat, dipastikan bahwa putusan majelis hakim tidak berdasarkan kemampuan keuangan debitor pailit. Seharusnya kondisi keuangan serta kemampuan finansial debitor pailit yang harus menjadi pertimbangan oleh majelis hakim untuk memutus suatu perkara kepailitan.

---

The solvability ratio is one of the measuring tools to determine the long-term debt capability of an entity based on the condition of its financial statements. In bankruptcy, there is no explicit mention of the solvency ratio, even the financial statements. There is no certainty in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations regarding the provisions on the estimation of the debtor's ability to pay his debts. Without certainty regarding the benchmark of the debtor's ability to pay its debt, it can be ascertained that the judge's decision is not based on the financial capacity of the bankrupt debtor. The financial condition and financial capacity of the bankrupt debtor should be considered by the panel of judges to decide a bankruptcy case."

"Penerapan hukum kepailitan di Indonesia untuk menyatakan pailitnya seseorang atau suatu perusahaan membutuhkan pembuktian sederhana, dimana hanya membutuhkan syarat mempunyi dua atau lebih kreditur dan mempunyai setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian yang sangat sederhana ini tidak menyertakan insolvency test sebagai salah satu syarat untuk mendasari pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus pailit dalam putusan pengadilan niaga. Hal ini cenderung tidak proporsional karena merugikan pihak debitur, dimana Prinsip Keadilan adalah salah satu Prinsip atau Asas yang mendasari Hukum Kepailitan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adanya insolvency test dapat menunjukan bahwa seseorang atau suatu perusahaan sebagai debitur dalam keadaan solven atau insolven, sehingga dapat dipertimbangkan apakah aset-aset yang dimiliki oleh debitur dapat membayar utang-utangnya atau tidak. Tidak adanya penerapan insolvency test dalam proses kepailitan menutup kemungkinan untuk melihat hal-hal tersebut sehingga debitur dapat dengan mudah untuk dipailitkan. Sehingga, insolvency test perlu untuk diterapkan dalam proses kepailitan serta diperbaharui peraturannya agar tidak menciderai prinsip keadilan yang menjadi dasar dari hukum kepailitan di Indonesia.

---

The application of bankruptcy law in Indonesia to declare someone or a company bankrupt requires simple proof, where it only needs the condition of having two or more creditors and at least one debt that has matured and is demandable. This very simple proof does not include the insolvency test as one of the conditions to substantiate the consideration of the Judges' Panel to decide bankruptcy in a commercial court ruling. This tends to be disproportionate as it harms the debtor, where the Principle of Justice is one of the principles underlying Bankruptcy Law in Indonesia, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The existence of an insolvency test can show that an individual or a company as a debtor is in a solvent or insolvent condition, so it can be considered whether the assets owned by the debtor can pay off its debts or not. The lack of the application of the insolvency test in the bankruptcy process closes the possibility of examining these matters, making it easy to declare bankruptcy for debtors. Thus, the insolvency test needs to be applied in the bankruptcy process and its regulations need to be updated to avoid undermining the principle of justice that is the basis of bankruptcy law in Indonesia."

"Dengan semakin meningkatnya transaksi bisnis internasional, maka semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya kepailitan lintas batas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan kepailitan lintas batas yang memadai. Suatu negara dapat mengadopsi salah satu instrumen hukum internasional, yaitu UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, ke dalam hukum kepailitannya guna menghadapi kasus kepailitan lintas batas. Skripsi ini membahas mengenai langkah Singapura dan Jepang dalam menghadapi kasus-kasus kepailitan lintas batas dengan mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dan bagaimana UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency tersebut diterapkan dalam pengaturan kepailitan lintas batas di masing-masing negara. Skripsi ini juga akan membahas mengenai kemungkinan penerapan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dalam hukum kepailitan di Indonesia sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan kasus kepailitan lintas batas dengan melihat Singapura dan Jepang sebagai acuan.

---

With the ever-increasing number of international business transactions, the possibility of cross-border insolvency also increases. Therefore, an adequate cross-border insolvency regulation is needed. A country can adopt one of the international law instruments, namely the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, into their insolvency law to deal with cross-border insolvency cases. The study will discuss about Singapore and Japan's steps in facing cross-border insolvency cases by adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and how the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency is applied in cross-border insolvency regulation in each country. This study will also discuss about the possibility of adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in Indonesia's insolvency law as the solution to facing cross-border insolvency cases by looking at Singapore and Japan as a reference."

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme, akibat hukum diajukannya perlindungan hukum sementara berupa provisional relief, dan dampak dari dikabulkannya permohonan provisional relief di bawah chapter 15 US Bankruptcy Code oleh Pengadilan Niaga New York Selatan terhadap kasus PKPU Duniatex Group yang sedang berlangsung di Indonesia. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai pengajuan provisional relief oleh Debitur asing dalam rangka proses pengakuan kepailitan asing yang dikaitkan dengan aturan dalam UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment yang diadopsi oleh beberapa negara dan salah satunya adalah Amerika Serikat, khususnya dalam Chapter 15 US Bankruptcy Code yang dikaitkan dengan kasus PKPU Duniatex Group di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai pengajuan provisional relief, terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan oleh perwakilan asing sebelum mengajukan provisional relief di bawah chapter 15 dan dikabulkannya provisional relief kepada Duniatex Group memberikan beberapa dampak hukum yang positif terhadap PKPU yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga Semarang, terutama mengenai eksekusi aset dan pengajuan gugatan kepailitan terhadap Debitur asing. Hasil penelitian menyarankan jika terdapat aset atau kreditur yang berada dalam wilayah yurisdiksi Amerika Serikat dan sedang dilaksanakan proses hukum kepailitan di Indonesia, sebaiknya segera diajukan permohonan pengakuan proses kepailitan dan provisional relief di bawah chapter 15 melalui perwakilan asing.

---

This thesis discusses the mechanism, the legal consequences of petition for provisional legal protection in the form of provisional relief, and the impact of the granting of the provisional relief application under chapter 15 of US Bankruptcy Code by the Southern District of New York against the PKPU Duniatex Group case that is currently ongoing in Indonesia. This research is in the form of normative juridicial with descriptive-analytic design, which aims to further understand the petition of provisional relief by foreign debtors in the context of the process recognition of a foreign proceeding, which is linked to the rules in the UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment adopted by several countries. One of them is the United States, especially in Chapter 15 of the US Bankruptcy Code associated with the PKPU Duniatex Group case in Indonesia. Based on the analysis that has been carried out regarding the petition of provisional relief, several steps need to be carried out by foreign representatives before applying provisional relief under chapter 15. The granting of provisional relief to Duniatex Group has had several positive legal impacts on PKPU which is taking place at the Semarang Commercial Court, especially regarding the execution against the debtor's assets and commence or continue any legal proceeding against foreign debtors. Through this thesis writer suggest that if some assets or creditors are within the jurisdiction of the United States and the bankruptcy legal proceedings are being carried out in Indonesia, it is best to apply for recognition of the bankruptcy process and provisional relief under chapter 15 through foreign representatives."

"Kepailitan lintas merupakan konsekuensi dari perkembangan interaksi bisnis multinasional yang begitu pesat. Wilayah yurisdiksi suatu negara tidak lagi menjadi penghalang pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan bisnis nya. Kondisi tersebut membuat resiko bisnis, khusunya permasalahan kepailitan lintas batas. Kepailitan yang melibatkan unsur lintas batas didalamnya tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian biasa. Hukum Kepailitan Indonesia memalui UU Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayran Utang masih sangat jauh dari kata ideal dalam menghadapi fenomena ini. Undang-Undang ini hanya memuat tiga pasal berkaitan dengan ketentuan hukum internasional, namun sama sekali tidak memuat ketentuan terkait penyelesaian kepailitan lintas batas. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum akan berhadapan langsung dengan kedaulatan hukum negara lain. UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment adalah suatu model hukum yang dibuat untuk menjadi rujukan bagi negara-negara dalam melakukan harmonisasi dan modernisasi hukum kepailitannya agar mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi iklim perdagangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang berambisi meningkatkan perekenomiannya harus melakukan perubahan terhadap hukum kepailitan nasional. UNCITRAL Model Law yang bersifat fleksibel, dapat dimodifikasi sesuai nilai-nilai dan kepentingan nasional suatu negara dapat dijadikan rujukan untuk melahirkan hukum kepailitan yang memadai

---

Cross Border Insolvency/Bankcruptcy is a is a consequence of the rapid development of multinational business interactions. he jurisdiction of a country is no longer a barrier for businesses to carry out their business activities. These conditions create business risks, especially cross-border bankruptcy issues. Bankruptcy involving cross-border elements in it cannot be resolved by the usual settlement mechanism. Indonesia's Bankruptcy Law passed Law No. 37 of 2007 on Bankruptcy and Debt Relief Obligations is far from ideal in dealing with this phenomenon. This Law contains only three articles relating to the provisions of international law, but contains absolutely no provisions related to the settlement of cross-border bankruptcy. This is because the law enforcement process will be directly confronted with the legal sovereignty of other countries. UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment is a legal model created to be a reference for countries in harmonizing and modernizing their bankruptcy laws in order to provide justice and legal certainty for the trading climate. The results of this study show that Indonesia as a developing country with the ambition to improve its economy must make changes to the national bankruptcy law. UNCITRAL Model Law that is flexible, can be modified according to the values and national interests of a country can be used as a reference to give birth to adequate bankruptcy law."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara dampak adopsi fintech pada level bank individu terhadap risiko bank, termasuk risiko kredit, likuiditas, dan kebangkrutan. Penelitian ini menetapkan indeks untuk mengukur adopsi fintech yang telah dijalankan oleh bank di Indonesia, sampel nya sendiri mencakup 46 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menggunakan teknologi text mining, untuk proses pengambilan informasi mengenai adopsi fintech berdasarkan laporan keuangan tahunan bank tersebut dari tahun 2019 hingga 2022. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai heterogenitas kepemilikan dan adopsi sub-dimensi fintech yang berpengaruh. Kesimpulan dari penilitian ini sebagai berikut: (1) adopsi fintech pada bank meningkatkan risiko kredit dan likuiditas bank namun mengurangi risiko kebangkrutan; (2) Dari segi kepemilikan, adopsi fintech pada bank umum milik swasta/asing membawa risiko kredit dan likuiditas yang lebih tinggi. (3) Penerapan sub-dimensi teknologi pada adopsi fintech dapat memperburuk risiko kredit dan likuiditas.

---

This research investigates the relationship between the impact of fintech adoption at the individual bank level and bank risk, including credit, liquidity, and insolvency risks. This research established an index measuring fintech adoption covering 46 banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Using text mining technology, it took information regarding fintech adoption based on the bank's annual financial reports from 2019 to 2022. Apart from that, this research also discusses the heterogeneity of ownership and adoption of influential fintech sub-dimensions. The conclusions of this research are as follows: (1) adoption of fintech in banks increases credit risk and liquidity risk yet reduces the risk of insolvency; (2) From an ownership perspective, the adoption of fintech in private/foreign-owned commercial banks carries higher credit and liquidity risks. (3) Applying technological sub-dimensions to fintech adoption can exacerbate credit and liquidity risks."

"Kepailitan dan insolvensi adalah dua istilah yang berbeda secara definitif dan saling berkaitan dalam hukum kepailitan. Skripsi ini membahas tentang konsep insolvensi yang berlaku dalam hukum kepailitan secara universal terhadap Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia, sebab Undang-Undang Kepailitan Indonesia tidak menganut prinsip insolvensi. Oleh karena itu, untuk memahami apa yang dimaksud dengan konsep insolvensi itu sendiri, perlu dipelajari pengaturannya dalam hukum kepailitan di beberapa negara, skripsi ini akan membahas konsep insolvensi di Amerika Serikat, Perancis, dan Belanda. Berkaitan dengan konsep insolvensi, tahun 2020 lalu Pemerintah baru saja membentuk suatu lembaga investasi Pemerintah Pusat yaitu Lembaga Pengelola Investasi bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut, pengaturan Lembaga Pengelola Investasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 menyatakan bahwa Lembaga Pengelola Investasi tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven melalui  insolvency test . Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis, hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa ketentuan insolvency test pada kepailitan Lembaga Pengelola Investasi tidak selaras dengan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia. Ketidakselarasan ketentuan insolvency test yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tersebut mengakibatkan disharmonisasi hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Bankruptcy and insolvency are two different terms that are definitively different and interrelated in bankruptcy law. This thesis discusses the concept of insolvency that applies universally compared to the Indonesian Bankruptcy Law, because the Indonesian Bankruptcy Law does not adhere to the principle of insolvency. Hence, to understand the concept of insolvency itself, it is necessary to learn the arrangements in several countries, this thesis will also discusses the concept of insolvency in the United States, France, and the Netherlands. In relation to the concept of insolvency, in 2020 the Government of Indonesia had formed an Indonesia Sovereign Wealth Fund namely Lembaga Pengelola Investasi in accordance with the enactment of Law No. 11 Year 2020 on Job Creation. Furthermore, the implementation of Lembaga Pengelola Investasi is regulated in Government Regulation No. 74 Year 2020 on Lembaga Pengelola Investasi. Article 72 paragraph (2) Government Regulation on Lembaga Pengelola Investasi states that Lembaga Pengelola Investasi can not be bankrupt, unless proven in a state of insolvent through an insolvency test. The method used in this thesis research is normative juridical research. This thesis research is a literature research that delivers descriptive analytical research typology. This thesis concludes that the provision of the insolvency test on Lembaga Pengelola Investasi is not harmonized with the Bankruptcy Law applicable in Indonesia. Inconsistency in the provision of insolvency test regulated in Government Regulation No. 74 Year 2020 has resulted in law disharmony in the applicable laws and regulations."