Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rustinia Sutopo
"Dunia hiburan makin hari makin meningkat. Demikian pula dengan jumlah bioskop, terutama di kota-kota besar peningkatan itu cukup terasa. Orang makin mamerlukan variasi hiburan, termasuk didalamnya keperluah variasi film. Dan bagi sejumlah orang ini merupakan peluang pasar. Karena itu jumlah film makin hari makin meningkat. Pada saat peningkatan itulah perusahaan film harus melakukan kontrak dengan pemain atau bintang film yang sesuai dengan naskah atau skenario. Dalam kontrak itu mau tidak mau perusahaan film melakukan hubungan hukum. Dan aspek yang terkuat dalam konteks itu adalah hukum perdata barat, khususnya hukum perjanjian. Namun jika diselidik lebih dalam, jelas bahwa aspek hukum perjanjian pada kegiatan itu adalah kontrak. Skripsi ini membahas naskah kontrak pembuatan film, antara perusahaan film dan pemain film pada PT. Kanta Indah Film, PT. Uirgo Putra Film, PT. Elang Perkasa Film, dan PT. Cipta Permai Indah Film. Jelas pula bahwa tidak ada keseragaman dari masing-masing perusahaan film dalam membuat kontrak Yang nampaknya sama hanya terletak pada ketentuan honorarium, lamanya kontrak, juga dalam hal overtime dan tata cara pembayaran honor. Namun sangatlah berbeda kalau kita bicara wanprestasi. Di dalam kontrak tidak jelas bagaimana kalau salah satu pihak melakukan wanprestasi. Hal-hal lain juga (diamati dalam skripsi ini terutama yang barkaitan dengan makna kontrak menurut hukum perjanjian perdata barat."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andrie Willyanto
"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka yang melakukan transaksi kontrak derivatif , terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Permasalahan hukum yang terjadi adalah mengenai kekuatan berlakunya undangundang tersebut secara yuridis, karena substansi peraturan tersebut tumpang tindih dengan peraturan di bidang pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai kekuatan berlakunya undang-undang tersebut secara yuridis dan filosofis, dan hubungannya dengan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki kekuatan berlaku secara yuridis dan perspektif hukum yang dimiliki oleh hakim pada akhirnya merupakan hal yang paling berperan dalam menentukan perlindungan hukum pada nasabah. Peneliti menyarankan agar para penegak hukum memiliki perspektif hukum progresif untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi nasabah.
......The focus of this study is about the ability of Law Number 10/2011 amanding Law Number 32/1997 concerning Comodity Futures Trading, to provide law protection for the investors trading the derivative contracts as the client of a future trading company. The law problematic is about the overlapping between regulations in future market and stock market because financial derivative contract is regulated in both of those regulations. This condition could make the Law Number 10/2011 loosing its power to be impoed lawfully. The purpose of this study is to provide analysist about the law and how it related to the law protection for the investors. This study is a normative study.
As the result of this study, the Law Number 10/2011 has the power to be imposed lawfully dan philosophically, and the judges`s perspective is the most significant factor on providing legal protection for the investors. The researcher suggests that all the law officers should have progresive law theory as their point of view, which will guarentee the legal protection for the investors."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30622
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nadya Paramitha Putri
"Hardship merupakan suatu keadaan fundamental yang telah mengubah keseimbangan kontrak yang diakibatkan oleh karena biaya pelaksanaan kontrak telah meningkat sangat tinggi atau karena nilai pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima sangat menurun. Aturan mengenai hardship berkembang dalam praktik hukum kontrak internasional, yang menentukan bahwa dalam hal apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang kesulitan. Namun demikian, tidak semua negara menganutnya dalam hukum positif. Seperti Indonesia dan Prancis pada awalnya, tidak mengakui prinsip tersebut ke dalam hukum perdatanya.
Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan untuk melakukan perbandingan atas penerapan prinsip hardship di Indonesia dan Prancis. Dari perbandingan penerapan prinsip hardship di antara kedua negara tersebut, maka dapat dilihat bahwa baik Indonesia dan Prancis pada awalnya, tidak memiliki ketentuan hukum mengenai hardship dalam hukum perdatanya masing-masing. Untuk itu, dalam menyelesaikan perkara mengenai hardship baik Indonesia dan Prancis menggunakan prinsip hukum yang telah berlaku seperti itikad baik atau ketentuan hukum mengenai keadaan memaksa force majeure . Pada perkembangannya, Prancis telah mengakui dan memiliki aturan tentang prinsip hardship dalam hukum perdatanya. Belajar dari pengalaman Prancis, hukum perdata Indonesia juga harus bisa lebih adaptif terhadap terjadinya perubahan keadaan fundamental dengan dibuatnya aturan mengenai hardship.

Hardship is a fundamental condition in which the balance of a contract has been altered due to either the increased cost of contract execution or the value of contract implementation for the receiving party has greatly decreased. Regulation concerning hardship evolves in the legal practice of international contract, in which it determines that in the case where the execution of a contract becomes more severe for either party, the party shall in any case be bound by its agreement subject to the provisions of difficulty. However, not all countries implement this principle in their positive law, for instance in the earlier years both Indonesia and France did not recognize this principle in their civil law.
The method used in this research is a juridical normative method, with the purpose to do a comparison between the implementation of hardship principle in Indonesia and in France. From this comparison it can be seen that both Indonesia and France initially do not have legal provisions regarding hardship in their respective civil law. Therefore, in solving cases involving hardship both Indonesia and France use other principle such as good faith or force majeure. Fast forward to recent year, France now has acknowledged and has regulated the principle of hardship in its civil law. Learning from France rsquo s experience, Indonesia civil law should also be more adaptive to changes on fundamental condition with the creation of regulation on hardship."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S68376
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Munir Fuady
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
346.022 MUN h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmadi Miru
Jakarta: Rajawali, 2010
346.02 AHM h (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Alvin Handrean Yosoenarto
"Salah satu instrumen keuangan yang tengah berkembang di Indonesia adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). KIK-EBA merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Salah satu bentuk aset yang dijadikan agunan dalam KIK-EBA adalah benda tidak bergerak yang diatur ke dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang mensyaratkan adanya pendaftaran oleh kreditur baru. Namun, dalam penerbitan KIKEBA perlu diketahui prosedur yang perlu dilakukan oleh para investor untuk pengalihan aset dan keabsahannya. Selain permasalahan mengenai aspek jaminan hak kebendaan, terdapat permasalahan hukum lain yang berkaitan dengan kepailitan. Masalah ini timbul ketika seseorang atau suatu badan hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan. Ketika terjadi permohonan kepailitan terhadap kreditur awal, yang berbentuk suatu perusahaan, perlu diketahui pemilik sah dari aset tersebut.
Tesis ini membahas mengenai kedudukan hukum pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, akibat hukum apabila kreditur dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dinyatakan pailit, dan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang disekuritisasi akibat adanya kepailitan.
Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada normanorma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang bersifat penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana, maupun doktrin hukum.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa selama transaksi tersebut bukan merupakan transaksi jual putus (jual lepas menurut RUU Sekuritisasi) dan hak recourse maupun hak membeli kembali masih melekat, maka secara yuridis dapat dikategorikan sebagai penjualan aset keuangan dalam rangka secured financing. Ini berarti status hak kepemilikan atas aset keuangan tersebut tidak beralih kepada PUK KIK-EBA dan masih merupakan milik daripada kreditur awal, sehingga apabila terjadi kepailitan atas kreditur awal, aset keuangan tersebut merupakan boedel pailit.

