Hasil Pencarian

Ditemukan 56 dokumen yang sesuai dengan query

Andi Ahsanal Zamakhsyari, author

Karakter militeristik dalam menangani kesalahan tindakan penyidikan oleh anggota kepolisian (studi kasus Robin Napitupulu, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor SKEP/91/X/2013) = Character militeristic in error handling measures investigation by members of the police (case study Robin Napitupulu, Discipline Penalties Decree No. SKEP/91/X/2013)

Skripsi ini membahas 3 (tiga) permasalahan. Pertama, mengenai karakter militeristik dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Kedua, prosedur atau mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin dalam tindakan penyidikan. Ketiga, sifat pidana yang terdapat dalam...

2015

S62124

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Diyan Pratiwi, author

Sinkronisasi proses pemeriksaan notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris uujn dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dalam tahap penyidikan = Synchronization process of notary inspection by act department of the notary uujn with criminal code procedure (KUHAP) in the investigation stage

Notaris merupakan pejabat umum yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik. Produk akta otentik yang dibuat notaris adalah produk intektual yang merupakan cerminan dari kapital intelektual si notaris. Oleh karena itu notaris mempunyai tanggung jawab untuk merahasiakannya karena akta yang dibuatnya merupakan arsip negara. Notaris tidak dapat dituntut...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T46900

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ihsan, author

Peranan kesaksian ilmiah (Scientific testimony) dalam penyidikan tindak pidana

Dalam pelaksanaan tugas pokok menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, salah satu tugas yang dilaksanakan Kepolisian RI, adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. penyidikan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pencarian informasi. Informasi yang telah dikumpulkan ini...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16447

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Didik Endro Purwoleksono, author

Fungsi pengayoman berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentan ghukum acara pidana (studi aplikasi penegakan hukum di kotamadya surabaya)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Djoko Prakoso, author

Penyidik, penuntut umum, hakim dalam proses hukum acara pidana

Jakarta: Bina Aksara, 1987

345.05 DJO p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pangaribuan, Luhut M.P., author

Hukum acara pidana: surat resmi advokat di pengadilan: peradilan, eksepsi, pledoi, duplik, memori banding, kasasi dan peninjauan kembali

Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2013

345.05 PAN h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dita Anggraeni, author

Tinjauan yuridis keabsahan siaran langsung proses persidangan melalui televisi ditinjau dari segi hukum acara pidana Indonesia = Legal analysis on trial through tv live streaming an analysis based on the Indonesia's procedural code

ABSTRAK
Dewasa ini, ruang dengar dan ruang pandang masyarakat mendapat suguhan baru berupa penayangan langsung proses persidangan dengan perantara media televisi. Siaran langsung pada proses persidangan mampu hadir dalam sistem peradilan pidana melalui penegakan asas terbuka untuk umum sebagai suatu jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa sekaligus demi terciptanya proses fair...

2017

S69031

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tiwie Wulandari, author

Implementasi kewenangan hakim dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika

Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika terutama diterapkan pada putusan akhir baik apabila terdakwa tidak terbukti ataupun terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan yang demikian besar yang dimiliki oleh Hakim membuat Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 dimana didalamnya terdapat batasan tentang klasifikasi terdakwa yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1518

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Selviria, author

Hakikat keterbukaan pada asas peradilan terbuka untuk umum dalam hukum acara pidana Indonesia = The nature of openness in open court principle at Indonesian criminal procedure law

Satu di antara tujuan sistem peradilan pidana ialah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan serta menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat dapat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Berbicara mengenai keadilan, maka akan ada kaitannya pula dengan hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, hak asasi manusia memiliki...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elvan Adiyan Wijaya, author

Aspek hukum informed consent dan rahasia kedokteran terkait otopsi mayat dalam kedokteran forensik = Legal aspects of informed consent and medical confidentiality pertaining autopsy in forensic medicine

Profesi dokter forensik merupakan profesi yang sangat erat kaitannya dengan sains hukum, khususnya hukum kesehatan dan hukum pidana dan acara pidana. Sebagai Dibagian profesi kedokteran, dokter forensik juga tak luput dari penataan mengenai persetujuan dan rahasia medis. Dalam skripsi ini, Masalah utama yang diangkat adalah tentang implementasi dan regulasi informed consent...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian