Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai keterlibatan partai politik dalam memberikan alternatif kebijakan serta mempengaruhi pembuatan kebijakan kesehat an di Amerika Serikat pada tahun 2010. Affordable Care Act tahun 2010 merupakan hasil reformasi kebijakan kesehatan yang dilakukan oleh partai demokrat yang bertujuan untuk menciptakan sebuah layanan kesehatan yang berbasis Universal. Presiden Barack Obama yang merupakan representasi dari Partai Demokrat, mencoba mewujudkan cita-cita Amerika Serikat yang beriringan dengan cita-cita partai demokrat dalam melihat sebagaimana seharusnya pelayanan kesehatan yang ada. Partai Demokrat melalui representasinya Presiden Barack Obama ingin mewujudkan sebuah peran negara dalam mengakomodir sebuah layanan kesehatan secara nasional yang dapat menjamin secara keseluruhan masyarakat Amerika Serikat tidak terkecuali warga miskin, baik itu warga Amerika ataupun minoritas.

---

This final project explains about the involvement of political parties in providing alternative policies and influencing the health policy decision making process in The United States in 2010. Affordable Care Act 2010 is the result of health policy reformation undertaken by the Democratic Party that is intended to create universal healthcare services. President Barack Obama who is the representation of the Democratic Party, trying to realize the ideals of The United States that are in line with the ideals of the Democratic Party itself in regard to the idea of the way they see how should a proper healthcare be. The Democratic Party through its representation, President Barack Obama, is willing to realize a state's role in accommodating nationwide healthcare services that can guarantee all the people of The United States without exception to the poor and to those who are minorities."

"Berdasarkan konsep transitivitas Halliday, studi ini bertujuan untuk menganalisis perdebatan antara Senator Hawley dan Profesor Bridges yang dilakukan pada 12 Juli 2022. Perdebatan ini berfokus pada topik people with the capacity for pregnancy yang berujung pada pandangan tentang identitas gender. Kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi distribusi keenam proses konsep transitivitas dan hubungannya dengan klausa yang dipilih masing-masing partisipan untuk menampilkan ideologi mereka. Analisis menemukan bahwa Senator Hawley secara dominan menggunakan proses mental dalam klausa-klausanya yang terdiri dari proses keinginan, proses kognitif, dan proses emosi. Sedangkan, Profesor Bridges seringkali menunjukkan penggunaan proses relasional dalam klausanya yang terdiri dari proses atribusi dan proses identifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses yang digunakan dalam klausa berfungsi untuk mengedepankan perbedaan ideologi gender antara Senator Hawley dan Profesor Bridges. Proses relasional yang digunakan oleh Profesor Bridges menunjukkan identifikasi gender Senator Hawley yang kaku dengan cara mengidentifikasi dan menyadari keragaman gender. Senator Hawley melawan pernyataan Profesor Bridges menggunakan proses mental dengan meminta klarifikasi untuk menyelaraskan kesadaran mereka tentang gender. Hal ini menampilkan pemahahaman Senator Hawley terkait polarisasi gender, yang mengarah kepada transphobia.

---

Based on Halliday’s transitivity concept, this paper aims to analyze the debate between Senator Hawley and Professor Bridges conducted on July 12, 2022. The debate focuses on the topic of people with a capacity for pregnancy which led to views of gender identity. A combination of quantitative and qualitative method is used to explore the distribution of the six processes within the transitivity concept and its relation to the clause chosen to showcase each of the participants’ ideologies. The analysis has found that Senator Hawley dominantly uses the mental process within his clauses consisting of the desideration process, cognition process, and emotion process. In comparison, Professor Bridges shows high use of relational process within her clauses consisting of the attribution process and identification process. The analysis shows that the used processes in the clause do hold function to put forward the different ideologies on gender between Senator Hawley and Professor Bridges. The relational processes used by Professor Bridges points out Senator Hawley's rigid identification of gender by identifying and valuing the variety of genders. Senator Hawley counters Professor Bridges' allegations using mental processes by asking clarification to align their awareness on gender, which also displays his gender polarization, leading to transphobia."