One of the financial instruments that has been developing in Indonesia is Contract Investmen Collective Asset Backed Securities (CIC-ABS). CIC-ABS in the form of contractual documents between the Investment Manager and Custodian Bank that is binding to the unit holders, that authorizes the Investment Manager to manage the collective investment portfolio and the Custodian Bank to perform such collective custody. One form of assets used as collateral in the CIC-ABS is not moving objects which is setted to the Mortgage Act and requires registration by the new creditor. However, in order to publish CIC-ABS, the procedure about asset's allignment and legality that must be done should be known by the investor. In addition to guarantee of property rights matter, there is another problem that is related to bankruptcy. This problem appears when someone or a corporation is claimed bankrupt by the court. When appears a request of bankruptcy againsts originator in the form of a company, it is importatnt to know the legal owner of the asset.
Accordingly, this research contends a theoritical matter regarding the legal effect of Participation Unit Owners capacity in relation to the bankrupt originator on the contract, along with its legal protection to the securitized CIC investors by the effect of bankruptcy.
The method of the research is legalistic which refers to descriptive acts and regulations with a conceptual approach based on legal doctrines and principles of the scholars.
The research finding result the legal effect of financial assets sold by the originator to CIC-ABS, as long as the disposed transaction (according to Securitization Arrangement Act), resource rights, and rebuy rights are still enclosed, would be juridically categorized as financial asset sales on secured financing. That means the proof of ownership is intransferable and still officially owned by the Originator, so that if the bankruptcy occurs in the side of the financial asset originator, it should be considered as the bankrupt estate (failliete boedel).
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38997
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bunga Nostalgi
"Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap sistem Kontrak Bagi Hasil Migas (KBH), dari KBH cost recovery menjadi KBH gross split. Perubahan KBH dengan skema gross split diharapkan menjadi solusi atas menurunnya tingkat investasi hulu migas serta meningkatkan pendapatan negara. Melalui Permen ESDM No. 8/2017 gross split diberlakukan. Perubahan mendasar pada KBH gross split adalah tidak adanya cost recovery, adanya base split dan komponen variable dan komponen progresif sebagai penyesuaian bagi hasil, pengadaan barang dan jasa dilakukan sendiri oleh Kontraktor tanpa persetujuan SKK Migas, serta persetujuan Plan Of Development (POD) yang tidak lebih dari 1 bulan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dalam pemberlakuan KBH gross split yang bersifat lintas sektor dan implementasinya terhadap investasi, dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui library research dan wawancara kepada pelaku usaha.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa kepastian hukum dalam KBH gross split sudah ada namun masih terdapat kendala-kendala, dan terhadap investasi KBH gross split terbukti dapat menaikan investasi hulu migas namun belum dapat memperbaiki iklim investasi hulu migas secara keseluruhan.
......In early 2017, Indonesia establish a new form of Production Sharing Contract (PSC), from PSC cost recovery to PSC gross split. PSC gross split is expected to be a solution to the decline upstream oil and gas investment level, and to increase state revenues. Through ESDM Regulation No. 8/2017 PSC gross split was applied. The basic term by PSC gross split are there’s no cost recovery, base split, component variable and component progresif as a compliance of profit sharing adjustments, self procurement by the contractor without SKK Migas approval, and Plan Of Development (POD) approval less than one month.
This study aims to determine the legal certainty in the implementation of KBH gross split which is cross-sectoral and its implementation of investment, using normative research methods through library research and interviews with business actors.
From the research results it is known that legal certainty in the KBH gross split already exists but there are still constraints, and the KBH gross split investment is proven to be able to increase the upstream oil and gas investment but has not been able to improve the overall upstream oil and gas investment climate."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54778
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adeline Yasmien Ahzab
"E-commerce membuka kemungkinan dilakukannya transaksi lintas negara di mana salah satu pihaknya ialah konsumen. Transaksi demikian lazimnya dilakukan menggunakan kontrak konsumen daring. Isu hukum perdata internasional muncul apabila terjadi kontrak konsumen antara pelaku usaha dan konsumen yang yang tunduk pada jurisdiksi berbeda, dan apabila terdapat pilihan hukum asing dalam kontrak terkait. Prinsip hukum perdata internasional mengakui lembaga pilihan hukum, yakni hukum yang dipilih oleh para pihak. Namun berkaitan dengan kontrak konsumen, ketidakseimbangan posisi tawar para pihak dapat dengan mudah memberikan hasil yang tidak adil dan merampas hak-hak konsumen. Untuk mengetahui apakah pilihan hukum dalam kontrak konsumen daring dapat diakui menurut hukum Indonesia atau tidak, maka penerapan teori pilihan hukum perlu
dikaji dalam kontrak konsumen. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perdagangan beserta peraturan turunannya memuat beberapa kaidah hukum perdata internasional, termasuk mengenai pembatasan pilihan hukum asing.
