Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bagaimana pengaruh kekuatan media dalam melakukan mainstreaming terhadap suatu gerakan ekstrim kanan di Amerika Serikat, dengan mengambil studi kasus mengenai proses mainstreaming gerakan ekstrim kanan Tea Party Movement yang dilakukan oleh Fox Broadcasting Company. Fenomena tersebut akan dianalisis menggunakan teori manufacturing consent dan agenda setting serta konsep polarisasi dalam politik Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode kualitatif, dan analisis mendalam terhadap transkrip pemberitaan Fox Broadcasting Company, penelitin ini menemukan bahwa dengan adanya proses mainstreaming yang dilakukan oleh Fox Broadcasting Company dengan menggunakan strategi manufacturing consent dan agenda setting suatu gerakan ekstrim kanan dapat menguat dan semakin diterima oleh masyarakat, sekaligus berhasil menguatkan nilai-nilai ekstrimisme dan menggeser nilai-nilai sentrisme di Amerika Serikat.

---

This thesis discusses the influence of media in mainstreaming the extreme rightwing Tea Party Movement in United States by analyzing the Fox Broadcasting Company. This phenomenon is analized using manufaturing consent and agenda setting theory and the concept of polarization in American politics. Through qualitative research methode, this thesis finds that Fox Broadcasting Company used manufacturing consent and agenda setting strategy in making extreme-right movement become more powerful and acceptable in society. Fox News is also successful in shifting the centrism values in United States. "

"Mariage Pour Tous (MPT) diatur dalam undang-undang pernikahan di Prancis yang memperbolehkan pernikahan bagi pasangan heteroseksual dan homoseksual di Prancis. Pada masa kampanye kepresidenan François Hollande, rencana untuk melegalkan pernikahan sesama jenis adalah salah satu janji yang memicu gerakan untuk melakukan aksi kolektif. Gerakan sosial pendukung pernikahan sesama jenis merupakan contoh dari gerakan sosial baru. Hal tersebut dapat dilihat dari motif dan isu yang disuarakan berkaitan dengan hak-hak sipil di dalam lingkup sosial.  Usaha yang dilakukan oleh gerakan sosial untuk menuntut persamaan hak sipil sudah dilakukan sejak dikeluarkannya Pacte Civil de Solidarité (PACS) pada tahun 1999, tetapi janji kampanye Hollande menjadi pemicu gerakan sosial untuk melakukan aksi kolektif. Segala tindakan yang dilakukan oleh gerakan sosial baru maupun elit politik merupakan bentuk dari komunikasi gerakan kolektif. Peran yang dilakukan gerakan sosial baru dibagi menjadi tiga bahasan yaitu, advokasi terhadap wacana pernikahan sesama jenis,  menetapkan wacana pernikahan sesama jenis dalam kehidupan politik Prancis, dan aktivitas rutin tahunan gerakan sosial baru. Melalui analisis gerakan sosial baru dan teori aksi gerakan kolektif maka  konsep identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen menjadi standar pengukur aksi yang dilakukan oleh gerakan sosial baru. Melalui analisis menggunakan teori tersebut ditemukan peran  paling efektif yang dilakukan oleh gerakan sosial dalam mendukung disahkannya MPT  di Prancis yaitu,  melakukan advokasi terhadap wacana pernikahan sesama jenis setelah Hollande resmi menyampaikan dalam kampanye kepresidenan.

---

Mariage Pour Tous (MPT) is regulated by a French marriage law that allows marriage for both heterosexual and homosexual couples in France. During François Hollande's presidential campaign, the plan to legalize same-sex marriage was one of the promises that sparked a movement for collective action. The social movement for same-sex marriage is an example of a new social movement. This can be seen from the motives and issues voiced in relation to civil rights in the social sphere. Attempts by social movements to demand equal civil rights have been carried out since the issuance of the Pacte Civil de Solidarity (PACS) in 1999, but Hollande's campaign promises have become a trigger for social movements to take collective action. All actions taken by new social movements and political elites are a form of collective movement communication.

The role played by the new social movement is divided into three topics these are, advocating for same-sex marriage discourse, establishing same-sex marriage discourse in French political life, and the annual routine activities of new social movements. Through the analysis of new social movements and the theory of collective movement action, the concepts of collective identity, solidarity, and commitment become the standard measures of action taken by new social movements. Through analysis using this theory, it was found that the most effective role played by social movements in supporting the legalization of the MPT in France, was advocating for the same-sex marriage discourse after Hollande officially delivered it in the presidential campaign."

