Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PENDAHULUAN Peristiwa penyerangan gedung World Trade Centre di New York dan gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) di Washington pada tanggal 11 September 2001 yang lalu telah menyebabkan penurunan secara drastis industri perjalanan dan wisata internasional. Termasuk di dalam industri ini adalah berbagai perusahaan penerbangan. Perkembangan ekonomi dunia yang memburuk makin mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Dengan meningkatnya biaya perjalanan akibat tingginya premi asuransi perjalanan yang dikenakan oleh perusahaan asuransi, menyebabkan banyak perusahaan penerbangan terpaksa meng-grounded-kan pesawatnya. Untuk itu, GMF diharapkan dapat melebarkan wilayah operasionalnya untuk mencari pasar barn yang dapat mengkompensasi penurunan usaha di dalam negeri. GMF saat ini telah melayani berbagai perusahaan penerbangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari beberapa klien internasional GMF terdapat beberapa perusahaan penerbangan dari kawasan timur Tengah. Kawasan Timur Tengah memiliki prospek yang menjanjikan bagi pengembangan usaha GMF. Dengan pendapatan nasional yang tinggi dari penjualan minyak mentah, negara-negara di kawasan ini mempunyai perusahaan penerbangan yang besar tetapi umumnya tidak mempunyai dukungan darat (ground support) yang memadai. Negara-negara di kawasan Timur Tengah mengandalkan jasa perbaikan pesawatnya kepada perusahaan asing, khususnya Amerika Serikat dan Eropa. Sebagai fokus, penulis mengambil Iran yang menjadi target pasar yang hendak dituju dalam pengembangan operasi GMF, sebagai obyek penelitian. Penulis memandang Iran sebagai negara yang merniliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh negara-negara Timur Tengah lainnya. Di Iran, Garuda Maintenance Facilties telah mendapatkan beberapa kontrak kerja dengan perusahaan penerbangan Iran -Air (flag carrier), Mahan Air dan Iran Asseman Air. PERMASALAHANGMF dapat dikategorikan sebagai strategic business unit yang memiliki sumber daya yang sangat bagus dan daya saing yang cukup baik. GMF sendiri telah berhasil meluaskan pasamya di Iran. Dari kondisi internal dan ekstemal GMF dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:a. Kekuatan: .. Brand name sebagai bagian perusahaan.penerbangan .. Tenaga kerja yang terdidik di bidangnya .. Fasilitas yang cukup lengkap .. Sertifikasi dari berbagai otoritas penerbangan dan manufacturer .. Hubungan baik dengan manufacturer/supplier .. Biaya man/hour yang kompetitif. b. Kelemahan:.. Jaringan pemasaran yang lemah .. Dukungan pendanaan yang masih bergantung pada perusahaan induk. .. Sistem informasi dan logistik yang kurang mendukung operasi .. Standard prosedur dan implementasi antar bagian yang tidak sinergis. .. Kemampuan usaha dalam perawatan engine terbaru terbatas dan test cell yang ada terbatas pada trust 100.000 lb. c. Peluang.. Jenis pesawat yang sama dengan yang dimiliki Garuda Indonesia .. Jumlah perusahaan perawatan di Iran sedikit .. Kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan industri penerbangan di Iran .. Adanya embargo ekonomi oleh pemerintah Amerika Serikat .. Adanya