Hasil Pencarian

Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query

Lilik Mulyadi, 1961-, author

Hukum acara pidana : suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan

Jakarta: Djambatan, 2002

345.05 LIL h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mohammad Taufik Makarao, author

Pokok-pokok hukum acara perdata / Moh. Taufik Makarao

Jakarta: Rineka Cipta, 2004

347.05 MOH p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lilik Mulyadi, 1961-, author

Hukum acara perdata : menurut teori dan praktik peradilan Indonesia

Jakarta: Djambatan, 1999

347.05 LIL h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Soepomo, author

Hukum acara perdata pengadilan negeri

Jakarta: Pradnya Paramita, 1994

347.04 SOE h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Supomo, author

Hukum atjara perdata pengadilan negeri

Jakarta: Pradnya Paramita, 1972

347.02 SUP h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

R. Soepomo, author

Hukum atjara perdata pengadilan negeri

Jakarta: Pradnya Paramita, 1971

347.02 SUP h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Supomo, author

Hukum atjara perdata pengadilan negeri

Jakarta: Fasco, 1958

347.02 SUP h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Supomo, author

Hukum atjara perdata pengadilan negeri/R. Supomo

Jakarta: Pradnja Paramita, 1967

347.02 SUP h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

R. Soepomo, author

Hukum acara perdata pengadilan negeri

Jakarta: Pradnya Paramita, 1993

347.02 SOE h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aditya Salim, author

Analisis ilmu perundang-undangan dan penafsiran Undang-Undang terhadap rumusan pengaturan mengenai hak mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam uu nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan uu nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana = The analysis of legislation theory gesetzgebungslehre and interpretation theory of law upon the rights to file a case review herziening under act number 48 year 2009 on judicial power and act number 8 year 1981 on criminal procedure

Untuk dapat menjalankan fungsinya yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, sebuah undang-undang tentu harus dirumuskan secara jelas, tidak mengandung kecacatan substansial, dan tidak menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Merupakan sebuah tanggung jawab bagi perancang peraturan perundang-undangan dan merupakan fungsi dari Ilmu perundang-undangan untuk mewujudkan hal tersebut....

Universitas Indonesia, 2014

S54028

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian