Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis penyebab kegagalan transformasi gerakan sosial menjadi partai politik. Melalui metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka, penelitian ini mengangkat studi kasus upaya pembentukan partai politik alternatif yang dilakukan oleh Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI). Dalam penelitian ini, kegagalan transformasi KPRI menjadi partai politik dijelaskan dengan menggunakan kerangka analisis regulasi kartel dan mobilisasi sumber daya. Secara spesifik, konsep regulasi kartel yang dikemukakan oleh Pippa Norris dapat menjelaskan hambatan eksternal yang menghalangi pertumbuhan partai-partai di Indonesia. Sedangkan teori mobilisasi sumber daya digunakan untuk mengeksplorasi hambatan internal yang dihadapi KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan KPRI dalam bertransformasi menjadi partai politik disebabkan oleh dua hal. Pertama, regulasi yang mengatur mengenai partai politik memberatkan gerakan sosial seperti KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Undang-undang tersebut merupakan manifestasi dari politik kartel yang dirancang sedemikian rupa oleh partai-partai yang sudah mendapatkan kursi di legislatif untuk membatasi jumlah partai yang ada di Indonesia. Kedua, KPRI gagal melakukan mobilisasi sumber dayanya untuk mengubah kekuatan gerakan sosial menjadi kekuatan politik formal yang bertarung di pemilihan umum. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya, baik sumber daya material maupun nonmaterial yang dimiliki KPRI.

---

This research analyzed why social movements have failed transforming into political party. By applying qualitative method, with data collection of deep interview and literature study, the study emphasized on case study of KPRI (Indonesian People’s Movement Confederation) attempt to form alternative party. This case is explained by using cartel regulation analysis and resource mobilization as the main framework. The cartel regulation analysis by Pippa Norris can explain external obstacles that prevent inclusive access of political party formation in Indonesia. Furthermore, resource mobilization theory is used to explore internal obstacles that hold up the progress of KPRI to transform themselves becoming a political party.

The result of this research shows that there are two major factors affecting KPRI's failure to transform into political party. First, the existing regulations that address political party have held down social movements chances - in this case KPRI - to become a political party. The law is considered as part of political cartel manifestation by the already existing parties in parliament to limit the number of parties in Indonesia. Second, KPRI has failed to conduct resource mobilization in order to transform social movement power into formal politics which compete in general election. It is mainly caused by the limited resources owned by KPRI, both material and nonmaterial."

"Momentum simbolis rangkaian peristiwa sejarah Republik Indonesia dari era orde baru ke era reformasi d awali dengan Gerakan Mahasiswa Indonesia tahun 1998. Pengunduran diri Presiden Soeharti menjadi kausalitas Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 sekaligus menjadi faktor determinan yang mengawali era reformasi. Kebijakan yang didasari berdasarkan kolusi, korupsi dan nepotisme oleh Presiden Soeharto memberikan dampak buruk yang berkepanjangan bagi Pemerintahan Indonesia sehingga Pemerintahan Indonesia saat itu berada diatas pondasi yang rapuh. Krisis Finansial Asia tahun 1997 berdampak dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Asia, khususnya di Indonesia. Penelitian ini membahas bagaiamana foto jurnalistik dapat memberikan gambaran informasi yang utuh serta dapat membangkitkan memori mengenai Gerakan Mahasiswa di Jakarta tahun 1998. Penulis mengangkat permasalahan bagaimana foto jurnalistik dapat memberikan suatu gambaran informasi kesejarahan yang mampu membangkitkan memori masa lalu. Metode penelitian historiografi akan didampingi dengan teori collective behavior oleh Smelser untuk merekonstruksi foto agar menjadi cerita yang kronologis. Dengan bantuan kaijan ilmu sosial yang relevan, foto dapat digunakan sebagai sumber sejarah dalam menggambarkan Gerakan Mahasiswa tahun 1998 sebagai peristiwa sejarah yang kronologis dan komprehensif.

