Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"An Introduction to social policy explores essential topics, themes and issues for students studying social policy or related disciplines such as sociology, social work, or nursing and social care. Part 1 examines key concepts including welfare, social justice, diversity and well-being. Part 2 explores policy issues in relation to key stages of the lifecourse. Part 3 takes a comparative perspective, discussing the international issues and supranational bodies that impact on British and European social policy today. The concise chapters define the key terms and outline the central debates, giving students a fundamental foundation for their degree. Chapter overviews and summaries guide readers through the book, and questions for reflection conclude each chapter to test readers' knowledge. This book is essential reading for all students of social policy and the social sciences, as well as those taking joint honours programmes in social work, sociology, criminology, politics and social care. - Publisher. Read less"

"ABSTRAKNama : Fakhira Dwi Awliyawati SalehProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarkatJudul : Analisis Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk KesehatanSeksual Reproduksi di Depok, Selayar, dan Timika Tahun 2017/2018Pembimbing : Vetty Yulianty Permanasari, S.Si. M.P.HMasih banyak indikator Agenda Pembangunan Millenium MDGs 2015 yang belumtercapai secara global dalam hal kesehatan seksual reproduksi sehingga kembali dimasukkandalam poin agenda pembangunan berkelanjutan SDGs . Komitmen pemerintah Indonesiauntuk mencapai target diwujudkan dengan cara menjamin pelayanan seksual reproduksidalam paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Penelitian ini bertujuan untukmenganalisa implementasi JKN di Kota Depok, Kabupaten Mimika dan KabupatenKepulauan Selayar. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Kebijakan denganpendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terarah,wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan kebijakan di ketiga lokasi belum berjalan optimal dilihat dari variabelkomunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Kendala Implementasi yang adaberagam di tiap-tiap lokasi penelitian: di Depok yang merupakan wilayah urban justrubanyak ditemukan informasi yang keliru baik dari pelaksana kebijakan maupun yang beredarsecara luas di sosial media, kasus di Selayar menunjukkan bahwa standar peserta penerimabantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang ada selama ini belum memasukkan prinsippengarusutamaan gender, sedangkan di Timika napas universal health coverage yangdiusung dalam JKN belum nampak karena masih banyak jenis jaminan kesehatan yang tidaksaling terintegrasi. Kendala impelementasi yang ada perlu segera dibenahi agar dapatmemaksimalkan implementasi kebijakan.Kata Kunci:Analisis Kebijakan Kesehatan, Implementasi JKN, Kesehatan Seksual Reproduksi

---

ABSTRACTName Fakhira Dwi Awliyawati SalehStudy Program Health Sciences SocietyTitle Implementation Analysis of National Health Insurance for ReproductiveSexual Health in Depok, Selayar and Timika Year 2017 2018Mentor Vetty Yulianty Permanasari, S.Si. M.P.HThere are numbers of the Millenium Development Goals MDGs indicators that have notbeen achieved globally by 2015 in terms of sexual health reproduction which re entered tothe points of Sustainable Development Goals SDGs . Indonesia has been commited toachieve the targets which realized by guaranteeing reproductive sexual services in theNational Health Insurance. The aim of this study is to analyze the implementation of NationalHealth Insurance in Depok, Mimika and Selayar Islands. The methodical of research usedpolicy analysis with qualitative approach. The data collection through focus groupdiscussions, in depth interviews and document review. The results showed that theimplementation of policies in all three locations has not been ran optimally seen fromvariables such us Communication, Bureaucratic Structure, Resources and Disposition.Obstacles of Implementation varies widely in each study site in Depok, which is an urbanarea, misinformation from policy implementers and social media are widely circulated, thecase in Selayar indicates that the standard of the national health insurance fee rsquo s beneficiarieswhich has not included the principle of gender mainstreaming, and in Timika, the universalhealth coverage that carried in JKN has not been seen because there are still many types ofhealth insurance that are not integrated. Implementation constraints that need to be addressedin order to maximize the implementation of the Policy.Keywords Health Policy Analysis, Implementation of National Health Insurance, Sexual ReproductionHealth"

"Penelitian ini menjelaskan mengenai dinamika kebijakan deregulasi obat yang dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 085/MENKES/Per/I/1989 dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sejak tahun awal dari Orde Baru, harga obat di Indonesia terbilang mahal. Untuk memperbaiki situasi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, maka Menteri Kesehatan dr. Adhyatma MPH menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 085/MENKES/Per/I/1989 tentang Obat Generik yang berguna untuk mendorong distribusi obat generik. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses obat dengan mudah dan juga merasionalkan penggunaan obat. Deregulasi obat tidak hanya berusaha untuk mempermudah akses terhadap obat murah, tetapi juga sebagai langkah awal dalam perbaikan sistem kesehatan Indonesia. Penelitian ini juga membahas mengenai reaksi dari pabrik farmasi dan pengusaha apotek yang terpengaruhi dari kebijakan deregulasi obat ini. Pada akhirnya, kebijakan ini belum berhasil secara maksimal karena harga obat yang belum turun. Namun, kebijakan ini berhasil memberikan obat alternatif yang murah, meskipun baru bisa didapatkan di rumah sakit pemerintah.

---

The purpose of this study was to explain the dynamics of drug deregulation policy which began with the issuance of the Minister of Health’s regulation 085/MENKES/Per/I/1989 using historical research methods. The historical research methods consist of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Since the start of the New Order, the price of medicine in Indonesia has been quite expensive. The Minister of Health, dr. Adhyatama MPH tried to fix the problem and improve public health by applying the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia, numbered 085/MENKES/Per/I/1989, concerning generic drugs which is useful for encouraging the distribution of generic drugs. With the issuance of this policy, it is hoped that the public can access drugs easily and also rationalize the use of drugs. The drug deregulation was not focused only on how to make drugs cheaper, but also a start in effort to fix the health system in Indonesia. This study also discusses the reaction of pharmaceutical manufacturers, pharmacists, and pharmacies to the deregulation and its effect. In the end, this policy still cannot reduce the price of drugs in the market. Though, this policy has succeeded in providing cheaper drugs as an alternative, even if it is only in the government funded hospital."

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan National Indigenous Reform Agreement (NIRA)pada periode pemerintahan Malcolm Turnbull dalam upaya untuk menangani masalah kesehatan kelompok Aborigin tahun 2016-2018. Sejak keberadaannya mulai diakui secara hukum dan terdaftar dalam sensus, hasil survei kesehatan menunjukkan bahwa kelompok Aborigin memiliki status kesehatan yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan kelompok non-Aborigin, padahal aspek kesehatan menjadi kunci dasar dalam melihat kesejahteraan. Pelaksanaan kebijakan NIRA dituangkan dalam bentuk program dan layanan kesehatan dari sejumlah organisasi kesehatan yang bermitra dengan pemerintah di bawah Indigenous Australian’s Health Programme (IAHP). Penelitian ini menggunakan teori negara kesejahteraan residual dan pasca kolonialisme dalam menganalisis implementasi kebijakan NIRA serta faktor yang memengaruhi kegagalan kebijakan tersebut pada periode Malcolm Turnbull.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan dokumen resmi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan NIRA pada periode Malcolm Turnbull (Koalisi) hanya mengulang program dan layanan pada periode sebelumnya, sehingga kelemahan-kelemahan yang ada cenderung residual atau berkelanjutan. Pada akhirnya, kebijakan NIRA pada periode Malcolm Turnbull belum mampu mengatasi permasalahan kesehatan kelompok Aborigin dan belum mampu memberikan perubahan terhadap kesejahteraan kelompok Aborigin.

---

This research discusses the implementation of the National Indigenous Reform Agreement (NIRA) policy during Malcolm Turnbull Period as an effort to solve Aboriginal groups health problemns 2016-2018. Since their existence began to be legally recognized, the results of health surveys showed that the Aboriginal groups have a much poorer quality of health than non-Aboriginal groups, even though health is the basic key to seeing welfare of the community. The implementation of the NIRA policy is expressed in the form of healthcare programs under the Indigenous Australia’s Health Programme (IAHP). This research use qualitative method with literature study techinques and some official documents. The results of this research explain that the implementation of NIRA policies in the Malcolm Turnbull Period as Coalition still continues the programs and healthcare services in the previous period, so the existing weaknesses tend to be residual or sustainable. In the end, the NIRA policy in the Malcolm Turnbull period has not been able to solve the Aboriginal groups health problems and has not been able to provide changes to the welfare the Aboriginal Groups."

"Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah menjalankan Otonomi Khusus di mana otonomi yang diberlakukan berada pada tingkat provinsi, sehingga pengaturan kebijakan dan penyusunan program kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu dengan belum kondusifnya daerah, mengakibatkan banyaknya program-program kesehatan yang akan diterapkan baik oleh pemerintah pusat maupun bantuan dari luar negeri yang menuntut kinerja yang tinggi dari pegawai Dinas Kesehatan dalam mengaplikasinya di lapangan. Untuk itu dirasa perlu dilakukannya suatu studi yang dapat memberikan gambaran tentang kinerja pegawai non struktural dan faktor-faktor apa raja yang berhubungan.Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah sampel 166 orang. Variabel yang diteliti adalah faktor internal pegawai yang meliputi umur, jenis kelamin, status perkawinan dan tingkat pendidikan, Faktor eksternal pegawai yang mencakup pendapatan, lingkungan kerja, penghargaan, peningkatan karir, kebijaksanaan pimpinan, komunikasi dan fasilitas. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan mengunakan uji chi - square pada derajat kepercayaan 95 %. Di dalam menentukan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja dilakukan dengan uji regresi logistik ganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 59,6 % berada pada kategori kurang. Berdasarkan analisis bivariat dengan mengunakan uji chi square diketahui bahwa faktor internal tidak ada hubungau secara statistik dengan kinerja pada derajat kepercayaan 95 %, sedangkan untuk faktor eksternal yang berhubungan secara statistik pada derajat kepercayaan 95 % dengan kinerja adalah variabel lingkungan kerja dan variabel kebijaksanaan pimpinan.Dengan mengontrol variabel kebijaksanaan pimpinan, pegawai yang memiliki lingkungan kerja kurang mempunyai risiko 2,265 kali untuk mengalami kinerja dengan kategori kurang, bila dibandingkan dengan pegawai yang memiliki lingkungan kerja baik, sedangkan pengaruh kategori kebijaksanaan pimpinan terhadap kinerja dapat dijelaskan bahwa dengan mengontrol variabel lingkungan kerja pegawai yang merasakan kebijaksanaan pimpinan kurang mempunyai risiko 4,323 kali untuk mengalami kinerja dengan kategori kurang, bila dibandingkan dengan pegawai yang merasakan kebijaksanaan pimpinan baik. Adapun faktor yang paling dominan dalam menentukan kinerja adalah variabel kebijaksanaan pimpinan.Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalarn sebaiknya memperhatikan faktor kebijaksanaan pimpinan dalam menetapkan para pegawai yang akan menduduki jahatan, karena hal inilah yang paling berpengaruh dalam menentukan kinerja dan melalui pertemuan berkaia pihak pimpinan perlu menekankan penciptaan lingkungan kerja dan melatih para pejabat struktural untuk memahami pentingnya pengaruh kebijaksanaan pimpinan di dalam memacu kinerja pegawai. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan rancangan yang berbeda (kasus kontrol) dan meliputi variabel yang lebih lengkap serta mengunakan instrumen pengukuran kinerja yang lebih spesifik dan akurat, sehingga dapat diketahui dengan pasti hubungan sebab akibat dan kinerja pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

---

Nanggroe Aceh Darussalam Province, Special Autonomy has been the subject of the provincial affairs. Policy making and program arrangement are held by the Provincial Health Office of Nanggroe Aceh Darussalam. Besides, due to unconduciveness of the region, many health programs that will be implemented either from the central government or foreign aids demand satisfactory performance in work implementation from non-structural staffs of Provincial Health Office of Nanggroe Aceh Darussalam in the field. The result of this study is expected to provide a description of non-structural staffs' performance and factors related to it in the Provincial Health Office of Nanggroe Aceh Darussalam.