dukungan pemerintah Iran .. Umur rata-rata pesawat yang beroperasi di Iran cukup tinggi sehingga membutuhkan perawatan yang lebih besar. d. Ancaman.. Pelanggan semakin kritis dalam menentukan nilai produk. .. Pesaing umumnya mempunyai kemampuan teknologi yang lebih dari GMF .. Pengenalan GMF untuk pasar Iran yang kurang .. Kecenderungan Iran untuk membeli pesawat yang teknologi dan perawatannya belum dikuasai GMF seperti Airbus A-330x ataupun pesawat buatan Russia. .. Munculnya repair station lokal akibat meningkatnya permintaan. Bertolak dari kenyataan itu yang saat ini diperlukan adalah adanya rencana stratejik dan pola pelaksanaan rencana ketja yang baik sehingga rencana ketja perusahaan dapat terlaksana dengan baik dan dapat menunjang usaha. pengembangan operasi perusahaan lebih lanjut. PENUTUPSesuai dengan visi, misi dan target yang telah ditetapkan yaitu: menjadi perusahaan pelayanan global dalam Maintenance, Repair and Overhaul pesawat terbang, komponen, mesin dan produk pendukungnya yang kompetitif dalam kwalitas, biaya, waktu dan pelayanan, berdasarkan analisa posisi GMF dan penentuan sasaran, strategi yang paling sesuai adalah kombinasi dari Market Development, Market Penetration dan Product Development, yang dapat dilakukan dengan:1. Pengembangan kemampuan perawatan dan fasilitas yang dimiliki. Namun mengingat GMF masih tergantung pada perusahaan induknya dalam hal pendanaan, GMF dapat melakukan kerjasama pelatihan dengan pihak -pihak manufacturer ataupun dengan perusahaan perawatan penerbangan lainnya. Pengembangan kemampuan para teknisinya akan memperbanyak lini produk GMF. Dalam jangka panjang GMF juga diharapkan dapat menambah fasilitas sesuai dengan perkembangan teknologi penerbangan.2. Promosi yang intensif GMF harus melakukan promosi yang intensif untuk menjaring, lebih banyak lagi pelanggan.3. Pengembangan jaringan pemasaran.4. Melakukan upaya agar keunggulan seperti maintenance cost yang lebih kompetitif dibanding pesaingnya tetap terjaga."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab hukum dari pedagang perantara sebagai penyelenggara sistem perdagangan elektronik khususnya dalam perjanjian konsinyasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif-analitis. Penelitian ini meneliti bagaimana perdagangan secara konvensional dan elektronik, serta melihat bagaimana KUHPerdata mengatur mengenai pedagang perantara dan perjanjian konsinyasi. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai bentuk tanggung jawab dari pedagang perantara yang sekaligus penyelenggara sistem elektronik di Indonesia dilihat dari beberapa peraturan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Telematika, Peraturan Pemerintah Tahun 2012, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No. 5 Tahun 2016. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Tanggung Jawab Pedagang Perantara dalam Konsinyasi melalui E-Commerce adalah sama dengan sebagaimana layaknya tanggung jawab Pelaku Usaha baik merchant maupun provider. Provider dapat membatasi tanggung jawab terhadap pembeli sepanjang jika sudah mencantumkan secara tegas pembatasan itu secara adil, seperti menyediakan sarana notice and take down.