---

The symbolic momentum of the historical events of the Republic of Indonesia from the new order era to the reform era began with the 1998 Indonesian Student Movement. President Soeharto's resignation became the casuality of the 1998 Indonesian Student Movement as well as the determinant factor that started the reform era. The policy based on collusion, corruption, and nepotism by President Soeharto had a prolonged adverse impact on the Indonesian Government so that the current Indonesian Government was on a fragile foundation. The 1997 Asian Financial Crisis impacted all aspects of people's lives in Asia, especially in Indonesia. This study discusses how photojournalism can provide a complete picture of information and can evoke memories of the Student Movement in Jakarta in 1998. The author raises the issue of how photojournalism can provide a picture of historical information can evoke memories of the past. The historiography research method will be accompanied by the theory of collective behavior by Smelser to reconstruct the photo into a chronological story. With the help of relevant social science studies, photographs can be used as historical sources in describing the 1998 Student Movement as a chronological and comprehensive historical event. "

"Belum maksimalnya peran pemerintah dalam memberikan pelayanan akses ke pendidikan tinggi bagi siswa, mendorong kalangan masyarakat sipil untuk membentuk gerakan sosial di bidang pendidikan. Seperti halnya yang terjadi di Tegal, sekelompok mahasiswa membentuk organisasi gerakan Tegal Learning Center (TLC) dalam menyediakan akses ke pendidikan tinggi. Studi-studi terdahulu menemukan bahwa upaya gerakan semacam ini banyak merujuk kepada suatu organisasi masyarakat sipil (OMS) yang mampu berperan pada tingkat strategis maupun praktis. Pada tingkat strategis, upaya semacam ini mampu mengadvokasikan  kebutuhan-kebutuhan masyarakat mengenai pendidikan hingga pada mempengaruhi kebijakan terkait. Sementara itu, pada tingkat praktis, upaya gerakan yang dilakukan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih mengarah kepada dukungan finansial dan pembukaan akses melalui jalur-jalur kelembagaan formal. Namun, studi-studi tersebut masih jarang mengulas peran jaringan sosial dalam berlangsungnya gerakan yang dilakukan OMS dalam memberikan pelayanan pendidikan, khususnya dalam menyediakan akses menuju pendidikan tinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial yang diorganisir secara mandiri oleh suatu OMS, seperti TLC, melalui gerakan pendidikannya mampu berperan dalam membentuk sebuah gerakan pendidikan berupa TLC dan membantu dalam mempersiapkan kapasitas kompetitif siswa-siswi di Tegal untuk diterima di pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka untuk memperoleh data.

---

The government's not optimal role in providing access to higher education services for students has encouraged civil society to form social movements in the field of education. As happened in Tegal, a group of students formed the Tegal Learning Center (TLC) movement organization in providing access to higher education. Previous studies have found that efforts of this kind of movement often refer to a civil society organization (CSO) that is capable of playing a role at both a strategic and practical level. At a strategic level, this kind of effort is capable of advocating community needs regarding education to influencing related policies. Meanwhile, at a practical level, the movement's efforts are able to provide educational services that are more oriented towards financial support and opening access through formal institutional channels. However, these studies rarely examine the role of social networks in the ongoing movement of CSOs in providing educational services, particularly in providing access to higher education. The research findings show that a social network that is organized independently by a CSO, such as TLC, through its educational movement is able to play a role in forming an educational movement in the form of TLC and assist in preparing the competitive capacity of students in Tegal to be accepted into higher education. This study used a qualitative method with in-depth interviews, observation, and literature study to obtain data."

"Degrowth merupakan sebuah konsep ekonomi-politik-lingkungan yang mengadvokasikan penurunan aktivitas ekonomi secara menyeluruh—utamanya aktivitas produksi dan konsumsi masif—pada taraf global. Degrowth menggarisbawahi bagaimana ketimpangan struktur ekonomi politik internasional antara negara-negara Utara dengan negara-negara Selatan membawa implikasi bagi perlunya negara-negara Utara untuk menurunkan aktivitas ekonominya. Praktis, sebagai konsekuensinya, laju pertumbuhan ekonomi negara-negara Utara diekspektasikan akan turut menurun. Kendati demikian, pembahasan mengenai degrowth masih dibilang cukup minim dalam dimensi diskursus ekonomi politik internasional. Berangkat dari hal tersebut, penulis berupaya untuk mendudukkan pembahasan mengenai degrowth dalam konteks diskursus ekonomi politik internasional dengan menelaah perkembangan literatur akademik degrowth melalui metode komparatif-historis. Melalui penelusuran dan kemudian pengumpulan 18 literatur akademik mengenai degrowth oleh penulis, perkembangan literatur degrowth dapat dibagi menjadi tiga babak: 1) kemunculan awal diskursus degrowth, 2) diskursus degrowth dalam pusaran Krisis Finansial Global, dan 3) diskursus degrowth di era kontemporer. Setelah menguraikan dan memetakan masing-masing literatur tersebut sesuai dengan temanya, penulis kemudian menganalisis substansi sekaligus persebarannya dengan mengidentifikasi konsensus dan perdebatan, merumuskan temuan-temuan reflektif, serta menyusun sintesis. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, tulisan ini melihat bagaimana sejumlah peristiwa internasional sepanjang tahun 2000-an hingga 2010-an telah mendongkrak popularitas degrowth dalam diskursus ekonomi politik internasional. Namun, uraian yang konkret pada taraf operasionalisasi dalam kajian ekonomi politik internasional sayangnya masih cukup minim ditemukan. Dengan minimnya pembahasan sekaligus maraknya pelibatan aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai bagian penting dari perumusan kebijakan pada saat ini, penulis berkesimpulan bahwa degrowth dapat berpotensi untuk menjadi salah satu subjek bahasan yang signifikan dalam diskursus ekonomi politik internasional di masa mendatang.

---

Degrowth is a concept encompassing economy, politics, and environment which advocates reductions in economic activity generally, and massive production and consumption more specifically, on the global level. Degrowth emphasizes that the imbalances in the international political economy structure between the Global North and the Global South have brought the need for the Global North to reduce their economic activity As a consequence, the economic growth of Global North countries will also decline. However, the international political economy discourse is yet to develop a comprehensive discussion on degrowth Departing from this, the author tries to put the discussion on degrowth in the context of international political economy discourse by examining the development of degrowth academic literature using a historical-comparative method. Through the investigation of eighteen (18) academic literatures focusing on degrowth, this paper divides the discussions of degrowth into three phases: firstly, the early emergence of degrowth discourse; secondly, degrowth discourse amidst the Global Financial Crisis; and thirdly, degrowth discourse in the contemporary context. This paper will first describe and structure each of these literatures according to the aforementioned phases. Thus, it will analyze their substances, as well as their distributions, by identifying the following consensus and debates. This paper will then formulate reflective findings, and compile a synthesis. Based on the literature review, this paper argues that a number of international events throughout the 2000s to 2010s have boosted the popularity of degrowth in international political economy discourse. However, concrete degrowth operationalization proposals in the international political economy study are still minimum. With the discussion, or lack thereof, and the current widespread involvement of environmental and social welfare aspects as important parts of policy formulation, this paper concludes that degrowth holds the potential to be a significant subject in the discourse of the international political economy in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai gerakan kesetaraan gender berbasis agama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa gerakan kesetaraan gender secara umum berada di posisi yang berseberangan dengan agama dikarenakan aktor di dalam institusi agama yang menganut dan mempraktikan nilai patriarki. Strategi yang digunakan KUPI dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender meliputi pendekatan komunikasi, pendidikan, advokasi kebijakan, dan kemitraan dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki visi yang sama dengan KUPI. Penelitian ini menggunakan konsep gerakan sosial menurut Anthony Giddens dan pendekatan mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial oleh J. Craig Jenkins untuk menganalisis strategi yang digunakan KUPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUPI menggunakan strategi-strategi yang dialogis dan diplomatis dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender. KUPI tidak menggunakan pendekatan yang konfrontatif, melainkan berupaya memberikan pengetahuan, pemahaman, serta berargumentasi secara logis dengan mengacu pada fakta dan data yang relevan. KUPI juga berhasil membangun jaringan yang kuat dengan berbagai organisasi untuk memperkuat gerakan kesetaraan gender yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus terhadap KUPI. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh kunci KUPI, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber.

---

This research aims to explore the strategies of the Congress of Indonesian Women Ulama (KUPI) in facing groups that don’t support gender equality. Previous studies indicate that the gender equality movement is generally at odds with religion due to actors within religious institutions who adhere to and practice patriarchal values. The strategies employed by KUPI in facing groups that don’t support gender equality include communication approaches, education, policy advocacy, and partnerships with other groups that share the same vision as KUPI. This research utilizesُAnthonyُGiddens’ُconceptُofُsocialُmovementُandُJ.ُCraigُJenkins’ُresource mobilization theory in social movement to analyze the strategies used by KUPI. This research reveals that KUPI employs dialogic and diplomatic strategies in facing groups that don't support gender equality. KUPI avoids confrontational approaches and instead aims to provide knowledge, understanding, and logical arguments based on facts and data. KUPI has also successfully built strong networks with various organizations to strengthen the gender equality movement. This study utilizes a qualitative approach through a case study of KUPI. Primary data is obtained through in-depth interviews with key figures in KUPI, while secondary data is collected from various sources."

"Penelitian ini membahas peran dan strategi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) dalam upaya menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta. Beragam problematika pengelolaan layanan air oleh swasta telah memicu pembentukan koalisi yang terdiri dari berbagai macam organisasi masyarakat sipil, seperti LBH Jakarta, KRUHA, Solidaritas Perempuan, Walhi Jakarta, ICW, serta individu yang terdiri dari warga Jakarta yang menjadi korban swastanisasi air. Penelitian ini menggunakan konsep urban social movement dari Domaradzka (2018) dan teori movement action plan dari Moyer (2001) untuk menjelaskan tahapan, peran dan strategi KMMSAJ. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview) sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan, KMMSAJ dengan berbagai strateginya berhasil mengimplementasikan keseluruhan peran yang disebutkan oleh Moyer (2001), seperti melakukan konsolidasi masyarakat, melibatkan seluruh segmen masyarakat, membuat gugatan warga negara (citizen lawsuit), mengajukan petisi di Indonesia dan internasional, serta melakukan lobi. Pada tahun 2017 KMMSAJ berhasil memenangkan gugatan di Mahkamah Agung. Namun, MA kemudian melakukan pembatalan gugatan citizen lawsuit pada tahun 2018, yang mengakibatkan pemerintah kota DKI melakukan beberapa kebijakan yang menyebabkan swastanisasi air Jakarta belum sepenuhnya bisa dihentikan seperti tujuan KMMSAJ.

---

This research examines the role and strategies of the Coalition of Jakarta Residents Opposing Water Privatization (KMMSAJ) in efforts to stop water privatization policies in Jakarta. The numerous issues surrounding private water management have triggered the formation of a coalition comprising various civil society organizations, such as LBH, KRUHA, Solidaritas Perempuan, Walhi, and ICW, as well as individuals who are Jakarta residents affected by water privatization. This study utilizes Domaradzka's (2018) concept of urban social movement and Moyer's (2001) theory of movement action plan to explain the stages, roles, and strategies of KMMSAJ. The qualitative research methodology involves data collection through in-depth interviews as the primary data and a literature study as the secondary data. The findings of this research indicate that KMMSAJ, through its various strategies, has successfully implemented all the roles mentioned by Moyer (2001), such as community consolidation, engaging all segments, filing a citizen lawsuit, submitting petitions at national and international levels, and conducting lobbying efforts. In 2017, KMMSAJ won the suit at the Supreme Court. Unfortunately, the Supreme Court later revoked the citizen lawsuit in 2018, leading to several policies by the Jakarta city government that prevented the complete cessation of water privatization, as intended by KMMSAJ. f"

"Tesis ini membahas mengenai fenomena Aksi Bela Islam yang terjadi pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016. Aksi yang juga diikuti oleh warga atau eksponen dari Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi besar Islam di Indonesia. Penelitian ini menganilisa keterlibatan sumber daya dari Muhammadiyah dalam Aksi Bela Islam. Menggunakan kerangka konsep civil society dan gerakan sosial, serta teori mobilisasi sumberdaya, ditemukan bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu civil society di Indonesia ikut berperan secara tidak langsung bagi kesuksesan Aksi Bela Islam. Ditemukan beberapa sumber daya material dari Muhammadiyah yakni massa dan fasilitas, lalu sumber daya non-materialnya berupa legitimasi, ketokohan, media komunikasi dan jaringan, serta komitmen moral dari warga Muhammadiyah yang terlibat dalam Aksi Bela Islam.

---

This thesis discusses Aksi Bela Islam movement from 4 November 2016 to 2 December 2016. The action also involved members of Muhammadiyah as one of largest Islamic organizations in Indonesia. This research analyses the mobilization of resources mobilization of the Muhammadiyah in Aksi Bela Islam. That Muhammadiyah as one of civil society power in Indonesia plays a significant role for Aksi Bela Islam success. Resources of the Muhammadiyah such as mass and facilities, and then non-material resources such as legitimacy, leadership, communication media, network and moral commitment of the Muhammadiyah’s member contributed largely to the Aksi Bela Islam."

"Tesis ini membahas mengenai peluang dan tantangan cara pandang seorang tokoh pembebasan dari Afrika Selatan yang bernama Farid Esack. Esack mengembangkan keilmuan ini dan menyebutnya sebagai Hermeneutika Pembebasan. Esack konsisten dalam mengembangkan seperangkat metodologi pembacaan teks yang dekat dengan masalah kemanusiaan, terutama penindasan. Metodologi yang digunakan adalah Hermeneutika Pembebasan dengan teks suci yaitu Al-Qur’an sebagai objeknya. Secara langsung Essack tidak terlalu suka dengan kata kata itu, ia lebih suka dipanggil seorang aktivis dalam gerakanya yaitu Islam Progresif. Model hermeneutika Esack, dikembangkan berangkat dari problem kemanusiaannya di Afrika Selatan. Dari tempat tinggalnya ini, Esack mencoba menggali makna teks agar lebih bisa berbicara dan bersifat praksis dimanapun teks tersebut digunakan, terkhusus pada konteks gerakan sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah tentang cara kerja Hermeneutika Pembebasan Farid Esack dalam memandang suatu teks serta paparan tentang peluang dan tantangan penerapan dalam konteks progresifnya sebagai gerakan sosial, khususnya mengenai upaya pembebasan penindasan terhadap kaum yang dilemahkan. Sementara itu sejumlah teori mengemukakan, bahwa bentuk penindasan atau pelemahan sosial terbagi dalam dua kategori, yaitu tingkah laku individu dan struktur sosial. Kecenderungan terjadinya bentuk penindasan atau pelemahan sosial dikarenakan adanya hambatan-hambatan struktural sistemik yang telah menciptakan ketidaksamaan dalam kesempatan, dan berkelanjutanya penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis. Melalui Hermeneutika Pembebasan ini, selain akan ditemukanya makna pembacaan teks tentang pembebasan yang cocok dengan konteks gerakan sosial, upaya membentuk solidaritas antar kelas untuk mempersempit terjadinya penindasan juga dapat dilakukan.

---

This thesis discusses the opportunities and challenges of the perspective of a liberation figure from South Africa named Farid Esack. Esack developed this science and called it Liberation Hermeneutics. Esack is consistent in developing a set of text reading methodologies that are close to humanitarian issues, especially oppression. The methodology used is Liberation Hermeneutics with the holy text of the Qur'an as its object. Directly Essack did not like those words, he preferred to be called an activist in his movement, namely Progressive Islam.Esack established his hermeneutic approach in response to his humanitarian issues in South Africa. Esack makes an effort to delve deeper into the text's meaning from this base of operations so that it can speak and be useful wherever it is utilized, especially in the context of social movements. In order to fully understand the possibilities and difficulties of applying Farid Esack's Hermeneutics of Liberation in its progressive context as a social movement—particularly addressing attempts to free oppression against the vulnerable people—a number of issues will be raised in this study. Meanwhile, a lot of theories contend that social oppression and weakening can be categorized into two groups based on social structure and human behavior. This type of oppression or social weakness is more likely to develop as a result of systemic structural obstacles that have led to opportunity inequality and the continuing oppression of the poor by the capitalist class. In addition to text segmentation about liberation that are appropriate and suitable of social movements, the Hermeneutics of Liberation also facilitates the creation of class solidarity in a solution to decrease the frequency of oppression."

"Penelitian ini melihat strategi advokasi masyarakat sipil dalam mendorong revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menganalisis kasus dan fenomena strategi masyarakat sipil dengan teori Policy Advocacy Organization Gen dan Wright (2013). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara dan pengolahan data sekunder. Penelitian ini menunjukkan strategi advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil meliputi taktik-taktik dengan membangun koalisi, melobi pembuat kebijakan, dan melakukan kampanye informasi. Upaya strategi advokasi yang dilakukan masyarakat sipil bergerak dengan sistematis dan terstruktur meskipun pada hasil akhirnya tidak semua tuntutan masyarakat sipil dapat berhasil dipenuhi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa sumber daya koalisi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi kebijakan tidak terlalu kuat untuk dapat memperoleh akomodasi tuntutan secara menyeluruh. Taktik yang dilakukan dalam strategi-strategi masyarakat sipil kurang dilakukan secara maksimal untuk mencapai kemaksimalan tujuan koalisi masyarakat sipil.

