Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 76 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Emil Radhiansyah
"Bolivia merupakan sebuah negara di Amerika Tengah. Secara geography negara ini berada di dataran tinggi Amerika Latin. Walaupun tidak memiliki akses ke daerah pantai, Bolivia merupakan salah satu penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar setelah Venezuela di Amerika Latin. Penduduk Mayoritas Bolivia adalah suku indian Aymara dan Quecha dan juga keturunan campuran antara indian dan kulit putih (Spanyol). Sebagai sebuah negara berkembang, Bolivia memiliki ketergantungan terhadap bantuan finansial dari lembaga-lembaga keuangan internasional dan masuknya investor asing. Namun kebijakan kontroversial dikeluarkan oleh Presiden terpilih pada Desember 2005, Evo Morales. Kebijakan yang dianggap tidak memihak atas jaminan kepemilikan dan keamanan berinvestasi terhadap investor asing, mendapat kecaman dan tanggapan negatif dari banyak pihak.
Kebijakan nasionalisasi yang dikeluarkan oleh Evo Morales pada 1 Mei 2006, yang bertepatan dengan hari Buruh Internasional tersebut, dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap kebebasan berinvestasi di Bolivia, dan merugikan sekitar 20 perusahaan yang bergerak dalam penglolaan dan eksplorasi migas. Kebijakan ini dikeluarkan bukan karena keinginan Evo Morales, tetapi merujuk kepada terjadinya Gerakan Sosial yang telah terjadi di Bolivia pada periode waktu tahun 2000 sampai dengan 2005. Pemerintahan Bolivia terdahulu yang menerapkan kebijakan ekonomi dan politik neoliberal, telah menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan kemiskinan dalam masyarakat Bolivia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Amy Chua dalam bukunya World On Fire, bahwa dominasi minoritas atas mayoritas penduduk pribumi menyebabkan munculnya konflik. Dikaitkan dengan globalisasi dengan paradigma neoliberal, dimana peranan negara dalam pasar harus dikurangi. IMF dan Bank Dunia merupakan lembaga keuangan internasional yang menerapkan kebijakan mengenai Liberalisasi Perdagangan, Deregulasi, serta Privatisasi yang merupakan pilar-pilar dalam perekonomian neoliberal.
Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Bolivia mengikuti saran-saran dari IMF serta Amerika Serikat, memang memiliki dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Boilivia, namun pertumbuhan tersebut hanya dirasakan oleh sekelompok kecil saja. Akibat dari privatisasi yaitu terjadinya efisiensi biaya perusahaan yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, terutama pada Badan Usaha Milik Negara yang telah diswastanisasikan kepada investor asing. Sehingga dalam pembagian keuntungan Bolivia hanya menerima tidak lebih dari 20 persen saja. Kebijakan penghapusan pertanian koka, sebagai bagian dari kepentingan Amerika Serikat mengurangi peredaran kokain yang masuk ke wilayahnya, memaksa pemerintah Bolivia melakukan kebijakan penghapusan lahan pertanian koka, yang disertai dengan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan Bolivia. Rakyat yang merasa ditindas terutama penduduk pribumi, melakukan perlawanan dengan melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut perubahan dalam pemerintahan. aksi massa yang dikenal dengan Gerakan Sosial tersebut ternyata mampu menekan pemerintahan Bolivia, yang terbukti dengan terjadinya beberapa kali perubahan dalam kepersidenan. Gerakan Sosial yang terjadi di Bolivia merupakan Gerakan Sosial Baru.
Dinamakan Baru dikarenakan unsur-unsur gerakan tersebut tidak hanya datang dari kelas pekerja, tapi dari berbagai kalangan. Tuntutan yang diajukan bukan berdasarkan atas hubungan antara pemilik modal dan pekerja, walaupun tuntutan masih bersifat adanya perubahan dalam kebijakan ekonomi namun Gerakan Sosial yang terjadi di Amerika Latin umumnya dan khususnya Bolivia adalah kembalinya peranan negara didalam pengaturan pasar. Oleh karenanya tuntutan untuk melakukan nasionalisasi di Bolivia bukan sebuah gerakan yang menolak paradigma neoliberal tetapi lebih kepada pembagian yang adil hasil-hasil antara investor dan Bolivia. Kemunculan Evo Morales sebagai Presiden mambawa warna baru dalam regional Amerika Latin. Bersama dengan Hugo Chavez, Fidel Castro, dan beberapa negara Amerika Latin lainnya menumbuhkan sebuah kekuatan regional baru. Kekuatan yang dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan ini, melalui pembentukan Bank Selatan yang dimaksudkan menggantikan peranan IMF dan Bank Dunia, tentunya dengan perumusan strategi yang lebih dapat diterima oleh kondisi negara-negara Amerika Latin. Pembentukan kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Selatan yang mengedepankan kepada semangat pembangunan daripada eksploitasi.

