Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Danar Anjasmoro
Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap volatilitas imbal hasil yang dihitung dengan menggunakan dua metode penghitungan variabilitas imbal hasil pada perusahaan non-keuangan di Indonesia periode 2005-2015. Penghitungan volatilitas imbal hasil tersebut dihitung dengan menggunakan metode rerata imbal hasil tahunan dan standar deviasi saham tahunan. Teknik estimasi yang dimodelkan pada penelitian ini adalah fixed effect model dan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan asing mampu menurunkan volatilitas imbal hasil saham di Indonesia menggunakan penghitungan volatilitas standar deviasi, namun meningkatkan volatilitas imbah hasil saham pada penghitungan volatiltias menggunakan rerata. ......This research has a main objective to analyze the impact of Foreign Investment on stock return volatility in Indonesian non financial company. Measurement used to calculate volatility or variability are volatility using yearly average stock return and yearly standar deviation of a stock. This research suggests that volatility using yearly average stock return increased as Foreign Investment rise, but decreased as foreign investment rise when volatility stock calculated using yearly standard deviation of a stock.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Alif Umari
Abstrak :
Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengadili perkara pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amar putusan, Majelis Hakim memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen, atau yang biasa disebut sebagai putusan yang mengandung klausa inkonstitusional bersyarat. Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesian Sovereign Wealth Fund (INA) terbentuk dari peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Apabila UU Cipta Kerja pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional secara permanen, maka akan terdapat kekosongan hukum dalam dasar pendirian INA. Tulisan ini akan membahas mengenai mekanisme pengambilan keputusan hakim di dalam putusan dan dampak yang diakibatkan oleh keberlakuan putusan ini dengan menggunakan perspektif ex ante dan legalitas dari INA apabila UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. ......On 25th of November 2021, Indonesia’s Constitutional Court read out the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which tried the case for the formal review of the Job Creation Law against the Constitution of the Republic of Indonesia. In the decision, the Council of Judges ordered the legislators to make corrections within a maximum period of 2 (two) years from the pronouncement of the decision and if within this grace period no corrections are made, the Job Creation Law becomes permanently unconstitutional, or what is commonly referred to as a decision containing a conditionally unconstitutional clause. Lembaga Pengelola Investasi or Indonesian Sovereign Wealth Fund (INA) was formed from subordinate legislation for the Job Creation Law. If the Job Creation Law is ultimately declared permanently unconstitutional, then there will be a legal vacuum in the basis for the establishment of the INA. This thesis will discuss the mechanism for the judges’ decision making process in the Court Decision and the impact caused by the enforcement of this Court Decision using an ex ante perspective and the legality of the INA if the Job Creation Law is declared permanently unconstitutional.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mardiyah Sulistiorini
Abstrak :
DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian negara merupakan salah satu kota yang merepresentasi kondisi perekomonian Indonesia dengan harapan dapat menyediakan pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui peningkatan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk optimalisasi faktor-faktor eksternal dilihat dari perkembangan investasi dan ketenagakerjaan di DKI Jakarta serta pengaruh variabel kemudahan berusaha, indikator tata kelola pemerintahan, faktor ekonomi, dan sosial budaya terhadap minat investasi kembali di DKI Jakarta. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan permodelan Structural Equation Model (SEM), dengan menerapkan aplikasi Smart PLS berdasarkan data primer melalui penyebaran kuesioner pada sejumlah investor di DKI Jakarta dan data sekunder dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012-2021 serta literatur terkait lainnya. Hasil dari penelitian ini antara lain penanaman modal asing lebih mendominasi dibanding penanaman modal dalam negeri, investasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada ketersediaan lapangan pekerjaan di DKI Jakarta, tenaga kerja di DKI Jakarta secara umum didominasi oleh kelulusan SMA/SMK, serta faktor yang mempengaruhi minat investasi yaitu tatakelola pemerintahan, kemudahan berusaha, dn faktor ekonomi. Sedangkan faktor ekonomi dengan indikator ketenagakerjaan, teknologi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia tidak berpengaruh pada minat investor untuk berinvestasi kembali di DKI Jakarta. ......DKI Jakarta as the center of the country's economy is one of the cities that represents Indonesia's economic conditions with the hope of providing decent work and rapid economic growth through increased investment. This study aims to optimize external factors seen from the development of investment and employment in DKI Jakarta as well as the influence of variables of ease of doing business, governance indicators, economic factors, and socio-cultural factors on interest in reinvestment in DKI Jakarta. The methodology applied in this study is quantitative using Structural Equation Model (SEM) modeling, by applying the Smart PLS application based on primary data through the distribution of questionnaires to a number of investors in DKI Jakarta and secondary data from the 2012-2021 National Labor Force Survey (Sakernas) and other related literature. The results of this study include foreign investment dominating more than domestic investment, investment is one of the factors that influence the availability of jobs in DKI Jakarta, the workforce in DKI Jakarta is generally dominated by high school / vocational graduates, and factors that influence investment interest, namely governance, ease of doing business, and economic factors. Meanwhile, economic factors with indicators of employment, technology, natural resources, and human resources have no effect on investor interest in reinvesting in DKI Jakarta.
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Felicia Angela
Abstrak :
Investasi asing merupakan sebuah sumber pemasukan bagi negara yang menyelenggarakan kegiatan investasi yang memberikan dampak bagi pihak-pihak yang terlibat, lingkungan dan dapat memberikan pengaruh jangka panjang bahkan setelah kegiatan investasi selesai dilakukan. Sehingga, selain menjamin adanya perlindungan bagi investor asing yang melangsungkan kegiatan investasi di Indonesia, perlu diimplementasikan juga bentuk kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat investor asing di Indonesia yang dilakukan dengan cara penerapan prinsip Environment, Social and Governance dan responsible investment. Faktanya, Indonesia masih belum melihat urgensi dari penerapan prinsip Environment, Social and Governance dan responsible investment sebagai peraturan wajib dalam hukum investasi di Indonesia, hal ini terlihat dari cara pemerintah Indonesia menangani perkara investasi asing yang melibatkan Indonesia seperti Churchill Mining v. Indonesia. Perlu dilihat perkembangan prinsip ESG dan juga penerapannya dalam kasus-kasus investasi asing, eksistensinya dalam regulasi Indonesia, dan bagaimana prinsip ESG dan responsible investment dapat diterapkan dalam hukum investasi Indonesia. Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yang menganalisis perkara-perkara investasi asing yang berkaitan dengan prinsip ESG dan responsible investment dan pendekatan yang dilakukan oleh tribunal arbitrase investasi internasional dan menemukan bahwa strategi Indonesia dalam menghadapi pelanggaran prinsip ESG dan responsible investment masih belum memadai, baik dari segi perjanjian-perjanjian investasi asing oleh negara-negara yang terlibat dalam perkara investasi asing maupun regulasi Indonesia. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menekankan prinsip ESG dan responsible investment sebagai sebuah kewajiban investor asing dan sebagai syarat bagi investor asing untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia dengan memasukkan prinsip ESG dan responsible investment ke dalam hukum investasi Indonesia serta menggunakan prinsip ESG dan responsible investment sebagai sebuah strategi ketika dihadapi dengan perkara investasi asing dimana investor asing melakukan pelanggaran terhadap prinsip ESG dan responsible investment dengan mengenakan sanksi berupa pencabutan izin prinsip apabila dilanggar. ......Foreign investment is a source of income for host countries that created an impact on the parties involved, the environment and it might also have a long-term impact even after the investment activities have been concluded. Therefore, in addition to guaranteeing protection for foreign investors carrying out investment activities in Indonesia, it is also necessary to implement obligations and responsibilities that bind foreign investors in Indonesia by implementing the principles of Environment, Social and Governance and responsible investment as compulsory in Indonesia’s investment law, this is reflected in the way the Indonesia government handles foreign investment cases involving Indonesia such as Churchill Mining v. Indonesia. Therefore, it is necessary to look into the development of ESG principles and their application in foreign investment cases, their existence in Indonesian regulations, and how the ESG principles and responsible investment can be applied in Indonesia investment law. This thesis uses a research methodology that analyzes foreign investment cases related to ESG principles and responsible investment and the approach taken by international investment arbitration tribunals and finds that Indonesia’s strategy in dealing with violations of ESG principles and responsible investment is still inadequate, whether in the form of international investment agreements of Indonesian regulation. The government should be more assertive in emphasizing the principles of ESG and responsible investment as an obligation for foreign investors when carrying out investment activities in Indonesia by implementing ESG principles and and utilizing the principles of ESG and responsible investment as a strategy when faced with foreign investment cases where foreign investors violate ESG principles and responsible investment by imposing sanctions in the form of revocation of principle permits if they are violated.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Laras Nerpatari Suilyas
Abstrak :
Periode krisis keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 telah diteliti sebagai salah satu sumber kerusakan dalam pembangunan ekonomi global. Jumlah investasi asing, yang juga salah satu indikator pembangunan ekonomi, hancur oleh krisis keuangan ini. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dampak krisis keuangan global terhadap investasi asing di Belanda. Namun, untuk mengukur ini, peraturan pemerintah dan ukuran pasar Belanda penting untuk dianalisis sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi di negara-negara tertentu. Hasil menunjukkan bahwa investasi asing di Belanda tidak mengikuti tren dari negara lain. Pada tahun 2009, tren dari issue ini condong ke atas meskipun menurun lagi pada tahun 2010, yang terutama disebabkan oleh perubahan dalam peraturan pemerintah daripada ukuran pasar. ......The financial crisis period 2008 until 2010 has been investigated as one of the sources of damage in the global economic development. The amount of foreign investment, which also one of the indicators of economic development, was ruined by the financial crisis. Therefore, this paper aims to investigate the degree of the impact of global financial crisis on foreign investment in the Netherlands. However, in order to measure this, government regulation and market size in the Netherlands are important to be analyzed as factors that influence decision to invest in certain countries. The result shows that foreign investment in the Netherlands did not follow the trends of other countries. It has upward sloping in 2009, though it decreased again in 2010, which were mainly due to the changes in the government regulations rather than the market size.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Derry Patra Dewa
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pajak yang dikenakan terhadap pelaku usaha pertambangan, khususnya perusahaan yang berasal dari penanaman modal asing setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Skripsi ini membandingkan kewajiban pajak dalam usaha pertambangan bagi pemegang Kontrak Karya dan PKP2B dengan pemegang IUP dan IUPK setelah terbitnya Undang-Undang Minerba. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban pajak pemegang Kontrak Karya bersifat lex specialis sehingga dapat mengabaikan ketentuan perpajakan yang berlaku umum apabila tidak ditentukan lain, sedangkan untuk pemegang IUP dan IUPK kewajiban perpajakannya mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku umum. Perbedaan kewajiban pajak keduanya mengakibatkan pemegang Kontrak Karya dan PKP2B mendapat kewajiban pajak yang pasti selama jangka waktu perjanjian berlaku, sementara pemegang IUP dan IUPK memiliki resiko perubahan peraturan perpajakan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kewajiban pajak PT Newmont Nusa Tenggara juga seyogyanya tidak berubah karena terbitnya Undang-Undang Minerba karena kestabilan pajak PT Newmont Nusa Tenggara dijamin oleh Kontrak Karya. Sengketa pajak PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat justru disebabkan karena ketidakjelasan pengaturan dalam ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Minerba.
This paper discusses the tax imposed on the mining business, especially for companies whose capital are derived from foreign investment, after the issuance of Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. The research method used in this paper is a normative juridical approach, while data analysis method used is qualitative analysis method. This paper compares tax liabilities for Contract of Work (CoW) and Coal Contract of Work (CCoW) holders with IUP and IUPK holders after the issuance of Mining Law 2009. This paper shows that tax liabilities of CoW dan CcoW holders is lex specialis in nature, so the terms in their contracts can override the prevailing laws. In the other hand, tax liabilities for IUP and IUPK holders are to comply with prevailing tax laws. Such difference makes the holders of CoW and CCoW got a definite tax obligations, while IUP and IUPK holders are exposed by the risk of regulation change. This paper also shows that tax obligations of PT Newmont Nusa Tenggara should not change just because of Mining Law 2009 issuance because the tax stability of PT Newmont Nusa Tenggara is guaranted by the CoW. Tax dispute between PT Newmont Nusa Tenggara and Regional Goverment of West Nusa Tenggara is actually caused by unclear transitional provisions in Mining Law 2009.
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S1844
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ari Wahyudi Hertanto
Abstrak :
The General Meeting of Shareholders (GMS) is one of the company?s organs with the significant role of determining the business course and other issues related to corporate actions; as it is granted by law to the shareholders of the company. Any decision can be made in the GMS; such as determining the shareholders? unanimous concurrence on the proposed meeting agenda or even if the results of the meeting are actually contrary to such agenda caused by dissenting among themselves. However, the GMS can also pose certain obstacles in situations where one or more shareholders (that appear to be a majority shareholder) fail to act in good faith or have an internal dispute with other shareholder(s) in the company. The shareholder concerned can use such majority position to cause a dead-lock in the GMS, as a result of which the rest of the shareholder(s) are unable to make any decisions concerning the proposed GMS agenda. The aim of this article is to look at the effectiveness of Article 86 of the Indonesian Company Law for the purpose of overcoming the above described situation. The said Article 86 was formulated without considering the possibility of shareholder intentionally undertaking such unlawful measures. Moreover, the article is aimed at observing the concordance between the Indonesian Company Law and the Indonesian Procedural Law.
University of Indonesia, Faculty of Law, 2012
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ning Rahayu
Abstrak :
ABSTRACT
The increase of Foreign Direct Investment (FDI) was improved greatly year to date in our country. Despite of the positive development, there was anomalous condition in Indonesia. On the one side, the Indonesian government seriously done huge efforts to increase FDI realization with special facilities, but on the other side, many foreign companies in terms of Foreign Investment Company did not pay Corporate Income Tax and file Income Tax Return which shown a tax loss for long times. Those anomalous phenomenon was occured hypothetically due to the practice of tax avoidance by those companies policy. This research aim to capture practice of tax avoidance by the Foreign Investment Company. The research methods using qualitative instrument and participa­tory observations. Qualitative instrument includes indepth interview with the key informants. This research result indicates there are five practices of tax avoidance which commonly performed through a scheme of transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, controlled foreign corpo­ration (CFC), and the use of tax heaven countries. Those tax avoidance practice was occured by using the loopholes of Indonesian tax regulation. Another result of this research also depicts our understanding on the close relationship between subsidiary company with its parent company abroad. For further research as theoritical implication, next researcher should be able to combine quantiative as well as qualitative method in order to have robust research result and rigor recommendation.
2010
MK-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Teriana Dewi Maya
Abstrak :
Kemudahan berusaha dapat menjadi keuntungan lokasi dari host country yang bertujuan untuk menarik investasi asing. Penelitian ini menganalisa pengaruh dari kemudahan berusaha terhadap masuknya FDI. Data yang digunakan adalah peringkat ease of doing business dan peringkat doing business indicators, sera data FDI negara-negara berkembang dan ASEAN-8. Metode penelitian adalah data panel dengan periode penelitian dari 2006-2013 untuk kemudahan berusaha dan dari 2007-2013 untuk peringkat lima indikator menjalankan usaha. Kemudahan berusaha ditemukan memberikan pengaruh yang signifikan baik di negara-negara berkembang maupun di ASEAN-8. Indikator getting credit, trading across borders dan enforcing contracts memberikan pengaruh signifikan di negara-negara berkembang, Sedangkan di negara-negara ASEAN-8 hanya indikator starting a business yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masuknya FDI. Hasil ini menunjukkan reformasi regulasi usaha harus menjadi agenda negara-negara berkembang dan ASEAN-8 untuk membuat lingkungan usaha yang kondusif. ......Ease of doing business can be a location advantage of the host country that aims to attract foreign investment. This study analyzes of the effect on ease of doing business on the inflow of FDI. Using data of the ranking on ease of doing business and ranking on doing business indicators, also FDI data of developing countries and the ASEAN-8. Research method is a data panel with the study period of 2006-2013 for ease of doing business and from 2007-2013 for ranking on five of doing business indicators. Ease of doing business found a significant influence both in developing countries and ASEAN-8. Indicators of getting credit, trading across borders and enforcing contracts have a significant effect in developing countries, while in ASEAN-8 is found only indicator of starting a business that has a significant effect on FDI. These results demonstrate that reform of business regulatory should be on the agenda of developing countries and ASEAN-8 to create condusive environment.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45447
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khlaresta Tsabitah Noer
Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pengaturan penanaman modal asing di industri hulu migas menurut peraturan perundangan-undangan dan prosedur penerbitan izin prinsip kepada penanam modal asing, serta penolakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memproses izin prinsip yang diajukan oleh PT MPI sebagai studi kasus. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menunjukan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagai bentuk dari investasi di bidang hulu migas; untuk mendapatkan izin prinsip, PT MPI harus mengisi formulir yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal; dalam hal menerbitkan izin prinsip Badan Koordinasi Penanaman Modal membutuhkan delegasi dari kementrian terkait, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin prinsip untuk bidang hulu migas. ...... This thesis discusses about the regulatory of foreign direct investment in the upstream sector of oil and gas industry according to Indonesian Legislation and the issuance procedures of principle license to the foreign investors. It also discusses the refusal from Investment Coordinating Board process Principle License requested by PT MPI as the case study. The normative juridical approach shows that in the upstream sector of oil and gas industry, foreign investor can participate in the form of Production Sharing Contract as regulated by The Law Number 22 Year 2001; to get Principle License, PT MPI needs to fill the application from Investment Coordinating Board; in order to issue principle license Investment Coordinating Board needs delegation from Directorate General of Oil and Gas, and Investment Coordinating Board is not authorized to issue the Principle License for the upstream sector of oil and gas.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S56917
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>