"Penelitian ini meneliti tentang strategi gerakan sosial kelompok yellow shirt di Thailand dalam menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur. Teori yang digunakan yaitu teori gerakan sosial social movement dari Doug McAdam, Sydney Tarrow, dan Charles Tilly. Mereka menegaskan tiga strategi penting dalam menentukan keberhasilan sebuah gerakan sosial yaitu framing, resource mobilization, dan political process. Kelompok yellow shirt menyusun strategi gerakan sosial untuk menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra yang dianggap melakukan berbagai tindakan kontroversi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi gerakan sosial kelompok yellow shirt di Thailand melalui strategi framing, resource mobilization, dan political process, telah terbukti berhasil menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra.

---

This research examines about social movement strategy of yellow shirt group to overthrow Yingluck Shinawatra government in Thailand. Qualitative method used in this research through study literature. Social movement theory used in this research from Doug McAdam, Sydney Tarrow, and Charles Tilly. They describe three strategies to determine the success of social movement such as framing, resource mobilization, and political process. The yellow shirt group arranged the social movement strategy to overthrow Yingluck Shinawatra government which reputed to carry out controversial acts. The result of this research show that the social movement of yellow shirt group in Thailand through framing, resource mobilization, and political process strategy was succeed to overthrow Yingluck Shinawatra government."

"Penelitian ini mengkaji Aliansi Laki-laki Baru ALB , gerakan pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dengan menggunakan metode etnografi, penelitian ini menunjukkan bahwa ALB sebagai gerakan sosial tidak dapat dipahami sebagai entitas yang homogen dan monolitik karena para partisipan gerakan yang terlibat dalam ALB dapat memiliki pemaknaan yang beragam atas kekerasan terhadap perempuan yang menjadi fokus gerakan. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa produksi wacana yang dilakukan oleh ALB mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat dipahami sebagai tindakan resistensi pada patriarki dan maskulinitas hegemonik yang merupakan kekerasan kultural dan menjadi basis ideologis dari kekerasan terhadap perempuan.

---

This research examines Aliansi Laki laki Baru ALB as a movement of men's involvement towards the elimination of violence against women in Indonesia. Using ethnographic methods, this research shows that ALB as a social movement can not be understood as a homogeneous and monolithic entity due to the diversity of internalized meaning by movement's participants on violence against women. Furthermore, this research addresses discourse production that was conducted by ALB as an act of resistance to patriarchy and hegemonic masculinity. In this research, I argue that patriarchy and hegemonic masculinity was embodied in cultural violence that functions as ideological basis of violence against women."

"Penelitian yang berjudul Kesempatan Politik, Struktur Mobilisasi, dan Proses Pembingkaian dalam Gerakan Sosial: (Studi Kasus Gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta tahun 2010-2012), dilatarbelakangi oleh munculnya aktivitas gerakan yang terus menerus dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat Yogyakarta. Gerakan masyarakat yang dikenal dengan Gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta tersebut, lahir sebagai bentuk aksi protes atas adanya upaya reduksi keistimewaan oleh pemerintah pusat yang terjadi sejak masa Orde Baru. Kemudian berkembang pasca reformasi, dan menuntut agar Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa melalui mekanisme pemilihan umum. Gerakan tersebut terpusat pada tuntutan akan lahirnya aturan yuridis yang mengatur penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori gerakan sosial baru dengan unit analisis teori kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses pembingkaian di dalam menjelaskan munculnya gerakan sosial. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana aktor-aktor gerakan memanfaatkan momentum politik, mengembangkan strategi dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam membentuk pemahaman bersama sehingga mampu memobilisasi masyarakat dan melakukan gerakan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial pada kasus gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, kesempatan politik yang mampu menciptakan peluang bagi aktor-aktor gerakan untuk memanfaatkan momentum aksi. Kedua, struktur mobilisasi yang merepresentasikan struktur sosial masyarakat. Serta proses pembingkaian yang strategis. Ketiga faktor tersebut sangat mendukung terciptanya gerakan sosial. Implikasi teori pada penelitian ini menggambarkan secara parsial adanya anomali pada teori-teori gerakan sosial baru.

---

This research discusses the social movement to demand the appointment of the Sultan of Yogyakarta as the governor through the enactment of the law on Special Autonomy of Yogyakarta Province, without a free and fair election like in any other regions in Indonesia. The movement has its roots in history since the New Order, where there were protests and demonstrations among the public over the uniformization of local government system, including in the mode of election. After reformasi 1998, there were demands for Sultan Hamengku Buwono and Paku Alam to be enthroned as Governor and Vice Governor of Yogyakarta Province without election. The movement focused on the demands for the introduction of juridical rules governing the appointment of Sultan Hamengku Buwono and Paku Alam as Governor and Vice Governor of Yogyakarta.

This research uses the new social movement theory, explaining the three factors of the movement, i.e. political opportunity, mobilization structure, and framing process. It explains how political opportunities and mobilization structures are formed, and how social movement actors develop strategies and interact with their environment in building a common understanding in order to prepare society and engage in social movements. The research method used is a qualitative method with case study approach.

The findings of the research indicate that the social movement in the case of Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta movement is highly influenced by three factors. First, a political opportunity that creates opportunities for movement actors to take advantage of the momentum of the action. Second, the mobilization structure that represents the social structure of society. Third, the strategic framing process. These three factors strongly support the creation of social movements. The theoretical implications of this study illustrate partially anomalies in new social movement theories."

"Perkembangan teknologi mengubah bagaimana sebuah gerakan sosial berjalan; ada yang ldquo;tanpa usaha nyata rdquo; sehingga disebut Clicktivism, namun ada juga tetap memiliki gerakan nyata yang justru diperluas dengan menggunakan media sebagai saluran persuasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses relawan menginterpretasikan pesan persuasi website gerakan sosial. Studi ini dilakukan terhadap relawan gerakan Indonesia Mengajar ; gerakan ini meminta para relawan untuk menjadi guru sekolah dasar di daerah terjauh, terluar, dan terbelakang di Indonesia, memberikan pengorbanan dan dampak nyata. Menggunakan Fogg Behavior Model, penelitian dilakukan secara kualitatif dengan interview terhadap tiga narasumber. Hasilnya menunjukkan persepsi akan isi website Indonesia Mengajar sebagai sumber informasi utama berperan dalam meningkatkan efikasi diri dan motivasi, serta memicu munculnya perilaku untuk mendaftar sebagai relawan. Penggunaan bahasa yang informal, gambar serta cerita pengalaman lapangan membuat pengguna website tepersuasi secara deliberative, sehingga meningkatkan komponen motivasi Hope. Proses mendaftar melalui website yang sangat mudah memicu perilaku mendaftar sebagai relawan.Kata kunci: anak muda, Fogg Behavior Model, gerakan sosial baru, media persuasi, relawan.

---

Technological developments alter how a social movement works there is no real effort so called Clicktivism, but there is also still has a real movement that actually expanded by using the media as a channel of persuasion. This study aims to describe the process of volunteering to interpret the message of persuasion of social movement website. This study was conducted on volunteers of the Indonesia Mengajar movement the movement asked volunteers to become elementary school teachers in the furthest, most remote and backward areas of Indonesia, providing real sacrifices and impacts. Using Fogg Behavior Model, the research was conducted qualitatively by interviewing three interviewees. The result shows the perception of the content in Indonesian Mengajar rsquo s website as the main source of information, plays a role in improving self efficacy and motivation, and triggers the emergence of behavior to register as a volunteer. The use of informal language, pictures and field experience stories make deliberative user deliberate websites, thus increasing Hope 39 s motivational component. The process of registering through the website is very easy to trigger the behavior register as a volunteer.Keyword young adult, Fogg behavior model, new social movement, persuasion media, volunteers. "

"ABSTRAKGerakan Pendidikan di Indonesia terus menerus menunjukan signifikansi dan dampak di masyarakat. Sedikit darigerakan pendidikan ini yang berhasil mencapai tujuan dan mempertahankan keberlanjutan gerakan akibatkurangnya komunikasi strategis yang dilakukan. Dengan mengambil studi kasus Gerakan Indonesia Mengajar,penelitian ini bermaksud untuk menilai efektifitas komunikasi gerakan ini melalui situs web. Melalui penelitianini ditemukan bahwa Gerakan Indonesia Mengajar sudah menggunakan situs web untuk memberi informasi,mengedukasi, mengajak serta mendapat sumber daya dan publisitas untuk gerakan ini. Dalam hal pesan yangdisampaikan, Gerakan Indonesia Mengajar juga sudah menyampaikan pesan-pesan yang konsisten danberkesinambungan dengan visi misi gerakan.

---

ABSTRACTEducation movement in Indonesia are rapidly increasing their impact and significance in the society. Only few ofthem has successfully achieve and sustain their movement due to the lack of strategic communication. By takinga single case analysis case study on Gerakan Indonesia Mengajar, this research is going to assess the effectivityof website communication of this movement. It was found that Gerakan Indonesia Mengajar has utilize the websiteto inform, educate, and persuade target audience, as well as to raise capital and generate publicity for themovement. In terms of the messages, Gerakan Indonesia Mengajar also has conveyed various messages that areconsistent and synchronize with its vision and mission."

"Pada masa pemerintahan Gubernur Basuki T. Purnama di Ibukota Khusus Wilayah Jakarta (DKI Jakarta), kebijakan penggusuran diberlakukan untuk mendorong pengembangan infrastruktur ke depan. Sayangnya, proses penggusuran itu sepihak, tidak termasuk dialog terbuka dengan komunitas miskin kota. Sebagai Hasilnya, kebijakan pengusiran telah menghilangkan peluang bagi kaum miskin kota untuk mendapatkan hak-hak mereka, tempat tinggal yang aman, serta manfaat sosial dan ekonomi sebagai warga negara. Untuk memberdayakan hak-hak kaum miskin kota, Urban Poor Network (JRMK) menyediakan advokasi untuk membuka peluang bagi kaum miskin kota berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini mempelajari bagaimana strategi serta pengaruh substantif dan institusional JRMK berperan dalam administrasi Gubernur Anies Baswedan. Ini penelitian menggunakan teori gerakan sosial dan politik Felix Kolb perubahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan proses advokasi yang dilakukan oleh JRMK berdampak pada pembentukan yang terintegrasi kebijakan wilayah pemukiman dan pengaturan masyarakat yang ditetapkan dalam Gubernur Keputusan No. 878 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018. Ini dampak tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor-faktor seperti kontrak politik dan momentum untuk melakukan transaksi politik, dukungan dari masyarakat sipil organisasi yang menyertai JRMK, dan kemampuan JRMK untuk berorganisasi kaum miskin kota.

---

During the reign of Governor Basuki T. Purnama in the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta), the eviction policy was implemented to encourage infrastructure development going forward. Unfortunately, the eviction process was one-sided, not including open dialogue with the urban poor communities. As a result, the eviction policy has eliminated opportunities for the urban poor to obtain their rights, safe housing, and social and economic benefits as citizens. To empower the rights of the urban poor, the Urban Poor Network (JRMK) provides advocacy to open opportunities for the urban poor to participate in the formulation and implementation of policies. This study studies how JRMK strategy and substantive and institutional influences play a role in the administration of Governor Anies Baswedan. This research uses the theory of social movements and political change Felix Kolb. This study uses qualitative methods with in-depth interviews. The results of this study indicate that the strategy and advocacy processconducted by JRMK has an impact on the integrated formation of residential area policies and community arrangements stipulated in the Governor's Decree No. 878 2018 and Governor Regulation No. 90 of 2018. Here the impact cannot be separated from factors such as political contracts and momentum for political transactions, support from civil society organizations that accompany JRMK, and JRMK ability to organize the urban poor."

"Peran Oku Mumeo dalam gerakan sosial membawa perempuan Jepang mendapatkan kesejahteraan melalui dibentuknya New Women’s Association tahun 1919. Organisasi ini berhasil mensahkan revisi UU ketertiban Umum dan Polisi, pemilu untuk perempuan, melarang laki-laki dengan penyakit kelamin untuk menikah, serta menginisiasi Hataraku Fujin no Ie (Rumah untuk Perempuan yang Bekerja) yang menyediakan tempat bagi perempuan yang bekerja pada tahun 1930. Pasca Perang Dunia II, tahun 1948 Oku Mumeo juga membentuk Shufurengo-kai (Asosiasi Ibu Rumah Tangga) sebagai organisasi yang menyejahterakan perempuan melalui 'menghubungkan politik dengan dapur'. Penelitian sejarah ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Oku Mumeo dan organisasi-organisasi yang didirikannya dalam gerakan sosial. Organisasi yang didirikan Mumeo kerap berkembang seiring kebutuhan zaman. Dalam penulisan ini dapat kita lihat juga pada Pasca Perang Dunia II, Oku Mumeo lebih fokus kepada ibu rumah tangga, karena perempuan pada umumnya sudah mulai mendapatkan kebebasan dalam ruang publik. Gerakan sosial yang dilakukan Oku Mumeo bersama organisasinya tidak berhenti dan terus berkembang dengan tujuan menyejahterakan masyarakat Jepang.

---

The role of Oku Mumeo in social movements that brought Japanese women to prosperity through the establishment of the New Women's Association which seeks to revise The Public Order and Police Law of 1900, forbid men with venereal diseases to get married, as well as women suffrage established in 1919 and Hataraku Fujin no Ie (House for Working Women) which provided a place for women to work in 1930. In 1948, during the post World War II era, Shufurengo-kai (Housewife federation) as an organization formed by Oku Mumeo after the war also made women prosperous through 'connecting politics with the kitchen'.

This historical research used qualitative method. The purpose of this paper is to find out the role of Oku Mumeo and the organizations she founded. The organization founded by Mumeo often grows together with the needs of times.

In this writing we can also see in the Post World War II, Oku Mumeo is more focused on housewives, because women in general have started to get freedom in public space. The social movements undertaken by Oku Mumeo and his organization did not stop and continue to develop with the aim of prospering the Japanese people."

"Indonesia adalah negara yang pernah menempatkan reforma agraria sebagai agenda bangsauntuk menata agraria pedesaan melalui pelaksanaan UUPA 1960. Namun, Reforma Agrariatidak berlanjut seiring naiknya kekuasaan Orba. Pada 1980-an tumbuh kembali gerakanmasyarakat pedesaan yang diakibatkan oleh konflik agraria dan perampasan tanah. Gerakantersebut tumbuh bersama kalangan aktivis mahasiswa yang kelak menjadi pelopor gerakanreforma agraria dan sebagian juga menjadi scholar activist. Posta Soeharto, kesempatanpolitik membuat gerakan sosial mampu mendesakkan agena reforma agraria melaluipembaruan hukum agraria. Pada perkembangan selanjutnya, pada masa pemerintahah SBY(2004-2014) hingga era Jokowi (2014-2019) aktivis memiliki kesempatan menjadiInstitutional Activist yang bekerja dalam kekuasaan negara. Pada saat bersamaan, wacanadan agenda reforma agraria dan pembangunan pedesaan juga diadopsi oleh lembaga BankDunia yang berpengaruh besar kepada K/L di Indonesia. Tesis ini membahas tentang perananinstitusional aktivis dan gerakan sosial dalam kebijakan Perpres 86/2018 tentang ReformaAgraria dan kontestasi gagasan antar aktor dalam perumusan kebijakan tersebut. Temuanpenelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan institusional aktivis ditentukan olehkemampuan mereka memanfaatkan arena (institusi), reputasi secholar activist dan dinamikaantar aktor baik yang beradan di dalam dan di luar kekuasaan pada perumusan menimbulkandinamika di kalangan aktivis dan gerakan sosial dalam mendorong perubahan kebijakan dankepiawaian dalam memanfatkan peluang politik yang tersedia.

---

Indonesia is a country that once put agrarian reform as the nation's agenda to reform ruralbased

agrarian structure through the implementation of the 1960 Basic Agrarian Law

(BAL). However, these efforts did not continue as the New Order's power rose. In the

1980s, the wakening of rural-based social movement caused by agrarian conflicts and

land grabbing. The movement grew along with student activists who later became

pioneers in the agrarian reform movement and some also became scholar activists. After

the fall of Soeharto era, political opportunity made social movements able to push for

agrarian reform agenda through the reform of agrarian law. Later on, during the SBY era

(2004-2014) until the Joko Widodo era (2014-2019), activists had the opportunity to

become institutional activists who worked in state power. At the same time, the discourse

and the agenda of agrarian reform and rural development were also adopted by the World

Bank institutions which had a strong influence on the ministries and or state’s institution

in Indonesia. This thesis discusses the policy formulation that contested each other in the

formulation of agrarian reform policy in Indonesia until the birth of the Presidential

Decree No.86/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA). The contestation continued after

the endorsement. This situation leads to dynamics among activists and social movements

in encouraging a policy change on agrarian reform until the birth of the decree, including

on how the movement took advantage in regards to legal opportunity of the Perpres RA

at the national level to the village level"