The study applied a cross sectional design with 166 samples. Variables observed were internal factors which involved age, sex, marriage status, and education level and external factors which covered work environment, affection, carrier development, leader's policy, communication and facilities, Data were analyzed univariately and bivariately by using chi-square test with the level of confidence 95 %. Multiple logistic regression test was used to determine the most significant variable related to the staffs' performance.

The result of the study showed that 59.6 % of the staffs' performance was unsatisfactory. Based on bivariat analysis, it was known that all internal factors were not related statistically to the staffs' performance in the level of confidence 95 %. On the other hand, external factors which were statistically related to the staffs' performance in the same level of confidence were work environment variable and leaders' policy.

By controlling leader's policy variable, staffs with unsatisfactory work environment had risk 2.265 times of unsatisfactory performance, if compared with staffs with satisfactory work environment. On the other hand, the influence of leader's policy category to the staffs' performance could be explained by controlling work environment variable, staffs that felt their leader's policy was unsatisfactory had risk 4.323 times of having unsatisfactory performance, if compared with staffs that felt their leader's policy was satisfactory. The most significant factor related to staffs' performance was leader's policy.

Based on result of the study, it is suggested to the Head Office of Provincial Health Authority of Nanggroe Aceh Darussalam to consider leader's policy factor in deciding any staffs that will post any function, to emphasize a creation of work environment through periodically meeting, to train structural officials on the importance of leader's policy influence in pushing staffs' performance. The necessary to conduct another further study with different design (case control), which covers more complete variables and uses more specific and accurate performance estimation, in order to know exactly "cause-effect" relation of staffs' performance of Provincial Health Office of Nanggroe Aceh Darussalam."

"Rumah Sakit XYZ merupakan rumah sakit pemerintah di Indonesia yang menggunakan SIMRS untuk mendukung kegiatan operasional. Peraturan direktur Rumah Sakit XYZ menyatakan harapan bahwa data SIMRS harus berkualitas dilihat dari dimensi akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kematangan manajemen kualitas data pada SIMRS dengan terlebih dahulu melakukan penilaian kualitas data dengan menggunakan kerangka kerja MCHP (Manitoba Centre for Health Policy), kemudian mengukur level kematangan manajemen kualitas data dengan menggunakan kerangka kerja dari Loshin serta memberikan rekomendasi peningkatan kualitas data dengan mengacu kepada Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan studi dokumen, wawancara terhadap enam narasumber yang terdiri atas tiga orang mewakili unit Teknologi Informasi dan tiga orang mewakili unit bisnis serta melakukan observasi data di database. Hasil wawancara dan studi dokumen diolah untuk mengisi indikator penilaian kematangan manajemen kualitas data dengan menggunakan instrumen dari Loshin. Hasil penilaian kualitas data menunjukkan data masih belum memenuhi harapan dari dimensi akurasi, kelengkapan serta kemutakhiran. Hasil pengukuran level manajemen kualitas data saat ini adalah level 1 (initial). Rekomendasi yang disusun untuk meningkatkan manajemen kualitas data di Rumah Sakit XYZ, yaitu: membuat data dictionary, penerapan manajemen metadata, melakukan data profiling, membuat prosedur pengecekan validitas data, membuat struktur organisasi tata kelola data, memberikan pelatihan kualitas data, serta membangun konsep data stewardship.

---

XYZ Hospital is a government hospital in Indonesia that uses HIS to support operational activities. Based on the director's regulation there is an expectation of the quality of the data from several dimensions namely: accuracy, completeness and currency.

This study aims to assess the quality of data on HIS by using MCHP (Manitoba Center for Health Policy) framework and measure the maturity level of data quality management by using Loshin framework, and to provide recommendations for improving the quality of data quality management by referring to Data Management Body of Knowledge (DMBOK).

A qualitative approach was used to collect data by conducting document studies, interviews with six sources and observations into the database.

The assessment result showed that the data still did not meet the expectations. The current level of data quality management is at level 1 (initial). Recommendations for improving the maturity of data quality management at XYZ Hospital namely: creating a data dictionary, implementing metadata management, conducting data profiling, create procedures for checking the accuracy and validity of data, creating an organizational structure to oversee data governance, providing data quality training, and building the concept of data stewardship."