"Teroris tidak serta merta lahir begitu saja, terdapat proses dimana proses tersebut bermula dari radikalisasi yakni masuknya paham radikal pada diri seseorang. Paham radikal yang dimasukan merupakan ideologi yang berkaitan dengan ideologi ekstremis yang ada dan biasanya berkaitan dengan kelompok politik ataupun kelompok agama tertentu. Proses terpenting dalam radikalisasi justru ada pada proses pemberian doktrin oleh kelompok teroris pada seseorang. Ketika doktrin telah diberikan, akan menjadi sukar untuk melakukan indoktrinisasi. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam bagaimana doktrin terbentuk dan bagaimana doktrin tersebut diajarkan. Pada penelitian ini menjabarkan bagaimana jaringan ekstremis seorang eks Napiter yang kini aktif dalam kegiatan deradikalisasi melakukan identifikasi doktrin ekstremis. Dengan memahami proses pengidentifikasian doktrin maka akan dipahami bagaimana proses yang dapat dilakukan untuk menghalau dan melawan doktrin tersebut hingga melakukan deradikalisasi. Pada penelitian ini, kasus yang diangkat ialah jaringan ekstremis yang dialami oleh Agus Supriyanto alias Farel, dalam perjalanannya, ia mengalami proses menerima paham ideologi radikal sampai dengan ideologi ekstremis, pada akhirnya ia terderadikalisasi dan kini berada pada ideologi Pancasila yang merujuk kepada persatuan bangsa. Bekalnya tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan serta melakukan upaya deradikalisasi.

---

Terrorists are not suddenly born, there is a process in which the process starts from radicalization, namely the transmission of radical ideology into a person. The radical understanding included is an ideology that is related to existing extremist ideology and is usually related to certain political groups or religious groups. The most important process in radicalization is in fact the process of giving doctrine to someone by a terrorist group. Once the Doctrine has been given, it becomes difficult to indoctrinate it. It requires a deep understanding of how doctrines are formed and how they are taught. This research describes how the extremist network of a former convict who is now active in deradicalization activities identifies extremist doctrines. By understanding the process of identifying doctrines, it will be understood what processes can be carried out to dispel and fight these doctrines to carry out deradicalization. In this study, the case raised is the extremist network experienced by Agus Supriyanto a.k.a Farel, in his journey, he went through a process of accepting radical ideology up to extremist ideology, in the end he was deradicalized and is now in the Pancasila ideology which refers to national unity. The provisions are used to carry out empowerment activities and carry out deradicalization efforts."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena tentang elektabilitas partai-partai politik Islam (PKS, PPP, PAN, dan PKB) yang semakin menurun dalam setiap pemilu. Hal tersebut ditandai dengan perolehan suara di pemilu yang cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dengan menggunakan teori triad koalisi dari Theodore Caplow (1956) yang membahas tentang size of party power sebagai dasar pembentukkan koalisi dan penentuan posisi daya tawar politik anggota koalisi, teori tentang arena koalisi dari Heywood dan Arendt Liphart yang membahas tentang pentingnya kesamaan ideologi dalam koalisi, teori tentang tipologi partai politik dari Almond yang dikaitkan dengan konsep tentang partai Islam dari Vali Nasr, penelitian kualitatif ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan konstruksi bangunan koalisi yang dibentuk (KIH dan KMP) dengan melihat posisi PKS, PPP, PAN dan PKB didalamnya. Dengan mengaitkan masalah tentang adanya kesamaan dasar nilai ideologi partai dan karaktaer basis massa yang sama, penelitian ini juga menganalisis masalah tentang penyebab partai partai politik Islam tidak membangun satu koalisi bersama untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2014 untuk mengajukan tokoh politik Islam sebagai calon Presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi policy seeking yang mengedepankan ideologi sebagai motivasi dalam membentuk koalisi, sudah tidak lagi dianggap penting. identifikasi kekuatan perolehan suara partai politik seperti yang dijelaskan oleh Caplow menjadi satu satunya strategi dalam pembentukkan koalisi. Akibatnya, pragmatisme semakin kuat dengan office seeking yang menjadi orientasi dalam berkoalisi, soliditas menjadi lemah dan partai politik bisa dengan mudah keluar masuk koalisi. Konflik internal partai, menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tawar politik partai di dalam koalisi yang dimasuki karena dianggap mengancam elektabilitas capres dan cawapres yang diajukan. Tidak terbangunnya koalisi di antara partai politik Islam disebabkan karena orientasi ideologi yang berbeda, lebih dominannya pragmatisme politik dan tidak adanya figur elite politik Islam yang bisa menjadi pemersatu kekuatan Islam politik yang terpecah. Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa size of party power seperti yang dikemukakan oleh Caplow dalam pembentukkan koalisi hanya dijadikan sebagai strategi untuk mengumpulkan kekuatan partai dalam kontestasi. Karakter massa dan latar belakang nilai ideologi yang sama tidak dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan bargaining dalam internal koalisi dalam penentuan keputusan penting. Secara teoritis, seperti yang dikemukakan oleh Caplow, masing-masing anggota koalisi memiliki daya tawar berdasarkan besaran kekuatan suara yang dimiliki. Namun secara faktual, posisi tawar PKS, PPP dan PAN di KMP sangat minim dan lemah, Begitu juga dengan PKB di KIH, walau menjadi partai kedua terbesar di KIH, lemahnya daya tawar politik PKB membuat calon waki presiden yang diajukan PKB tidak diputuskan mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden

---

This research is motivated by the phenomenon of the electability of Islamic political parties (PKS, PPP, PAN, and PKB) which is decreasing in every election. This is indicated by the number of votes in the general election which tends not to increase significantly. By using the triad coalition theory from Theodore Caplow (1956) which discusses the size of party power as the basis for forming coalitions and determining the political bargaining power position of coalition members, the theory about the coalition arena from Heywood and Arendt Liphart which discusses the importance of ideological similarities in coalitions, theory Regarding the typology of political parties from Almond associated with the concept of an Islamic party from Vali Nasr, this qualitative study analyzes problems related to the construction of the coalition buildings formed (KIH and KMP) by looking at the position of PKS, PPP, PAN and PKB in it. By linking the problem of the similarity of the basic ideological values ​​of the party and the same mass-based character, this study also analyzes the problem of why Islamic political parties did not build a coalition together to face the 2014 Presidential Election to nominate Islamic political figures as presidential and vice presidential candidates. This study found that the policy seeking orientation, which puts forward ideology as a motivation in forming coalitions, is no longer considered important. identification of the voting power of political parties as described by Caplow is the only strategy in forming coalitions. As a result, pragmatism is getting stronger with office seeking being the orientation in coalitions, solidity is getting weaker and political parties can easily enter and exit coalitions. Internal party conflicts are one of the causes of the weak political bargaining power of parties in the coalition entered because they are considered to threaten the electability of the proposed presidential and vice-presidential candidates. The non-establishment of coalitions among Islamic political parties is due to different ideological orientations, more dominant political pragmatism and the absence of Islamic political elite figures who can unify the forces of divided political Islam. The theoretical implication of this research shows that the size of party power as proposed by Caplow in forming a coalition is only used as a strategy to gather party power in the contestation. The character of the masses and the background of the same ideological values ​​are not used by political parties to bargain within the internal coalition in determining important decisions. Theoretically, as stated by Caplow, each member of the coalition has bargaining power based on the amount of voting power they have. But in fact, the bargaining position of PKS, PPP and PAN in KMP is minimal and weak. Likewise with PKB in KIH, despite being the second largest party in KIH, PKB's weak political bargaining power has prevented the vice presidential candidate proposed by PKB to accompany Joko Widodo as a presidential candidate."

"Pada abad ke-19 telah terbit karya-karya sastra dalam bahasa Melayu di Hindia Belanda dalam bentuk puisi, prosa, dan drama. Populasi semua genre sastra itu sekitar 70 karya yang terbit mulai pertengahan abad ke-19. Sebagian besar karya belum pernah dibahas, baik secara populer maupun ilmiah padahal banyak gambaran sosiologis dan kultural di dalamnya. Berdasar kenyataan ini maka disertasi ini dikerjakan dengan berfokus pada lima antologi puisi karya Bangsjawan (Boek Saier oetawa Terseboet Pantoen, 1857), H.G.L., (Pantoon Melajoe sama Tjerita Aneh-aneh, 1858), Maradjalan (Saër Nasehat Orang Berboeat Djahat dan Saër Negri Batawi, 1866), Pattinama (Sair Kadatangan Sri Maharaja Siam di Betawi, 1871/2000), dan Tan Teng Kie (Sya’ir Jalanan Kreta Api,1890/2000). Karya lima pengarang ini dipilih dari 44 antologi puisi berdasarkan kenyataan bahwa dalam karya mereka telah tergambar adanya modernitas. Mengingat pula bahwa karya-karya ini terbit dalam bahasa Melayu sebagai ekses dari ideologi kolonial yang tidak mengajarkan bahasa Belanda kepada penduduk terjajah, maka konsep ideologi kolonial ini dipakai sebagai pemicu analisis. Untuk memahami makna primer dan makna sekunder dari antologi-antologi puisi ini, dimanfaatkan teori signifikasi Barthes dan pendekatan sosiologi sastra. Melalui analisis kemudian dapat dinyatakan bahwa karya-karya syair mereka menunjukkan adanya modernitas kolonial, jelas sebagai sastra modern, serta bagian integral dari sastra Indonesia modern.

---

In the 19th century, literary works in Malay in the Dutch East Indies were published in the form of poetry, prose, and drama. The population of all literary genres is about 70 works published in the mid-19th century. Most of the works have never been discussed, either popularly or scientifically, even though there are many sociological and cultural images in them. Based on this fact, this dissertation has been carried out by focusing on five anthologies of poetry by Bangsjawan (Syair boek or called pantun, 1857), HGL, (Malay pantun and strange stories, 1858), Maradjalan (Advice poetry so that people do not do evil and Syair about Batawi, 1866), Pattinama (Syair about arrival of Sri Maharaja Siam in Betawi, 1871/2000), and Tan Teng Kie (Syair about railroad construction, 1890/2000). The works of these five authors were selected from 44 poetry anthologies based on the fact that their works have depicted the existence of modernity. Also considering that these works were published in Malay as an excess of colonial ideology which did not teach Dutch to the colonized people, the concept of colonial ideology was used as a trigger for analysis. To understand the primary and secondary meanings of these anthologies of poetry, Barthes' theory of signification and the sociological approach of literature are used. Through analysis, it can be stated that their poetry shows the existence of colonial modernity, is clearly seen as modern literature, and is an integral part of modern Indonesian literature."

"Sains menjadi penting untuk dipahami sebab memberikan gambaran pada level individu maupun masyarakat dalam menjalani kehidupan serta memberikan jawaban pada berbagai hal yang belum terpecahkan. Literasi sains menjadi faktor penting untuk memberikan keyakinan terhadap sains pada individu, akan tetapi selain itu terdapat beberapa hal yang dapat memberi pengaruh pada keyakinan terhadap sains, seperti ideologi politik dan sikap partisan. Di Indonesia, keyakinan terhadap sains tidak selamanya dipengaruhi oleh literasi sains semata. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efek moderasi yang dimunculkan oleh ideologi politik dan sikap partisan dalam memprediksi hubungan literasi sains dan keyakinan terhadap sains. Terdapat 439 partisipan (217 laki-laki dan 222 perempuan, SD = 10.30). Hasil analisi menujukkan bahwa literasi sains tidak dapat memprediksi keyakinan terhadap sains. Pada hasil analisis moderasi ideologi politik, dimensi religius memperlihatkan hasil signifikan dalam melihat keyakinan terhadap sains yang dimiliki individu. Begitu pun dengan sikap partisan yang memperlihatkan hasil signifikan. Pada ideologi politik, dimensi sosial dan ekonomi tidak dapat memprediksi hubungan literasi sains dan keyakinan terhadap sains. Hanya dimensi religius, yang signifikan dengan korelasi negatif terhadap hubungan literasi sains dan keyakinan terhadap sains.

---

Science becomes important to understand because it gives a picture of the level of individuals and society in living life and provides answers to various things that have not been solved. Science literacy is an important factor to provide confidence in science to individuals, but besides that, there are several things that can influence beliefs in science, such as political ideology and partisanship. In Indonesia, belief in science is not always influenced by science literacy alone. Therefore, this study aims to see how the effects of moderation raised by political ideology and partisanship in predicting the relationship between science literacy and belief in science. There are 439 participants (217 men and 222 women, SD = 10.30). The results of the analysis show that science literacy cannot predict confidence in science. In the results of the analysis of moderation of political ideology, the religious dimension shows significant results in seeing beliefs in the science of individuals. Likewise, the partisanship shows significant results. In political ideology, the social and economic dimensions cannot predict the relationship between science literacy and belief in science. Only the religious dimension, is significant with a negative correlation to the relationship between science literacy and belief in science."

"Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap media di Indonesia, termasuk film, dengan pesat, teknik penerjemahan khusus yang digunakan untuk menyampaikan makna dalam media audio-visual, yang disebut subtitling, dilakukan untuk membantu masyarakat global dalam memahami pesan yang disampaikan melalui berbagai sumber media. Penelitian ini berfokus pada analisis prosedur penerjemahan yang diterapkan dalam subtitel bahasa Inggris film Indonesia, Dilan 1990, khususnya pada cultural-specific items (CSIs) yang ditemukan dalam ucapan karakter berdasarkan kategorisasi oleh Newmark (1998). Strategi penerjemahan CSIs kemudian diurutkan berdasarkan prosedur penerjemahan yang dicantumkan oleh Dewi dan Wijaya (2021) untuk menemukan prosedur penerjemahan yang paling dominan digunakan. Selanjutnya, ideologi penerjemahan disimpulkan dari analisis dengan mengadopsi teori Venuti (1995). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerjemah sebagian besar menggunakan prosedur penerjemahan yang mendukung ideologi pengasingan. Meskipun demikian, penerjemah menggunakan istilah-istilah yang familiar dan setara secara budaya. Selain itu, dalam penelitian ini juga ditemukan adanya pertimbangan teknis seperti batas jumlah kata dalam pembuatan subtitel, yang didukung dengan prosedur-prosedur penerjemahan tertentu.

---

As the society's interest in Indonesia's media, including movies, has increased rapidly, a specific type of translation used to convey meaning in audio-visual media called subtitling is done to assist global audiences in understanding the messages within the media. This study focuses on analyzing the translation procedures applied in the English subtitle of the Indonesian movie, Dilan 1990, particularly the cultural-specific items (CSIs) contained in the character’s utterances based on the categorization by Newmark (1998). The translation strategies of the CSIs are then sorted based on the translation procedures listed by Dewi and Wijaya (2021) to discover the dominantly used translation procedure. Subsequently, the translation ideology is concluded from the analysis by adopting the theory by Venuti (1995). This study concludes that the translator mostly used the translation procedures that support the foreignization ideology. Nevertheless, recognized and culturally equivalent terms are also used by the translator. Additionally, it is also highlighted in this study that there are technical considerations such as word limit in making subtitles, which is supported by certain translation procedures. "

"Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan kehidupan berbangsa dan bernegara, merefleksikan realitas masyarakat kita yang sangat heterogen dari segi etnis, budaya, bahasa dan agama, yang tumbuh berkembang di berbagai kepulauan nusantara. Bhinneka Tunggal Ika kerap diartikan sebagai berbeda-beda namun tetap satu jua, unity in diversity, bersatu dalam keberagaman, persatuan dalam kondisi majemuk. Jelas bahwa negara Republik Indonesia terdiri dari masyarakat yang sangat majemuk. Kemajemukan yang dimaksud mencakup etnis, agama, kepercayaan, kebudayaan daerah asal, bahasa daerah asal, dan lain sebagainya. Menjadi persoalan, bagaimana menjaga dan mengembangkan kebinekaan namun tetap dalam semangat dan bingkai keikaan sebagai bangsa dan negara. Pendidikan merupakan komponen penting dalam menumbuhkan kesadaran dan keyakinan serta komitmen dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Penelitian ini menelisik bagaimana penyemaian nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam dunia pendidikan dilihat melalui perspektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini melihat kesesuaiannya dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ketahanan nasional berdasarkan multidisiplin. Hasil yang didapat adalah kesadaran akan nilai sekolah yang terus dijaga dan diamalkan menjadi fondasi kuat dalam penyemaian nilai-nilai di sekolah. Sekolah publik masih memerlukan banyak perhatian serius dari pemerintah perihal penanaman nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Peraturan yang berlaku sudah ideal namun permasalahan terdapat pada implementasi dan pengawasan.

---

Bhinneka Tunggal Ika is the motto of the Indonesian nation, reflecting the reality of Indonesian society, which is highly heterogeneous in terms of ethnicity, culture, language, and religion, which spreads and develops in various places of the Nusantara archipelago. Bhinneka Tunggal Ika is interpreted as being different, unity in diversity, and pleural conditions. The Republic of Indonesia consists of a very pluralistic society. The plurality includes ethnicity, religion, belief, the regional culture of origin, regional language, and others. The obstacle is maintaining and developing diversity while keeping the spirit of togetherness as a nation and state. Education is the crucial component in growing awareness and beliefs and commitment to cultivating the values of Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika. This study examined how cultivating the value of Bhinneka Tunggal Ika in the education world through the National Resilience perspective. This research also studied its conformity with the applicable laws and regulations. This study uses a qualitative method with a multidisciplinary approach to national resilience. The results obtained are awareness of school values continuously maintained and practiced to become a strong foundation for seeding schools' values. However, public schools still need strict much attention from the government regarding cultivating the values of Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika. The regulations that apply are ideal, but the problem lies in the implementation and supervision."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari gaya berpikir dan system justification terhadap kepercayaan pada Tuhan dengan populasi mahasiswa Universitas Indonesia. Kepercayaan pada Tuhan didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan dan perasaan individu yang subjektif dan didasari oleh sebuah pengalaman mengenai hal terkait Tuhan, dan seringkali implisit. Gaya berpikir didefinisikan sebagai sebuah konfigurasi dari sebuah kemampuan umum untuk mengarahkan atensi, penilaian, dan motivasi yang menghasilkan sebuah tingkah laku yang terlihat dan penting dalam penyelesaian tugas-tugas seorang individu. System justification didefinisikan sebagai proses psikologis dimana kondisi yang sudah ada, baik itu berupa sosial, politik, ekonomi, seksual, atau hukum, diterima, dijelaskan, dan dijustifikasi hanya karena mereka tercipta. Pengukuran kepercayaan terhadap Tuhan dilakukan dengan menggunakan alat ukur Belief in God Scale (BiGS) yang disusun oleh Norenzayan dan Willard (2012). Pengukuran gaya berpikir dilakukan dengan menggunakan alat ukur Cognitive Reflection Test (CRT) yang disusun oleh Frederick (2005). Pengukuran system justification dilakukan dengan menggunakan dua alat, yaitu General System Justification Scale (GSJS) yang diciptakan oleh Kay dan Jost (2003) dan Religious System Justification Scale (RSJS) yang merupakan adaptasi dari GSJS yang diberikan konteks keagamaan. Partisipan penelitian berjumlah 277 mahasiswa di Universitas Indonesia. Melalui teknik Multiple Regression, diketahui bahwa terdapat pengaruh system justification terhadap kepercayaan pada Tuhan yang signifikan, namun tidak terdapat pengaruh gaya berpikir terhadap kepercayaan pada Tuhan yang signifikan.

---

This research is conducted to see the influence of cognitive styles and system justification towards belief in God with college students of Universitas Indonesia as the population. Belief in God is defined as the subjective, experience-based, often implicit knowledge and emotions on the matter of God. Cognitive style is defined as a configuration of domain-general abilities of directing attention, valuation, and motivation that produces a particular salience landscape within which one undertakes one?s tasks. System Justification is defined as the psychological process whereby prevailing conditions, be they social, political, economic, sexual, or legal, are accepted, explained, and justified simply because they exist. Belief in God is measured with Belief in God Scale which was created by Norenzayan and Willard (2012). Cognitive style is measured with Cognitive Reflective Test (CRT) which was created by Frederick (2005). System justification is measured with to measurement, General System Justification Scale (GSJS) which was created by Kay and Jost (2003) and Religious System Justification Scale (RSJS) as an adaptation version of GSJS which was imbued with religiousity context. Participants of this study consist of 277 college students of Universitas Indonesia. Using Multiple Regression as statistical analysis, there result point out that system justification influences belief in God significantly, while there are no influence given by cognitive style towards belief in God."

"Tesis ini menganalisis fenomena politik uang dan keterlibatan pemuda pada pemilihan anggota legislatif 2014 di Bojonegoro. Temuan penelitian ini menggambarkan besarnya motivasi berkuasa menjadi pendorong kuat untuk melakukan politik uang. Konsumerisme dan materealisme yang masuk dalam wilayah politik menjadikan hal-hal yang bersifat ideologi, program kerja, nilai dan norma politik menjadi kurang relevan. Penerapan sistem proporsional terbuka membuat persaingan antarcaleg semakin ketat. Lemahnya pengawasan aparat serta sulitnya penindakan pelanggaran Pemilu menjadikan pelaku politik uang semakin leluasa bergerak. Di sisi lain, pemuda yang semestinya menjadi agen perubahan malah terlibat aktif dalam praktik politik uang dan membangun hubungan patron-klien dengan Caleg.

---

This thesis analyzes the phenomenon of money politics and youth involvement in the 2014 legislative elections in Bojonegoro. The findings of this study illustrate the magnitude of power to drive strong motivation for money politics. Consumerism and materealisme that fall into political territory to make the things that are ideologies, programs, values and political norms become less relevant. Application of open proportional system makes competition increasingly fierce antarcaleg. Weak supervision and the difficulty of enforcement officers make the perpetrators of violations of election politics more freely move money. On the other hand, youth who should be agents of change instead actively engaged in the practice of money politics and build patron-client relationships with candidates."