Ditemukan 61 dokumen yang sesuai dengan query
Medan: Universitas Sumatra Utara, 1994
346.065 SEM (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Christine S.T. Kansil
Jakarta: Aksara Baru, 1985
346.07 KAN p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bonifasius Aji Kuswiratmo
Jakarta: Visimedia , 2016
346.09 BON k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), {s.a}
346 JHB
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
Abstrak :
Subprime mortgage crisis happened in the United states had affected many parties. Index of shares traded in the U.S stock exchanges dropped significantly, followed by default in credit granted in the housing sector and de creased in value of Aset Back securities in the financial market....
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Abstrak :
Subprime mortage crisis happened in the united states had effected many parties. Index of shares traded in the U.S Stock exchanges dropped significantly, followed by default in credit granted in the housing sector, and decreased in value of Aset Back Securities in the financial market....
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Munir Fuady
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
346.066 MUN h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2003
346.02 PRO
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Arie Sukanti Sumantri
Abstrak :
Perjanjian bisnis dalam bidang kawasan wisata dapat dibuat dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam bisnis tersebut. Dalam menyusun perjanjian bisnis pengembangan kawasan wisata harus dipahami karateristik tersendiri yang berbeda dengan bisnis properti lainnya. Potensi pariwisata yang beraneka ragam berupa panorama alam, budaya, adat-istiadat dan wisata alam lainnya. Perjanjian bisnis pengembangan kawasan wisata harus meperhatikan karateristik yang dimiliki bisnis tersebut yaitu antara lain padat modal, padat tenaga kerja, berjangka waktu menengah-panjang, dan mencakup luas tanah ratusan hektar. Selain itu dengan munculnya trend pengembangan kawasan wisata yang memiliki berbagai kawasan lain selain kawasn wisata. Hal itu dimunginkan dengan adanya kawasan hunian (residential), kawasan bisnis (central business district), yang dibangun secara terpadu seperti yang dijumpai pada berbagai kawasan wisata yang telah dan sedang dikembangkan di Pulau Bintan Riau, Nusa Dua Bali, Tanjung Lesung, dan lain-lain. Bagi konsultan hukum atau biro-biro hukum yang terkait dengan isnis tersebut khususnya pemerintah dareha kota/kabupaten dalam era otonomi daerah merupakan tantangan baru. Para lawyers tersebut harus juga memahami komplesitas manajemen terpadu yang mengelola kawasan terpadu dalam kawasan pariwisata selain aspek-aspek hukum yang telah mereka miliki selama ini.
2001
HUPE-31-1-Mar2001-58
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Ika Khairunnisa
Abstrak :
ABSTRAK
Consent merupakan landasan utama terbentuknya yurisdiksi International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) untuk dapat menyelesaikan sengketa investasi internasional. Dikarenakan pilihan forum penyelesaikan sengketa investasi pada ICSID bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi host state, consent digunakan salah satunya untuk membatasi akses investor dalam menyelesaikan sengketa pada ICSID melalui berbagai persyaratan. Namun adanya klausula Most Favoured Nation (MFN) dan penerapannya pada consent dalam BIT secara tidak langsung memperbesar kesempatan bagi investor untuk menggugat host state di ICSID dengan merujuk pada BIT pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut, Tesis ini akan membahas 2 (dua) masalah utama yaitu (i) bagaimana pertimbangan arbiter dalam menentukan bahwa klausula MFN dapat diterapkan pada consent penyelesaian sengketa di ICSID dan (ii) bagaimana perumusan klausula MFN dalam BIT yang dibutuhkan untuk menghindari ketidakjelasan penerapannya pada consent. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan apakah klausula MFN dapat diterapkan dalam consent penyelesaian sengketa atau tidak masih menjadi perdebatan di kalangan arbiter ICSID. Untuk menyikapi ketidakjelasan atas penerapan ini, host state dapat memilih alternatif perumusan klausula MFN dalam BIT salah satunya dengan mengklarifikasi ruang lingkup klausula MFN dalam sebuah BIT apakah mencakup consent penyelesaian sengketa investasi atau tidak.
ABSTRACT
Consent is the cornerstone of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) jurisdiction to resolve international investment disputes. Because the choice of an investment dispute resolution forum in ICSID is not an easy thing for host states, consent is used to limit investor access to resolve disputes on ICSID through various conditions. However, the existence of the Most Favored Nation (MFN) clause and its application to consent in BIT indirectly increases the chance for investors to sue host state in ICSID by referring to third party BIT. Based on this, the Thesis discusses two main issues: (i) how the arbitrator's consideration in determining that the MFN clause can be applied to the dispute resolution consent in ICSID and (ii) how the MFN clause formulation in BIT is needed to avoid the unclear of its application on consent. The method used in this research is the normative juridical method. This study concludes that the determination of whether the MFN clause can be applied in dispute resolution or not is still a debate among ICSID arbitrators. To address the ambiguity of this application, the host state may determine alternatives for the formulation of the MFN clause in the BIT by clarifying scope of the MFN clause in a BIT whether or not to cover investment dispute resolution.
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51003
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library