Hasil Pencarian

Ditemukan 56 dokumen yang sesuai dengan query

Ginting, Alfredo Elias, author

Tugas dan Kewenangan Adhyaksa Monitoring Centre dalam Mencari dan Menangkap Terpidana yang Melarikan Diri (Studi Kasus Terpidana Herry dengan Nomor Putusan: 66K/Pid/2016) = Duty and Authority of Adhyaksa Monitoring Centre in Tracing and Capturing Escaped Convicted Criminals (Case Study of Herry Verdict Number: 66K/Pid/2016)

Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, oleh karena itu Republik Indonesia memahami mengenai pentingnya penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki banyak aspek dan sistem untuk menjalankan fungsinya, salah satunya penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam sistem peradilan hukum pidana. Kejaksaan RI sebagai salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mia Banulita, author

Pengaruh perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap harmonisasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37198

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Maysa Arifa Widyasukma, author

Perbandingan Penerapan Character Evidence di Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda (Studi Kasus Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) = The Comparison of Character Evidence Application in Indonesia, United States, and Netherlands (Case Study Court Decision Number: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif dimana Hakim harus memperoleh keyakinan dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian alat bukti yang diajukan di persidangan berpengaruh pada keyakinan dari Hakim. Pada Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, terdapat character evidence yang bukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pohan, Farisreyhan Zachary, author

Penerapan asas In Dubio Pro Reo dalam sistem pembuktian di Indonesia, Amerika Serikat, dan Perancis : tudi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN. Bpp. = Application of the In Dubio Pro Reo Principle in the evidence system in Indonesia, the United States, and France : case study Decision Number: 34/Pid.Sus/2019/PN. Bpp.

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia bahkan di dunia dikenal dengan prinsip In Dubio Pro Reo yang berarti apabila ditemukan keraguan, maka dipilih yang menguntungkan terdakwa. Sistem pembuktian negative di Indonesia mensyaratkan Hakim apabila hendak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus memperoleh keyakinan dari setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sianturi, Roberto Bosta, author

Kewenangan penyidik polri dan jaksa penuntut umum dalam kuhap ditinjau dari check and balance system studi kasus putusan nomor: 219/PID/B/2012/PN JKT PST atas nama terdakwa Hasan Basri = Check and balance system between national police investigator and public prosecutor authority in accordance with criminal law procedure case study of court decision 219/PID/B/2012/PN JKT PST on behalf of Hasan Basri

Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, pengaturan sistem koordinasi antara Penyidik POLRI dengan Jaksa Penuntut umum dalam KUHAP. Kedua, mengenai penerapan sistem koordinasi check and balance dalam kasus korban salah tangkap. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem koordinasi perseimbangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57392

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ristania Salsabila Putri, author

Kualifikasi ahli dan kekuatan mengikat keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia (Putusan Nomor: 300/Pid.B/2013/PN.Mpw dan Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) = Expert qualifications and binding power of expert witness in criminal case examination process in Indonesia (Judgement Number 300/Pid.B/2013/PN.Mpw and Judgement Number 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

Indonesia menganut sistem pembuktian peradilan pidana dengan negatief wettelijk, di mana ketentuan mengenai alat bukti yang sah dan diakui diatur secara limitatif di dalam KUHAP. Alat bukti berupa keterangan ahli di dalam KUHAP merupakan alat bukti baru karena sebelumnya tidak dicantumkan di dalam HIR. Sampai dengan saat ini, KUHAP masih...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian