Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran gerakan sosial anti-nuklir Jerman dalam mendorong lahirnya kebijakan energi terbarukan Jerman atau EEG tahun 2000. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus serta teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan anasisis data sekunder. Dengan menggunakan teori gerakan sosial J. Craig Jenkins, ditemukan bahwa gerakan anti-nuklir Jerman berperan signifikan dalam mendorong lahirnya kebijakan EEG tahun 2000. Mobilisasi sumber, institusionalisasi gerakan sosial dan struktur peluang politik menjadi tiga faktor penting yang membuat gerakan anti-nuklir berperan signifikan dalam proses transisi kebijakan tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the role of the German anti nuclear social movement in driving the emergence of the 2000 Germany rsquo s renewable energy policy or EEG. The study was conducted by case study method and data collection technique in the form of literature study and secondary data analysis. Using J. Craig Jenkins 39 s social movement theory, it was found that the German anti nuclear movement played a significant role in driving the emergence of the 2000 EEG policy. The mobilization of resources, institutionalization of social movements and the structure of political opportunity became three important factors that lead the German anti nuclear movement to play a significant role in the policy transition process."

"Skripsi ini membahas mengenai sebuah gerakan sosial sebagai politik perlawanan. Gerakan sosial yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Peoples Alliance for Democracy PAD atau yang biasa disebut dengan Kaus Kuning. Fokus penelitian ini adalah upaya dari PAD yang berusaha untuk menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej di Thailand. Dalam upayanya untuk menjatuhkan perdana menteri, PAD menggunakan konflik Kuil Preah Vihear sebagai isu politik. Hal ini tidak terlepas dari strategi PAD yang menggunakan isu sebagai alat politiknya. Melalui teori gerakan sosialyang diajukan oleh Sidney Tarrow 1998, penulis mencoba menganalisis upaya yang dilakukan PAD yang menggunakan konflik Kuil Preah Vihear untuk menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej di Thailand. Selain itu, melalui teori gerakan sosial yang diajukan oleh Tarrow, peneliti juga akan menganalisis Mahkamah Konstitusi sebagai jaringan elite yang membantu PAD dalam menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej.

---

This bachelor thesis discusses about one of social movements as a contentious politics. This social movement is called People rsquo s Alliance for Democracy PAD or commonly addressed as yellow shirt. This research focuses on the effort of PAD that attempts to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej in Thailand. In an effort to overthrow the prime minister, PAD uses Preah Vihear Temple conflict as a political issue to mobilize Thai society. This cannot be separated from the PAD strategy that uses the issue as a political tool. Through the social movement theory proposed by Sidney Tarrow 1998 , the author tries to analyze the effort of PAD using the Preah Vihear Temple conflict to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej in Thailand. In addition, through the social movements theory proposed by Tarrow, researchers will also analyze the Contitutional Court as an elite network that assist PAD to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej."

"Pada tahun 2019, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan dengan Anang Hermansyah sebagai inisiator. RUU tersebut pun menyita perhatian masyarakat, dan terdapat kelompok masyarakat yang menolaknya. Penelitian ini membahas bagaimana strategi-strategi gerakan resistensi Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KolNas) pada Tahun 2019. Penelitian ini mengidentifikasi KolNas sebagai gerakan sosial menggunakan konsep Mario Diani, serta menganalisis mobilisasi sumber daya gerakan KolNas dengan teori mobilisasi sumber daya oleh Bob Edwards dan Patrick F. Gillham. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa KolNas sebagai gerakan sosial, berhasil menekan DPR RI untuk menarik RUU Permusikan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam demi memperoleh data primer, dan mengumpulkan data sekunder melalui situs daring ataupun media sosial. Dalam menjalankan strateginya, gerakan KolNas melakukan mobilisasi sumber daya terhadap lima jenis sumber daya, yaitu sumber daya moral, sumber daya kultural, sumber daya sosial-organisasional, sumber daya manusia, dan sumber daya material. Gerakan KolNas melakukan mobilisasi sumber daya dengan tiga acara akses, yaitu swadaya atau memproduksi sendiri sumber daya yang dimiliki, mengooptasi sumber daya dan mengagregasi sumber daya.

---

In 2019, Commission X of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) issued The Draft Bill of Music Law with Anang Hermansyah as the initiator. This study discusses how the strategies of the National Coalition to Reject the Draft Bill of Music Law (KolNas) resistance movement in 2019. The result from this study indicates that KolNas as a social movement, using a resource mobilization strategy, succeeded in pressuring the Indonesian House of Representatives to withdraw the Draft Bill on Music Law from the National Legislation Program (Prolegnas) in 2019. This research identifies KolNas as a social movement using Mario Diani’s concept, and analyzes the resource mobilization of the KolNas movement with the theory of resource mobilization by Bob Edwards and Patrick F. Gillham. This research uses a qualitative method using in-depth interview techniques to obtain primary data, and collect secondary data through online websites or social media. In carrying out their strategies, the KolNas movement mobilizes five types of resources, which are moral resources, cultural resources, social-organizational resources, human resources, and material resources. The KolNas Movement mobilizes resources with three ways of access, which are self-producing resources, co-opting resources and aggregating resources."

"Sejarah gerakan sosial dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis di Korea Selatan tercatat dalam banyak peristiwa besar seperti Revolusi 19 April 1960, Demonstrasi Gwangju 1980, Gerakan Demokratisasi 1987, hingga demonstrasi menurunkan presiden Park Geun-Hye tahun 2016. Gerakan sosial merupakan cerminan dari usaha masyarakat Korea Selatan dalam mengkritisi sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Penelitian ini akan membahas tentang transformasi gerakan sosial dalam menentang pemerintahan yang berkuasa sebelum dan sesudah tahun 1987. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perubahan gerakan sosial sebelum dan sesudah tahun 1987. Pada hasil akhir penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat adanya perubahan pada cara mengkritisi pemerintah. Sebelum tahun 1980-an penyampaian kritik dilakukan secara anarkis, sedangkan setelah tahun 1980-an penyampaian kritik dapat dilakukan secara damai.

---

The history of social movement in creating democratic governance in South Korea has been recorded in many major events such as the 19th April Revolution of 1960, the 1980 Gwangju Demonstration, the 1987 Democratization Movement, even the demonstrations that dropped President Park Geun-Hye in 2016. The social movements portray the South Korean people`s efforts in criticizing the ongoing government system. This study aims to analyze the transformation of social movements in opposing the ruling government before and after 1987. As a result, this study explains that there is a transformation in the way of criticizing the government. Before the 1980s, the criticism was delivered anarchically. However, after the 1980s, the delivery of the critiques can be done peacefully."

"Penelitian ini hendak memahami bagaimana aktor-aktor pada konflik agraria di Kampung Merak, Situbondo, Jawa Timur, memproduksi dan mengkontestasi makna realitas konflik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode etnografi, dengan pengamatan terlibat (participant observation), wawancara mendalam (in-depth interview), open ended interview, dan pengumpulan data sekunder. Dengan menggunakan konsep framing dan counter-framing dari Snow dan Bendord (2000), skripsi ini hendak menjelaskan bagaimana proses produksi dan kontestasi makna tersebut terjadi. Skripsi ini menemukan bahwa aktor-aktor melakukan konstruksi dan kontestasi makna melalui framing dan counter-framing terhadap realitas terkait konflik yang terjadi, dari mulai sejarah, dasar legalitas, gerakan, situasi dan kondisi Kampung Merak, peristiwa yang relevan dengan konflik, pengalaman pribadi, cerita-cerita, letak geografis, hingga individu-individu dari aktor-aktor. Upaya framing dan counter-framing tersebut tidak terlepas dari upaya aktor-aktor menghimpun dukungan dan mendemobilisasi lawan. Penelitian ini juga menjadi gambaran baru bagi studi framing dan counter-framing di mana aktor-aktor tidak hanya melakukan framing dan counter-framing terhadap klaim, tuntutan, dan gerakan, tetapi juga terhadap individu aktor.

---

Situbondo, East Java, produce and contest the meaning of the reality of the conflict that occurs. This study used ethnographic methods, with participant observation, in-depth interviews, open ended interviews, and secondary data collection. By using the concepts of framing and counter-framing from Snow and Benford (2000), this thesis aims to explain the production and contestation of meaning by actors. This research found that actors carried out the construction and contestation of meaning through framing and counter-framing towards realities related to the conflict, from history, legal basis, movements, situations and conditions of Kampung Merak, events relevant to the conflict, personal experiences, stories, geographic location, to the figures of the actors. The framing and counter-framing efforts are inseparable from the efforts of the actors to garner support and demobilize opponents. This research is also a new illustration for the study of framing and counter-framing where actors do not only frame and counter-frame claims, demands and movements, but also the figure of actors."

"Tesis ini menganalisa terkait dorongan gerakan sosial dalam mendorong negara merevisi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. Penelitian ini memberikan sebuah kontribusi bukan hanya Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial yang memiliki aktivitas diorganisasi dalam memperjuangkan terciptanya kebijakan yang mengubah suatu situasi sosial politik yang ada. Namun juga keberpihakan Presiden Joko Widodo dan Eva Kusuma Sundari (anggota DPR RI Fraksi Partai PDIP) dalam mendorong upaya revisi batas usia perkawinan pada UU Perkawinan tersebut sebagai suatu peluang politik yang mendukung aksi dari gerakan sosial dalam hal ini Koalisi 18+. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial Macionis (1999) untuk melihat entitas Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber yang menjadi kunci dari penelitian ini, serta pengumpulan data-data sekunder berupa dokumen dan laporan-laporan terkait. Hasil penelitian ini menunjukan Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial telah berhasil mendorong upaya revisi batas usia perkawinan di Indonesia, keberhasilan ini didukung oleh peluang-peluang politik yang hadir dari Presiden Joko Widodo serta Eva Kusuma Sundari yang memiliki kekhawatiran yang sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Koalisi 18+. Penelitian ini menunjukkan bahwa dorongan Koalisi 18+ relevan dengan teori gerakan sosial yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, serta keberhasilan Koalisi 18+ didukung oleh peluang politik yang mendorong keberhasilan suatu gerakan sosial.

---

This thesis analyzes the impetus of social movements in pushing the state to revise the Marriage Law No. 1 of 1974 in Indonesia. This research provides a contribution not only to the 18+ Coalition as a social movement that has organized activities in fighting for the creation of policies that change an existing socio-political situation. However, the President Joko Widodo and Eva Kusuma Sundari (members of the Indonesian Parliament from PDIP period 2014-2019) are also taking sides in pushing for efforts to revise the age limit for marriage in the Marriage Law as a political opportunity to support the actions of social movements, in this case the 18+ Coalition. This study uses the social movement theory of Macionis (1999) to view the 18+ Coalition entity as a social movement in Indonesia. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews with informants who were the key to this research, as well as collecting secondary data in the form of related documents and reports. The results of this study show that the 18+ Coalition as a social movement has succeeded in encouraging efforts to revise the age limit for marriage in Indonesia, this success is supported by the political opportunities presented by President Joko Widodo and Eva Kusuma Sundari who have the same concerns as what the The 18+ Coalition. This research shows that the encouragement of the 18+ Coalition is relevant to the social movement theory that forms the basis of the theory in this research, and the success of the 18+ Coalition is supported by political opportunities that drive the success of a social movement."

"Skripsi ini membahas mengenai peran gerakan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menggagalkan pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Penelitian ini mengaplikasikan teori Gerakan Sosial sebagai sebuah kerangka analisis, secara spesifik analisis strategi gerakan KSTJ dilakukan berdasarkan struktur mobilisasi sumber daya  dan struktur kesempatan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dipengaruhi oleh adanya struktur kesempatan politik untuk mendorong mobilisasi sumber daya dan pengorganisasian gerakan KSTJ. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi mobilisasi dan pengorganisasian KSTJ dalam upaya menggagalkan reklamasi Teluk Jakarta. 

---

This research discusses about the role of Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) movement in foiling the construction of Reclamation Teluk Jakarta project. This research use contentious politics theory as an analytical framework, specifically the analysis of KSTJ movement strategy is conducted based on structure of resource mobilization and political opportunity structures. The method which is used in this research is qualitative by case study. The result of this research shows that the role of Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta is influenced by the Political Opportunity Structure to encourage resource mobilization and organizing KSTJ movements. The conclusion in this research is the structure of political opportunity affects the mobilization and organizing KSTJ in an attempt to foiling Reklamasi Teluk Jakarta."

"Penelitian ini membahas strategi mobilisasi gerakan gejayan memanggil I yang terbentuk dari kesadaran politik yang tumbuh di kalangan mahasiswa Yogyakarta dalam merespon rancangan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR RI melalui beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai melindungi kelompok Oligarki di Indonesia untuk dapat lebih bebas berkuasa dengan di sisi lain mengorbankan hak-hak masyarakat umum dalam negara demokrasi Republik Indonesia ini. Gerakan Gejayan Memanggil I merupakan sebuah gerakan sosial yang tercermin dari karakteristik gerakan tersebut yang bertujuan mempertahankan substansi dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan bagi masyarakat pada umumnya, penggunaan media sosial sebagai salah satu strategi mobilisasi gerakan. Strategi mobilisasi massa yang diterapkan pada Gerakan Gejayan Memanggil I diawali dengan mengevaluasi origins atau asal usul latar belakang gerakan tersebut, lanjut ke tahap protest atau aksi damai dengan memberikan 7 tuntutan kepada Pemerintah, dan diakhiri dengan outcome atau apa yang dihasilkan dari gerakan gejayan tersebut dan respon dari Pemerintah.

---

This research discusses the mobilization strategy of the Gejayan Memanggil I movement which is formed from the growing political awareness among Yogyakarta college students in response to the draft policy made by the Government and the House of Representatives through several Bills (RUU) that are considered to protect the Oligarchy group in Indonesia to be able to be more free to rule by on the other hand sacrificing the rights of the people in this democracy country of Republic of Indonesia. Gejayan Memanggil I movement is a social movement that reflected in the characteristics of the movement aimed at maintaining substance and protecting human values for society in general, the use of social media as one of the movement's mobilization strategies is also a characteristic of a social movement. The mass mobilization strategy applied to the Gejayan Memanggil I Movement begins by evaluating the origins or origins of the movement's background, continuing to the stage of protest or peaceful movement by giving 7 demands to the Government, and ending with the outcome or what results from the Gejayan Memanggil movement and the response from the Government."

"Penelitian ini mengkaji FISIP Anti KS, yaitu sebuah badan otonom yang turut memproduksi berbagai gerakan sosial sebagai upaya resistensi mahasiswa terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus. Melalui metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis konten di media sosial, peneliti ingin melihat proses aktivisme melalui serangkaian gerakan sosial yang dijalankan untuk mencapai tujuan kolektif. Hal ini turut melibatkan strategi, kendala, dan analisis kekuasaan di dalam gerakan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa para aktor di dalam FISIP Anti KS memahami kekerasan seksual sebagai produk dari ketimpangan relasi kuasa. Melalui penelitian yang sudah dilakukan, penulis melihat bahwa resistensi yang dilakukan oleh FISIP Anti KS berfokus untuk menentang kepercayaan, nilai, dan praktik kebudayaan yang menyebabkan melanggengnya kekerasan seksual di lapisan masyarakat, salah satunya di lingkungan kampus. Penelitian ini memperlihatkan resistensi berjalan melalui proses aktivisme dalam bentuk penggunaan hashtag, produksi kampanye, dan hadirnya partisipan laki-laki di dalam gerakan yang diinisiasi dan diisi oleh mayoritas kelompok perempuan.

---

This research examines FISIP Anti KS, which is an autonomous body that participates in producing various social movements as an effort to do resistance to sexual violence on campus. Through qualitative methods with in-depth interviews and content analysis on social media, researchers want to see the process of activism through various social movements to achieve collective goals. This also involves strategy, constraints, and analysis of power within the movement. This research shows that actors in FISIP Anti KS understand sexual violence as a product of unequal power relations. Through the research, the author sees that the resistance carried out by FISIP Anti KS focuses on opposing the beliefs, values, and cultural practices that cause the perpetuation of sexual violence in society, including the campus environment. This research shows that resistance runs through a process of activism, such as using hashtags, campaign production, and the presence of male participants in movements initiated and supported by majority of women's groups."

"Gerakan lingkungan antisawit adalah gerakan yang baru dalam gerakan lingkungan, walaupun isu sawit bukanlah isu yang baru namun tidak pernah sebelumnya menjadi pembahasan yang lebih berorientasi pada lingkungan. Penelitian ini mengkaji Jaringan Sawit Watch sebagai penggerak gerakan sosial baru di Indonesia. Dan penelitiannya mempergunakan pendekatan Teori Gerakan Sosial Baru dan Teori Mobilisasi Sumberdaya untuk menunjukkan dinamika dan organisasi gerakan sosial dengan melihat faktor diskontinuitas dan kontinuitas dari gerakan tersebut. Secara empiris gerakan sosial ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk menggambarkan gerakan sosial di Indonesia.

---

Anti Oil Palm Environment Movement is a variant to a new social movement in the enviroment movement. Eventhough oil palm issue wasn`t a new issue but it wasn`t considered as environmental problem. This research studied Sawit Watch as a network which mobilize new social movement. The study used New Social Movement Theory and Mobilization approachs to reflect the social movement dynamic and organization through its discontinuty and continuity factor. Empiric study reflected that an integrated approach needed from New Social Movement Theory and Mobilization Resources Theory to present social movement in Indonesia."