E-commerce brought the possibility of cross-border transaction in which one of the parties is a consumer. Such transactions are normally conducted through an online consumer contract. Private international law issue arises when a consumer contract is conducted between consumer and business who are subject to different jurisdictions, and if the relevant contract involves a foreign choice of law. The principle of private international law recognizes the choice of law, which is the law
chosen by the parties. But in regards of consumer contracts, there is an issue of imbalance in the bargaining position of the parties, in which can easily produce unfair results and deprive consumers of their rights. To find out whether choice of law in online consumer contracts can be recognized according to Indonesian law or not, the application of choice of law principles in consumer contracts needs to be examined. The Electronic Information and Transaction Law (UU ITE), the Trade Law (UU Perdagangan), and their derivative regulations contain several principles of private international law, including restrictions on foreign law choices."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kartika Wahyuningtyas
"Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa kebebasan yang diberikan kepada seseorang untuk menggdakan perjanjian, bebas untuk menentukan apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk perjanjiannya selama dan sepanjang yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang di larang. Pada dasarnya pelaku usaha (produsen) bebas menentukan sendiri pihak distributor suatu produk dimana perjanjian distributor dalam bentuk penetapan harga tidak selalu memiliki bargaining position yang seimbang karena produsen membuat perjanjian dengan distributor untuk menetapkan berlakunya suatu harga atas satu produk pada suatu pasar tertentu sehingga dapat mempengaruhi persaingan usaha tidak sehat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis-normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat. Penguasaan pasar secara tidak sehat akan dapat meniinbulkan praktek monopoli sehingga dianggap anti persaingan karena pelaku usaha, yang seharusnya bersaing, sepakat untuk tidak bersaing melalui kebijakan harga dalam menetapkan harga barang.
Persaingan yang tidak sehat akan memunculkan pemusatan kekuatan ekonomi, mengakihatkan dikuasainya sektor produksi dan distribusi atas ba ang oleh pelaku usaha tertentu, sehingga merugikan kepentingan umum serta bertentangan dengan keadilan sosial. Suatu tindakan pelaku usaha merupikan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, maka undangundang menggunakan pendekatan per se illegal dan rule of reason sebagai acuannya. Oleh karenanya Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkewajiban, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat melalui implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Freedom of Contract means the freedom given to someone who is executing the contract agreement, free to settle on the agreement's matters, as well as free to create the agreement's format as long as those performing matters are not something against the law. Basically producers have their own free to choose their products' distributors, whereas the distributor's agreement in the predatory price fixing is not always has its own balance 'bargaining power' because producer have made his/her own agreement with distributor to implement a fix price for a certain product in a particular market so that it influence unfair business competition.
This research methodology is using juridical-normative method, which is included in the regulation of unfair business competition-related matters. Unfair market domination shall generate unfair business competition practices, which also said as being anti-competitive because the producer / business actors, who supposedly compete with others, have agreed not to compete by means of price policy in terms of fixing the price for a particular product.
Unfair business competition will create centered economic control, thus producing controlled production sector and products' distribution by a certain business actors/producer, which will cause public disadvantage and against social equilibrium. Conduct of business performance by business actor / producer would be a violation against unfair business competition, the law would then be using 'per se illegal' and 'rule of reason' approaches as its references. Therefore, the Government by means of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is obliged to anticipate unfair business competition via its Law No.5/3999, Law concerning prohibition of monopolistic and unfair business competition."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T 02332
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>