---

This thesis discusses how the legal responsibilities of intermediary traders as organizers of electronic trading systems, especially in consignment agreements. This research uses prescriptive analytical approach. This study examines how trade is conventional and electronic, and looks at how the Civil Code regulates brokers and consignment agreements. In this thesis is also discussed about the form of responsibility of intermediary traders and electronic system providers in Indonesia seen from several regulations namely the Consumer Protection Act, Information and Telematics Act, Government Regulation Year 2012, and Circular Letter of the Minister of Communication and Information No . 5 Year 2016. This study finds that the application of liability of intermediate traders in consignment model of business through E Commerce is the same as the responsibility of business actor either merchant or provider. The Provider may limit the liability to the buyer insofar as they have expressly imposed the restriction fairly, such as providing a notice and take down means."

"Ekspor merupakan kegiatan perdagangan internasional yang pada hakekatnya mengirimkan barang ke luar negeri dari suatu negara/wilayah, ke negara atau wilayah di luar suatu negara dalam suatu rangkaian perdagangan. Ekspor merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kelangsungan ekonomi nasional, yaitu sebagai penghasil devisa yang sangat diandalkan. Karena itu, pemerintah Indonesia selalu melaksanakan berbagai usaha untuk meningkatkan (transaksi) ekspor (non migas), terakhir dengan mengeluarkan Paket Deregulasi 1996. Salah satu kebijakan tersebut, adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 130/MPP/Kep/6/1996 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), khususnya surat keterangan asal barang ekspor Indonesia. Surat Keterangan Asal merupakan dokumen penyerta ekspor yang diterbitkan sesuai dengan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagai kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, maupun ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu. Karena sering terjadi permasalahan dalam menentukan asal suatu barang, maka hal itu dibahas dalam Perundingan Putaran Uruguay, yang menghasilkan "Agreement on Rules of Origin". Dalam kesepakatan itu disebut bahwa, pelaksanaan mengenai ketentuan asal barang hendaknya tidak menghambat kegiatan perdagangan negara lain. Di dalam kesepakatan tersebut juga dibahas, apabila timbul sengketa mengenai asal suatu barang, maka penyelesaiannya melalui badan "Dispute Settlement Body". Badan ini akan membentuk Panel, guna melakukan diskusi/dialog untuk mencari penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam perdagangan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat, masalah-masalah yang timbul diselesaikan dengan perundingan bilateral kedua negara pada bulan Juli 1996 yang lalu. Indonesia berusaha untuk mengatasi setiap permasalahan perdagangan ekspor, khususnya ekspor ke Amerika Serikat, karena negara ini merupakan pangsa pasar yang besar bagi produk-produk Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai aspek hukum perdata internasional dalam klausul pilihan hukum dan pilihan forum serta aspek hukum perdata Indonesia dalam klausul pemberian lisensi kepada pihak ketiga (studi terhadap Perjanjian Kerja Sama antara LIPI dengan Zhejiang University). Penelitian tesis ini menggunakan penelitian dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan analitis dengan tujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilahistilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum perjanjian, serta ketentuan-ketentuan perundangundangan, terutama KUH Perdata dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dianalisisnya klausul pilihan hukum dan pilihan forum dengan aspek hukum perdata internasional karena adanya unsur hubungan internasional, dan unsur luar negeri yang merupakan ruang lingkup dalam hukum perdata inernasional. Dengan melihat kenyataan pada praktik penyusunan perjanjian di LIPI bahwa klausula pilihan hukum ini seringkali "diabaikan" karena tidak tercantum dalam perjanjian, sedangkan bagi klausula pilihan forum seringkali dipilih forum non litigasi yang kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Bagi klausula pilihan hukum walaupun sering dilakukan dengan pilihan hukum yang diam-diam, dan seringnya dipilih forum non litigasi menunjukkan minimnya perhatian para pihak terhadap kedua klausula tersebut. Selain masalah substansi, kedua klausula tersebut tidak dapat didiamkan begitu saja, harus ada perhatian lebih para pihak untuk lebih serius terhadap kedua klausula tersebut untuk dicantumkan secara tegas dalam perjanjian dan dipilihkan pilihan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

---

This thesis discusses International Private Law in Clauses of Choice of Law and Choice of Forum, and Clauses of Licensing to The Third Party (Study in Agreement between Indonesian Institute of Sciences and Zhejing University). This thesis research uses methods normative juridical using analytical approach to analyze international private law practice in law of contract by examining and reviewing the provisions of legislation, particularly of Indonesia Civil Code and Law of Patent No. 14 Year of 2001. There is some reason for using international private law to analyze clauses of choice of law and choice of forum because there are international connection and foreign element in that agreements which are included in international private law.

In fact to the practice of agreements making in Indonesian Institute of Sciences (LIPI) that clause of choice of law often to "be ignored" by both parties because it is not lined in the agreements, and non litigation forum which are both parties often to choose are not giving legal certainty for both parties. It is showed that both parties are not giving much attention to that clauses. Besides of substansial problem, that two clauses can not be waived, there must be more attention form both parties to lined it in the agreements and to choose a dispute resolution forum which is giving legal certainty to both parties."