Bolivia is place in the middle of American Region. Geography of the state is place at the highland of Latin America. Though the country does not have any access to the sea, it produces one of the biggest oil and gas after Venezuela in Latin America. The majority is indigenous people of Indian Aymara and Quecha and also mixed blood Indian and the white (the Spanish). As one of developing country in the region, it dependable on financial help from International Financial Institutions and foreign investor. But a controversial policy was came from the elected President, Evo Morales. the policy did not have any guarantee on the right of ownership and investment security for foreign investor, it also condemned by and had a negative impact from many side.
The nationalization policy by Evo Morales on 1st of May 2006 that came to effect at Workers Day, was consider as a threat for the freedom in investing climate in Bolivia, and also suffer to a lose for 20 company which move on the execution and explorations in energy mining. The demand of the policy that came in effect was came from the social movement in Bolivia between year 2000 until 2005. Political and neoliberal Economic policy that was came from the former government of Bolivia, had caused social suspicious and poverty inside the Bolivian. As Amy Chua said in her book World on Fire, the minority domination above majority of the indigenous people has cause a conflict. With the globalization impact with neoliberal paradigm and as the state intervention to the market must be reduce. The International Monetary Foundation organization (IMF) and The World Bank, as an international monetary institutions, give policy in liberalizing trade, deregulations and Privatizations which is as foundations to the neoliberal economy.
The implemented policy by former government of Bolivia, was followed the suggestion that suggested from IMF and The United States of America, and had an impact on economic development in Bolivia, that only effected small group of Bolivian society. Theeffect in privatization was in company efficiency that caused jobs lost especially in state enterprises. The privatization of state enterprises to private business in large scale had caused in profit share, which that the Bolivian Government share less than 20 percent of the profit. The coca eradication policy, which was one of the United States pressure policy toward Hugo Banzer government to reduce cocaine that circulating in the street of United States, had an impact in eradicated the coca land farm followed by the force act by the Bolivian special drug police and the army.
The cocaleros (coca?s farmer), indigenous people, students, Workers Union, Teachers Union and many organization and mass reacted to the implemented of the policies and demanded change in government policy and also in the body of government it self. The improve of mass movement known as the Social Movement was the pressure to the Government and change in the government body, as the step down of five president in Bolivia. The Bolivian Social Movement also known as the part of New Social Movement. New because the factor of the movement was not only came from workers class, also from other class, such as students, woman?s, professionals, indigenous people and many other.
The demand of this movement not only based on relations between workers and the capital class, although the demand still in the changing in economy policy. The Social Movement in America Latin in general and especially in Bolivia is the demand on state intervention in the market that can protect public goods to reach by the people. In the case of nationalizations in Bolivia, the movement not only a movement against the neoliberal paradigm but as a demand in fair economy sharing. The rise of Evo Morales as President brought new colors in Latin American region. With Hugo Chavez of Venezuela and Fidel Castro of Cuba and other Latin America State, the region is growing a new power. It was directing against United States influences in the region, with the forming of Southern Bank of South America region is also directing against and replacing the IMF and World Bank influences, off course with new accepted strategic approachement by the Latin American Nations. The forming of economy cooperation in Southern America bring a spirit of development than exploitation."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T22907
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyu Juliangga
"ABSTRAK
Mekanisme ekonomi pasar merupakan salah satu karakteristik dari globalisasi yang cenderung melakukan penekanan untuk tunduk pada rezim pasar bebas yang menciptakan gerakan komunal atas masyarakat sipil. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana eksploitasi mekanisme ekonomi pasar dapat berdampak pada kemunculan gerakan masyarakat sipil yang diusung oleh ForBALI bernama Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Aliansi masyarakat sipil ini secara umum mengawali penolakan masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh swasta dan negara. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori, yaitu Gerakan Sosial Baru, Mekanisme Pasar Bebas dan segitiga hubungan negara, pasar dan masyarakat sipil. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanasi. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini, diantaranya ForBALI sebagai pemrakasa utama terbentuknya Gerakan Bali Tolak Reklamasi, ForBali mampu menyatukan semua kepentingan masyarakat Bali atas reklamasi, dan pemerintah dan sektor swasta yang termasuk kedalam sistem ekonomi pasar melakukan deregulasi dan mengatur kembali kebijakan yang melibatkan swasta, khususnya reklamasi Teluk Benoa.

ABSTRACT
Market economic mechanism is one of the characteristics of globalization which provide a pressure to obey the free market regime and emerging the empowerment and communal civil society movement. This research will discuss about how exploitative market economic mechanism affect the emerge of civil society movement which is gerakan Bali tolak reklamasi by ForBALI. This alliance as a civil society representative to aggregate the Balineses denial of Benoa Bays reclamation by private sector and government. This paper is using three theoretical framework which are new social movement theory, market economic mechanism also the triangle of relation between negara, market and civil society. The methodology using a qualitative approach with explanative methods. There are three findings in this research. ForBALI significant as main initiator in Gerakan Bali Tolak Reklamasi (Balis Refuse Reclamation Movement), ForBALI able to aggregate all of Balinese interest about reclamation, and market economic system which include government and private to deregulate and policy adjustment with the involvement of private, especially in Benoa Bays reclamation."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syamsul Bakri
"Penelitian ini merupakan hasil penelitian sejarah yang bertujuan untuk merekonstruksi kemunculan dan tumbuhnya pergerakan di Surakarta pada masa kolonial. Penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai dinamika dan pergerakan di Surakarta, yang meliputi: (1) faktor yang melatarbelakangi dinamika dan pergerakan di Surakarta pada masa kolonial, dan (2) bentuk dinamika dan pergerakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Paradigma sejarah yang digunakan adalah John Tosh, yaitu merekonstruksi sejarah dengan memahami latar belakang sosial dan keadaan yang menyebabkan berkembangnya suatu peristiwa, serta arah perubahannya. Sedangkan untuk rekonstruksi masa lalu, penelitian ini menggunakan model lingkaran pusat. Dalam model ini diasumsikan bahwa kejadian di pusat lingkaran akan menimbulkan akibat di sekitarnya. Pada gilirannya, pusat lingkaran dan sekitarnya akan mengarah pada pusat baru disekitarnya yang juga akan menimbulkan gejala baru. Teori yang digunakan adalah teori konflik, gerakan sosial, dan ideologi perlawanan. Penggunaan teori-teori sosial penting agar kajian sejarah dapat meluas dalam ruang (sinkron), di samping tetap berada pada pola dasar dasar sejarah yang meluas dalam waktu (diakronis). Kajian ini menemukan fakta sejarah bahwa dalam penggalan sejarah pergerakan di Indonesia, terdapat berbagai faktor dan bentuk dinamika pergerakan di Surakarta pada masa kolonial. Dinamika dan pergerakan di Surakarta dilatarbelakangi oleh faktor eksternal (tekanan imperialisme Barat) dan faktor internal (meningkatnya perjuangan organisasi pribumi dan media modern). Bentuk dinamika dan pergerakan di Surakarta bersifat melingkar terpusat, kompleks dan saling terkait dalam berbagai bidang yaitu bidang sosial budaya, agraria, ekonomi, politik dan agama. Hasil penelitian ini telah memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi disiplin ilmu sejarah, khususnya dalam pemaparan dan rekonstruksi sebuah penggalan sejarah tentang dinamika dan pergerakan kaum pribumi (masyarakat adat) dalam pemberontakan imperialisme. Selain itu, peran gerakan agama dalam membentuk situasi yang bergerak ditemukan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada disiplin ilmu Sejarah Kebudayaan Islam."
Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2018
297 JPAM 31:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Iskandar P. Nugraha
"Gerakan Theosofi merupakan salah satu elemen penting pembangkit kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat bumiputra ( Indonesia ) pada permulaan abad 20. Hal ini dimungkinkan karena organisasi Theosofi menjelma menjadi organisasi transisi yang menjalankan peran sebagai jembatan atau katalisator sebagian kaum intelektual terpelajar Indonesia yang tengah berubah dari masyarakat berpola pikir kolonial dan beridentitas kedaerahan kepada masyarakat baru yang menuju corak dan identitas nasional yang sesungguhnya. Peran ini dimungkinkan karena berpadunya konsep-kon_sep Theosofi dengan gagasan-gagasan asosiasi dalam konteks Politik Etika Pemerintah Hindia Belanda. Melalui konsep itu, pelbagai aktivitas serta kepeloporan tokoh-tokohnya yang sebagian besar kalangan penting dan terpelajar di Hindia-Belanda, organisasi Theosofi menjadi agen bagi terjadinya proses tranformasi ide-ide yang kemudian bermuara pada kesadaran kebangsaan yang kuat di antara masyarakat bumiputra terpelajar. Proses ini berjalan terus, bahkan ketika organisasi Theosofi perlahan pudar pengaruhnya sejak tahun 20-an. Penyebabnya : adanya warisan kalangan asosiasi pengikut Gerakan Theosofi berupa pranata pendidikan (sekolah guru dan sekolah Arjuna), yang tampaknya menjembatani munculnya perasaan-perasaan atau jiwa kebangsaan. Proses tersebut sama sekali tidak dimaksudkan para pelopor dan aktivisnya yang kebanyakan orang Eropa (Belanda) itu. Maka ketika nasionalisme yang sesungguhnya mulai muncul semenjak tahun 20-an, peran sebagai bapak angkat kaum intelektual Indonesia, yang antara lain telah mempengaruhi perkembangan nasionalisme awal, seperti yang tampak dalam organisasi BO, IP, dan Jong Java, tampaknya harus segera berakhir. Organisasi ini harus menyingkir dari kancah pergerakan nasional yang tidak lagi memberi tempat bagi para penganut gagasan asosiasi. Itulah sebabnya posisi Gerakan Theosofi menjadi sulit ditempatkan di tengah-tengah masyarakat yang secara tidak sadar atau tidak sengaja dibesarkan dan didewasakan, lewat kiprahnya yang sangat dinamis pada awal abad ini hingga tahun 1930-an."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iman Hilman
"Gerakan Dermodjojo tahun 1907 yang dibahas di dalam studi
ini terjadi di desa Bendungan, wilayah Kabupaten Berbek, Kare-
sidenan Kediri. Gerakan ini dipimpin oleh Dermodjojo, seorang
petani kaya dari desa Bendungan yang berusia 60 tahun. Gerakan
yang
bercorak mesianistis ini diilhami oleh keinginan Dermodjo-
jo untuk memproklamasikan dirinya sebagai Ratu Adil. Proklamasi
Dermodjojo sebagai Ratu Adil ini terjadi pada bulan Januari ta-
hun 1907, yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan
nya untuk memperkuat keyakinan para pengikutnya di dalam upaya
membebaskan rakyat dari kondisi kemiskinan.
Yang Jawa Hgan desa
Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan suatu gerakan
berlandaskan pada paham mesianisme yang terjadi di daerah
Timur. Apakah tujuan yang ingin dioapai olah Dermodjojo de-
para pengikutnya? Bagaimanakah warna kondisi masyarakat di
itu yang menyebabkan terjadinya gerakan tersebut? Bagaima-
nakah pandangan pemerintah kolonial terhadap gerakan tersebut?
Tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasinya?
Bagaimanakah pandangan masyarakat di daerah itu terhadap adanya
gerakan tersebut? Hasil penelitian inidiharapkan dapat menjadi
pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.
tiwa
Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap atas paris
sejarah yang bercorak suatu gerakan sosial, agak eulit se-
andainya hanya menggunakan satu bidang ilmu saja. Oleh karena
itu,
selain menggunakan Ilmu Sejarah, penelitian ini juga meman
faatkan kerangka teori dan konsep ilmu sosial lainnya, khusus-
nya Sosiologi. Selain itu, sebagai upaya untuk menjalin serta
menganalisis fakta-fakta yang diperoleh, maka sumber-sumber yang
menjadi landasan upaya itu diperoleh melalui Studi Kepustakaan,
baik
dalam bentuk tercetak maupun dokumenter.
Di satu sisi dapat dilihat, bahwa gerakan Dermodjojo yang
terjadi di Jawa Timur ini tidak sampai menggoyahkan sendi-sendi
kehidupan kemasyarakatan maupun kedudukan pemerintah kolonial.
Namun di sisi lain, gerakan ini bukanlah suatu hal yang tidak
berarti sama sekali, oleh karena adanya suatu gerakan di tengah
tengah kehidupan kolonial, tentunya hal ini paling tidak menun-
jukkan adanya suatu aspirasi dan manifestasi dari sekelompok ma
syarakat yang menginginkan kebebasan.