"The goal of this guide is to provide health policy-makers with practical information and negotiation tools, to help them create better international health agreements and programs. "

"In this book, collect contributions from several geopolitical regions of Europe, Asia and USA that provide expert opinion on healthcare organisation and outlook as well as economical aspects of personalised medicine."

"Peningkatan Prevalensi Penderita Diabetes Mellitus di era JaminanKesehatan Nasional, akan meningkatkan beban pembiayaan kesehatan.Implementasi Program Rujuk Balik yang melibatkan banyak instansi menjadisangat penting dalam memberikan efisiensi bagi pembiayaan maupun pasien.Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasikebijakan program rujuk balik pasien diabetes mellitus stabil di Rumah SakitUmum Daerah Johar Baru Tahun 2017 melalui teori Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain studimelalui content analisis dan metode triangulasi dan pendekatan kuantitatif dengandisain studi kasus. Data primer didapat melalui wawancara mendalam, kuesioner,observasi, dan telaah dokumen. Untuk data sekunder dari dokumen dan literatur. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Program RujukBalik di Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru belum berjalan efektif. Peranankolaborasi antara pembuat dengan pelaksana kebijakan harus semakin baiksehingga implementasi Program Rujuk Balik akan berjalan dengan optimal.

---

The effect of increasing prevalence of Diabetes Mellitus in UniversalHealth Coverage era will increase the cost of finance. Implementation of RereferenceProgram involve many institution that make important for giving financeand patient rsquo s service more efficient. Objective of this reseach is to find theeffectiveness of Re reference policy of Stabil Diabetes Mellitus at Johar BaruHospital in 2017 according to Van Meter and Van Horn theory.

This reseach is using quantitative and qualitative approach with studydesign by analysis content and triangulation method. Primary data is procured fromdeepening inteview, quesioner, observation and documents. Secondary dataprocured from documents and literatures.

From result of this reseach showed that Re reference Program is lessoptimum at Johar Baru Hospital. Collaboration between the policy maker and theimplemeters of Re reference Program need to be better, so there implementation ofRe reference Program will be optimum."

"Rumah sakit sebagai tempat bekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit sehingga kesehatan pegawai rumah sakit perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit maka RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi telah mengimplementasikan kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Kerja di RSUD R. Syamsudin,SH dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pegawai rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai Analisis Implementasi Kebijakan terkait Kesehatan Kerja Pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure RAP, pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakterikstik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana dan dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori van meter dan van horn sehingga implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. KotaSukabumi belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di rumah sakit, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan kerja pegawai, serta membuat mekanisme atau SOP terkait implementasi kebijakan kesehatan kerja untuk pegawairumah sakit.

---

Hospitals as workplaces that have a high risk to the safety and health of hospital human resources so that the health of hospital employees need to be a concern. With the issuance of Regulation of the Minister of Health No. 66 of 2016 on Occupational Health and Safety of Hospitals, RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi has implemented awork health policy for hospital staff with the issuance of Director Decree No. 88 of2017 on Health Service Guidelines at RSUD R. Syamsudin, SH and conducting promotive, preventive, curative and rehabilitative activities for hospital staff.

This study aims to obtain in depth information on Policy Implementation related to Occupational Health of Employees in RSUD R. Syamsudin, SH. City of Sukabumi Year 2018. This research uses qualitative method with approach Rapid Assessment Procedure RAP, data collecting by in depth interview, observation and document review.

This study usesthe theoretical framework of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standard and policy objectives, resources, executing agency characteristics, inter organizational communication, implementing disposition and support of socioeconomic and political environment.

In this research, there are some obstacles based onsix variables from van meter and van horn theory so that the implementation ofemployee health policy in RSUD R. Syamsudin, SH. The city of Sukabumi has not been optimally implemented.

Suggestions recommended in this study include socializing andmonitoring periodic evaluations of the implementation of health policy of employees inthe hospital, local governments allocate special budgets for occupational health toworker, as well as establishing relevant mechanisms or SOPs implementation ofoccupational health policy for hospital staff."