Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada Permenkes Nomor 69 Tahun 2013 telah ditetapkan besaran kapitasi Rp.8.000-Rp.10.000 pada klinik pratama. Besaran kapitasi tersebut akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan sehingga terdapat perbedaan pada setiap klinik. Besaran kapitasi yang telah ditetapkan tersebut tidak disesuaikan berdasarkan faktor risiko kesehatan pada setiap individu. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian kecukupan besaran kapitasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2013 pada Klinik X, Y, dan Z. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan Analitik Observasional dan desain studi cross sectional. Hasil pada penelitian ini adalah besaran kapitasi pada klinik X Rp.3,697.62, Klinik Y Rp.3,744.38, dan Klinik Z Rp.9,732.06, serta terdapat perbedaan besaran kapitasi berdasarkan faktor usia dan jenis kelamin individu. Berdasarkan hasil penghitungan besaran kapitasi tersebut dapat diketahui bahwa secara umum besaran kapitasi berdasarkan ketetapan Permenkes No 69 tahun 2013 telah sesuai. Akan tetapi, besaran kapitasi berdasarkan ketetapan tersebut perlu disesuaikan berdasarkan faktor risiko kesehatan karena terdapat perbedaan besaran kapitasi berdasarkan usia dan jenis kelamin.

---

Based on ministry of health?s regulation no. 69 year 2013, Primary Clinics capitation has been set about IDR 8.000 to IDR 10.000. the amount of Capitation will be adjusted based on the agreement that there is a difference in each clinic. The amount of capitation have not adjusted by health risk factors of each person. This study aims to calculate of Capitation adequacy in X, Y and Z clinics based on ministry of health?s regulation no. 69 year 2013. The research used quantitative methodological with observational Analytic approach and cross-sectional study design.

The results of the research are the amount of capitation on X clinic is IDR 3,697.62, Y clinic is IDR 3,744.38 and Z clinic is IDR 9,732.06, there are differences in the amount of capitation based on age and sex factors. Based of the result, amount of Capitation was appropriate to regulation of ministry of health no. 69 year 2013. However, the amount of capitation based on regulation of ministry of health no. 69 year 2013 need to be adjusted based on health risk factors because there are differences in the amount of capitation based on age and sex."

"Pendahuluan: Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa merupakan salah satu dukungan pemerintah Jawa Barat bagi pelayanan kesehatan jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini masih belum cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa. Kota Bandung yang merupakan bagian dari Kab/Kota Jawa Barat memilliki angka prevalensi depresi tertinggi ke dua, dan memiliki angka cakupan pengobatan yang paling rendah diantara Kab/Kota lainnya. Tujuan: Menganaslisis implementasi Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa. Metode: Penelitian analitik kualitatif yang menggunakan teori Van Meter Van Hotern sebagi teori pendukung analisis implementasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan informan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Puskesmas, dan Organisasi Pelayanan Sosial dan telaah dokumen. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal, adanya perbedaan standar dan sasaran yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja instansi. Masih terdapat sumber daya yang belum mencukupi untuk mendorong implementasi pelayanan kesehatan jiwa dasar bagi masyarakat Kota Bandung. Kualitas Hubungan antar instansi pelaksana kebijakan sudah terlaksana cukup. Sudah tersedianya SOP pelayanan ODGJ bagi sektor kesehatan sehingga memudahkan dalam hal perujukan. Lingkungan eksternal yaitu masyarakat yang sudah mulai aktif melaporkan jika adanya kasus ODGJ di masyarakat. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditinjau kembali yaitu aspek anggaran dan SDM. Perlunnya diperimbangkan untuk membuat regulasi yang mendukung.

---

Introduction: West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services is one of the West Java government's support for mental health services. The city of Bandung, which is part of the West Java Regency/City, has the second-highest depression prevalence rate, and the lowest treatment coverage rate among otherRegencies/Cities. Purpose: To analyze the implementation of West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerningMental Health Services. Method: Qualitative analytic research that uses Van Meter Van Hotern's theory as a supporting theory for implementation analysis. This research was conducted by means of in-depth interviews with informants fromthe West Java Health Office, Bandung City Health Office, Bandung City Social Service, Health Centers, and Social Service Organizations and document review. Results: The results of the study show that policy implementation has notbeen able to run optimally, there are differences in standards and targets used in determining agency performance indicators. There are still insufficient resources to encourage the implementation of basic mental health services for the people of Bandung City. The quality of the relationship between the implementing agencies of the policy has beenimplemented sufficiently. The SOP for ODGJ services is already available for the health sector to make it easier in terms of referrals. The external environment is the community that has started to actively report cases of ODGJ in the community. However, there are several aspects that need to be reviewed, namely the budget and human resource aspects. The need to be considered to make regulations that support."

"Posyandu merupakan sarana yang efektif untuk pemberdayaan masyarakat di suatu kelurahan atau desa. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan revitalisasi Posyandu untuk diimplementasikan di setiap wilayahnya. Dalam pelaksanaannya banyak hambatan yang mempengaruhi, seperti keterbatasan jumlah kader, anggaran, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Kabupaten Bekasi 2008. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik yang bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Kabupaten Bekasi tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena melalui pendekatan ini diharapkan dapat menggali informasi secara lengkap dan mendalam tentang implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Kabupaten Bekasi tahun 2008.Sasaran dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas Suka Indah, Posyandu desa Suka Murni dan Suka Karya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2008. Hasil yang didapatkan dari p enelitian implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Kabupaten Bekasi adalah bahwa kebijakan revitalisasi Posyandu di kabupaten Bekasi sudah diterjemahkan menjadi bentuk pedoman. Distribusi buku pedoman tersebut belum cukup optimal. SDM yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu tersebut adalah bidang Promosi Kesehatan baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas, bidan desa, dan kader kesehatan. Sumber daya keuangan untuk implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu berasal dari APBN, APBS, dana sehat dari masyarakat dan CSR dari berbagai perusahaan.Penyelenggaraan Posyandu di Kabupaten Bekasi sudah berjalan rutin, kegiatan-kegiatan yang ada di setiap Posyandu adalah KIA, KB, gizi, imunisasi, dan kesehatan lingkungan. Proses pembinaan kader sudah berjalan rutin. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin, insidental, dan melalui lomba Posyandu. Tingkat aktivitas tokoh masyarakat dan kader berbeda-beda di setiap daerah, hal tersebut dikarenakan faktor politik yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Posyandu. Setiap Posyandu memiliki perbedaan dalam pengelolaan dana sehat, hal tersebut tergantung dari karakteristik masyarakatnya di setiap daerah. Perlu adanya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat agar meningkatnya kesadaran tentang dana sehat dan urgensi dari pelaksanaan Posyandu."

""This text is about the process of developing health policy relevant to the United States. We have included the perspectives of a number of disciplines and professions. We have drawn heavily on our personal experiences and backgrounds, which include economics, political science, management, communications, and public health. We have also drawn on the experiences of other countries"

"From the obesity epidemic to antibiotic resistance, firearm injuries, and health disparities, many health issues surface to the public domain in the form of controversies. In this innovative new text, author Jan Kirk Carney engages the reader in understanding public health and health policy through a study of current controversies."