"
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 1996
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Andes Masyri Hidayat
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pemakaian media sosial Twitter dalam kehidupan masyarakat. Pemakaian twitter dengan akses yang tidak terbatas membuat aliran komunikasi semakin mudah.Peningkatan penggunaan Twitter semakin mempermudah individu untuk mengekspresikan diri. Twitter juga dapat turut mendorong tumbuhnya gerakan sosial politik. Salah satu gerakan sosial yang tumbuh melalui media sosial twitter adalah Gerakan Sosial #saveKPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi media sosial dalam mendukung suatu gerakan sosial dan menganalisa suatu topik di dalam twitter dalam membangkitkan gerakan sosial di dunia nyata. Terdapat beberapa teori yang mendukung penelitian ini yaitu, media baru, media massa di Internet, computer mediated communication (CMC), masyarakat jaringan, Word of Mouth, sosiologi, dan civil society.
Proses komunikasi di dalam media sosial Twitter ini meneguhkan asumsi dari sebuah konsep teori Word of Mouth (WOM), bagaimana media sosial Twitter ini berperan menyebarkan informasi secara cepat dan berdampak secara luas. Secara informal muncul para pemilik akun yang berperan sebagai pemimpin opini. Para pemimpin opini ini mempunyai dua peranan utama, yaitu menggerakkan proses penguatan pemikiran melalui pesan-pesan berbentuk fakta dan opini, serta memobilisasi para pengikut opini melalui pesan-pesan berbentuk pengumuman dan ajakan untuk turut berperan aktif dalam aksi di dunia nyata. Dengan adanya para pemimpin opini yang menjalankan peran-peran tersebut, individu-individu yang terlibat dalam gerakan sosial #saveKPK di dunia maya dapat dimobilisasi untuk turut berperan aktif dalam aksi gerakan sosial #saveKPK di dunia nyata, yaitu melalui kegiatan yang disebut "Semut Rangrang".

The study was based on the phenomenon of the use of social media Twitter in the public life. The use of internet with no limit for its access has made communication flow easier and more freely-open knowledge and information. The rise in use of Twitter has made personal expression of opinion by individuals easier. Twitter has also induced the rise of various socio-political movements. One of these social movements using Twitter was #saveKPK movement. The objective of the study was to investigate the functions of social media in supporting a social movement and to analyse a topic in Twitter which enhance the rise of social movement in the actual world. There were a number of theories supporting the study such as new media, mass media in the internet, computer mediated communication (CMC), network society, Word of Mouth, sociology, civil socitety, and social movement.
Communication process in the media has verified the assumption taken from the word mouth theory demonstrating the role of Twitter in fast dissemination of information with widespread impact. Although formally the social movement through Twitter has no leader, informally a few accounts rose as the opinion leaders. These opinion leaders had two main functions: to induce the process of strengthening the ideas by providing messages in the forms of facts and opinions, as well as to mobilize the opinion followers by providing messages in the forms announcements and invitations to participate in the actual actions in the real life. The presence of these opinion leaders with such functions, have enabled individuals involved in the social movement #saveKPK in the cyber world to be mobilised to participate actively in the real world actions, such as through "Semut Rangrang" activities.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indryan Swarandaru Djamin
"Skripsi ini menjelaskan mengenai pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi terhadap terbentuknya gerakan sosial di Spanyol yang disebut dengan gerakan 15M Indignados Movement di tahun 2011. Faktor-faktor krisis ekonomi seperti menurunnya pendapatan rumah tangga, meningkatnya jumlah pengangguran, dan meningkatnya kesenjangan pendapatan membuat berbagai kelompok masyarakat yang terdampak krisis ekonomi untuk ikut serta bergabung ke dalam gerakan sosial 15M Indignados dan memprotes kepada pemerintah yang dinilai bertanggung jawab atas terjadinya krisis ekonomi tersebut di Spanyol. Kemudian masalah krisis ekonomi menjadi isu populis yang kemudian dimanfaatkan oleh Partai Podemos yang memiliki hubungan dengan gerakan 15M Indignados untuk mendapatkan dukungan dari para simpatisan gerakan tersebut. Partai Podemos yang dipimpin oleh Pablo Iglesias kemudian mengkampanyekan isu populis untuk meraih banyak dukungan.

This thesis is explaining about the economic crisis and it’s influence to the emergence of social movement which is called 15M Indignados Movement in Spain in the year of 2011. Three factors of the economic crisis in Spain, which are declining household income, increasing unemployment, and increasing income inequality has made many groups of people in the society to make 15M Indignados Movement and they began to protes to the government who is responsible for the emergence of the economic crisis in Spain. The economic crisis then became the populism issues in Spain, and after the 15M Indignados Movement ended, Podemos Party which has a connection with the social movement, getting support from the Indignados movement symphatizers. Podemos which is lead by Pablo Iglesias as their leader, raising these populism issues in their campaigns to gain supports."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Triyatno
"Misi Mencerdaskan kehidupan bangsa dan misi sebagai wahana belajar kepemimpinan bagi anak-anak muda terbaik Indonesia agar tak semata memiliki kompetensi kelas dunia, tetapi juga pemahaman akar rumput membawa perspektif baru bagi kaderisasi anak muda di Indonesia telah membawa Gerakan Indonesia Mengajar (GIM) mengirimkan Pengajar Muda (PM) ke 17 Kabupaten terpencil. PM dan GIM menjadi fenomena menarik bagi gerakan anak muda Indonesia. Jadi, penelitian ini mencoba membahas pola kepemimpinan apa yang terbentuk selama pengiriman PM dan mencoba menelisik lebih jauh pola GIM dalam kerangka civil society dan Gerakan Sosial Baru. Penelitian ini mengggunakan metode kualitatif dengan mengambil informan para PM aktif dan alumni. Data didapatkan dengan metode wawancara mendalam.
Hasil penelitian didapat bahwa pola kepemimpinan akar rumput PM menjadi terbentuk dalam pola penempatan di daerah terpencil. Dari sini membuka wawasan mereka mengenai luas dan beragamnya Indonesia, sementara bagi daerah penepatan merasa senang dikirim anak muda untuk mengajar di daerahnya. PM menjadi aktor di lapangan dalam proses penguatan civil society di Indonesia yang memiliki shared value mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengatasi masalah kekurangan tenaga pengajar di daerah terpencil. Hal ini sejalan dengan pemikiran Larry Diamond. Proses pengiriman PM ke daerah memberi gambaran Gerakan Sosial Baru di Indonesia bahwa organisasi non pemerintah melakukan GIM tanpa harus menghilangkan peran institusi negara, bahkan mengajak bekerja sama menjadi jembatan bersama pihak swasta untuk memajukan pendidikan Indonesia dalam rangka mencerdaskan segenap tumpah darah Indonesia. Hal ini sesuai dengan empat aspek Gerakan Sosial Baru: pertama, adanya kesamaan keyakinan (shared beliefs) dan solidaritas; kedua, adanya jaringan kerja dan interaksi informal; ketiga, aksi kolektif atas issu-issu konfliktual; keempat, aksi yang menunjukkan ruang yang luas di luar institusionalitas dan prosedur-prosedur rutin dari kehidupan sosial.
Saran penelitian ini ada beberapa. Pertama, Bagi GIM, sekiranya pola Kepemimpinan akar rumput menjadi dimasifkan ke dalam bentuk kurikulum pembelajaran orang dewasa PM di lapangan. Kedua, Pengiriman PM menjadi wahana strategis anak muda untuk belajar kepemimpinan dan nasionalisme Indonesia karena mampu melihat Indonesia di daerah terpencil. Maka dari itu, perlu kiranya makin diperkuat jalinan jaringan antara pihak terkait agar kegiatan ini mampu tersebar lebih dari 17 Kabupaten tepencil di Indonesia. Ketiga, Teori Kepemimpinan Akar Rumput menjadi alternatif dalam proses kaderisasi kepemimpinan muda hendaknya mulai dikaji secara ilmiah dan dilaksanakan pada organisasi-organisasi kepemudaan. Kempat, terkait dengan tehnis penelitian ini. Sempitnya waktu penelitian yang diberikan berimbas pada hasil penelitian yang belum maksimal dan komprehensif. Maka dari itu hendaknya perlu dilakukan kembali kajian mendalam mengenai Kepemimpinan Akar Rumput baik secara teoritik keilmuan maupun pelaksanaan di berbagai organisasi.

Mission to educated life of the nation and the mission as a field to learn leadership for best young Indonesia so that they cannot simply have world-class competence, but also grass-roots understanding bring a new perspective to the young cadre recruitment in Indonesia make Gerakan Indonesia Mengajar (GIM) sends Pengajar Muda (PM) to 17 isolated Districts. PM and GIM became the phenomenon of interest to the youth movement of Indonesia. Thus, this research attempts to address what leadership patterns formed during the delivery of the PM and try to probe further patterns of GIM in the framework of civil society and new Social Movements. This research using qualitative method by taking the informant, active and alumni PM. Data obtained with the method of in-depth interviews.
The research results obtained that the grassroots leadership of PM pattern to be formed in the pattern of placement in remote areas. From here open their insight about vast and various regions of Indonesia, while placement had the pleasure sent young people to teach in its territory. PM being a field actors in the process of strengthening civil society in Indonesia, that have shared value educated life of the nation with sending solution in lack of teacher in remote area at Indonesia. This equal to Larry Diamond theories of Civil Society. Placement PM to prefigure a new Social Movement in Indonesia that non-governmental organizations doing GIM without having to State institutions, even nullifying invites work being a bridge with private parties to advance the education of Indonesia in order to Educate all the spilled blood of Indonesia. This same with four element of New Social Movement; shared beliefs and solidarity; network an informal interaction; collective action; action that show large spaces outside of institusional and routine procedure in social live.
This research had several suggestions. First, For GIM, if Grassroots Leadership patterns to be spread into the shape of the curriculum learning adult am on the field. Second, PM placement being a strategic way to young people to study leadership and nationalism of Indonesia cause they able to see Indonesia in remote areas. Therefore, it needs to be further reinforced braided chain between the parties related to this activity are able to spread over 17 remote Regency in Indonesia. Third, the grass-roots Leadership Theory into alternatives in the process of young leadership cadre recruitment should begin studied scientifically and held on youth organizations. The province, related to technical the research. The narrowness of the given research time imposes the research results which have not been fullest and comprehensive. Therefore he should need to be done again in-depth study on Grassroots leadership either in academic or teoritik implementation in various organizations.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rachmayani
"[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menelaah strategi
perjuangan hak kaum tani oleh La Via Campesina yang berperan sebagai aktor
gerakan sosial transnasional sekaligus sebagai ideas kaum tani itu sendiri. Sebagai
aktor gerakan sosial transnasional, La Via Campesina dibangun dari elemen
identitas, solidaritas, tujuan bersama, dan aksi kolektif yang berkelanjutan, dengan
pergerakan dari level lokal, nasional, regional, hingga internasional. Sedangkan
sebagai ideas, La Via Campesina bergerak membawa ide, nilai-nilai, dan norma
kaum tani dari level lokal hingga ke tataran internasional untuk memperjuangkan
hak-hak kaum tani. Ide alternatif yang dibangun oleh La Via Campesina untuk
memperjuangkan hak kaum tani adalah dengan menawarkan konsep kedaulatan
pangan dan reforma agraria yang diarusutamakan kedalam pembentukan norma
hak asasi petani yang kemudian diperjuangkan melalui proses institusionalisasi
norma hak asasi petani La Via Campesina di Dewan HAM PBB, agar terbentuk
konvensi hak asasi petani sebagai instrumen baru dalam mekanisme norma HAM
internasional PBB yang akan melindungi hak-hak kaum tani didunia. Strategi
perjuangan yang dilakukan oleh La Via Campesina dalam penelitian ini adalah
strategi kampanye, aksi kolektif, mobilisasi, jaringan, persuasi, dan advokasi.

ABSTRACT
This study aims to investigate and examine the strategy of the fight for peasantry
rights by La Via Campesina, who takes role as a transnational social movement
actor as well as ideas for the peasantry itself. As a transnational social movement
actor, La Via Campesina is developed from elements of identity, solidarity,
common goals, and sustainable collective actions, whose movements ranged from
local, national, regional, and international level. Meanwhile, as ideas, La Via
Campesina brings up the ideas, values, and norms of the peasantry from local
level to international boards to fight for the peasantry rights. One alternative idea
developed by La Via Campesina for the fight of peasantry rights is to offer the
concept of food sovereignty and agrarian reform to be mainstreamed into the
formation of norms of peasants rights which then fought through the
institutionalization process of norms of the peasants rights of the La Via
Campesina at the Human Rights Council, in order to form peasants rights
conventions as a new instrument in the norms mechanism of the UN international
human rights that would protect the peasantry rights in the world. The strategy of
the fight waged by La Via Campesina in this study is a strategy of campaign,
collective actions, mobilization, networking, persuasion, and advocacy, This study aims to investigate and examine the strategy of the fight for peasantry
rights by La Via Campesina, who takes role as a transnational social movement
actor as well as ideas for the peasantry itself. As a transnational social movement
actor, La Via Campesina is developed from elements of identity, solidarity,
common goals, and sustainable collective actions, whose movements ranged from
local, national, regional, and international level. Meanwhile, as ideas, La Via
Campesina brings up the ideas, values, and norms of the peasantry from local
level to international boards to fight for the peasantry rights. One alternative idea
developed by La Via Campesina for the fight of peasantry rights is to offer the
concept of food sovereignty and agrarian reform to be mainstreamed into the
formation of norms of peasants rights which then fought through the
institutionalization process of norms of the peasants rights of the La Via
Campesina at the Human Rights Council, in order to form peasants rights
conventions as a new instrument in the norms mechanism of the UN international
human rights that would protect the peasantry rights in the world. The strategy of
the fight waged by La Via Campesina in this study is a strategy of campaign,
collective actions, mobilization, networking, persuasion, and advocacy]"
2015
T43584
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Trezadigjaya
"ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fakta tentang kemiskinan dan bencana kemanusiaan yang memerlukan keterlibatan masyarakat. Permasalahan tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab Negara, melainkan pula masyarakat. Salah satu yang merespon permasalahan tersebut yaitu Aksi Cepat Tanggap ACT , yang bergerak dalam bidang filantropi dengan cara melakukan penggalangan dana sosial dari masyarakat, dan juga aktivitas kerelawanan lainnya. Beragam aktivitas dilakukan oleh ACT guna melakukan aktivitas kemanusiaan seperti penggalangan sosial dan kerelawanan, sebagai bagian dari gerakan sosial di tengah masyarakat. Di tengah lahirnya lembaga kemanusiaan serupa, ACT kemudian harus meningkatkan sumber daya lembaga sehingga tetap dapat memfasilitasi partisipasi sosial masyarakat. Hal tersebut mendasari penelitian ini yang bertujuan untuk menjelaskan modal sosial yang dibangun oleh ACT dalam memfasilitasi partisipasi sosial masyarakat guna membantu penyelesaian masalah sosial kemanusiaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dengan observasi, studi pustaka, wawancara mendalam, observasi, serta dokumen ndash; dokumen audio visual. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa : 1 ACT sebagai gerakan sosial dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui aktivitas donasi serta kerelawanan dengan berlandasakan nilai ndash; nilai ke-Islaman dan nasionalisme serta mengedepankan prinsip kemanusiaan yang bertujuan untuk membangun solidaritas kemanusiaan serta meningkatkan kepedulian masyarakat guna tercipta perubahan sosial di masyarakat; 2 Manajemen isu oleh ACT menarik simpati masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk berpartisipasi dalam program - program ACT; 3 ACT memiliki modal sosial yang dapat menggerakkan tindakan kolektif dari masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat.

ABSTRACT
This research is based on the facts about poverty and humanitarian disasters requiring involvement of societies. The problems are not only for the state to be responsible but also for the societies. One of the responses toward the problems comes from the Aksi Cepat Tanggap ACT , a foundation working on philanthropic works by doing social fund raising as well as other volunteering activities. Various activities are undertaken by the ACT to carry out humanitarian activities such as social gathering charities and volunteering programmes, as parts of social movement of the societies. In the midst of the birth of similar humanitarian foundations, the ACT needs to improve the institutional resources so it can still facilitate the social participations of the community. Therefore, this consideration is underlying the study which aims to explain the social capital built by the ACT from which the social participations are facilitated as efforts of helping to solve social problems of humanity. By using qualitative approach, the data of this study were collected through observations, study of literature, in depth interviews and audio visual documents. The study found that 1 The ACT, as a social movement, facilitates the community participations by doing donation activities and volunteering based on Islamic values and nationalism. It also promotes humanitarian principles aiming at building humanitarian solidarity and increasing public awareness to create positive changes in societies. 2 The management of issues by the ACT draws public sympathy and thus people are interested in participating the ACT programmes. 3 The ACT has social capital that can mobilise collective massive actions and in consequence can encourage more trust gained from the societies."
2018
T51297
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8   >>