---

This study examines civil society advocacy strategies in the pursuit of a revision of the Information and Electronic Transactions Act. It examines cases and events of civil society strategy using the theory of Policy Advocacy Organization by Gen and Wright (2013). Utilizing primary data sources from interviews and subsequent data processing, qualitative research methods are applied. This study demonstrates that civil society employs lobbying strategies that involve coalition building, persuading lawmakers, and information campaigns. The advocacy approach of civil society is methodical and planned, despite the fact that not all of its requests are ultimately met. This study shows that the civil society coalition's policy advocacy resources are insufficient to secure a thorough accommodation of claims. In order to optimize the goals of the civil society coalition, fewer methods are used in civil society strategies."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses logika terbentuknya Gerakan Sosial #NoRoomForRacism yang dilakukan oleh para atlet IBL. Gerakan ini dapat dikatakan sebagai gerakan pertama yang dilakukan dalam lingkup Indonesian Basketball League terlebih kasus yang terjadi adalah kasus dalam liga sendiri. Studi terdahulu menyatakan bahwa olahraga adalah salah satu lingkup atau bidang yang sering dianggap tidak politis, namun nyatanya olahraga adalah lingkup yang baik dalam segi perjuangan atau perlawanan atas diskriminasi. Keberagaman dan keadilan hadir bagi masyarakat untuk berkompetisi untuk menunjukkan kesetaraan di lingkup yang kompetitif. Selanjutnya, studi terdahulu juga menyatakan bahwa sudah melakukan beberapa gerakan untuk melawan rasisme dan dilakukan baik secara langsung maupun secara daring melalui media sosial dalam pelaksanaannya. Lalu, studi ini membawa kebaharuan dengan melakukan analisis aksi konektif pada aksi yang dilakukan di lingkup olahraga di Indonesia khususnya olahraga basket. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan juga observasi secara daring kepada aktor-aktor gerakan #NoRoomForRaicsm di media sosial instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan #NoRoomForRacism merupakan sebuah gerakan yang terjadi secara dinamis tanpa koordinasi oleh struktur tertentu. Gerakan yang menggunakan teknologi sosial berupa instagram ini membuatnya menjadi sebuah gerakan yang luas dan aksesibel bagi publik. Selanjutnya, opini dan ekspresi aktor menunjukkan bahwa aksi rasisme yang terjadi antara Restu Dwi Purnomo terhadap Austin Mofunanya adalah sebuah hal yang salah dan tidak terpuji. Aksi #NoRoomForRacism juga tidak mendapatkan moderasi dari pihak petinggi setiap tim yang menyebabkan opini setiap tim adalah opini personal yang terjadi secara kolektif.

---

This research aims to understand the logical formation process of the #NoRoomForRacism Social Movement conducted by IBL athletes. This movement can be considered the first of its kind within the scope of the Indonesian Basketball League, particularly given that the incident occurred within the league itself. Previous studies state that sports are often regarded as apolitical fields; however, in reality, sports are an excellent arena for the struggle or resistance against discrimination. Diversity and justice are present for society to compete and demonstrate equality in a competitive environment. Furthermore, previous studies also indicate that several movements have been undertaken to combat racism, both directly and online through social media in their implementation. This study brings novelty by analyzing connective action in the context of sports movements in Indonesia, specifically basketball. This research employs a qualitative approach with in-depth interview techniques and online observation of #NoRoomForRacism movement actors on Instagram. The findings show that the #NoRoomForRacism movement is a dynamic movement without coordination by a specific structure. The movement, which utilizes social technology in the form of Instagram, makes it broad and accessible to the public. Additionally, the opinions and expressions of the actors indicate that the racist act between Restu Dwi Purnomo and Austin Mofunanya is wrong and disgraceful. The #NoRoomForRacism movement also did not receive moderation from senior team officials, making each team's opinion a personal opinion that occurs collectively."